Bandung | Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bandung Raya menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Bandung, pada Kamis (29/10/2026) petang. Aksi tersebut berlangsung di Bandung, tepatnya di kawasan yang menjadi lokasi kantor lembaga perwakilan rakyat tingkat provinsi. Kehadiran peserta dari sejumlah kampus menjadikan demonstrasi ini sebagai ruang penyampaian aspirasi mahasiswa di wilayah Bandung Raya.
Dalam aksi itu, mahasiswa menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kebijakan pemerintah. Isu-isu tersebut menjadi pokok perhatian yang dibawa ke hadapan DPRD Jabar. Dengan berkumpul di depan gedung dewan, para peserta menyampaikan bahwa persoalan lingkungan dan arah kebijakan publik perlu mendapat perhatian dari para pemangku kepentingan. Demonstrasi ini juga menunjukkan keterlibatan mahasiswa dalam merespons isu yang mereka nilai penting bagi masyarakat.
Lokasi aksi di Jalan Diponegoro menegaskan bahwa peristiwa berlangsung di Kota Bandung, bukan di daerah lain. Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat menjadi titik berkumpul dan penyampaian aspirasi pada sore hari tersebut. Keterangan mengenai tempat dan waktu penting untuk memahami konteks kejadian, terutama karena isu karhutla dapat dikaitkan dengan berbagai wilayah, sementara demonstrasi yang diberitakan ini secara spesifik berlangsung di depan kantor DPRD Jabar di Bandung.
Aksi mahasiswa lintas perguruan tinggi itu menempatkan perhatian publik pada dua hal yang saling berkaitan dalam tuntutan mereka: penanganan karhutla dan kebijakan pemerintah. Demonstrasi menjadi salah satu cara bagi kelompok mahasiswa untuk menyuarakan pandangan serta mendorong pembahasan isu tersebut di ruang publik. Kehadiran mereka di depan gedung DPRD juga mengarahkan aspirasi kepada lembaga perwakilan di tingkat provinsi. Peristiwa pada Kamis petang itu dengan demikian tercatat sebagai aksi mahasiswa di Bandung Raya yang digelar di pusat Kota Bandung, di hadapan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro.
Demonstrasi mahasiswa di Gedung DPRD Jawa Barat menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi mengenai arah kebijakan pemerintah. Aksi tersebut berlangsung dalam sorotan terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui penyampaian aspirasi di hadapan lembaga perwakilan daerah, mahasiswa membawa isu yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
Salah satu tuntutan yang disampaikan dalam demonstrasi itu adalah agar pemerintah menunjukkan keseriusan lebih besar dalam menangani karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Isu tersebut disuarakan sebagai bagian dari evaluasi terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah selama dua tahun masa pemerintahan. Dengan mengangkat persoalan kebakaran hutan dan lahan, mahasiswa meminta perhatian terhadap penanganan masalah yang terjadi di dua wilayah tersebut.
Aspirasi itu disampaikan melalui aksi terbuka, sehingga mahasiswa dapat menyuarakan pandangan mereka kepada pihak yang menjadi sasaran penyampaian tuntutan. Demonstrasi juga menjadi kesempatan untuk menempatkan persoalan karhutla dalam pembahasan publik mengenai kinerja pemerintah. Fokus yang disampaikan dalam tuntutan tersebut tetap pada perlunya keseriusan pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan, tanpa merinci langkah tertentu yang tidak tercantum dalam materi aksi.
Dalam konteks dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, penyampaian tuntutan menunjukkan bahwa mahasiswa menggunakan ruang demonstrasi untuk menyampaikan penilaian dan aspirasi terkait kebijakan pemerintah. Isu karhutla menjadi salah satu perhatian yang mereka angkat kepada DPRD Jawa Barat. Pesan utamanya adalah agar pemerintah memberi perhatian lebih serius terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera serta Kalimantan. Aksi tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyuarakan tuntutan itu secara langsung dan menegaskan pentingnya isu tersebut dalam evaluasi pemerintahan.
Massa mahasiswa dari kawasan Bandung Raya bergerak dengan berjalan kaki menuju kantor DPRD Jawa Barat. Dalam perjalanan itu, mereka membentangkan spanduk yang memuat tuntutan aksi. Kehadiran spanduk menjadi penanda bahwa rombongan datang untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka kepada lembaga perwakilan rakyat di tingkat provinsi. Aksi tersebut berlangsung dalam konteks sorotan terhadap kebakaran hutan dan lahan serta kebijakan pemerintah, sebagaimana tercermin dalam isu yang diangkat para peserta.
