Jakarta | Kementerian Perindustrian mendorong dukungan insentif yang lebih luas bagi kendaraan elektrifikasi, tidak terbatas pada kendaraan listrik berbasis baterai (BEV). Usulan tersebut mencakup kendaraan hybrid, plug-in hybrid, serta range extended electric vehicle (REEV), yang memiliki karakteristik teknologi dan kebutuhan penggunaan berbeda. Perluasan dukungan dinilai relevan ketika harga bahan bakar minyak (BBM) meningkat dan masyarakat maupun pelaku usaha mencari cara untuk mengendalikan biaya energi. Insentif dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendorong minat terhadap pilihan kendaraan yang lebih efisien, sekaligus mempercepat pengembangan pasar otomotif rendah emisi di Indonesia.
Dalam pandangan Menteri Perindustrian M. Sarmuji, teknologi hybrid dan turunannya berpotensi membantu menekan konsumsi BBM karena sistem penggerak listrik dapat mendukung kerja mesin pembakaran internal. Pada kendaraan plug-in hybrid, baterai juga dapat diisi dari sumber listrik eksternal, sedangkan REEV menggunakan penggerak listrik dengan mesin yang berfungsi memperpanjang jarak tempuh melalui penyediaan energi. Perbedaan ini memberi konsumen sejumlah pilihan sesuai pola perjalanan, ketersediaan fasilitas pengisian, dan kemampuan masing-masing. Dengan penggunaan yang tepat, teknologi tersebut dapat mengurangi kebutuhan bahan bakar dan emisi dibandingkan kendaraan konvensional, meski dampak aktualnya bergantung pada jenis kendaraan serta cara pengoperasiannya.
Dorongan insentif tersebut juga berkaitan dengan sasaran yang lebih luas: menghemat energi sekaligus memperkuat industri otomotif nasional. Dukungan yang dirancang dengan cermat berpeluang meningkatkan permintaan, mendorong investasi, dan memperluas produksi komponen serta kendaraan di dalam negeri. Pemerintah perlu mempertimbangkan kesiapan rantai pasok, kapasitas manufaktur, dan manfaat yang diterima konsumen agar kebijakan tepat sasaran. Pendekatan beragam teknologi tidak berarti mengurangi peran BEV, melainkan melengkapi upaya elektrifikasi dengan pilihan yang dapat menjangkau kebutuhan berbeda. Di tengah tekanan harga BBM, pengembangan hybrid, plug-in hybrid, REEV, dan BEV dapat berjalan beriringan untuk mendukung efisiensi energi, menurunkan emisi, serta menjaga daya saing sektor otomotif Indonesia.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana menyampaikan usulan insentif kendaraan hybrid kepada sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Keuangan. Langkah tersebut ditujukan untuk mendorong pembahasan lebih lanjut mengenai bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada industri otomotif, sekaligus mempertimbangkan dampaknya terhadap konsumen dan penerimaan negara. Usulan itu akan dikomunikasikan secepatnya agar dapat memperoleh masukan dari kementerian terkait sebelum keputusan mengenai kebijakan diambil.
Sarmuji berharap pertemuan dengan Menteri Keuangan dapat dijadwalkan sebelum akhir Oktober. Pertemuan tersebut dinilai penting untuk membicarakan usulan secara langsung, menjelaskan pertimbangan di balik pemberian insentif, serta mengidentifikasi hal-hal yang perlu dikaji bersama. Jadwal pembahasan masih perlu disesuaikan dengan agenda para pihak, sehingga harapan untuk bertemu sebelum penghujung bulan belum dapat dipastikan sebagai keputusan final.
Dalam keterangannya, Sarmuji menyampaikan bahwa pengusulan akan dikejar pada tahun ini. Namun, apabila proses pembahasan dan penyiapan kebijakan belum memungkinkan untuk diselesaikan dalam rentang waktu tersebut, awal tahun depan masih menjadi opsi. Dengan demikian, pemerintah tetap memiliki ruang untuk melakukan koordinasi dan penilaian lebih lanjut, tanpa menutup kemungkinan bahwa prosesnya berlanjut melewati akhir tahun.
Pernyataan itu disampaikan setelah audiensi dengan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) di kantor Kemenperin, Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026. Audiensi tersebut menjadi salah satu kesempatan untuk membahas kondisi industri otomotif dan aspirasi pelaku usaha, termasuk kebutuhan akan kebijakan yang dapat mendukung pasar kendaraan hybrid. Hasil pembicaraan dengan asosiasi industri dapat menjadi bahan dalam merumuskan usulan, tetapi pembahasan antarkementerian tetap diperlukan sebelum skema apa pun ditetapkan.
Rencana komunikasi yang cepat juga berkaitan dengan kebutuhan memberikan kepastian arah kebijakan bagi industri. Meski begitu, waktu penyampaian usulan tidak serta-merta berarti insentif akan langsung berlaku. Pemerintah masih perlu menimbang aspek fiskal, sasaran penerima, serta kesesuaian dukungan dengan prioritas kebijakan. Karena itu, target pada tahun ini maupun opsi awal tahun depan menggambarkan jadwal pengajuan dan pembahasan, bukan kepastian tanggal penerapan. Keputusan akhirnya bergantung pada hasil koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan pemangku kepentingan lain.
