Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak serta-merta membuat jabatan tersebut langsung beralih kepada pihak lain. Jika Gibran memutuskan mundur secara resmi, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menyampaikan pernyataan pengunduran diri secara tertulis kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Surat itu menjadi dasar formal bagi lembaga negara untuk menindaklanjuti keadaan tersebut melalui mekanisme yang berlaku.
Menurut Yusril, presiden dan wakil presiden memperoleh mandat melalui pemilihan oleh rakyat. Keduanya juga mengucapkan sumpah jabatan di hadapan MPR, sehingga perubahan terhadap status jabatan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan aturan kelembagaan. Penjelasan ini menegaskan bahwa keputusan pribadi untuk mundur perlu dituangkan terlebih dahulu secara resmi, bukan hanya disampaikan secara lisan atau melalui pernyataan publik. Setelah itu, MPR dapat memprosesnya berdasarkan ketentuan yang mengatur kedudukan presiden dan wakil presiden.
Yusril menyebut kewenangan mengenai pemberhentian presiden maupun wakil presiden berada pada MPR, sebagaimana diatur dalam konstitusi dan tata tertib lembaga tersebut. Dengan demikian, MPR menjadi institusi yang memulai penanganan formal setelah menerima pengunduran diri tertulis. Tahap berikutnya harus mengikuti prosedur yang berlaku, termasuk pembahasan dan keputusan kelembagaan yang diperlukan. Mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa kekosongan jabatan tidak ditangani secara sepihak dan setiap langkah memiliki dasar hukum yang jelas.
Keterangan tersebut menjelaskan peran MPR dalam proses konstitusional, bukan memastikan bahwa pengunduran diri telah terjadi atau bahwa jabatan wakil presiden sudah kosong. Selama belum ada pernyataan tertulis dan tindak lanjut sesuai aturan, prosedur penggantian belum dapat dianggap berjalan. Apabila pengunduran diri resmi disampaikan, MPR akan menjadi titik awal proses penanganan dan penentuan langkah selanjutnya menurut ketentuan konstitusi serta tata tertibnya. Karena itu, prosedur formal menjadi unsur penting untuk menjaga kepastian hukum dan keberlangsungan pemerintahan.
Setelah menerima surat pengunduran diri, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terlebih dahulu menindaklanjuti surat tersebut melalui persidangan. Dalam forum itu, MPR menyampaikan bahwa jabatan wakil presiden mengalami kekosongan. Tahapan ini menjadi penanda resmi bahwa posisi tersebut tidak lagi terisi dan proses untuk memilih pengganti dapat dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Berikutnya, MPR mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memberitahukan adanya kekosongan jabatan wakil presiden. Pemberitahuan itu penting karena presiden memiliki peran dalam tahap pengajuan calon. Menurut penjelasan Yusril, setelah menerima surat dari MPR, presiden diminta mengajukan dua nama calon wakil presiden, disertai dokumen yang menunjukkan pemenuhan persyaratan pencalonan.
Dengan demikian, nama-nama calon bukan diajukan langsung oleh MPR, melainkan disampaikan oleh presiden kepada MPR. Penegasan mengenai pihak yang mengajukan calon ini membedakan tahapan pengusulan dari tahapan pemilihan. MPR menerima dua nama beserta dokumen persyaratannya sebagai dasar untuk meneruskan proses sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada dasar dalam penjelasan tersebut untuk menyimpulkan atau menyebut siapa yang akan menjadi kandidat.
Dokumen pencalonan menjadi bagian penting dari pengajuan karena memungkinkan persyaratan calon diperiksa sebelum proses pemilihan berlangsung. Setelah usulan presiden diterima, MPR dapat menjalankan tahapan berikutnya dalam kewenangannya. Urutannya, sebagaimana dipaparkan Yusril, dimulai dari penerimaan surat pengunduran diri dan persidangan MPR, dilanjutkan dengan pemberitahuan resmi kepada presiden, lalu pengajuan dua calon beserta dokumen persyaratan oleh presiden kepada MPR. Penjelasan ini menempatkan setiap lembaga pada peran masing-masing tanpa mendahului hasil proses pemilihan atau mengaitkannya dengan nama tertentu.
