Jakarta | Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah memperkuat pengawasan dan pengendalian harga pangan pokok, khususnya beras, telur, dan daging ayam. Perhatian tersebut diperlukan karena kenaikan harga komoditas itu dapat memberi tekanan langsung terhadap sekitar 20 persen masyarakat termiskin di Indonesia. Kelompok yang berada pada desil terbawah, termasuk pekerja berpenghasilan harian, memiliki ruang keuangan yang sangat terbatas untuk menghadapi perubahan harga kebutuhan sehari-hari.
Tito menegaskan, laju inflasi nasional harus dijaga agar tidak melampaui batas atas target pemerintah sebesar 3,5 persen. Menurut dia, kenaikan bahan pokok dalam jumlah kecil sekalipun dapat segera mengurangi kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan dasar lainnya. Dampak tersebut belum tentu langsung dirasakan oleh kelas menengah yang umumnya memiliki pendapatan lebih stabil atau cadangan keuangan lebih memadai. Karena itu, pengendalian harga perlu dilakukan secara aktif sejak terlihat adanya kecenderungan kenaikan.
Penegasan itu disampaikan Tito saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026. Ia meminta pemerintah daerah memantau perkembangan harga dan ketersediaan pasokan secara berkala, sekaligus segera mengambil langkah apabila muncul gangguan distribusi atau ketidakseimbangan pasokan. Koordinasi lintas sektor dinilai penting agar kebijakan stabilisasi dapat menjangkau daerah secara tepat dan melindungi daya beli kelompok masyarakat yang paling rentan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi bulanan sebesar 0,88 persen pada September 2026. Angka tersebut menjadi perhatian karena kelompok ini berkontribusi sebagai pendorong utama kenaikan inflasi bulanan nasional. Berdasarkan data yang disampaikan Tito, inflasi nasional meningkat dari 0,21 persen pada Agustus menjadi 0,30 persen pada September 2026.
Perkembangan itu menunjukkan bahwa perubahan harga pada komoditas yang termasuk dalam kelompok makanan, minuman, dan tembakau memiliki pengaruh penting terhadap pergerakan angka inflasi secara keseluruhan. Karena itu, pemerintah daerah diminta mencermati perkembangan harga pangan, terutama komoditas yang berkaitan langsung dengan konsumsi harian masyarakat. Pengendalian pada kelompok tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga di daerah.
Sektor makanan dan minuman dipandang paling kritis untuk dikendalikan karena berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kenaikan harga pada kebutuhan pangan dapat segera dirasakan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Tito menekankan persoalan kebutuhan perut sebagai alasan utama mengapa pengendalian harga pangan harus menjadi prioritas. Menurut penekanannya, kebutuhan tersebut menyangkut hal mendasar yang tidak dapat ditunda, sehingga perkembangan harga makanan dan minuman perlu mendapat perhatian lebih besar dalam pengendalian inflasi.
Dengan inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mencapai 0,88 persen secara bulanan pada September, pemantauan harga serta langkah pengendalian di tingkat daerah menjadi penting. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mewaspadai perubahan harga pangan dan memastikan pengendalian dilakukan terhadap komoditas yang berpengaruh langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Pergerakan harga pangan perlu mendapat perhatian pemerintah daerah karena sejumlah komoditas tercatat menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Komoditas yang disebut dalam pemantauan tersebut meliputi aneka cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, dan beras. Kenaikan pada komoditas-komoditas itu dapat memengaruhi perkembangan harga pangan di daerah, terutama ketika ketersediaan dan distribusinya tidak berjalan secara seimbang. Karena itu, perubahan harga dan pasokan perlu dipantau secara berkala oleh pemerintah daerah bersama pihak terkait.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kewaspadaan lebih besar terhadap beras, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Ketiganya dipandang sebagai komoditas pangan pokok yang strategis, sehingga ketersediaannya perlu dijaga. Beras memiliki peran penting dalam kebutuhan konsumsi masyarakat, sedangkan telur dan daging ayam ras juga menjadi sumber pangan yang banyak dikonsumsi. Perubahan harga pada tiga komoditas tersebut perlu diperhatikan secara serius agar pemerintah daerah dapat merespons perkembangan pasokan dan harga sesuai kondisi di wilayah masing-masing.
Aneka cabai tetap termasuk komoditas yang berkontribusi terhadap kenaikan harga pangan. Namun, cabai disebut tidak terlalu dikhawatirkan karena bukan komoditas pangan utama seperti beras, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Perbedaan tingkat prioritas tersebut tidak berarti pergerakan harga cabai dapat diabaikan, melainkan menunjukkan bahwa perhatian yang lebih besar perlu diarahkan kepada komoditas strategis. Kepala daerah diminta memberi perhatian khusus pada ketersediaan beras, telur ayam ras, dan daging ayam ras, sekaligus tetap memantau aneka cabai sebagai bagian dari perkembangan harga pangan secara keseluruhan.
Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan adanya kenaikan harga sejumlah pangan pokok di berbagai daerah. Harga beras tercatat meningkat di 127 kabupaten dan kota. Kenaikan juga terjadi pada telur ayam ras yang dilaporkan berlangsung di 106 daerah. Sementara itu, daging ayam ras mengalami peningkatan harga di 194 daerah di Indonesia. Sebaran tersebut memperlihatkan bahwa tekanan harga tidak hanya berlangsung di satu wilayah, melainkan mencakup daerah dengan kondisi pasar dan ketersediaan pangan yang beragam.
Melihat perkembangan itu, Kemendagri meminta pemerintah daerah segera melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog. Koordinasi diperlukan agar perubahan harga dapat dipantau secara lebih cermat, sekaligus memastikan adanya langkah yang sesuai bagi wilayah yang mengalami kenaikan. Pemerintah daerah juga perlu menyampaikan kondisi harga dan ketersediaan pangan secara tepat sebagai dasar untuk menentukan respons terhadap gejolak pada komoditas beras, telur ayam ras, dan daging ayam ras.
Intervensi dan operasi pasar dinilai mendesak dilakukan di wilayah yang mengalami lonjakan harga. Langkah tersebut diarahkan untuk merespons kenaikan yang telah teridentifikasi berdasarkan sebaran daerah, sehingga tekanan terhadap masyarakat dapat segera ditangani. Pelaksanaan tindakan perlu didukung koordinasi pemerintah daerah, Badan Pangan Nasional, dan Perum Bulog agar upaya pengendalian berjalan berdasarkan kebutuhan wilayah dan perkembangan harga yang terjadi.
Respons cepat terhadap kenaikan harga menjadi bagian penting dari upaya menjaga stabilitas pangan. Dengan koordinasi dan intervensi yang segera disiapkan, pemerintah diharapkan dapat menjaga ketersediaan pangan pokok sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Perhatian khusus terhadap daerah yang mengalami lonjakan harga diperlukan agar kenaikan pada komoditas utama tersebut tidak semakin membebani rumah tangga.
Baca juga: Kenaikan Harga Cabai Memicu Kekhawatiran Kuliner di Jakarta | Kenaikan Harga Cabai Rawit di Jakarta: Penyebab dan Dampaknya | Kenaikan Drastis Harga Cabai Rawit Merah di Pasaran
10 kunjungan
