Kabupaten Lombok Barat | Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, menyiapkan lahan seluas 8,6 hektare di Kecamatan Kuripan untuk pembangunan Sekolah Rakyat terintegrasi. Rencana tersebut menjadi langkah awal penyediaan fasilitas pendidikan yang dirancang melayani peserta didik dalam jumlah besar dan mencakup beberapa jenjang. Dengan lokasi di Kuripan, kawasan yang disiapkan itu diharapkan dapat menjadi tempat belajar bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan akses pendidikan lebih luas. Pemerintah daerah menyatakan persiapan lahan dilakukan agar rencana pembangunan dapat segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
Sekolah Rakyat terintegrasi tersebut dirancang menampung hingga 2.000 siswa, mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA). Cakupan pendidikan dari tingkat dasar sampai menengah atas diharapkan memberi kesempatan belajar yang berkelanjutan bagi para siswa dalam satu ekosistem pendidikan. Kapasitas yang direncanakan itu juga menunjukkan skala fasilitas yang akan dibangun di atas lahan 8,6 hektare. Kehadiran sekolah tersebut diharapkan memperluas pilihan pendidikan bagi masyarakat Lombok Barat, terutama bagi anak-anak yang menghadapi keterbatasan dalam memperoleh layanan pendidikan.
Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha berharap fasilitas itu dapat memperluas akses pendidikan sekaligus membantu memutus rantai kemiskinan. Menurutnya, pendidikan merupakan salah satu upaya penting untuk membuka peluang bagi generasi muda agar memiliki masa depan yang lebih baik. Nurul Adha menyampaikan harapan tersebut saat menghadiri open house Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 18 di Lombok Barat pada Sabtu. Ia juga menyatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Menteri Sosial agar pembangunan Sekolah Rakyat terintegrasi di Kuripan dapat segera terwujud. Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan rencana penyediaan lahan dan pembangunan fasilitas berjalan searah. Dengan demikian, persiapan lahan, rancangan kapasitas, serta komunikasi antarpemerintah diharapkan dapat mendukung realisasi sekolah bagi sekitar 2.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA.
Kebutuhan Sekolah Rakyat di Lombok Barat berkaitan dengan tantangan akses pendidikan yang masih dihadapi sebagian anak. Adha menyampaikan bahwa kabupaten tersebut masih menghadapi kemiskinan serta angka putus sekolah yang tinggi. Kondisi ini menjadi perhatian dalam pembahasan penyediaan fasilitas pendidikan bagi sekitar 2.000 siswa. Sekolah Rakyat dipersiapkan sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan belajar, terutama bagi anak-anak yang tidak sedang menempuh pendidikan formal. Besarnya kebutuhan itu terlihat dari data mengenai anak tidak sekolah yang disampaikan melalui dua pendataan berbeda. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan akses pendidikan perlu dicermati, tanpa menganggap seluruh sumber data memakai cakupan atau metode yang sama.
Berdasarkan data pemerintah pusat yang dipaparkan Adha, jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Lombok Barat diperkirakan sekitar 7.000 orang. Angka tersebut menggambarkan besarnya kelompok anak yang tercatat tidak bersekolah menurut data pemerintah pusat. Secara terpisah, pendataan Dinas Pendidikan Lombok Barat menemukan sekitar 1.500 anak tidak sekolah. Kedua angka itu berasal dari sumber pendataan yang berbeda, sehingga penting untuk menyebutnya sesuai konteks masing-masing. Informasi yang tersedia tidak menjelaskan alasan perbedaan jumlah tersebut. Karena itu, angka 7.000 dan 1.500 tidak dapat dipertukarkan, digabungkan, atau dipakai untuk menyimpulkan tren tertentu. Keduanya tetap menjadi rujukan yang menunjukkan bahwa anak tidak sekolah menjadi persoalan yang mendapat perhatian.
Adha juga menjelaskan jenjang pendidikan anak-anak yang terdata putus sekolah oleh Dinas Pendidikan. Mereka tercatat berhenti pada jenjang SMP atau tidak melanjutkan pendidikan ke SMA. Keterangan ini memberi gambaran tentang titik pendidikan yang menjadi perhatian, tetapi tidak menjelaskan alasan setiap anak berhenti sekolah. Oleh sebab itu, uraian mengenai kebutuhan pendidikan sebaiknya berfokus pada fakta yang disampaikan, tanpa menambahkan dugaan mengenai penyebab putus sekolah maupun perbedaan angka pendataan. Dengan latar kemiskinan dan tingginya angka putus sekolah yang disebutkan Adha, kebutuhan akan akses belajar yang lebih luas menjadi bagian penting dari rencana Sekolah Rakyat. Pendataan yang jelas juga diperlukan agar kebutuhan kelompok anak dapat dipahami secara tepat.
Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Lombok Barat masih menghadapi persoalan administrasi lahan. Area yang disiapkan untuk fasilitas pendidikan tersebut tercatat masuk dalam kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Karena itu, pemanfaatannya untuk pembangunan sekolah memerlukan penyelesaian status dan proses perubahan ketentuan yang berlaku. Selama urusan tersebut belum tuntas, rencana pembangunan belum dapat dipastikan berjalan sesuai jadwal. Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh tahapan administrasi diselesaikan terlebih dahulu, termasuk koordinasi dengan pihak terkait, agar penggunaan lahan memiliki dasar yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Adha berharap proses perubahan status LP2B dapat segera diselesaikan sehingga rencana Sekolah Rakyat dapat terealisasi pada 2027. Harapan itu merupakan sasaran yang ingin dicapai, bukan kepastian bahwa pembangunan akan dimulai atau rampung pada tahun tersebut. Kelanjutan rencana tetap bergantung pada penyelesaian administrasi, keputusan terkait status lahan, serta tahapan persiapan berikutnya. Dengan demikian, perkembangan proses lahan menjadi hal penting untuk diperhatikan sebelum publik menyimpulkan bahwa jadwal pembangunan telah ditetapkan. Penuntasan prosedur dapat membuka jalan bagi rencana tersebut, tetapi hasil dan waktunya masih menunggu keputusan serta proses yang berwenang.
Di balik rencana penyediaan sekolah, Adha menekankan pentingnya pendidikan sebagai upaya untuk memutus kemiskinan antargenerasi. Menurut pandangannya, akses terhadap pendidikan yang baik dan kesempatan menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi dapat membantu anak memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari kemiskinan. Pendidikan dapat membekali mereka dengan pengetahuan dan kemampuan yang berguna untuk meraih masa depan yang lebih baik. Pernyataan tersebut menjelaskan alasan dukungan terhadap Sekolah Rakyat, yakni membuka kesempatan belajar bagi anak-anak yang membutuhkan. Namun, pendidikan bukan jalan pintas yang otomatis menghapus kemiskinan; dukungan yang berkelanjutan dan akses yang memadai tetap diperlukan agar manfaat belajar dapat dirasakan.
Kepala SRMP 18 Lombok Barat, Satria Irwandi, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kuripan. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menyediakan tempat belajar yang lebih sesuai bagi para siswa sekaligus memperkuat keberlanjutan program pendidikan yang sedang berjalan. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah yang direncanakan dapat menampung sekitar 2.000 siswa. Bagi SRMP 18, rencana itu juga menjadi jalan menuju fasilitas yang lebih permanen, setelah selama ini kegiatan sekolah dilaksanakan dengan memanfaatkan bangunan milik instansi lain.
SRMP 18 saat ini masih berstatus sekolah rintisan dan menempati bangunan Sentra Paramita Mataram. Fasilitas tersebut merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Sosial. Menurut Satria, sekolah akan berpindah ke lokasi di Kuripan setelah pembangunan Sekolah Rakyat selesai. Perpindahan itu akan dilakukan ketika bangunan baru telah siap digunakan, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung di tempat yang memang disiapkan sebagai lingkungan pendidikan. Rencana tersebut menghubungkan pembangunan sarana baru dengan kelanjutan operasional SRMP 18, bukan sekadar menambah kapasitas sekolah di wilayah Lombok Barat.
Penggunaan bangunan Sentra Paramita oleh sekolah selama masa rintisan bersifat sementara. Setelah SRMP 18 menempati lokasi barunya, Sentra Paramita dapat kembali menjalankan fungsi awalnya sebagai pusat pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial. Layanan tersebut ditujukan bagi kelompok rentan yang membutuhkan pendampingan dan dukungan sosial. Dengan demikian, perpindahan sekolah diharapkan memberi ruang bagi kedua lembaga untuk menjalankan peran masing-masing sesuai kebutuhan.
Baca juga: MPR Siapkan Laporan Hasil Kajian Konstitusi untuk Publik pada 2027 | Dampak Kasus Keracunan Makanan pada Siswa di Bandung Barat | Pemerintah Didesak Segera Siapkan Langkah Antisipasi Kekeringan di Jakarta
5 kunjungan