Informasi yang tersedia menyebutkan cara massa menuju kantor DPRD dan penggunaan spanduk, tetapi tidak merinci isi tulisan pada spanduk maupun susunan kegiatan setelah rombongan tiba. Karena itu, tuntutan tidak dapat diuraikan lebih jauh tanpa keterangan tambahan. Hal yang dapat dipastikan ialah mahasiswa membawa pesan dan aspirasi mereka dalam perjalanan menuju lokasi aksi. Cara tersebut membuat tuntutan yang disampaikan terlihat oleh publik, sekaligus mengarahkan perhatian pada persoalan yang ingin dibahas bersama pemerintah dan wakil rakyat.
Di aspirasi yang disampaikan, mahasiswa meminta pemerintah lebih memperhatikan kondisi masyarakat kecil. Mereka juga menekankan perlunya memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi rakyat, bukan sekadar menjadi aturan atau rencana di atas kertas. Harapan itu berkaitan dengan pentingnya kebijakan publik yang mempertimbangkan kebutuhan warga, terutama kelompok yang terdampak oleh persoalan lingkungan maupun keputusan pemerintah. Dengan berjalan kaki sambil membawa spanduk berisi tuntutan, massa mengupayakan agar suara tersebut mendapat perhatian di kantor DPRD Jabar. Aksi ini menjadi saluran bagi mahasiswa untuk menyatakan kepedulian terhadap isu karhutla dan arah kebijakan, serta mendorong agar aspirasi masyarakat kecil turut dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Rincian mengenai isi spanduk dan tanggapan pihak terkait tidak disebutkan dalam informasi yang tersedia, sehingga tidak dapat dipastikan lebih lanjut.
Demonstrasi mahasiswa di DPRD Jawa Barat berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat Polrestabes Bandung dan Polda Jawa Barat. Kehadiran aparat dalam pengamanan aksi tersebut ditujukan untuk menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Pengawalan ini menjadi bagian dari situasi yang menyertai penyampaian aspirasi mahasiswa di lokasi. Fokus pengamanan yang diketahui adalah menjaga keamanan dan mengantisipasi kemungkinan gangguan, tanpa mengubah tujuan utama aksi, yakni menyampaikan aspirasi. Informasi mengenai pengawalan tersebut menegaskan bahwa demonstrasi berlangsung di bawah perhatian aparat kepolisian dari dua institusi, Polrestabes Bandung dan Polda Jabar. Tidak ada keterangan tambahan mengenai bentuk pengamanan secara rinci dalam informasi yang tersedia.
Selama mahasiswa menyampaikan aspirasi, pengawalan aparat tetap menjadi bagian dari pelaksanaan aksi. Pengamanan dilakukan agar kegiatan dapat berlangsung dengan aman dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Polrestabes Bandung dan Polda Jabar disebut mengawal demonstrasi tersebut. Dengan demikian, keterangan mengenai aparat terbatas pada keterlibatan kedua institusi itu dan tujuan pengawalan. Tidak terdapat informasi lebih jauh mengenai jumlah personel, titik penjagaan, ataupun langkah khusus yang diterapkan. Karena itu, uraian tentang pengamanan tidak mencakup rincian di luar fakta yang disampaikan. Yang dapat dipastikan, demonstrasi mendapat pengawalan ketat, sementara mahasiswa tetap menyampaikan aspirasi mereka di DPRD Jabar. Perhatian pada keamanan berlangsung bersamaan dengan kegiatan penyampaian aspirasi tersebut.
Setelah menyampaikan aspirasi, ratusan mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Fakta tersebut menandai berakhirnya aksi tanpa perlu menambahkan gambaran mengenai kejadian lain. Pengawalan ketat dari Polrestabes Bandung dan Polda Jabar selama demonstrasi bertujuan menjaga keamanan serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, sedangkan penutup kegiatan ditandai oleh mahasiswa yang pulang dengan tertib. Informasi yang tersedia tidak menyebut adanya insiden, pernyataan aparat, atau rincian lain setelah aksi. Oleh sebab itu, bagian ini hanya mencatat pengawalan oleh aparat dan pembubaran mahasiswa setelah aspirasi disampaikan. Ratusan mahasiswa meninggalkan kegiatan secara tertib, sebagaimana menjadi fakta akhir dari rangkaian aksi yang diketahui.
Baca juga: Aksi Bersama Mahasiswa untuk Meningkatkan Suara Rakyat | Evaluasi Kebijakan Ganjil Genap di Jakarta Setelah Hampir Satu Dekade | Menjelajahi Rute Perjalanan dari Bandung ke Tasikmalaya
396 kunjungan
