MAKASSAR, SULAWESI SELATAN — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 14 September 2026, Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat Sulawesi Selatan mengalami dampak signifikan dari krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di wilayah tersebut. Krisis ini mulai terlihat dengan jelas pada pertengahan September 2026, ketika antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mulai mengganggu mobilitas masyarakat. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga membawa implikasi luas bagi aspek ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, transparansi pengelolaan sumber daya BBM menjadi isu krusial yang harus dibahas dan diatasi.
Antrean yang semakin panjang di SPBU mengindikasikan adanya ketidakstabilan dalam pasokan BBM, yang kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti distribusi yang tidak merata, peningkatan konsumsi, serta kebijakan yang kurang tepat dari pemerintah dan badan pengelola. Seiring berjalannya waktu, situasi ini kian memburuk dan menggugah mahasiswa serta elemen masyarakat lainnya untuk turun ke jalan sebagai bentuk protes.
Mahasiswa di Makassar, sebagai salah satu kelompok yang paling vokal, mulai menyuarakan keprihatinan mereka terhadap kondisi ini. Mereka menuntut agar Pertamina, sebagai pengelola utama BBM di Indonesia, memberikan penjelasan yang jelas mengenai penyebab kelangkaan dan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki situasi. Penuntutan transparansi dalam pengelolaan sumber daya BBM menjadi fokus utama, mengingat pentingnya informasi yang akurat dan terbuka bagi masyarakat luas.
Krisis ini bukan hanya sekadar masalah logistik, tetapi juga menunjukkan bagaimana ketidakpastian dalam pasokan energi dapat memicu keresahan sosial. Dengan adanya gerakan mahasiswa yang terus berkembang di Sulawesi Selatan, harapan untuk mendapatkan penjelasan dan tindakan nyata dari pihak yang berwenang semakin menguat. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam isu kritis seperti ini adalah langkah penting dalam mendorong perubahan yang lebih baik.
Pada tanggal yang telah ditentukan, ratusan mahasiswa dan buruh dari aliansi Cipayung Plus menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT Pertamina Patra Niaga di Makassar. Kegiatan ini menarik perhatian banyak pihak, terutama sehubungan dengan isu kelangkaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di wilayah tersebut. Mahasiswa merasa perlu untuk mengambil sikap dan menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kondisi ini, yang mereka anggap sebagai masalah serius yang harus segera ditangani.
Dalam aksi tersebut, para peserta berusaha untuk mengepung kantor Pertamina. Tindakan ini merupakan simbolisasi protes yang kuat terhadap manajemen penyaluran BBM yang dinilai tidak memadai. Mereka merasa bahwa upaya transparansi dalam pengelolaan sumber daya ini sangat penting agar masyarakat dapat memahami alasan di balik permasalahan kelangkaan pasokan yang sering terjadi. Massa juga menuntut penjelasan terkait kebijakan distribusi BBM yang selama ini diterapkan oleh perusahaan.
Pada saat unjuk rasa, ratusan mahasiswa dan buruh mengungkapkan berbagai aspirasi dan kebijakan yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Mereka mengadakan orasi dan menyampaikan tuntutan secara langsung kepada perwakilan PT Pertamina. Mahasiswa berharap agar pihak Pertamina memberikan klarifikasi jelas mengenai penyebab kelangkaan pasokan BBM dan langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan ketersediaan bahan bakar yang cukup di daerah mereka.
Aksi unjuk rasa ini tidak hanya menjadi momen bagi mahasiswa untuk menyuarakan pendapat, tetapi juga menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik. Alasan mendasar di balik uji publik ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh pihak, terutama mereka yang terlibat langsung dengan penyediaan BBM, berkomitmen untuk menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat akan ketersediaan pasokan yang tepat waktu dan memadai.
Pada aksi demonstrasi yang berlangsung di Makassar, para mahasiswa mengekspresikan tuntutan mereka dengan keras dan penuh semangat. Mereka secara khusus menyerukan agar petinggi dari Pertamina hadir secara langsung untuk memberikan penjelasan terkait situasi yang tengah berlangsung. Dalam pandangan para demonstran, kehadiran staf yang lebih rendah jabatan untuk menjawab pertanyaan mereka dinilai tidak memadai. Hal ini menciptakan ketegangan di massa, yang merasa bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat memberikan keterangan yang memadai dan akurat.
Tuntutan utama yang diajukan oleh para mahasiswa tidak hanya terbatas pada transparansi dalam penyediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga mencakup elpiji ukuran tiga kilogram yang belakangan ini menjadi perhatian publik. Problematika terkait distribusi elpiji ini kian meresahkan masyarakat, seiring dengan meningkatnya keluhan mengenai kelangkaan dan ketidakadilan dalam penyalurannya. Demonstran beranggapan bahwa akses yang lebih baik dan transparansi dalam kedua hal ini sangat penting untuk mencegah penyelewengan dan memastikan bahwa sumber daya yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat bisa diperoleh secara adil.
Suasana di lapangan pun semakin memanas saat para mahasiswa menyuarakan perasaan frustrasi mereka. Teriakan dan yel-yel menggema di kerumunan, menggambarkan suasana aspiratif namun sekaligus tegang. Mereka menuntut kejelasan dan keadilan dalam kebijakan distribusi yang diambil oleh Pertamina. Hal ini merupakan refleksi dari harapan mereka akan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dengan menjadikan aksi ini sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi, para mahasiswa bertekad untuk terus memperjuangkan hak mereka dan mendesak adanya keterbukaan informasi dari pihak terkait.
Dalam menghadapi aksi mahasiswa yang menuntut transparansi sumber daya BBM di Makassar, upaya pemeliharaan keamanan menjadi prioritas utama bagi pihak kepolisian. Membangun dialog massa demonstran dan pihak Pertamina merupakan langkah strategis yang diambil untuk meredakan ketegangan yang mungkin muncul. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, berperan aktif dalam inisiatif ini dengan berusaha menghubungi Executive General Manager Pertamina melalui video call. Tindakan ini menunjukkan komitmen pihak kepolisian untuk menjaga stabilitas dan menciptakan komunikasi kedua belah pihak.
Namun, meskipun adanya usaha untuk melakukan dialog secara virtual, mahasiswa tetap bersikeras bahwa pimpinan Pertamina yang seharusnya hadir secara langsung. Hal ini menunjukkan harapan mahasiswa untuk terjadinya komunikasi yang lebih terbuka dan akuntabel, serta memberikan kesempatan bagi pihak Pertamina untuk mendengarkan keluhan dan tuntutan mereka secara langsung. Dalam konteks ini, ketidakpuasan mahasiswa terhadap transparansi dalam pengelolaan sumber daya BBM menjadi sorotan utama. Terlebih, kehadiran langsung pimpinan Pertamina dapat dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap aspirasi masyarakat yang diwakili oleh mahasiswa.
Keamanan dan komunikasi yang efektif pihak kepolisian, mahasiswa, dan Pertamina sangat penting untuk menghindari potensi konflik. Pihak kepolisian harus terus mengupayakan jalur komunikasi yang baik agar semua pihak dapat menemukan titik temu. Selain itu, mereka juga harus memastikan bahwa aksi tersebut berlangsung tertib dan tidak mengganggu aktivitas publik lainnya. Melalui pendekatan dialogis, diharapkan masalah terkait sumber daya BBM dapat diselesaikan dengan kesepakatan yang saling menguntungkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan perusahaan yang terlibat.
