JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menunjuk Komisaris Jenderal Asep Edi Suheri sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri dalam rangkaian rotasi besar di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penunjukan tersebut menempatkan Asep pada salah satu posisi strategis dalam struktur organisasi Polri, khususnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal.
Sebagai Irwasum, Asep Edi Suheri akan menjalankan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, kinerja, serta tata kelola di lingkungan Polri. Jabatan ini memiliki peran penting untuk memastikan berbagai kebijakan dan program kepolisian berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mendorong penguatan akuntabilitas institusi.
Asep menggantikan Komisaris Jenderal Wahyu Widada, yang memperoleh penugasan baru di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pergantian tersebut menjadi bagian dari penyegaran dan penataan jabatan perwira tinggi Polri. Perubahan posisi ini juga menunjukkan adanya penyesuaian penugasan berdasarkan kebutuhan organisasi serta agenda institusional yang lebih luas.
Sebelum ditunjuk sebagai Irwasum, Asep Edi Suheri menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya. Dalam kapasitas tersebut, ia memimpin kepolisian di wilayah yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi, mencakup pusat pemerintahan, aktivitas ekonomi, serta dinamika sosial dan politik nasional. Pengalaman memimpin Polda Metro Jaya menjadi bekal penting bagi Asep dalam mengemban tugas pengawasan di tingkat pusat.
Peralihan jabatan ini sekaligus menandai berakhirnya masa tugas Asep sebagai Kapolda Metro Jaya. Selanjutnya, perhatian publik akan tertuju pada pelaksanaan tanggung jawab barunya sebagai Irwasum Polri, terutama dalam memperkuat pengawasan internal dan mendukung peningkatan profesionalisme organisasi. Sementara itu, penugasan Wahyu Widada di Kementerian ATR/BPN memperluas kontribusi perwira tinggi Polri dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di sektor pertanahan dan tata ruang.
Jabatan Kapolda Metro Jaya yang sebelumnya diemban oleh Inspektur Jenderal Asep Edi Suheri kini dipercayakan kepada Inspektur Jenderal Dadang Hartanto. Pergantian tersebut menjadi bagian dari rangkaian rotasi besar di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang mencakup sejumlah jabatan strategis dalam struktur kepemimpinan kepolisian.
Dadang Hartanto sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Maluku. Pengalaman memimpin kepolisian daerah menjadi salah satu bekal penting dalam menjalankan tugas barunya di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sebagai salah satu kepolisian daerah dengan beban kerja dan kompleksitas keamanan yang tinggi, Polda Metro Jaya menangani berbagai persoalan, mulai dari pengamanan ibu kota, penegakan hukum, hingga pelayanan kepada masyarakat di kawasan metropolitan.
Penunjukan tersebut menandai berakhirnya masa tugas Asep Edi Suheri sebagai Kapolda Metro Jaya. Setelah meninggalkan posisi itu, Asep mendapat amanah baru sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Perubahan ini menempatkannya pada fungsi pengawasan internal yang memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan tugas, disiplin, serta tata kelola organisasi berjalan sesuai ketentuan.
Rangkaian pergantian jabatan tersebut tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Surat telegram itu menjadi dasar administratif bagi pelaksanaan mutasi dan rotasi sejumlah perwira tinggi serta perwira menengah Polri. Dengan penugasan baru tersebut, Dadang Hartanto diharapkan dapat segera beradaptasi dengan karakteristik wilayah Jakarta dan sekitarnya, sekaligus menjaga kesinambungan program keamanan yang telah berjalan di Polda Metro Jaya.
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa mutasi dan rotasi sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari dinamika organisasi. Pergantian tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan perubahan posisi, tetapi juga menjadi langkah untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan sesuai kebutuhan institusi dan masyarakat.
Menurut Johnny, kebijakan itu dilakukan dengan mempertimbangkan kesinambungan pelaksanaan tugas, pembinaan karier, serta penyegaran dalam pekerjaan kepolisian. Setiap jabatan memiliki tanggung jawab dan tantangan yang berbeda, sehingga penempatan personel perlu disesuaikan dengan kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan organisasi. Melalui rotasi, Polri juga berupaya menjaga keseimbangan keberlanjutan program dan munculnya perspektif baru dalam pelaksanaan tugas.
Johnny menyampaikan bahwa proses mutasi merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi besar. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas kerja, dan mendukung pencapaian program kepolisian di berbagai tingkatan. Para pejabat yang menerima amanah baru diharapkan mampu segera memahami situasi dan karakteristik wilayah maupun satuan kerja yang dipimpinnya.
Dengan demikian, rotasi jabatan dipandang sebagai instrumen manajemen organisasi untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik sekaligus mendorong peningkatan kinerja. Polri berharap pejabat baru dapat membangun komunikasi dengan jajaran internal, pemerintah daerah, dan masyarakat. Penyesuaian yang cepat serta kepemimpinan yang responsif menjadi unsur penting agar pelaksanaan tugas kepolisian tetap efektif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Mutasi besar di tubuh Polri mencakup sejumlah jabatan strategis di tingkat Mabes. Perubahan tersebut tidak hanya menyentuh posisi yang berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga bidang pengawasan, keamanan, intelijen, pendidikan, serta pembinaan masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari penataan organisasi dan penyegaran kepemimpinan agar pelaksanaan tugas kepolisian berjalan lebih efektif sesuai kebutuhan institusi.
Dalam susunan baru, jabatan Kabareskrim dipercayakan kepada Inspektur Jenderal Asep Safrudin. Posisi Kepala Baharkam kini dijabat Inspektur Jenderal Herry Heryawan, sedangkan jabatan Kabaintelkam diisi oleh Inspektur Jenderal Dedy Kusuma Bakti. Komisaris Jenderal Asep Edi Suheri ditunjuk sebagai Irwasum, sementara Inspektur Jenderal Rudi Darmoko dipercaya memimpin Kalemdiklat. Pergantian tersebut menempatkan sejumlah perwira dengan pengalaman berbeda pada posisi yang memiliki peran penting dalam arah kebijakan dan operasional Polri.
Selain jajaran utama di Mabes, rotasi juga mencakup pergantian 19 kepala kepolisian daerah. Perubahan itu meliputi sejumlah wilayah strategis, lain Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Beberapa daerah lain turut mengalami pergantian pimpinan, sehingga susunan komando di tingkat kewilayahan ikut mengalami penyesuaian. Kapolda baru diharapkan dapat melanjutkan program yang sudah berjalan sekaligus merespons karakteristik keamanan dan kebutuhan masyarakat di masing-masing provinsi.
Secara keseluruhan, terdapat 88 personel yang dimutasi dalam keputusan tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 70 personel memperoleh promosi atau penugasan pada jabatan baru, sedangkan 21 personel mengalami kenaikan pangkat. Selain itu, terdapat penyesuaian jenjang jabatan bagi sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah. Data tersebut menunjukkan bahwa rotasi tidak semata-mata merupakan pergantian posisi, melainkan juga mencakup pengembangan karier, penghargaan atas kinerja, serta penguatan struktur organisasi Polri.
