Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai upaya menguji keabsahan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan mengubah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ia menyampaikan pandangan tersebut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 10 November 2026. Pernyataan itu menyoroti perbedaan pengujian suatu dokumen melalui jalur peradilan tata usaha negara dan dampak hukum putusan yang sebelumnya telah final.
Menurut Yusril, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan tidak ada bukti bahwa Gibran memiliki ijazah setingkat sekolah menengah atas. Putusan MK tersebut, dalam pandangannya, bersifat final dan mengikat. Karena itu, proses lain yang mungkin ditempuh untuk memeriksa dokumen pendidikan tidak dengan sendirinya membatalkan atau mengubah amar putusan MK. Yusril menekankan bahwa status putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dipahami sesuai konsekuensi hukumnya.
Penilaian itu bukan berarti setiap persoalan mengenai dokumen pendidikan otomatis tertutup dari pemeriksaan lembaga lain. PTUN memiliki jalur dan kewenangan tersendiri untuk menangani perkara yang menjadi ranahnya, sedangkan putusan MK mempunyai akibat hukum sesuai perkara yang telah diputus. Namun, sebagaimana dijelaskan Yusril, pengajuan perkara baru tidak serta-merta membuka kembali putusan MK atau menghapus sifat final dan mengikatnya. Dengan demikian, perlu dibedakan pemeriksaan atas objek yang diajukan ke PTUN dan upaya mengubah putusan yang sudah tetap.
Pandangan Yusril tersebut merupakan penjelasan mengenai hubungan jalur hukum yang berbeda, bukan pernyataan bahwa PTUN telah memutus suatu perkara terkait ijazah Gibran. Hasil pemeriksaan di PTUN, jika perkara diajukan dan diterima, tetap bergantung pada proses serta kewenangan pengadilan itu. Sementara itu, putusan MK yang ia rujuk tetap memiliki kedudukan final dan mengikat sebagaimana disampaikan Yusril. Pemisahan ruang lingkup tersebut menjadi pokok penilaiannya: pengujian dokumen melalui PTUN dapat menjadi proses tersendiri, tetapi menurutnya tidak mengubah putusan MK yang telah berkekuatan hukum tetap.
Menurut Yusril, Gibran tidak dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena kedudukannya dalam perkara tersebut adalah sebagai tergugat intervensi. Status itu membedakannya dari pihak yang menjadi tergugat utama, sekaligus menjadi salah satu dasar untuk menilai siapa yang memiliki hak mengajukan upaya hukum. Dengan demikian, jalur PK tidak dapat diperlakukan sebagai pilihan yang terbuka bagi setiap pihak yang berkepentingan terhadap sengketa. Yusril menekankan bahwa kedudukan para pihak dalam proses peradilan menentukan ruang untuk mengambil langkah hukum lanjutan. Penjelasan tersebut merujuk pada posisi Gibran di dalam perkara, bukan semata-mata pada dampak putusan bagi dirinya.
Yusril juga menilai bahwa objek sengketa dokumen pendidikan yang hendak dipersoalkan melalui jalur PTUN pada dasarnya sama dengan objek yang telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA). Kesamaan objek ini penting karena perkara tersebut telah melewati pemeriksaan di lembaga peradilan terkait. Menurutnya, mengajukan perkara kembali dengan persoalan yang sama tidak serta-merta membuka ruang untuk memperoleh hasil berbeda. Perbedaan jalur atau bentuk permohonan, dalam pandangan tersebut, tidak menghapus kenyataan bahwa substansi sengketa telah memperoleh putusan. Karena itu, penilaian atas kemungkinan langkah hukum baru harus mempertimbangkan baik kedudukan pemohon maupun riwayat putusan atas objek yang sama.
Atas dasar itu, Yusril menyatakan tidak ada langkah hukum baru yang dapat mengubah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pernyataan ini menegaskan finalitas putusan, bukan berarti bahwa setiap pihak dapat mengajukan permohonan tanpa memenuhi syarat yang berlaku. Ia juga menyebut kemungkinan PK oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagai pihak yang terkait dengan dokumen pendidikan dalam perkara tersebut. Namun, kemungkinan itu tidak boleh dipahami sebagai tanda bahwa kementerian telah mengajukan PK; yang disampaikan adalah peluang secara hukum, bukan kabar bahwa langkah tersebut telah ditempuh. Dengan demikian, penjelasan Yusril berfokus pada batas kewenangan para pihak dan dampak finalitas putusan, sekaligus membedakan kemungkinan pengajuan dari tindakan hukum yang benar-benar sudah dilakukan.
