Jakarta | Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menempuh upaya hukum kasasi dalam perkara gugatan yang diajukan pegawai Kementerian HAM, Ernie Nurheyanti M. Toelle. Permohonan tersebut tercatat masuk pada Kamis, 15 Oktober 2026, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan status perkara permohonan kasasi. Langkah ini ditempuh setelah Ernie memenangkan gugatan pada tingkat PTUN Jakarta dan putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.
Pencatatan permohonan kasasi menandai berlanjutnya sengketa ke tingkat peradilan berikutnya. Dengan mengajukan kasasi, pihak Menteri HAM meminta Mahkamah Agung memeriksa penerapan hukum dalam putusan pengadilan sebelumnya. Proses itu tidak serta-merta mengubah hasil yang telah dijatuhkan PTUN Jakarta maupun penguatannya oleh PTTUN Jakarta. Putusan pada dua tingkat tersebut tetap menjadi landasan perkara sampai ada keputusan lebih lanjut dari Mahkamah Agung.
Perkara ini berawal dari gugatan Ernie terkait pemindahan jabatan di lingkungan Kementerian HAM. Dalam proses di PTUN Jakarta, pengadilan memutus perkara dengan hasil yang memenangkan Ernie. PTTUN Jakarta selanjutnya menguatkan putusan tersebut, sehingga upaya kasasi menjadi jalur yang kini ditempuh pihak kementerian untuk melanjutkan proses hukum. Perkara administrasi semacam ini pada dasarnya menguji tindakan atau keputusan pejabat pemerintahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk prosedur dan kewenangan yang digunakan.
Informasi mengenai permohonan kasasi yang tercatat pada 15 Oktober 2026 merupakan perkembangan prosedural, bukan putusan akhir atas sengketa. Mahkamah Agung akan menangani pemeriksaan sesuai mekanisme kasasi dan menentukan apakah alasan hukum yang diajukan dapat diterima. Karena itu, hasil di tingkat pertama dan banding perlu dibedakan dari hasil pemeriksaan kasasi yang masih menunggu proses. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada pemeriksaan berkas dan pertimbangan majelis hakim di tingkat tertinggi tersebut. Hingga keputusan kasasi diterbitkan, status sengketa pemindahan jabatan Ernie tetap mengikuti putusan yang telah ada, dengan proses hukum yang masih berlanjut.Sengketa yang melibatkan Ernie dan Kementerian Hak Asasi Manusia berawal dari perubahan jabatan yang ditetapkan melalui keputusan menteri. Sebelum keputusan tersebut berlaku, Ernie menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM. Posisi itu merupakan jabatan manajerial pada tingkat pejabat eselon IIA. Perubahan tersebut kemudian menjadi pokok gugatan Ernie karena menyangkut peralihan dari jabatan manajerial ke jabatan fungsional. Dengan demikian, perkara ini berpusat pada status dan jenis jabatan yang diberikan kepadanya, bukan pada persoalan lain yang tidak tercantum dalam informasi perkara.
Perpindahan itu tercantum dalam surat keputusan Menteri HAM Nomor MHA-14 KP.04.04 tertanggal 23 Januari 2026. Berdasarkan keputusan tersebut, Ernie dipindahkan dari jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM ke jabatan Analis HAM Ahli Madya. Kedua posisi tersebut memiliki bentuk jabatan yang berbeda: jabatan sebelumnya merupakan posisi manajerial, sedangkan jabatan yang ditetapkan sebagai penggantinya adalah jabatan fungsional. Perbedaan inilah yang menjadi konteks utama gugatan yang diajukan Ernie terhadap keputusan pemindahan tersebut.
Dalam menelaah latar sengketa, penting untuk memisahkan fakta mengenai perubahan jabatan dari alasan yang mendasarinya. Informasi yang tersedia menyebutkan jabatan Ernie sebelum dan sesudah keputusan, nomor serta tanggal surat keputusan, dan keberatan yang diajukan melalui gugatan. Namun, informasi tersebut tidak menjelaskan alasan Kementerian HAM menetapkan pemindahan itu. Karena itu, alasan tersebut tidak dapat dipastikan atau disimpulkan dari uraian perkara ini. Fokus sengketa yang dapat dinyatakan secara faktual adalah perpindahan Ernie dari jabatan manajerial eselon IIA ke jabatan fungsional Analis HAM Ahli Madya, sebagaimana ditetapkan dalam keputusan tertanggal 23 Januari 2026.
Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam sengketa pemindahan jabatan Ernie. Putusan banding dengan nomor 161/B/2026/PT.TUN.JKT dijatuhkan pada Selasa, 6 Oktober 2026. Dengan penguatan tersebut, hasil pemeriksaan pada tingkat pertama dalam perkara Nomor 59/G/2026/PTUN.JKT tetap berlaku. Pengadilan banding tidak mengubah inti amar yang telah diberikan kepada Ernie.
Dalam amar putusan, pengadilan menyatakan surat keputusan pemindahan Ernie batal. Konsekuensinya, Pigai, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia, diwajibkan mencabut keputusan tersebut. Pengadilan juga memerintahkan pemulihan atau rehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Ernie seperti semula, yakni sebagai sekretaris direktorat jenderal. Perintah pemulihan itu menjadi bagian penting dari putusan karena tidak hanya membatalkan keputusan administrasi, tetapi juga menetapkan kedudukan yang harus dikembalikan setelah keputusan tersebut dinyatakan tidak sah.
Penguatan putusan PTUN Jakarta di tingkat banding menegaskan bahwa amar mengenai pembatalan keputusan dan rehabilitasi tetap menjadi dasar penyelesaian perkara pada tahap tersebut. Putusan ini menjadi hasil pemeriksaan banding atas sengketa tata usaha negara terkait pemindahan jabatan, sebelum langkah hukum berikutnya ditempuh para pihak. Majelis hakim banding dipimpin Hujja Tulhaq, dengan Fitriamina dan Indaryadi sebagai hakim anggota. Satya Nugraha bertugas sebagai panitera pengganti dalam pemeriksaan banding. Susunan majelis tersebut tercantum dalam putusan yang menguatkan hasil pemeriksaan pengadilan tingkat pertama. Dalam konteks perkara ini, penguatan berarti kewajiban pencabutan keputusan oleh Menteri HAM dan pemulihan posisi Ernie sebagaimana tertuang dalam amar tetap dipertahankan. Dengan demikian, aspek utama yang ditegaskan PT TUN Jakarta adalah keberlakuan putusan PTUN mengenai status keputusan pemindahan serta pemulihan jabatan Ernie. Tahap banding tersebut menjadi landasan sebelum sengketa berlanjut melalui upaya hukum selanjutnya.
Ernie menyampaikan rasa syukur setelah putusan banding dalam sengketa pemindahan jabatan pegawai Kementerian HAM dibacakan. Melalui pesan tertulis pada Rabu, 7 Oktober, ia mengatakan, “Alhamdulillah ibu menang lagi di banding,”. Pernyataan tersebut menjadi tanggapan langsung Ernie atas hasil pemeriksaan di tingkat banding, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang sebelumnya memenangkan dirinya atas Pigai.
Putusan banding itu mempertahankan hasil yang telah diperoleh Ernie di PTUN Jakarta. Karena itu, tanggapannya menekankan rasa syukur atas penguatan putusan tersebut, tanpa menguraikan lebih jauh alasan majelis atau langkah hukum berikutnya. Kutipan yang disampaikan melalui pesan tertulis juga menjadi keterangan yang tersedia mengenai reaksinya setelah hasil banding diketahui. Tidak ada rincian tambahan dalam tanggapan itu mengenai rencana Ernie ataupun penilaiannya terhadap proses perkara secara keseluruhan.
Perkara ini berkaitan dengan pemindahan jabatan pegawai di lingkungan Kementerian HAM dan melibatkan Ernie serta Pigai. Dalam perkembangan yang dilaporkan, Pigai telah mengajukan kasasi dan permohonan tersebut tercatat. Namun, pencatatan permohonan kasasi merupakan informasi terpisah dari putusan banding yang ditanggapi Ernie. Belum ada hasil kasasi yang dapat disimpulkan dari informasi tersebut, sehingga tanggapan Ernie hanya dapat ditempatkan dalam konteks putusan banding yang menguatkan kemenangan dirinya di PTUN Jakarta. Dengan demikian, pernyataannya mencerminkan rasa syukur atas hasil pada tahap banding, sementara proses hukum selanjutnya tetap dibedakan dari putusan yang sudah dijatuhkan. Informasi yang tersedia tidak menyebut perkembangan lanjutan ataupun putusan pada tingkat kasasi. Fokus tanggapan itu tetap pada penguatan putusan PTUN Jakarta oleh pengadilan banding.
Baca juga: Investigasi KPK di Kementerian ATR/BPN: Penggeledahan dan Penangkapan Terkait Dugaan Suap | Respon Menko Infrastruktur Terkait Penggeledahan KPK di Kementerian ATR/BPN | Tindakan Tegas Terhadap Pungli, Dua Pegawai P3K Surabaya Diberhentikan
35 kunjungan