Selama ini, arah kebijakan insentif kendaraan elektrifikasi di Indonesia lebih banyak tertuju pada battery electric vehicle (BEV), yakni kendaraan yang mengandalkan tenaga listrik dari baterai tanpa mesin pembakaran internal sebagai penggerak utama. Fokus tersebut tercermin dalam dukungan untuk mendorong penggunaan mobil listrik murni dan membangun ekosistem kendaraan serta pengisian daya. Namun, pilihan teknologi otomotif semakin beragam. Plug-in hybrid, hybrid, dan range-extended electric vehicle (REEV) berada di kendaraan konvensional dan BEV, dengan konfigurasi serta tingkat ketergantungan pada listrik yang berbeda. Dukungan khusus bagi kelompok kendaraan ini belum dirumuskan secara jelas.
Menurut Sarmuji, kendaraan plug-in hybrid, hybrid, dan REEV tetap menggabungkan baterai dengan mesin pembakaran internal atau internal combustion engine (ICE). Perbedaan antarteknologi terletak pada cara kedua sumber tenaga tersebut digunakan dan peran masing-masing dalam menggerakkan kendaraan. Karakter ini membuatnya tidak sepenuhnya sama dengan BEV, tetapi tetap memiliki unsur elektrifikasi yang dapat mendukung upaya efisiensi energi. Karena itu, pembahasan insentif perlu mempertimbangkan karakter teknis setiap jenis kendaraan, bukan hanya menyamakan seluruh teknologi dengan mobil listrik murni. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan dapat lebih sesuai dengan tahapan perubahan industri dan kebutuhan konsumen.
Sarmuji juga menilai bahwa peralihan menuju kendaraan hybrid maupun REEV berpotensi lebih mudah bagi industri dibandingkan perubahan total ke produksi BEV. Sejumlah komponen dan kapasitas produksi yang telah tersedia masih dapat digunakan, sehingga penyesuaian tidak harus dimulai dari seluruh rantai produksi. Pertimbangan ini menjadi salah satu alasan dukungan terhadap teknologi perantara layak dibahas dalam kebijakan otomotif. Kementerian Perindustrian mengusulkan dukungan fiskal maupun non-fiskal untuk mendorong pengembangan dan penggunaan kendaraan tersebut. Usulan itu masih berupa arah kebijakan; besaran insentif, persyaratan penerima, serta rancangan finalnya belum tersedia. Dengan demikian, pembahasan lanjutan perlu merinci bentuk dukungan secara terukur, sekaligus menjaga agar kebijakan tetap sejalan dengan sasaran pengembangan industri dan transisi kendaraan yang lebih elektrifikasi.
Sarmuji mengusulkan agar dukungan bagi kendaraan elektrifikasi tidak hanya berfokus pada potongan harga saat pembelian. Insentif dapat dirancang dalam bentuk fiskal maupun non-fiskal sehingga manfaatnya terasa dalam berbagai tahap penggunaan kendaraan. Untuk dukungan non-fiskal, ia mencontohkan pembebasan dari aturan ganjil genap di wilayah yang menerapkannya. Kebijakan tersebut berpotensi membuat perjalanan sehari-hari lebih praktis bagi pemilik kendaraan hybrid, plug-in hybrid, maupun kendaraan listrik dengan range extender (REEV), sekaligus menjadi nilai tambah yang mendorong minat konsumen.
Contoh lainnya ialah penyediaan tempat parkir khusus bagi kendaraan elektrifikasi, misalnya di pusat perbelanjaan, perkantoran, atau fasilitas publik. Pemerintah dan pengelola kawasan dapat mengatur lokasi maupun akses parkir tersebut sesuai kebutuhan setempat. Fasilitas pengisian daya juga menjadi bagian dari dukungan yang disebutkan. Ketersediaannya, terutama di tempat umum dan area aktivitas masyarakat, dapat membantu pengguna plug-in hybrid dan REEV mengisi baterai dengan lebih mudah. Infrastruktur yang memadai turut mendukung pemakaian kendaraan secara optimal, meskipun kebutuhan pengisian daya setiap jenis kendaraan berbeda.
Dari sisi fiskal, Sarmuji mencontohkan keringanan pajak sebagai salah satu opsi. Bentuk dan besaran keringanan dapat dikaji dengan mempertimbangkan teknologi, manfaat, serta karakteristik masing-masing kendaraan. Menurut pokok usulan tersebut, insentif untuk kendaraan hybrid, plug-in hybrid, dan REEV tidak harus disamakan dengan insentif bagi kendaraan listrik berbasis baterai (BEV).
Baca juga: Kenaikan Anggaran Transfer ke Daerah: Dorongan bagi Inovasi Pemerintah Daerah | Evakuasi Kendaraan Menghadapi Kemacetan di Depok | Kenaikan Kasus Influenza di Surabaya: Pentingnya Penggunaan Masker