Yusril Ihza Mahendra menilai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kemungkinan akan memilih menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, putusan tersebut memiliki konsekuensi administratif yang perlu ditindaklanjuti oleh kementerian sesuai kewenangannya. Jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dalam pandangan Yusril, tidak dengan sendirinya mengubah ataupun membatalkan putusan MA yang telah dijatuhkan. Karena itu, langkah kementerian untuk mengeksekusi putusan dapat dipandang sebagai tindakan yang selaras dengan kewajiban institusional, bukan sebagai penetapan baru mengenai keaslian seluruh dokumen pendidikan yang pernah digunakan.
Yusril membedakan secara tegas persoalan penyetaraan pendidikan dengan pemeriksaan autentisitas dokumen. Penyetaraan ijazah atau kualifikasi pendidikan berkaitan dengan keputusan administratif tentang pengakuan tingkat pendidikan seseorang. Apabila keputusan penyetaraan itu dipersoalkan, ia menilai penyelesaian sengketanya berada dalam ranah hukum dan harus ditempuh melalui proses peradilan yang berwenang. Pengadilan dapat menilai dasar penerbitan keputusan, prosedur yang digunakan, serta apakah tindakan pejabat administrasi memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perkara penyetaraan tidak semestinya dicampuradukkan dengan pertanyaan terpisah mengenai apakah suatu dokumen pendidikan benar-benar diterbitkan oleh lembaga yang disebutkan.
Sementara itu, pembuktian keaslian dokumen dapat dilakukan di luar pengadilan, sepanjang pihak terkait bersedia memberikan keterangan dan akses yang diperlukan. Yusril menyebut pendekatan personal sebagai salah satu cara untuk meminta klarifikasi langsung kepada institusi pendidikan atau pihak yang dianggap mengetahui penerbitan dokumen. Verifikasi semacam ini dapat mencakup pemeriksaan arsip, konfirmasi data, dan penjelasan mengenai proses administrasi pada masa dokumen tersebut dibuat. Hasilnya dapat membantu publik memahami fakta tanpa harus menjadikan setiap pertanyaan sebagai sengketa baru di pengadilan. Namun, klarifikasi informal tidak menggantikan putusan hukum mengenai penyetaraan, sebagaimana putusan tentang penyetaraan juga tidak otomatis menjadi pembuktian menyeluruh atas autentisitas dokumen. Pembedaan itu penting agar pelaksanaan keputusan kementerian, proses hukum, dan pemeriksaan fakta berjalan pada jalur masing-masing secara tertib serta tidak menimbulkan kesimpulan yang melampaui ruang lingkupnya.
Yusril Ihza Mahendra menyatakan telah menjelaskan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Penjelasan tersebut mencakup proses hukum yang telah berjalan, termasuk ruang bagi Gibran untuk membawa persoalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut Yusril, Prabowo memahami proses hukum tersebut.
Keterangan itu disampaikan di tengah perhatian terhadap pernyataan Gibran mengenai masa depannya sebagai wakil presiden. Sebelumnya, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri setelah bertemu Prabowo. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam. Dalam pertemuan tersebut, presiden memberikan sejumlah masukan kepada Gibran, meskipun rincian masukan itu tidak dijelaskan lebih lanjut dalam keterangan yang tersedia.
Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan saat pencalonan pada Pemilihan Presiden 2024 melalui proses di PTUN. Permintaan itu menempatkan jalur peradilan tata usaha negara sebagai bagian dari langkah yang ingin ditempuh untuk menguji dokumen tersebut. Namun, Yusril menegaskan bahwa proses melalui PTUN tidak mengubah putusan MA maupun MK yang telah menjadi bagian dari perkara itu. Dengan demikian, pembahasan mengenai dokumen dan jalur hukum perlu dibedakan dari hasil putusan lembaga peradilan yang sudah ada.
Di sisi lain Prasetyo meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak niat Gibran.
Baca juga: Mahfud MD Soroti Putusan MK Terkait Ijazah Gibran dan Pencalonan 2029 | MK Tolak Gugatan Syarat Pendidikan Gibran | Mengubah Noda Menjadi Ekspresi Gaya dalam Koleksi Busana Eksklusif
325 kunjungan