Menurut mekanisme normatif-konstitusional yang dipaparkan Yusril, apabila jabatan wakil presiden kosong karena pengunduran diri, pengisian posisi tersebut dilakukan melalui pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR tidak menunjuk pengganti secara langsung, melainkan memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diajukan oleh presiden. Dengan demikian, prosesnya melibatkan usulan dari kepala negara, kemudian keputusan pemilihan berada pada MPR.
Ketentuan yang menjadi acuan adalah Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Aturan itu mengharuskan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat dalam waktu 60 hari. Dua calon yang dipilih harus berasal dari usulan presiden. Yusril menjelaskan bahwa dalam konteks ini, penghitungan tenggat terkait dengan surat presiden yang menyampaikan pengunduran diri wakil presiden dan diterima oleh MPR.
Urutan waktunya penting dipahami secara tepat. Pertama, pengunduran diri disampaikan dan ditindaklanjuti melalui surat presiden kepada MPR. Setelah surat tersebut diterima MPR, dimulailah batas waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan. Sebelum sidang, presiden mengajukan dua nama calon, lalu MPR memilih salah satunya untuk mengisi jabatan yang kosong. Jadi, tenggat itu bukan dihitung sejak wakil presiden pertama kali menyatakan mundur, dan bukan pula sejak MPR mengumumkan bahwa terjadi kekosongan jabatan.
Penjelasan mengenai titik awal penghitungan ini membedakan tahapan politik dan administrasi dari tenggat konstitusional. Pernyataan atau pengumuman pengunduran diri dapat mendahului surat resmi, sementara penerimaan surat oleh MPR menjadi penanda yang disebut Yusril untuk menghitung batas 60 hari. Penegasan tersebut membantu mencegah salah tafsir mengenai kapan kewajiban MPR mulai berlaku. Dalam kerangka itu, pemilihan ditargetkan berlangsung sesudah proses pengajuan dua calon dan tetap berada dalam batas waktu yang ditentukan konstitusi.
Yusril menegaskan bahwa Gibran Rakabuming Raka masih berstatus sebagai wakil presiden. Menurutnya, status tersebut belum berubah karena Gibran belum berhenti dari jabatannya dan juga belum diberhentikan. Pernyataan itu disampaikan Yusril di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 10 November 2026, saat menanggapi perkembangan mengenai kemungkinan pengunduran diri Gibran.
Yusril membedakan penyampaian niat untuk mundur dan berakhirnya jabatan secara resmi. Selama belum ada tindakan yang membuatnya berhenti ataupun diberhentikan, Gibran tetap menjalankan status sebagai wakil presiden. Dengan demikian, pernyataan tentang niat mundur belum dengan sendirinya mengubah kedudukan yang saat ini melekat pada Gibran.
Ia juga menekankan bahwa putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan polemik ijazah Gibran tidak otomatis menghapus statusnya sebagai wakil presiden. Yusril memandang putusan-putusan tersebut tidak serta-merta berarti jabatan itu berakhir. Karena itu, pembahasan mengenai polemik ijazah perlu dibedakan dari keadaan status jabatan Gibran saat ini, yang menurut Yusril masih tetap berlaku.
Penegasan tersebut memberi batas yang jelas isu hukum seputar ijazah dan perubahan status dalam jabatan kenegaraan. Yusril tidak menyatakan bahwa perkembangan itu telah menghasilkan perubahan kedudukan Gibran. Ia hanya menjelaskan bahwa, sampai Gibran berhenti atau diberhentikan, dirinya masih tercatat sebagai wakil presiden. Pernyataan ini juga tidak memastikan langkah politik apa yang akan ditempuh berikutnya.
Yusril menyatakan tidak ingin mendahului perkembangan politik yang masih mungkin bergerak. Ia memilih menunggu dinamika berikutnya sebelum memberikan penilaian lebih jauh mengenai kelanjutan persoalan tersebut. Sikap itu menunjukkan bahwa status Gibran saat ini perlu dipahami berdasarkan keadaan yang ada, sementara kemungkinan perubahan dan respons politik selanjutnya belum dapat dipastikan. Untuk sekarang, Yusril menegaskan Gibran masih menjabat dan meminta publik menunggu perkembangan berikutnya.
Baca juga: Memanas, Eks Ketua KPU Tepis Pasal Selundupan di PKPU Buat Pencalonan Gibran sebagai Wapres
55 kunjungan
