Jakarta | Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2026, pemerintah menetapkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah sebesar 100 persen atas jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri untuk kelas ekonomi. Kebijakan ini ditujukan bagi perjalanan selama periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, atau Nataru 2026–2027. Dengan skema tersebut, PPN yang terutang atas jasa penerbangan yang memenuhi ketentuan ditanggung oleh pemerintah, bukan dibebankan kepada penumpang sebagai komponen biaya pajak.
PMK tersebut ditandatangani Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada 12 Oktober 2026 dan berlaku untuk tahun anggaran 2027. Cakupannya secara khusus menyasar angkutan udara domestik berjadwal dengan layanan kelas ekonomi. Karena itu, insentif ini tidak serta-merta mencakup semua jenis penerbangan, seluruh kelas layanan, atau perjalanan di luar periode yang ditetapkan. Penerapan fasilitas mengikuti ketentuan dalam peraturan, termasuk persyaratan yang mengatur transaksi dan pelaksanaan penanggungan PPN. Penumpang dapat memperhatikan informasi dari maskapai dan penyedia tiket mengenai harga serta penerbangan yang memenuhi syarat.
Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat ketika kebutuhan perjalanan berpotensi meningkat pada masa libur akhir tahun. Dengan menanggung PPN secara penuh, pemerintah berupaya meringankan beban biaya perjalanan udara bagi masyarakat yang memilih penerbangan domestik kelas ekonomi. Selain mendukung mobilitas penumpang, langkah tersebut juga diharapkan mendorong aktivitas perekonomian nasional selama Nataru, ketika perjalanan dapat menggerakkan kegiatan di berbagai daerah. Dampak yang diharapkan mencakup dukungan terhadap sektor penerbangan dan kegiatan usaha terkait, sejalan dengan meningkatnya kunjungan dan pergerakan masyarakat. Insentif ini menjadi bagian dari upaya fiskal pemerintah untuk menopang konsumsi sekaligus menjaga kegiatan ekonomi pada periode liburan. Besaran penanggungan yang ditetapkan adalah 100 persen dari PPN yang memenuhi cakupan aturan; kebijakan tersebut tidak berarti seluruh harga tiket menjadi gratis atau seluruh tarif penerbangan dikurangi dengan persentase yang sama.
Penumpang yang ingin memanfaatkan insentif PPN tiket pesawat ekonomi untuk periode Natal dan Tahun Baru 2026–2027 perlu memperhatikan dua rentang waktu yang berbeda. Syarat pertama berkaitan dengan kapan tiket dibeli: transaksi harus dilakukan mulai 20 Oktober 2026 hingga 10 Januari 2027. Syarat kedua berkaitan dengan kapan perjalanan berlangsung: penerbangan harus dijadwalkan pada 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027. Kedua ketentuan ini merupakan persyaratan yang berlaku bersamaan, bukan pilihan yang dapat dipenuhi salah satunya saja.
Artinya, penumpang perlu memastikan tanggal transaksi sekaligus tanggal penerbangan sebelum mengandalkan fasilitas tersebut. Tiket yang dibeli dalam rentang pembelian yang ditetapkan belum tentu memenuhi syarat apabila tanggal penerbangannya berada di luar periode penerbangan. Sebaliknya, rencana terbang pada masa libur yang ditentukan juga tidak serta-merta memenuhi ketentuan jika tiket dibeli sebelum 20 Oktober 2026 atau setelah 10 Januari 2027. Kesesuaian pada kedua rentang waktu menjadi dasar penting untuk menilai apakah suatu pemesanan dapat memperoleh insentif.
Sebagai contoh, pembelian tiket pada 5 November 2026 untuk penerbangan pada 28 Desember 2026 berada dalam kedua rentang waktu tersebut. Namun, bila tiket yang sama dibeli pada 15 Oktober 2026, tanggal penerbangannya memang sesuai, tetapi tanggal pembeliannya berada di luar periode yang ditentukan. Begitu pula, tiket yang dibeli pada 5 November 2026 untuk penerbangan pada 15 Desember 2026 tidak memenuhi rentang tanggal penerbangan, meskipun transaksinya dilakukan pada masa pembelian yang berlaku.
Karena itu, periksa bukti pemesanan dan jadwal pada tiket dengan cermat, termasuk tanggal pembelian serta tanggal keberangkatan yang tercantum. Jangan menyamakan masa pembelian dengan masa perjalanan: keduanya memiliki awal dan akhir yang berbeda. Jika jadwal penerbangan berubah, penumpang sebaiknya memastikan kembali apakah tanggal baru masih termasuk dalam periode 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027, serta memperhatikan ketentuan pelaksanaan insentif yang berlaku. Pemeriksaan sebelum transaksi dan sebelum keberangkatan membantu mengurangi risiko menganggap tiket memenuhi syarat padahal hanya satu dari dua ketentuan waktu yang terpenuhi.
Fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat kelas ekonomi tidak otomatis mencakup seluruh nilai yang dibayar penumpang. Dasar pengenaannya terbatas pada komponen tertentu, yaitu tarif dasar tiket atau base fare dan biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge. PPN atas kedua komponen tersebut dapat ditanggung pemerintah apabila ketentuan, termasuk persyaratan waktu penerbangan, terpenuhi. Karena itu, penumpang perlu membedakan komponen yang memperoleh fasilitas dari biaya lain yang tercantum dalam rincian transaksi tiket.
Lampiran PMK memberikan ilustrasi dengan tarif dasar sebesar Rp790.000 dan fuel surcharge sebesar Rp121.600. Kedua nilai itu dijumlahkan sehingga dasar pengenaan PPN dalam contoh menjadi Rp911.600. Dengan tarif PPN 11 persen, pajaknya adalah Rp100.276. Apabila syarat waktu yang ditentukan dalam kebijakan terpenuhi, PPN sebesar Rp100.276 tersebut ditanggung pemerintah. Contoh ini menunjukkan bahwa besarnya fasilitas dihitung dari komponen yang disebutkan, bukan dari keseluruhan harga atau total pembayaran tiket. Jumlah akhir pada transaksi dapat berbeda apabila terdapat komponen biaya lain.
Cakupan fasilitas juga dibatasi menurut kelas layanan. PPN DTP ini berlaku untuk penerbangan kelas ekonomi dan tidak berlaku bagi penerbangan dengan kelas selain ekonomi. Selain itu, biaya bagasi ekstra dan biaya pemilihan kursi merupakan layanan tambahan yang tidak termasuk dalam komponen tarif dasar dan fuel surcharge yang memperoleh fasilitas. PPN atas layanan tambahan tersebut tetap dipungut kepada penumpang sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, meskipun tiket memenuhi kriteria penerbangan ekonomi dan waktu yang dipersyaratkan, penumpang tetap dapat melihat PPN pada bagian layanan tambahan dalam rincian tagihan. Memeriksa rincian harga membantu menjelaskan bagian mana yang mendapat dukungan pemerintah dan bagian mana yang tetap menjadi kewajiban pembayaran penumpang.
Badan usaha angkutan udara yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetap memiliki kewajiban administrasi perpajakan ketika memberikan insentif PPN tiket pesawat ekonomi untuk periode Nataru 2026–2027. Maskapai harus membuat Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak atas transaksi terkait, serta melaporkan PPN sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemberian fasilitas tidak menghapus kewajiban tersebut; maskapai tetap perlu memastikan dokumen dan pelaporan disusun secara benar serta dapat ditelusuri.
Selain melaporkan PPN melalui mekanisme perpajakan yang berlaku, maskapai wajib menyampaikan daftar rincian transaksi yang PPN-nya ditanggung pemerintah. Daftar tersebut harus dikirim secara elektronik melalui laman yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Penyampaian elektronik ini menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan fasilitas, sehingga data transaksi perlu dicatat secara lengkap dan disampaikan dalam format serta tata cara yang ditetapkan. Maskapai perlu menyiapkan prosedur internal untuk menghimpun informasi dari sistem pemesanan dan data penerbangan.
Rincian yang disampaikan mencakup identitas badan usaha angkutan udara, referensi pemesanan, bandara keberangkatan dan bandara kedatangan, tanggal pembelian tiket, serta tanggal penerbangan. Daftar itu juga memuat dasar pengenaan pajak dan nilai PPN yang ditanggung pemerintah untuk transaksi terkait. Kecocokan informasi pemesanan, jadwal perjalanan, dan nilai pajak penting untuk menjaga konsistensi daftar transaksi, dokumen perpajakan, dan laporan yang disampaikan. Karena itu, pemeriksaan data sebelum pengiriman dapat membantu mengurangi kekeliruan atau kekurangan informasi.
Batas waktu penyampaian daftar rincian tersebut adalah 31 Maret 2027. Apabila maskapai tidak memenuhi kewajiban pelaporan sesuai tenggat dan ketentuan yang berlaku, fasilitas PPN ditanggung pemerintah tidak diberikan, sehingga PPN dikenakan berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku.
Baca juga: Menanti Pertandingan Seru di Pekan Ketiga BRI Super League 2026/2027 | Panduan Lengkap Pembelian Tiket Pertandingan Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 | Panduan Pembelian Tiket Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026
