Tuban, 11 Mei 2026 — Koneksi internet di sejumlah kantor desa di Kabupaten Tuban belakangan ramai dikeluhkan warga. Program WiFi gratis yang sebelumnya diperkenalkan sebagai bagian dari pengembangan desa digital justru dinilai belum memberikan layanan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.
Pada siang hari, ketika aktivitas pelayanan desa berlangsung padat, jaringan internet disebut sering melambat. Beberapa warga mengaku kesulitan mengakses layanan berbasis online karena koneksi tidak stabil saat dipakai secara bersamaan.
Hasil pengecekan langsung menggunakan aplikasi speed test menunjukkan kecepatan internet hanya berada di kisaran 8 hingga 10 Mbps pada jam kerja. Kondisi itu jauh berbeda dengan kapasitas 50 Mbps yang sebelumnya disebut dalam program pembangunan internet desa.
Kecepatan jaringan baru mengalami peningkatan ketika malam hari. Setelah penggunaan mulai berkurang, koneksi internet bergerak di angka sekitar 12 sampai 18 Mbps. Perbedaan tersebut memunculkan pertanyaan warga mengenai kualitas layanan internet yang diterima desa-desa selama ini.
Program WiFi gratis itu sendiri tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Nomor 140/6888/414.106/2020 terkait dukungan Desa Digital Tahun 2021 dan kebutuhan sekolah daring. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa jaringan dibangun menggunakan metode wireless Point To Point (PTP) dengan dukungan internet fiber optic 50 Mbps di setiap kantor desa.
Namun kenyataan di lapangan dinilai belum sesuai dengan konsep awal yang disampaikan. Beberapa masyarakat mengaku koneksi internet sering terasa lambat terutama saat jam pelayanan administrasi sedang ramai.
“Kalau siang memang sering turun. Kadang buka aplikasi pelayanan harus menunggu cukup lama,” kata seorang warga yang ditemui di sekitar kantor desa.
Selain kualitas koneksi, masyarakat juga mulai menyoroti biaya internet desa yang disebut mencapai sekitar Rp2,3 juta setiap bulan. Dengan nominal tersebut, warga berharap jaringan internet bisa berjalan lebih stabil dan benar-benar membantu kebutuhan pelayanan publik.
Di sejumlah wilayah, jaringan internet desa diketahui menggunakan layanan provider Iconnet. Meski demikian, sebagian warga menilai kualitas layanan yang diterima belum maksimal untuk menunjang aktivitas digital di tingkat desa.
Program desa digital sebelumnya diharapkan menjadi langkah mempercepat pelayanan administrasi sekaligus memperluas akses internet masyarakat desa. Akan tetapi, kondisi jaringan yang sering melemah pada jam sibuk membuat manfaat program tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan warga.
Kini masyarakat berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kualitas layanan internet desa agar program yang telah berjalan dengan anggaran rutin tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sehari-hari.
