JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Perkara yang diajukan oleh Denny Indrayana dan sejumlah pemohon lain mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka ketika mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden karena menilai terdapat persoalan mengenai dokumen pendidikan yang menjadi dasar pencalonannya.
Dalam putusan yang dibacakan pada Selasa malam, 7 Oktober 2026, MK menyatakan tidak dapat menerima permohonan tersebut. Dengan putusan ini, permintaan untuk mendiskualifikasi Gibran tidak diperiksa lebih lanjut sampai pada pokok dalil sebagaimana diharapkan para pemohon. Perkara tersebut pun tidak mengubah kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.
MK menjelaskan dua alasan utama di balik putusan itu. Pertama, lembaga tersebut menilai dirinya tidak lagi berwenang mendiskualifikasi Gibran setelah seluruh tahapan pemilihan selesai dan Gibran dilantik sebagai wakil presiden. Kewenangan konstitusional MK dalam sengketa hasil pemilu tidak dapat digunakan untuk mengulang atau mengubah konsekuensi hukum setelah proses pemilihan berakhir.
Kedua, para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut. Artinya, mereka tidak dapat menunjukkan kepentingan konstitusional yang secara langsung dirugikan oleh persoalan yang dipersoalkan. Ketiadaan kedudukan hukum menjadi alasan prosedural yang membuat permohonan tidak dapat diterima.
Meski demikian, dalam pemeriksaan perkara, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dipersyaratkan untuk pencalonan. Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian pemeriksaan, tetapi tidak serta-merta membuat MK berwenang menjatuhkan diskualifikasi setelah pelantikan berlangsung. Putusan ini menutup permohonan di MK, sementara perdebatan politik dan konstitusional mengenai syarat pencalonan Gibran masih berlanjut ke DPR dan MPR.
Ketua Forum Konstitusi Lukman Hakim Saifuddin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjalankan kewenangan konstitusionalnya secara tepat dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan diskualifikasi Gibran. Menurutnya, proses tersebut menunjukkan bahwa MK tetap bekerja dalam koridor kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk ketika harus menilai dalil-dalil yang berkaitan dengan keabsahan pencalonan.
Forum Konstitusi berpandangan bahwa MK tidak melampaui kewenangan ketika menolak permohonan diskualifikasi tersebut. Lukman menjelaskan, penolakan terhadap tuntutan tertentu tidak berarti MK menghindari pemeriksaan terhadap pokok persoalan. Lembaga itu tetap menelaah substansi perkara secara menyeluruh untuk menggali kebenaran materiil, bukan hanya berhenti pada persoalan prosedural atau formalitas pengajuan permohonan.
Dalam pandangan Lukman, pendekatan tersebut penting karena perkara konstitusional tidak selalu dapat diselesaikan melalui penilaian administratif semata. Pemeriksaan terhadap substansi memungkinkan hakim memahami rangkaian fakta, alat bukti, dan argumentasi hukum yang diajukan para pihak. Dengan demikian, putusan MK dapat membedakan persoalan yang menjadi kewenangan peradilan konstitusi dan persoalan yang harus ditangani oleh lembaga politik sesuai mekanisme konstitusional.
Lukman juga menegaskan bahwa kewenangan lanjutan terkait diskualifikasi berada pada DPR dan MPR berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Ketentuan tersebut mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden apabila terdapat dugaan pelanggaran tertentu, dengan tahapan yang melibatkan DPR, MK, dan MPR. Dalam keterangannya, Lukman menyebut MK tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah yang setara dengan pendidikan menengah atas. Pernyataan ini menjadi bagian dari penilaian terhadap bukti perkara, sekaligus memperlihatkan batas temuan yudisial MK dan tindak lanjut konstitusional yang menjadi ranah DPR serta MPR.
