Tangerang | Sidang pembacaan tuntutan terhadap dokter kecantikan sekaligus influencer Richard Lee di Pengadilan Negeri Tangerang tidak berlangsung sesuai jadwal semula. Agenda yang seharusnya digelar pada Kamis (12/11/2026) itu ditunda oleh majelis hakim. Dengan demikian, pembacaan tuntutan belum disampaikan dalam persidangan pada hari tersebut. Perubahan jadwal itu menjadi inti perkembangan terbaru dalam proses persidangan Richard Lee.
Majelis hakim menetapkan sidang berikutnya pada Kamis (26/11/2026), atau dua pekan setelah jadwal awal. Penetapan tanggal baru disampaikan di ruang persidangan, sehingga agenda pembacaan tuntutan dijadwalkan kembali untuk hari tersebut. Sampai sidang dilanjutkan, pembacaan tuntutan masih menunggu penyelesaian tahap yang disampaikan oleh jaksa. Penundaan ini berkaitan dengan kesiapan berkas tuntutan, bukan perubahan terhadap tanggal persidangan yang telah diumumkan.
Dalam persidangan, alasan penundaan yang disampaikan adalah jaksa masih merampungkan penyusunan berkas. Karena itu, majelis hakim memberi waktu hingga jadwal berikutnya agar berkas tersebut dapat diselesaikan sebelum agenda pembacaan tuntutan dilaksanakan. Informasi yang disampaikan di persidangan terbatas pada kebutuhan jaksa untuk menuntaskan penyusunan berkas tersebut; tidak ada alasan lain yang disebutkan dalam penjelasan penundaan ini. Sidang pada 26 November menjadi kesempatan berikutnya bagi jaksa untuk membacakan tuntutan terhadap Richard Lee di hadapan majelis hakim. Hingga agenda itu berlangsung, perkara belum memasuki tahap pembacaan tuntutan sebagaimana direncanakan pada 12 November. Penjadwalan ulang tersebut menandai bahwa proses persidangan untuk agenda ini akan berlanjut dua pekan kemudian di Pengadilan Negeri Tangerang.
Richard Lee menyampaikan keluhannya secara langsung di hadapan majelis hakim saat meminta kepastian mengenai jadwal persidangan berikutnya. Ia menyoroti proses perkara yang, menurutnya, telah berlangsung lebih dari lima bulan, tetapi belum juga mencapai tahap yang diharapkan. Dalam penyampaiannya, ia mempertanyakan lamanya waktu yang dibutuhkan dan meminta agar perkembangan persidangan dapat berjalan dengan jadwal yang lebih jelas. Keluhan tersebut disampaikan di ruang sidang, bukan hanya melalui pernyataan di luar persidangan.
Richard menilai proses yang berlarut-larut terasa janggal, terlebih karena persoalan yang menjadi perhatian dalam perkara itu disebutnya bersifat administratif. Ia menyampaikan bahwa lamanya proses tersebut sulit dipahami jika dibandingkan dengan sifat persoalan yang sedang dibahas. Karena itu, ia berharap majelis hakim dapat memberikan kepastian mengenai tahapan dan waktu persidangan selanjutnya. Permintaan tersebut muncul di tengah penundaan sidang tuntutan selama dua pekan, yang membuat agenda perkara kembali bergeser dari jadwal sebelumnya.
Dalam keluhannya, Richard juga menjelaskan bahwa situasi tersebut berdampak besar terhadap kehidupannya. Ia menyebut ruang geraknya menjadi terbatas dan produktivitasnya ikut terganggu selama proses hukum berlangsung. Dampak itu, menurut penyampaiannya, tidak hanya berkaitan dengan kehadiran dalam persidangan, tetapi juga dengan aktivitas yang harus dijalani sehari-hari. Ia menggambarkan bahwa ketidakpastian jadwal dan lamanya perkara membuatnya terus berada dalam kondisi menunggu, sehingga berbagai urusan lain turut terpengaruh.
Pernyataan Richard di hadapan majelis hakim tersebut berfokus pada lamanya proses, sifat administratif persoalan yang ia soroti, serta konsekuensi yang dirasakannya. Ia meminta kepastian jadwal agar dapat mengetahui kapan persidangan akan dilanjutkan dan bagaimana tahapan berikutnya akan berlangsung. Keluhan itu disampaikan sebagai gambaran atas pengalaman yang ia rasakan selama perkara berjalan lebih dari lima bulan. Dengan demikian, perhatian Richard dalam sidang tersebut tertuju pada kepastian proses dan dampaknya terhadap kehidupan, ruang gerak, serta produktivitasnya, tanpa mengubah pokok persoalan yang ia sampaikan.
