Jakarta | Kementerian Hak Asasi Manusia mencatat sekitar 289 perusahaan telah mengikuti penilaian mandiri melalui instrumen Penilaian Risiko Bisnis dan HAM, atau PRISMA, dalam dua tahun terakhir. Angka tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang menggunakan perangkat ini untuk mengenali risiko hak asasi manusia yang berkaitan dengan kegiatan usaha mereka. Penilaian mandiri memberi perusahaan sarana untuk meninjau potensi dampak, memahami aspek yang perlu diperbaiki, serta mempertimbangkan langkah pencegahan dan penanganan yang sesuai.
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menyampaikan jumlah tersebut dalam Forum Bisnis dan Hak Asasi Manusia Indonesia 2026 di Jakarta pada Selasa. Ia menjelaskan bahwa informasi mengenai sekitar 289 perusahaan itu diterimanya kira-kira dua minggu sebelum forum berlangsung. Mugiyanto juga membandingkan angka tersebut dengan jumlah perusahaan yang menggunakan PRISMA pada masa awal instrumen itu dikembangkan dan dipakai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurutnya, jumlah pengguna dalam dua tahun terakhir lebih tinggi dibandingkan periode tersebut.
Perbandingan itu memberikan gambaran mengenai perkembangan penggunaan PRISMA, meskipun jumlah peserta saja belum menjelaskan mutu ataupun hasil tindak lanjut penilaian di tiap perusahaan. Instrumen ini ditujukan untuk membantu pelaku usaha memeriksa risiko bisnis dan HAM secara lebih terstruktur. Karena itu, partisipasi dalam penilaian mandiri dapat menjadi langkah awal, bukan pengganti komitmen untuk melakukan perbaikan. Perusahaan tetap perlu menindaklanjuti temuan, mengintegrasikan pertimbangan HAM ke dalam proses bisnis, dan menilai kembali dampak kegiatan secara berkala. Penyampaian angka partisipasi oleh Mugiyanto dalam forum tersebut menegaskan bahwa PRISMA telah digunakan oleh ratusan perusahaan. Data itu sekaligus menjadi konteks bagi dorongan pemerintah agar kepatuhan usaha terhadap prinsip hak asasi manusia terus diperkuat. Dengan meningkatnya penggunaan instrumen, perhatian berikutnya dapat diarahkan pada konsistensi proses penilaian serta langkah konkret yang diambil setelah risiko teridentifikasi, tanpa menganggap bahwa jumlah pengguna dengan sendirinya membuktikan seluruh risiko telah tertangani.
Keikutsertaan 289 perusahaan dalam penilaian mandiri melalui PRISMA dipandang sebagai tanda meningkatnya perhatian sektor usaha terhadap penghormatan hak asasi manusia (HAM). Mugiyanto menilai partisipasi tersebut mencerminkan komitmen perusahaan untuk meninjau kembali cara prinsip dan norma HAM diterapkan dalam kegiatan bisnis. Penilaian ini memberi ruang bagi pelaku usaha untuk mengenali praktik yang telah berjalan sekaligus melihat bagian yang masih perlu diperbaiki. Dengan demikian, keterlibatan perusahaan bukan sekadar pemenuhan proses administratif, melainkan langkah awal untuk membangun pemahaman yang lebih terukur tentang tanggung jawab mereka.
PRISMA digunakan sebagai sarana bagi perusahaan untuk menguji sejauh mana kegiatan dan kebijakan internalnya selaras dengan prinsip serta norma HAM. Melalui pengisian instrumen penilaian mandiri, perusahaan dapat memeriksa aspek-aspek yang berkaitan dengan operasional, tata kelola, dan dampak usaha terhadap orang-orang yang terlibat atau terdampak. Hasilnya dapat membantu perusahaan mengidentifikasi risiko, menilai kesenjangan, dan menentukan langkah pembenahan yang sesuai. Pendekatan ini juga mendorong evaluasi dilakukan secara lebih sistematis, sehingga penghormatan HAM dapat dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, bukan hanya sebagai urusan terpisah dari kegiatan inti bisnis.
Kementerian HAM masih menggunakan instrumen PRISMA karena regulasi khusus yang mengatur kepatuhan HAM pelaku usaha belum terbit. Dalam keadaan tersebut, penilaian mandiri tetap dapat menjadi alat untuk mendorong perusahaan melakukan pemeriksaan dan perbaikan secara sukarela. Mugiyanto menjelaskan bahwa PRISMA yang digunakan saat ini telah diperbaiki oleh Kementerian HAM. Instrumen tersebut sebelumnya dikembangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, sebelum urusan terkait berada di kementerian yang berbeda. Perbaikan itu ditujukan agar alat penilaian tetap relevan untuk membantu perusahaan memahami penerapan prinsip HAM dalam konteks bisnis. Sambil menunggu kerangka regulasi khusus, penggunaan PRISMA menyediakan acuan praktis bagi pemerintah dan sektor usaha untuk menilai perkembangan kepatuhan, memperkuat kesadaran, serta mendorong tanggung jawab yang lebih nyata terhadap hak asasi manusia.