Menurut Lukman, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan diskualifikasi Gibran berpotensi menimbulkan persoalan baru di tengah publik. Putusan tersebut dapat membuat sebagian masyarakat meyakini bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat pendidikan sebagaimana dipersyaratkan dalam pencalonan wakil presiden. Persepsi itu kemudian dapat berkembang menjadi anggapan bahwa terdapat perbuatan tercela yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan tersebut.
Penilaian itu tidak semata-mata menyangkut tafsir terhadap putusan MK, tetapi juga berhubungan dengan penerimaan publik terhadap kedudukan Gibran. Lukman menilai legitimasi Gibran sebagai wakil presiden berpotensi terus dipersoalkan, baik melalui perdebatan hukum maupun melalui dinamika politik. Dengan demikian, putusan yang seharusnya memberikan kepastian dapat tetap menjadi sumber pertanyaan mengenai kelayakan dan dasar legitimasi jabatan tersebut.
Atas pertimbangan itu, muncul tuntutan agar DPR menindaklanjuti putusan MK. Tindak lanjut tersebut dipandang penting oleh pihak yang menganggap masih terdapat persoalan yang perlu dijelaskan melalui mekanisme kelembagaan. Namun, Lukman juga mengingatkan bahwa proses tersebut membawa risiko politik yang tidak ringan. Pembahasan di DPR dapat memicu turbulensi politik, terutama apabila berkembang menjadi pertarungan kepentingan antarkelompok.
Kekhawatiran lainnya adalah kemungkinan munculnya kegaduhan sosial. Polemik mengenai kelayakan dan legitimasi wakil presiden dapat memperlebar perbedaan pandangan di masyarakat, khususnya jika isu tersebut terus diperdebatkan tanpa titik temu. Menurut Lukman, dampaknya tidak hanya terbatas pada proses politik di lembaga negara, tetapi juga dapat meluas ke ruang publik dan berlangsung berkepanjangan. Karena itu, tuntutan untuk menindaklanjuti putusan MK berada dalam situasi yang sensitif: di satu sisi berkaitan dengan kebutuhan untuk merespons persoalan hukum dan politik, sementara di sisi lain berpotensi memperbesar ketegangan sosial.
Gibran Rakabuming Raka menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan diskualifikasi terhadap dirinya. Ia juga menghargai seluruh tahapan proses yang telah berlangsung di lembaga tersebut, termasuk pemeriksaan perkara, penyampaian keterangan, serta pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. Sikap itu disampaikan sebagai penegasan bahwa proses konstitusional harus dihormati oleh semua pihak, terlepas dari adanya perbedaan pandangan atau penilaian terhadap hasilnya.
Dalam pernyataannya, Gibran turut menanggapi isu mengenai latar belakang pendidikannya. Ia menegaskan bahwa dirinya lulus sekolah menengah atas. Menurut Gibran, hal tersebut terlihat dari kemampuannya melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana di Singapura. Penjelasan itu disampaikan untuk memperjelas riwayat pendidikannya sekaligus merespons pertanyaan yang muncul dalam polemik permohonan diskualifikasi. Ia memilih menyampaikan keterangan secara singkat, tanpa memperpanjang perdebatan di ruang publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran di Jakarta International Convention Center pada Rabu, 7 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, ia tidak hanya berbicara mengenai putusan MK, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan pekerjaan pemerintahan. Baginya, proses hukum yang telah berjalan merupakan bagian dari mekanisme negara, sedangkan tugas pemerintahan harus tetap dilaksanakan sesuai mandat yang diterima.
Gibran mengatakan fokusnya saat ini adalah menjalankan tugas sebagai wakil presiden. Ia menyatakan akan terus bekerja untuk masyarakat serta mendukung upaya pemerintah dalam menyukseskan visi, misi, dan program Presiden Prabowo Subianto. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa ia ingin mengarahkan perhatian pada agenda pelayanan publik dan pelaksanaan program pemerintahan, sementara polemik hukum diserahkan kepada mekanisme kelembagaan yang berlaku.
11 kunjungan
