Jakarta | Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk menjaga ketersediaan Pertalite di tengah kenaikan permintaan. Perhatian terhadap pasokan muncul seiring meningkatnya konsumsi produk tersebut, yang digunakan luas oleh masyarakat untuk mendukung kegiatan sehari-hari. Namun, kajian penambahan alokasi belum menjadi keputusan final. Pemerintah masih perlu menilai kebutuhan, ketersediaan anggaran, serta kondisi pasokan sebelum menetapkan langkah lebih lanjut.
Salah satu faktor yang turut mendorong permintaan adalah peralihan sebagian konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Ketika harga produk nonsubsidi naik, sebagian pengguna mencari pilihan yang lebih terjangkau dan beralih mengisi Pertalite. Perubahan pilihan ini dapat menambah tekanan pada konsumsi, terutama apabila terjadi secara luas dan berlangsung dalam periode tertentu. Dampaknya terhadap distribusi dan ketersediaan perlu dipantau agar kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah tetap dapat dilayani.
Rencana penambahan kuota karena itu masih berada dalam tahap evaluasi. Pemerintah perlu mencermati data konsumsi, tren peralihan konsumen, serta kemampuan penyaluran sebelum menentukan apakah alokasi yang ada perlu disesuaikan. Kajian tersebut juga penting untuk memastikan BBM bersubsidi tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjaga penyalurannya sesuai kebijakan yang berlaku. Hingga keputusan resmi ditetapkan, tambahan kuota belum dapat dipastikan. Perkembangan permintaan Pertalite dan hasil evaluasi pemerintah akan menjadi dasar bagi kebijakan berikutnya, termasuk kemungkinan penyesuaian pasokan untuk menjaga kelancaran distribusi.Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa penyesuaian kuota dapat menjadi salah satu opsi untuk memastikan kebutuhan bahan bakar minyak nasional terpenuhi. Menurut Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut, kebutuhan yang meningkat perlu diperhitungkan dalam penyusunan pasokan. Pemerintah, karena itu, tengah menelaah kondisi konsumsi dan ketersediaan agar kebijakan kuota dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
Untuk Pertalite, Bahlil menyebut evaluasi atau exercise akan dilakukan pada akhir Oktober. Langkah tersebut dimaksudkan untuk melihat perkembangan kebutuhan serta memperkirakan besaran pasokan yang diperlukan. Pemerintah belum menetapkan angka tambahan kuota dalam pernyataan itu. Besaran penyesuaian masih menjadi bagian dari pembahasan dan akan diputuskan setelah evaluasi dilakukan, dengan mempertimbangkan kebutuhan nasional.
Ia menargetkan evaluasi menyeluruh mengenai besaran tambahan kuota rampung pada akhir bulan tersebut. Dengan demikian, kajian tidak hanya mencakup kemungkinan penambahan, tetapi juga perhitungan yang diperlukan untuk menentukan jumlah yang sesuai. Penilaian atas kebutuhan menjadi penting agar alokasi yang disiapkan dapat mendukung ketersediaan Pertalite, sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah dalam menetapkan langkah berikutnya terkait pasokan.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat, 23 Oktober 2026. Keterangan mengenai jadwal evaluasi memberi gambaran bahwa pemerintah masih berada dalam tahap penghitungan, bukan mengumumkan keputusan final mengenai kuota. Hasil kajian pada akhir Oktober akan menjadi rujukan untuk menilai apakah penyesuaian diperlukan dan seberapa besar tambahan yang perlu disiapkan. Sampai evaluasi tersebut selesai, angka kuota baru belum dipastikan. Pemerintah menyampaikan bahwa pemenuhan kebutuhan menjadi pertimbangan utama dalam pembahasan, sementara perkembangan konsumsi Pertalite akan ditelaah sebagai bagian dari perhitungan pasokan nasional. Kepastian mengenai alokasi tambahan, jika diperlukan, diharapkan muncul setelah proses evaluasi menyeluruh itu rampung.
Bahlil menjelaskan bahwa kenaikan konsumsi Pertalite tidak semata-mata terjadi karena bertambahnya kebutuhan bahan bakar, tetapi juga dipengaruhi perpindahan sebagian pengguna dari BBM nonsubsidi. Pengendara yang sebelumnya memakai bensin beroktan 92, seperti Pertamax, disebut beralih ke Pertalite setelah harga bahan bakar nonsubsidi meningkat. Perubahan pilihan tersebut dapat menambah tekanan pada permintaan produk bersubsidi, terutama ketika selisih harga kedua jenis BBM semakin terasa bagi konsumen. Dengan demikian, dinamika konsumsi berkaitan erat dengan kondisi harga di pasar energi, bukan hanya dengan pola mobilitas masyarakat.
