Jakarta | Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah terus mengupayakan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah daerah. Menurutnya, berbagai langkah dilakukan untuk merespons kebakaran sekaligus mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan bekerja maksimal dalam menangani persoalan tersebut, mengingat karhutla bukan masalah yang dapat diselesaikan oleh satu pihak saja.
Supratman menyebut penanganan karhutla sebagai upaya bersama yang memerlukan perhatian dan keterlibatan berbagai unsur. Pemerintah, kata dia, berkomitmen untuk terus mengoordinasikan langkah penanganan sesuai kebutuhan di daerah terdampak. Penegasan itu mencerminkan pentingnya kerja sama dalam menghadapi kebakaran yang dapat meluas dan berdampak pada aktivitas warga. Upaya berkelanjutan juga diperlukan agar penanganan berjalan terarah, dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan serta kebutuhan masyarakat yang terkena dampak.
Dalam keterangannya, Supratman turut menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memimpin rapat terbatas untuk membahas penanganan karhutla. Rapat tersebut menjadi bagian dari pembahasan pemerintah dalam merespons situasi kebakaran di sejumlah wilayah. Melalui forum itu, penanganan karhutla mendapat perhatian di tingkat pusat, sementara langkah di daerah tetap perlu disesuaikan dengan keadaan setempat. Supratman menyampaikan keterangan tersebut di Jakarta pada Jumat, 15 Oktober 2026. Ia kembali menekankan bahwa pemerintah akan berupaya maksimal, karena dampak kebakaran hutan dan lahan dapat dirasakan secara luas. Dengan demikian, penanganan karhutla dipandang sebagai tanggung jawab bersama yang membutuhkan koordinasi, kepedulian, dan upaya berkesinambungan dari berbagai pihak.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pemerintah mengerahkan 60.177 personel gabungan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pengerahan tersebut difokuskan pada upaya pemadaman melalui jalur darat, sebagai bagian dari langkah pemerintah menghadapi kebakaran di sejumlah wilayah. Jumlah personel yang terlibat menunjukkan bahwa penanganan karhutla melibatkan banyak unsur, baik dari instansi pemerintah pusat dan daerah maupun masyarakat.
Dalam penjelasannya, Teddy menyebut petugas pemadam kebakaran sebagai salah satu unsur yang menjalankan tugas langsung di lapangan. Personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga turut dikerahkan. Keterlibatan mereka mendukung upaya pemadaman serta koordinasi penanganan di lokasi terdampak. Selain itu, Kementerian Kehutanan mengambil bagian dalam pengerahan personel untuk membantu pelaksanaan tugas sesuai tanggung jawabnya.
Unsur pemerintah daerah juga tercakup melalui dinas kehutanan di wilayah masing-masing. Kehadiran petugas daerah memungkinkan penanganan dilakukan dengan dukungan pihak yang memahami kondisi setempat. Para relawan turut bergabung dalam upaya tersebut, bersama petugas dari berbagai instansi. Dengan demikian, pengerahan ini mencakup kombinasi tenaga teknis pemadam, aparat, unsur kehutanan, dan masyarakat yang ikut membantu penanganan kebakaran.
Informasi mengenai jumlah serta unsur personel itu disampaikan Teddy kepada Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober. Penyampaian tersebut menjadi bagian dari laporan pemerintah mengenai dukungan operasi darat untuk menangani karhutla. Angka 60.177 merujuk pada keseluruhan personel gabungan yang dikerahkan, bukan hanya petugas pemadam kebakaran. Berbagai unsur bekerja mendukung pemadaman sesuai peran masing-masing, sementara koordinasi antarlembaga diperlukan agar upaya di lapangan dapat berjalan terpadu.
Kebakaran hutan dan lahan yang masih ditangani tercatat mencakup total 639 hektare di enam provinsi. Luasan tersebut menunjukkan bahwa upaya penanggulangan tetap berlangsung di sejumlah titik, meskipun pengerahan personel dan operasi pemadaman telah dilakukan. Sebaran kebakaran terutama berada di wilayah Kalimantan dan Sumatera, dua kawasan yang menjadi perhatian dalam penanganan karhutla. Angka 639 hektare merangkum luas lahan yang masih masuk dalam penanganan, bukan gambaran bahwa seluruh area terdampak memiliki kondisi atau tingkat kesulitan yang sama.
