Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa perkembangan Jakarta tidak dapat dipandang secara terpisah dari kawasan Jabodetabek. Hubungan ibu kota dan daerah-daerah di sekitarnya merupakan konteks penting untuk memahami dinamika penduduk, kebutuhan layanan, serta arah kebijakan kawasan. Pandangan tersebut disampaikan dalam acara Kearney 100 Years of Impact bertema “Jakarta Towards 500: Shaping the Next Global City Together” di Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2026.
Airlangga menyebut jumlah penduduk Jabodetabek mencapai sekitar 42 juta jiwa, sementara penduduk Jakarta sekitar 11 juta jiwa. Perbandingan ini menunjukkan bahwa skala kawasan metropolitan jauh lebih luas daripada batas administratif ibu kota. Aktivitas masyarakat dan perkembangan wilayah saling terkait, sehingga pembahasan mengenai Jakarta perlu mempertimbangkan kondisi kawasan yang menaunginya. Angka tersebut menjadi gambaran dasar mengenai besarnya populasi yang berinteraksi dalam ruang perkotaan yang terhubung.
Dengan jumlah penduduk sebesar itu, kebutuhan dan tantangan di Jakarta juga berhubungan erat dengan daerah penyangga. Pergerakan penduduk, hubungan antarkawasan, dan penyediaan layanan tidak berhenti pada batas wilayah pemerintahan. Karena itu, melihat Jakarta bersama Jabodetabek membantu membangun pemahaman yang lebih utuh mengenai perubahan kawasan dan dampaknya bagi masyarakat. Pendekatan ini juga memberi landasan untuk membicarakan kebijakan yang mempertimbangkan keterkaitan wilayah, bukan hanya kebutuhan ibu kota secara sendiri.
Penekanan pada skala penduduk dan cakupan kawasan tersebut menjadi latar penting bagi pembahasan kebijakan. Jakarta dan daerah penyangganya menghadapi dinamika yang saling memengaruhi, sehingga perencanaan untuk satu wilayah perlu memperhatikan hubungan dengan wilayah lain. Dalam konteks menuju Jakarta yang berkembang sebagai kota global, pemahaman atas keterhubungan Jabodetabek menjadi bagian dari percakapan mengenai masa depan kawasan. Dengan demikian, angka sekitar 42 juta penduduk Jabodetabek dan 11 juta penduduk Jakarta bukan sekadar statistik, melainkan penanda pentingnya melihat ibu kota dalam konteks metropolitan yang lebih luas.
Airlangga menyoroti adanya jarak kapasitas fiskal DKI Jakarta dan sejumlah daerah penyangga. Perbedaan ini menjadi perhatian karena kebutuhan masyarakat dan aktivitas di kawasan metropolitan tidak selalu berhenti pada batas administrasi masing-masing daerah. Dalam pandangannya, kondisi fiskal di sekitar Jakarta juga tidak seragam. Tangerang dan Bekasi dinilai memiliki keadaan yang relatif lebih baik, sedangkan Bogor disebut sebagai daerah dengan kapasitas fiskal paling lemah di wilayah yang disorot. Penilaian tersebut menggambarkan adanya tantangan bersama dalam mengelola kebutuhan kawasan yang saling terhubung, sementara kemampuan setiap pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan publik berbeda-beda.
Merespons kesenjangan itu, Airlangga mengusulkan agar pemerintah daerah membangun kebijakan bersama yang solid. Kerja sama antardaerah dipandang penting supaya perbedaan kapasitas tidak menghambat upaya menjawab kebutuhan kawasan secara lebih luas. Salah satu gagasan yang ia sampaikan ialah skema subsidi silang. Usulan tersebut dikemukakan sebagai bagian dari pendekatan kolaboratif Jakarta dan daerah penyangga, bukan sebagai kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri. Dengan adanya kesepahaman dan koordinasi, pemerintah daerah dapat menempatkan kepentingan kawasan metropolitan sebagai perhatian bersama, sekaligus mempertimbangkan kondisi fiskal masing-masing wilayah.
Airlangga juga menekankan bahwa manfaat skema subsidi silang tidak hanya akan dirasakan oleh daerah penyangga. DKI Jakarta, menurutnya, dapat turut memperoleh manfaat dari kerja sama tersebut. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa keterhubungan Jakarta dan wilayah sekitarnya membuat kepentingan kedua pihak saling berkaitan. Karena itu, kolaborasi fiskal dapat dipahami sebagai upaya untuk memperkuat penanganan kebutuhan bersama, bukan semata-mata bantuan satu arah. Gagasan tersebut menempatkan solidaritas antarpemerintah daerah sebagai dasar untuk merespons ketimpangan kapasitas fiskal. Airlangga tidak merinci mekanisme ataupun besaran subsidi yang diusulkan; sorotan utamanya adalah perlunya kebijakan bersama yang kuat dan manfaat timbal balik bagi Jakarta serta daerah penyangga.