Kementerian HAM tengah menyusun rancangan peraturan presiden yang diharapkan menjadi landasan bagi kepatuhan hak asasi manusia (HAM) pelaku usaha. Upaya ini menempatkan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM sebagai bagian penting dari praktik bisnis, bukan semata-mata sebagai komitmen sukarela. Menurut Mugiyanto, regulasi yang sedang dirancang tersebut diharapkan dapat memberikan dasar yang lebih kuat sekaligus operasional bagi perusahaan dalam memahami dan menjalankan kewajibannya.
Landasan yang lebih jelas dapat membantu pelaku usaha menerjemahkan prinsip penghormatan HAM ke dalam kebijakan dan kegiatan sehari-hari. Perusahaan, misalnya, perlu mengenali potensi dampak kegiatan bisnis terhadap pekerja, masyarakat, maupun kelompok lain yang terdampak, lalu menyiapkan langkah pencegahan dan penanganan yang sesuai. Dengan kerangka yang terarah, tanggung jawab tersebut diharapkan tidak berhenti pada pernyataan kebijakan, tetapi tercermin dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan risiko.
Partisipasi perusahaan dalam penilaian mandiri juga dinilai dapat menjadi modal awal untuk memperkuat penerapan HAM dalam praktik bisnis. Melalui penilaian itu, perusahaan berkesempatan melihat sejauh mana kebijakan dan prosedur internal telah memperhatikan aspek HAM, sekaligus mengenali bagian yang masih perlu diperbaiki. Hasilnya dapat mendorong pembelajaran dan perbaikan bertahap di tingkat perusahaan, serta menyediakan gambaran mengenai tantangan kepatuhan yang dihadapi pelaku usaha.
Keikutsertaan dalam penilaian tersebut penting pula sebagai persiapan menghadapi kerangka regulasi yang lebih mengikat apabila pemerintah kelak menetapkannya. Pengalaman melakukan evaluasi dan memperbaiki praktik sejak dini dapat membantu perusahaan menyesuaikan diri dengan tuntutan yang mungkin diatur secara lebih rinci. Namun, penyusunan rancangan peraturan presiden masih berlangsung, sehingga belum dapat dipastikan kapan aturan itu akan diterbitkan atau bagaimana ketentuan akhirnya. Harapannya, proses tersebut dapat mempertemukan kebutuhan perlindungan HAM dengan panduan yang dapat diterapkan secara nyata oleh dunia usaha.
Mugiyanto menegaskan bahwa komitmen pelaku usaha terhadap prinsip bisnis dan hak asasi manusia tidak cukup berhenti pada pernyataan atau deklarasi. Komitmen tersebut perlu diterjemahkan menjadi tindakan yang nyata dalam kegiatan perusahaan. Dengan demikian, penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak hanya tampil dalam komunikasi perusahaan, tetapi menjadi pertimbangan dalam keputusan dan praktik usaha sehari-hari.
Ia mendorong agar komitmen itu dilembagakan sebagai bagian dari tata kelola perusahaan. Artinya, perusahaan perlu menempatkan tanggung jawab terkait hak asasi manusia di dalam proses, kebijakan, serta mekanisme internal yang relevan. Pelembagaan dapat membantu memastikan bahwa prinsip yang disampaikan perusahaan diterapkan secara konsisten, bukan bergantung pada perhatian sesaat atau inisiatif individu. Pendekatan ini juga memberi dasar bagi perusahaan untuk meninjau penerapan komitmennya dan mengenali bagian yang masih perlu diperkuat.
Penegasan tersebut menempatkan tindak lanjut sebagai unsur penting dalam upaya mendorong kepatuhan usaha. Pernyataan komitmen dapat menjadi langkah awal, tetapi pelaksanaannya perlu dibahas bersama dan dipantau perkembangannya. Karena itu, Mugiyanto mengusulkan agar Forum Bisnis dan HAM diselenggarakan secara rutin. Forum berkala dinilai dapat menyediakan ruang bagi pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor usaha untuk membicarakan langkah yang diperlukan setelah pertemuan berlangsung.
Melalui forum tersebut, para pihak dapat merumuskan tindak lanjut bersama dengan mempertimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing. Pembahasan bersama juga dapat membantu menyelaraskan pemahaman mengenai tantangan penerapan prinsip bisnis dan HAM, sekaligus mendorong pertukaran pandangan mengenai cara mengatasinya. Usulan ini tidak hanya berorientasi pada penyampaian komitmen, tetapi juga pada kesinambungan dialog antarpemangku kepentingan.
Forum pada tahun berikutnya dapat menjadi kesempatan untuk mengevaluasi perkembangan tindak lanjut yang telah dirumuskan.
Baca juga: Skandal di Kementerian ATR/BPN: Fokus Pemberantasan Korupsi | Skandal Korupsi di Kementerian ATR/BPN: Tangkapan Lampri dan Jejak Kariernya | Skandal Suap di Kementerian Agraria: Fokus pada Tersangka Dekat Nusron Wahid
235 kunjungan