Richard Lee menyampaikan bahwa statusnya yang berada di luar tahanan tidak serta-merta membuat aktivitas sehari-harinya berjalan tanpa hambatan. Ia merasa tetap memiliki keterbatasan selama perkara yang menjeratnya belum selesai. Situasi tersebut, menurut pengakuannya, berpengaruh pada ruang geraknya dan membuat sejumlah kegiatan yang biasanya dapat dilakukan menjadi lebih sulit. Dengan demikian, kondisi tidak ditahan perlu dibedakan dari keadaan yang sepenuhnya bebas dari dampak proses hukum.
Salah satu dampak yang ia rasakan berkaitan dengan pekerjaan. Richard mengaku kesulitan bekerja di tengah perkara dan jadwal persidangan yang belum memberikan kepastian. Kondisi tersebut dapat menyulitkan dirinya mengatur kegiatan profesional, terutama ketika proses pengadilan masih berlangsung dan agenda berikutnya belum jelas. Ia juga menyebut komunikasi dengan khalayak umum terasa terbatas. Pengakuan itu menggambarkan bagaimana perkara tidak hanya hadir saat sidang berlangsung, tetapi turut memengaruhi aktivitas di luar ruang pengadilan.
Keluhan mengenai persidangan yang berlarut menjadi latar penting dari pernyataan tersebut. Ketika sidang tuntutan diundur dua pekan, penantian terhadap kelanjutan perkara kembali bertambah. Bagi Richard, penundaan dan ketidakpastian jadwal dapat memperpanjang masa ketika pekerjaan serta hubungan komunikasinya dengan publik terasa terbatas. Namun, pengakuan mengenai dampak tersebut tidak mengubah proses hukum yang harus dijalani; perkara tetap ditangani melalui tahapan persidangan dan keputusan majelis hakim.
Dalam menyampaikan harapannya, Richard meminta majelis hakim bersikap tegas dalam menyusun jadwal persidangan selanjutnya. Permintaan itu ditujukan agar agenda berikutnya memiliki kepastian dan proses dapat berjalan lebih teratur. Jadwal yang jelas dinilai penting bagi para pihak untuk mempersiapkan diri sekaligus membantu mengurangi ketidakpastian yang dirasakannya. Sikap tegas dalam penetapan agenda bukan berarti mendahului hasil perkara, melainkan memberi kejelasan mengenai tahapan yang akan dijalani. Sampai persidangan berlanjut, Richard menyatakan bahwa keterbatasan tersebut masih ia rasakan, baik dalam bekerja maupun berkomunikasi dengan khalayak umum.
Perkara yang melibatkan Richard Lee bermula dari laporan dokter Samira Farahnaz, yang dikenal publik sebagai Dokter Detektif atau Doktif, kepada Polda Metro Jaya. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran perlindungan konsumen dan dugaan overclaim dalam promosi atau keterangan mengenai produk kecantikan milik Richard Lee. Istilah overclaim dalam perkara ini merujuk pada dugaan bahwa klaim produk tidak sesuai dengan ketentuan atau informasi yang semestinya diberikan kepada konsumen. Uraian itu merupakan pokok laporan dan tuduhan yang perlu diuji melalui proses hukum, bukan kesimpulan bahwa pelanggaran telah terbukti.
Dalam berkas perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Tangerang, Richard Lee didakwa melanggar ketentuan dalam undang-undang kesehatan serta undang-undang perlindungan konsumen. Dakwaan tersebut menjadi dasar pemeriksaan di persidangan, tempat jaksa menyampaikan tuduhan dan bukti, sementara pihak terdakwa memperoleh kesempatan untuk memberikan bantahan dan mengajukan pembelaan. Status sebagai terdakwa maupun adanya dakwaan tidak dengan sendirinya menunjukkan kesalahan. Penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana berada pada majelis hakim setelah mempertimbangkan keterangan, dokumen, dan bukti yang diajukan para pihak sepanjang persidangan.
Tim kuasa hukum Richard Lee menyatakan membantah seluruh dakwaan yang dialamatkan kepada kliennya. Menurut posisi pembela, produk yang dipersoalkan diproduksi secara legal oleh pabrik dan telah memiliki izin resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pihak Richard Lee juga menyoroti bahwa pelapor, menurut mereka, bukan konsumen yang memakai produk secara langsung dan tercatat tidak mengalami kerugian materiil. Pernyataan tersebut merupakan argumentasi dari pihak pembela, sebagaimana laporan dan dakwaan merupakan posisi pihak pelapor serta penuntut umum. Kebenaran setiap klaim dan relevansinya terhadap unsur perkara masih harus dinilai dalam persidangan, sehingga belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah diputuskan pengadilan.
278 kunjungan
