JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 12 September 2026, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berperan penting dalam memperkuat kerjasama perdagangan di negara-negara anggota BRICS yang meliputi Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Dalam era globalisasi, kolaborasi negara-negara ini menjadi semakin krusial untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar. Kadin sebagai perwakilan sektor bisnis Indonesia telah mengambil inisiatif dalam BRICS Business Forum, sebuah platform yang bertujuan untuk mendorong investasi dan perdagangan di negara-negara anggota.
Dalam forum terbaru yang diadakan, Kadin menyoroti berbagai peluang yang dapat dijelajahi oleh pengusaha dari Indonesia dan negara anggota BRICS lainnya. Melalui diskusi yang produktif, anggota Kadin mempresentasikan potensi pasar Indonesia dan membahas kebutuhan akan kerjasama yang lebih erat di bidang perdagangan dan investasi. Kadin juga berusaha untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan yang akan bermanfaat tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi negara-negara BRICS lainnya.
Dengan meningkatnya ketegangan perdagangan global, peran Kadin dalam forum seperti ini menjadi sangat penting. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai jembatan bisnis domestik dan pasar internasional, tetapi juga sebagai advokat untuk kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional dan internasional. Kadin berkomitmen untuk meningkatkan sinergi antarnegara anggota BRICS dengan berbagi informasi, pengalaman, dan praktik terbaik dalam perdagangan dan investasi. Ini diharapkan dapat mendukung tujuan jangka panjang untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih kondusif di kawasan.
Di dalam kerangka kerja sama BRICS, mempermudah mobilitas tenaga profesional di negara anggota adalah langkah krusial yang diusulkan oleh Anindya Bakrie. Mobilitas yang lancar dapat memperkuat integrasi pasar, mendorong aliran investasi, dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan di sektor-sektor kunci. Salah satu rekomendasi utama adalah pengakuan kualifikasi profesi secara timbal balik, yang akan memudahkan tenaga kerja dengan keahlian spesifik untuk beroperasi di negara lain dalam iklim bisnis yang kompetitif.
Pengakuan kualifikasi profesi ini tidak hanya akan membantu mengisi kekosongan di pasar kerja, tetapi juga meningkatkan efisiensi bagi perusahaan-perusahaan yang mencari calon karyawan yang memenuhi syarat. Ketika negara-negara anggota sepakat untuk mengakui sertifikasi dan lisensi profesi, mereka menciptakan sistem yang lebih transparan dan adil. Dengan demikian, para profesionals yang ingin bekerja di luar batas negara dapat melakukannya tanpa harus melewati proses yang rumit dan panjang, yang seringkali menjadi penghalang bagi pemula yang ingin meningkatkan karir mereka di luar negeri.
Selain pengakuan kualifikasi, pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS juga menjadi bagian dari strategi ini. Kartu tersebut dapat digunakan oleh para profesional untuk memfasilitasi perjalanan mereka antar negara anggota, memberikan akses yang lebih baik dan lebih cepat ke berbagai pameran, seminar, dan acara bisnis lainnya. Kartu perjalanan ini diharapkan dapat mendorong interaksi sosial yang lebih besar pengusaha dan profesional di BRICS, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan transaksi dan investasi antar negara. Strategi ini, pada intinya, bertujuan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih dinamis, di mana para pelaku bisnis diberikan kemudahan untuk melakukan pertukaran dan kolaborasi yang menguntungkan.
Penguatan sistem pembayaran antarnegara menjadi salah satu aspek vital dalam memfasilitasi perdagangan yang lebih efisien di negara anggota BRICS. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi, terutama dalam bentuk pembayaran digital, kini saatnya untuk menjajaki potensi sistem pembayaran real-time. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses transaksi tetapi juga memberikan keamanan yang lebih tinggi. Ketidakpastian dan volatilitas pasar global merupakan tantangan yang harus dihadapi, dan implementasi sistem pembayaran yang solid dapat membantu mengurangi risiko tersebut.
Pembayaran digital memberikan keunggulan kompetitif melalui pengurangan biaya transaksi dan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pembayaran. Terlebih lagi, sistem ini memfasilitasi kolaborasi yang lebih erat antarnegara dengan memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan lebih akurat. Namun, ada beberapa tantangan yang dapat diidentifikasi saat mengembangkan sistem ini. Salah satu tantangan utama meliputi kebutuhan untuk mengatasi perbedaan dalam regulasi antarnegara, yang dapat menghambat integrasi pembayaran.
Selain itu, pentingnya memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi tidak dapat diabaikan. Mata uang lokal dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang asing, serta mengurangi risiko nilai tukar yang berfluktuasi. Hal ini juga dapat mendorong stabilitas ekonomi di negara-negara BRICS, terutama bagi negara yang berisiko tinggi. Dengan memperkenalkan kerangka kerja yang mendukung penggunaan mata uang lokal, negara anggota dapat meningkatkan volume perdagangan satu sama lain dan membangun hubungan yang lebih kuat dalam komunitas perdagangan global.
Secara keseluruhan, strategi konektivitas dalam pembayaran antarnegara adalah langkah penting yang dapat mengakselerasi kerjasama perdagangan di negara anggota BRICS. Dengan memanfaatkan teknologi pembayaran digital dan memperkuat penggunaan mata uang lokal, negara-negara ini dapat menciptakan sistem pembayaran yang lebih baik dan lebih efisien, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Pentingnya investasi dalam sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur tidak dapat diabaikan dalam konteks perdagangan antarnegara anggota BRICS. Dalam dunia yang semakin terintegrasi, kemampuan suatu negara untuk bersaing secara global sangat bergantung pada kualitas tenaga kerjanya dan infrastruktur yang mendukung perdagangan. Untuk meningkatkan daya saing, negara-negara BRICS harus mendefinisikan strategi yang fokus pada pengembangan SDM dan pembangunan infrastruktur yang efisien.
Langkah pertama dalam strategi ini adalah pengembangan program pelatihan dan pendidikan yang relevan untuk para pekerja. Ini mencakup kerja sama pemerintahan dan institusi pendidikan tinggi dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja, negara-negara BRICS dapat memastikan bahwa mereka memiliki tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, kolaborasi ini penting untuk mendorong inovasi dan meningkatkan produktivitas dalam sektor jasa.
Selain itu, investasi dalam infrastruktur juga menjadi kunci untuk mendukung perdagangan jasa antarnegara. Infrastruktur transportasi dan komunikasi yang baik sangat penting untuk memfasilitasi pergerakan barang dan jasa secara efisien. Negara-negara anggota BRICS harus berkomitmen untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur yang ada, sehingga dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan akses ke pasar. Proyek infrastruktur tidak hanya membutuhkan investasi dari sektor publik, tetapi juga harus melibatkan partisipasi sektor swasta.
Peran New Development Bank (NDB) dalam konteks ini juga sangat signifikan. NDB dapat berfungsi sebagai lembaga pendanaan yang menyediakan modal bagi proyek-proyek infrastrukturnya, serta pengembangan SDM di negara-negara anggota BRICS. Dukungan keuangan ini akan memungkinkan investasi yang lebih besar dan lebih berkualitas di sektor-sektor yang dapat meningkatkan daya saing perdagangan jasa. Dengan demikian, sinergi investasi SDM, pembangunan infrastruktur, dan dukungan dari lembaga keuangan akan menciptakan ekosistem yang lebih menguntungkan bagi pertumbuhan perdagangan di kawasan BRICS.