Kenaikan harga Pertamax yang disampaikan dalam konteks ini dipicu gejolak geopolitik global. Bahlil mengaitkannya dengan perang Amerika Serikat dan Iran yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz, jalur penting bagi perdagangan energi internasional. Gangguan pada jalur tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap kelancaran pasokan minyak dan mendorong kenaikan harga minyak dunia. Karena harga BBM nonsubsidi mengikuti perkembangan biaya energi dan kondisi pasar, tekanan internasional kemudian tercermin pada harga yang dibayar konsumen di dalam negeri. Dampak itu membuat sebagian pemilik kendaraan meninjau kembali pengeluaran bahan bakarnya.
Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026. Kenaikan sebesar itu dapat mengubah perhitungan biaya perjalanan, khususnya bagi pengguna yang rutin mengisi BBM. Sebagian konsumen mungkin memilih mengurangi pemakaian, mencari alternatif, atau beralih ke Pertalite apabila kendaraan dan ketentuan penggunaan memungkinkan. Menurut penjelasan Bahlil, perpindahan pengguna bensin RON 92 tersebut menjadi salah satu faktor yang menjelaskan peningkatan konsumsi Pertalite. Hubungan konflik global, harga minyak, penyesuaian harga nonsubsidi, dan pergeseran pilihan konsumen memperlihatkan bagaimana peristiwa internasional dapat berimbas pada permintaan BBM domestik. Perubahan ini juga menjadi pertimbangan pemerintah dalam menilai kebutuhan pasokan Pertalite dan kecukupan kuota. Namun, penambahan konsumsi tidak dengan sendirinya memastikan keputusan mengenai kuota; pemerintah perlu mencermati perkembangan permintaan serta kondisi penyaluran. Penjelasan mengenai peralihan konsumen karena itu membantu menggambarkan tekanan yang muncul, sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan pasokan perlu memperhitungkan perubahan harga dan perilaku pengguna.Data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat konsumsi Pertalite menunjukkan kecenderungan meningkat sejak pertengahan tahun. Perubahan ini menjadi perhatian karena Pertalite merupakan salah satu jenis bahan bakar minyak yang banyak digunakan masyarakat, sehingga pergeseran permintaan dapat berpengaruh pada kebutuhan penyaluran secara nasional. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebut distribusi harian rata-rata pada periode sebelumnya berada di angka 75.795 kiloliter per hari. Angka tersebut menjadi acuan untuk membaca perkembangan penyaluran berikutnya, sekaligus membandingkan kebutuhan aktual dengan kuota yang tersedia.
Kenaikan konsumsi yang terlihat dalam catatan sejak pertengahan tahun tidak serta-merta menunjukkan bahwa pasokan telah mengalami kekurangan. Namun, tren tersebut perlu dipantau secara berkala agar perencanaan distribusi dapat menyesuaikan perubahan kebutuhan di berbagai daerah. Pemerintah dan BPH Migas memperhatikan data penyaluran harian, pola permintaan, serta kecukupan kuota sebagai dasar evaluasi. Pemantauan itu juga diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan permintaan terus meningkat hingga penghujung tahun, ketika kebutuhan energi dapat berubah mengikuti aktivitas masyarakat. Dengan demikian, data konsumsi menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan langkah pengelolaan Pertalite.
Wahyudi menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengkaji kebutuhan tambahan kuota dengan mempertimbangkan perkembangan konsumsi dan ketersediaan anggaran. Kajian tersebut belum berarti keputusan penambahan alokasi telah ditetapkan, dan besaran kuota yang mungkin diperlukan juga belum dipastikan. Pemerintah perlu memastikan perhitungan dilakukan secara cermat, termasuk memperhitungkan proyeksi penyaluran sampai akhir tahun serta kemampuan pendanaan. Langkah ini dimaksudkan agar distribusi bahan bakar tetap terkelola dan kebutuhan masyarakat dapat dilayani secara memadai. Pemerintah menyiapkan anggaran dan mempertimbangkan tambahan kuota, sehingga penyaluran Pertalite diharapkan tetap aman hingga akhir tahun, tanpa mendahului keputusan resmi mengenai jumlah maupun realisasi tambahannya.
Baca juga: Pemerintah Diminta Tinjau Kembali APBN untuk Pendidikan Gratis | Dampak Lonjakan Harga Daging Ayam terhadap Pedagang Kecil di Depok | NEXT: Pemerintah perlu pastikan sebaran pasokan beras sesuai kebutuhan
50 kunjungan