Airlangga mendorong pengembangan sistem transportasi hub and spoke yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah-wilayah di sekitarnya. Gagasan ini menempatkan kawasan metropolitan sebagai jaringan perjalanan yang saling terhubung, bukan hanya sebagai pusat dan daerah yang berdiri sendiri. Konektivitas antarkawasan menjadi perhatian penting karena banyak warga tinggal di luar Jakarta, sementara aktivitas mereka mengharuskan perjalanan menuju ibu kota. Dalam konteks tersebut, hubungan transportasi Jakarta dan daerah penyangga perlu dipandang sebagai bagian dari satu sistem mobilitas yang lebih luas.
Untuk menggambarkan persoalan perjalanan harian, Airlangga mencontohkan aparatur sipil negara (ASN) yang tinggal di Bekasi dan Bogor. Mereka dapat berangkat sekitar pukul 05.00, lalu baru tiba kembali di rumah sekitar pukul 21.00. Rentang waktu itu menunjukkan panjangnya hari yang dijalani sebagian pekerja yang harus menempuh perjalanan tempat tinggal dan tempat kerja. Waktu yang tersisa untuk bersama keluarga menjadi terbatas, sebagaimana tergambar dalam contoh tersebut. Pernyataan ini menyoroti pengalaman perjalanan ASN, tanpa menyatakan bahwa seluruh warga atau pekerja di kawasan penyangga memiliki pola yang sama.
Contoh perjalanan dari Bekasi dan Bogor itu memperjelas alasan konektivitas Jakarta dan daerah sekitarnya menjadi perhatian dalam pembahasan transportasi. Sistem hub and spoke diarahkan untuk menghubungkan titik-titik perjalanan di kawasan, sehingga hubungan pusat kegiatan dan wilayah penyangga dapat direncanakan sebagai satu kesatuan. Penekanan Airlangga terletak pada perlunya memikirkan perjalanan lintas kawasan, termasuk perjalanan menuju Jakarta dan kembali ke tempat tinggal. Dengan mengangkat rutinitas ASN tersebut, ia mengaitkan gagasan konektivitas dengan waktu tempuh dan terbatasnya waktu bersama keluarga yang disebutkan. Pembahasan ini berfokus pada kebutuhan membangun keterhubungan transportasi antarkawasan, sesuai dengan pengalaman perjalanan yang menjadi contoh, tanpa menarik kesimpulan lebih jauh mengenai dampak lainnya.
Airlangga menilai Jakarta perlu mengubah pola pertumbuhannya agar tidak terus berkembang secara datar ke arah pinggiran. Dengan keterbatasan ruang dan tingginya kebutuhan untuk mendekatkan warga pada pusat kegiatan, pembangunan kota ke atas melalui hunian vertikal dinilai lebih sesuai. Pendekatan ini dapat menyediakan tempat tinggal di kawasan yang telah memiliki akses ke pekerjaan, layanan publik, dan fasilitas perkotaan, tanpa terus memperluas kawasan terbangun secara horizontal. Karena itu, hunian bertingkat dipandang sebagai bagian penting dari penataan Jakarta yang lebih efisien dan terhubung.
Gagasan tersebut juga mencakup penyediaan tower hunian bagi aparatur sipil negara (ASN). Menurut Airlangga, model hunian vertikal dapat membantu masyarakat tinggal lebih dekat dengan pusat aktivitas, sekaligus mendukung pemanfaatan ruang kota secara lebih optimal. Kedekatan tempat tinggal dan tujuan perjalanan sehari-hari berpotensi mengurangi kebutuhan perjalanan jarak jauh. Namun, manfaatnya akan semakin terasa apabila pembangunan hunian berjalan seiring dengan ketersediaan transportasi umum dan layanan dasar. Dengan demikian, pengembangan vertikal bukan sekadar membangun gedung tinggi, melainkan juga mengatur hubungan tempat tinggal, pekerjaan, dan mobilitas warga.
Pemerintah pusat, lanjut Airlangga, mendukung pembangunan transportasi massal di Jakarta. Proyek-proyek tersebut disebut berstatus proyek strategis nasional, yang mencerminkan peran pentingnya dalam memperkuat konektivitas ibu kota dan daerah penyangga. Salah satu rencana yang disorot ialah MRT Timur-Barat, yang akan menghubungkan Bekasi hingga BSD. Jalur ini direncanakan melintasi kawasan-kawasan dengan kebutuhan perjalanan tinggi, sehingga dapat menjadi pilihan mobilitas bagi warga yang bepergian melintasi batas wilayah. Selain itu, pengembangan LRT dari Kelapa Gading direncanakan diteruskan melewati Rawamangun hingga Manggarai. Perluasan jaringan tersebut diharapkan memperkuat hubungan antarkawasan dan memudahkan perpindahan penumpang ke moda lain.
Baca juga: Panduan Transportasi Umum Menuju Pestapora 2026 di Jakarta | Pemadaman Lampu Malam Ini di Jakarta: Apa yang Perlu Diketahui | Wisuda Ke-42 Politeknik Negeri Jakarta: Prestasi dan Penerimaan Kerja yang Menjanjikan
158 kunjungan
