Jakarta | Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak tidak diberikan secara otomatis. Wajib pajak yang ingin memperoleh keringanan harus mengajukan permohonan sesuai ketentuan dan memenuhi persyaratan yang berlaku. Penegasan ini disampaikan saat Bimo menutup sosialisasi perpajakan yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak se-Jakarta Raya pada Rabu, 28 Oktober 2026. Dengan demikian, keberadaan kebijakan keringanan bukan berarti sanksi langsung gugur bagi setiap wajib pajak yang dikenai. Permohonan tetap menjadi langkah yang perlu dilakukan, sementara keputusan atas permintaan tersebut mengikuti proses dan penilaian berdasarkan aturan.
Landasan kebijakan itu adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026, yang menyempurnakan PMK Nomor 118 Tahun 2024. PMK 71 Tahun 2026 mulai berlaku sejak 2 Oktober 2026. Penyempurnaan tersebut memberikan kerangka bagi pelaksanaan pengurangan maupun penghapusan sanksi administratif, sekaligus menegaskan mekanisme yang harus ditempuh wajib pajak. Ketentuan teknisnya diatur lebih lanjut melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Rangkaian aturan ini menjadi acuan bagi wajib pajak dalam memahami tata cara pengajuan dan bagi otoritas pajak dalam memproses permohonan. Karena itu, wajib pajak perlu merujuk pada regulasi yang berlaku, bukan menganggap keringanan sebagai fasilitas yang muncul dengan sendirinya.
Penegasan mengenai permohonan juga penting untuk membedakan sanksi administratif dari pokok pajak. Keringanan yang dimungkinkan oleh aturan menyasar sanksi, sedangkan kewajiban membayar pokok pajak tetap harus dipenuhi. Wajib pajak perlu memperhatikan ketentuan, menyiapkan permohonan, serta mengikuti prosedur yang ditetapkan. Pengajuan tidak dengan sendirinya memastikan permintaan dikabulkan; otoritas akan memprosesnya berdasarkan aturan yang menjadi dasar kebijakan. Sosialisasi kepada wajib pajak diharapkan membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya secara lebih tepat, termasuk mengetahui bahwa pengurangan atau penghapusan sanksi memerlukan tindakan aktif. Dengan memahami mekanisme tersebut, wajib pajak dapat menghindari anggapan keliru bahwa sanksi akan dihapus tanpa permohonan, sekaligus tetap menyelesaikan pembayaran pokok pajak sesuai kewajibannya.Keringanan sanksi pajak bukan berarti pemutihan atau penghapusan seluruh kewajiban perpajakan. Wajib pajak tetap harus membayar pokok pajak yang terutang sesuai ketentuan. Fasilitas yang dapat dimohonkan hanya berkaitan dengan sanksi administratif yang belum dibayar, misalnya denda atau bunga yang timbul karena keterlambatan pemenuhan kewajiban. Karena itu, wajib pajak perlu membedakan nilai pokok pajak dari sanksi yang dikenakan, serta memastikan jumlah yang masih harus diselesaikan berdasarkan pemberitahuan atau ketetapan pajak.
Bimo menjelaskan bahwa kebijakan keringanan tersebut tidak mengorbankan hak negara untuk menerima pokok pajak. Negara tetap berhak atas pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak, sementara pengurangan sanksi ditujukan untuk membantu mengurangi beban administratif dalam keadaan tertentu. Keringanan dapat relevan ketika keterlambatan atau kekhilafan menyebabkan sanksi, terutama apabila wajib pajak menunjukkan itikad baik dan berupaya memenuhi kewajibannya. Namun, keringanan tidak berlaku otomatis. Wajib pajak harus mengajukan permohonan sesuai prosedur yang berlaku, dan permohonan tersebut akan diproses berdasarkan ketentuan serta pertimbangan otoritas pajak. Dengan demikian, adanya peluang pengurangan sanksi tidak seharusnya dipahami sebagai alasan untuk menunda pembayaran pokok pajak.
Wajib pajak sebaiknya meninjau kembali kewajiban yang masih belum diselesaikan, termasuk pokok pajak, sanksi administratif, dan batas waktu pembayaran yang tercantum dalam dokumen perpajakan. Jika terdapat bagian yang belum jelas, wajib pajak dapat berkonsultasi dengan kantor pajak untuk memperoleh penjelasan mengenai jumlah terutang, persyaratan pengajuan keringanan, serta tahapan yang perlu ditempuh. Konsultasi lebih awal membantu wajib pajak memahami posisinya dan menghindari kesalahan dalam mengajukan permohonan. Setelah mengetahui kewajiban secara lengkap, wajib pajak dapat menyusun langkah penyelesaian yang tepat, tetap melunasi pokok pajak, dan mengajukan permohonan keringanan hanya untuk sanksi yang memenuhi ketentuan. Pendekatan ini menjaga kepatuhan sekaligus memungkinkan beban akibat keterlambatan atau kekhilafan ditangani melalui mekanisme yang tersedia.
Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi pajak dapat diajukan paling lambat 1 Oktober 2028. Batas ini merupakan tenggat untuk menyampaikan permohonan keringanan sanksi, bukan tambahan waktu untuk memenuhi kewajiban pajak lainnya. Wajib pajak tetap perlu memperhatikan jadwal pelaporan, pembayaran, dan tindakan yang berlaku bagi kategori masing-masing.
Perbedaan tersebut penting karena tanggal 1 Oktober 2028 tidak mengubah periode pelaksanaan kewajiban yang menjadi dasar pemberian keringanan. Untuk banyak kategori, periode tindakan berlangsung sejak 8 Oktober 2026 sampai dengan 30 Juni 2027. Artinya, pelaporan atau tindakan yang disyaratkan dalam kategori tersebut perlu dilakukan dalam rentang itu, sekalipun permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi masih dapat diajukan kemudian, sepanjang tidak melewati batas pengajuan.
Ada pula kategori dengan pengaturan waktu tersendiri. Ketetapan hasil pemeriksaan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam program pengungkapan sukarela, misalnya, memiliki periode yang terkait hingga 31 Desember 2027. Ketentuan ini berbeda dari periode umum 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027. Wajib pajak perlu mencermati jenis ketetapan dan dasar pengenaan sanksinya sebelum menentukan batas tindakan yang harus dipenuhi.
Karena itu, jangan menganggap semua kategori memiliki tenggat maupun persyaratan yang seragam. Periksa ketentuan yang secara khusus berlaku, termasuk tanggal mulai dan berakhirnya periode tindakan, dokumen pendukung, serta tata cara penyampaian permohonan. Apabila terdapat beberapa kewajiban atau ketetapan, setiap kategori perlu ditelaah secara terpisah. Mengajukan permohonan sebelum 1 Oktober 2028 saja belum tentu cukup apabila tindakan pokok yang menjadi syarat kategori terkait tidak dilakukan sesuai jadwalnya.
Keringanan yang dimohonkan menyangkut sanksi, bukan penghapusan kewajiban pokok pajak. Oleh sebab itu, pembayaran pokok pajak tetap harus ditangani sesuai ketentuan yang berlaku. Mencatat setiap tenggat secara terpisah dapat membantu wajib pajak menghindari kekeliruan: satu tanggal untuk pengajuan permohonan, dan tanggal lain untuk pelaporan, pembayaran, atau tindakan khusus sesuai kategorinya. Bila ruang lingkup ketentuan tidak jelas, mintalah penjelasan atau bantuan profesional sebelum tenggat yang relevan terlewati.
Besaran penghapusan sanksi keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh dapat berbeda menurut waktu wajib pajak memenuhi kewajibannya. Sebagai contoh, untuk SPT Tahunan sampai dengan tahun pajak 2025, penghapusan sanksi dapat mencapai 100 persen apabila SPT disampaikan pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026. Jika penyampaian dilakukan pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027, besaran penghapusan menjadi 50 persen. Sementara itu, penyampaian pada 1 April hingga 30 Juni 2027 memperoleh penghapusan sebesar 25 persen.
Perbedaan rentang waktu tersebut menunjukkan bahwa manfaat yang tersedia dapat berkurang seiring penundaan pemenuhan kewajiban. Karena itu, wajib pajak perlu memperhatikan ketentuan dan jadwal yang berlaku, serta memastikan jenis kewajiban yang hendak diselesaikan. Contoh di atas berlaku untuk sanksi keterlambatan SPT Tahunan PPh sampai tahun pajak 2025; jenis sanksi lain atau keadaan yang berbeda dapat memiliki persyaratan, tata cara, dan besaran keringanan tersendiri. Wajib pajak sebaiknya memeriksa ketentuan yang sesuai dengan situasinya sebelum mengajukan permohonan.
Bimo mengingatkan agar wajib pajak tidak menunggu hingga mendekati batas akhir. Mengurus permohonan lebih awal memberi waktu untuk menyiapkan dokumen, membetulkan laporan apabila diperlukan, dan menindaklanjuti hal yang masih perlu dilengkapi. Petugas siap membantu menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk kewajiban yang harus dipenuhi dan cara mengajukan permohonan. Dengan memperoleh penjelasan sejak awal, wajib pajak dapat memahami konsekuensi pilihan yang tersedia dan menghindari keterlambatan akibat persiapan yang terlalu mendadak.
Keringanan ini mencerminkan timbal balik atas itikad baik.
348 kunjungan