Di lapangan, petugas menghadapi lokasi yang tersebar dengan keadaan yang dapat berbeda-beda. Karena itu, kegiatan penanganan mencakup pemadaman langsung sekaligus upaya mengikuti perkembangan titik api dan kondisi lahan. Sebaran di enam provinsi juga berarti koordinasi perlu dilakukan lintas wilayah agar informasi mengenai area terbakar dapat ditindaklanjuti oleh petugas terkait. Wilayah Kalimantan dan Sumatera mendapat perhatian khusus karena sebagian besar cakupan kebakaran berada di kedua kawasan tersebut. Namun, jumlah provinsi maupun luas lahan tidak dengan sendirinya menjelaskan apakah api di suatu lokasi telah padam sepenuhnya.
Teddy menyampaikan bahwa keberhasilan operasi pemadaman darat rata-rata mencapai lebih dari 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Keterangan itu merujuk pada capaian pemadaman terhadap area yang mengalami kebakaran baru dalam kurun harian. Dengan demikian, persentase tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai tanda bahwa lebih dari 80 persen seluruh kebakaran di enam provinsi telah terkendali, ataupun bahwa sisa area tidak lagi berisiko. Luas yang masih ditangani tetap menjadi ukuran penting untuk memahami pekerjaan yang belum selesai. Pemantauan dan pemadaman perlu diteruskan sesuai kondisi setiap lokasi, sementara perkembangan luasan dapat berubah mengikuti temuan dan penanganan di lapangan. Pembedaan capaian harian dan keseluruhan area terdampak membantu memberi konteks yang tepat terhadap angka yang disampaikan. Selama terdapat lahan yang masih ditangani, operasi di wilayah terdampak tetap menjadi bagian penting dari respons karhutla.
Selain mengerahkan personel dan menjalankan pemadaman dari darat, pemerintah mengoptimalkan dukungan udara untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Helikopter dan pesawat digunakan untuk menjatuhkan air secara langsung ke titik api maupun area yang sulit dijangkau petugas. Langkah ini penting ketika kobaran berada di wilayah terpencil, sementara akses melalui jalur darat terbatas atau membutuhkan waktu lebih lama.
Penjatuhan air atau water bombing dilakukan sebagai bagian dari upaya menekan penyebaran api dan membantu operasi pemadaman di lapangan. Dukungan udara juga dapat diarahkan ke lokasi yang memerlukan penanganan segera, dengan pelaksanaan yang disesuaikan terhadap kondisi kebakaran dan keselamatan penerbangan. Operasi tersebut berjalan berdampingan dengan pekerjaan personel darat, termasuk upaya mengendalikan bara dan mencegah api kembali meluas.
Perkembangan penanganan di sejumlah wilayah menunjukkan kondisi yang lebih baik. Situasi di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan dilaporkan mengalami perbaikan, seiring berlangsungnya berbagai upaya pemadaman. Meski demikian, pemantauan tetap diperlukan karena perubahan cuaca dan kondisi vegetasi dapat memengaruhi risiko kebakaran. Pemerintah perlu memastikan dukungan udara dan darat dapat digerakkan sesuai kebutuhan di setiap lokasi.
Di samping pemadaman langsung, pemerintah terus mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca. Upaya ini ditujukan untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan agar peluang terjadinya hujan dapat didorong di wilayah yang membutuhkan. Pelaksanaannya bergantung pada ketersediaan awan yang sesuai, sehingga pemantauan atmosfer menjadi bagian penting dari proses tersebut. Modifikasi cuaca bukan pengganti pemadaman, melainkan langkah pendukung untuk membantu membasahi lahan dan mengurangi kondisi kering yang memudahkan api bertahan.
Strategi tersebut juga berlangsung dalam konteks perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Perkiraan itu memberi gambaran mengenai perubahan kondisi cuaca, tetapi tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan penanganan kebakaran sebelum hujan turun secara konsisten. Karena itu, pemerintah tetap mengandalkan kombinasi operasi darat, water bombing, pemantauan titik api, dan modifikasi cuaca. Koordinasi antarlembaga serta evaluasi berkala diperlukan agar sumber daya dapat diarahkan secara efektif, terutama ke daerah yang masih menghadapi ancaman kebakaran.
Baca juga: Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | Satgas Karhutla TNI Kawal Penyaluran Bantuan Korporasi untuk Desa Terdampak di Melawi | Siang Hingga Dini Hari, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Terus Bergerak, Terjang Padamkan Api di Lahan Gambut
