Maros | Kondisi tersebut menjadi benang merah dalam rangkaian kegiatan sosialisasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk perencanaan desa. Acara ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Maros bekerja sama dengan Yayasan BaKTI dengan menghadirkan tiga pemateri lintas sektor di warkop alfayad, Sabtu (10/10/2026). Koordinator P3MD Maros, Ashfar Amas mengatakan, bahwa pihak pemerintah desa tidak boleh hanya sebatas menggambar lokasi rawan bencana pada peta. Proses pemetaan harus mampu menghubungkan kondisi wilayah, riwayat kejadian masa lalu, dinamika perubahan iklim, aset warga yang terpapar, serta tingkat kemampuan masyarakat dalam merespons ancaman tersebut. Ia menekankan pemahaman lima istilah kunci dalam analisis iklim desa, yaitu bahaya seperti banjir, kekeringan, longsor, panas ekstrem, angin kencang, dan abrasi. Alur pelaksanaannya dimulai dari pembentukan tim desa, pengumpulan data rekam jejak kejadian, pemetaan bahaya berdasarkan lokasi dan frekuensi, pemetaan paparan, analisis tingkat risiko dengan rumus kemungkinan dikali dampak, hingga validasi lapangan dan penyusunan rencana aksi. Sementara itu Kepala DLH Kabupaten Maros, A. Irfan Paharuddin, menyampaikan materi mengenai Perencanaan Desa Dalam Pengelolaan Sampah Terhadap Mitigasi Perubahan Iklim. Dikesempatan yang sama Kepala Dinas PMD Kabupaten Maros, Idrus menegaskan bahwa seluruh program hasil pemetaan risiko dan pengelolaan sampah harus mendapatkan porsi penganggaran yang jelas, sebab terwujudnya desa tangguh iklim berawal dari keputusan kebijakan anggaran hari ini. Strategi mitigasi yang disiapkan meliputi rehabilitasi hutan desa, pemanfaatan PLTS desa, pengelolaan sampah berbasis 3R, pengembangan biogas, serta pertanian rendah emisi. Guna mencapai tujuan tersebut, ia mendorong perubahan pola pikir masyarakat dari sistem kumpul-angkut-buang menjadi gerakan kurangi-pilah-olah-manfaatkan. Paket program strategis yang ditawarkan mencakup pemilahan sampah dari rumah tangga, penggunaan komposter mandiri maupun komunal, pengaktifan bank sampah, serta pembatasan plastik sekali pakai melalui skema isi ulang dan wadah guna ulang. Perencanaan ini juga harus berpijak pada data konkret seperti timbulan sampah harian, persentase rumah tangga yang memilah, jumlah titik pembuangan liar, volume kompos atau daur ulang, dan jumlah sampah yang terangkut. Sementara langkah adaptasi mencakup pembangunan embung, sumur resapan, normalisasi sungai, pembuatan tanggul, perbaikan drainase, penyediaan benih tahan iklim, irigasi tetes, hingga penguatan sistem peringatan dini dan pelatihan kebencanaan. Ia juga mengimbau para petani untuk tidak lagi pasrah menunggu musim, melainkan aktif membaca informasi BMKG terkait prediksi curah hujan, potensi kekeringan, El Nino, maupun La Nina sebelum memulai masa tanam.
Dampaknya telah dirasakan secara nyata oleh warga desa, mulai dari bencana banjir, kekeringan, gagal panen, penumpukan sampah, hingga terkurasnya anggaran belanja desa. Post Views: 9 Pos terkaitPemkab Maros dan BaKTI Matangkan Perjanjian Kerjasama Perlindungan Hukum Terpadu Bagi Kelompok Rentan HUT Korpasgat ke-79: Ribuan Kantong Darah Dikumpulkan Secara Serentak Komitmen Sosial, Bandara Sultan Hasanuddin Kucurkan Rp177,5 Juta untuk Sekolah dan Rumah Ibadah Resmi Dikukuhkan, DPW dan 24 DPD PAN se-Sulsel Siap Perkuat Struktur Partai 144 Atlet dari 13 Daerah Ikuti Porprov Sulsel Trail Run Exhibition di Maros XXI Resmi Hadir di Grand Mall Maros, Serap Tenaga Kerja Lokal hingga Dorong Ekonomi Daerah
Keterangan yang tercatat menyebut Sementara adaptasi bertujuan mencegah penyumbatan saluran air, meminimalisasi genangan, serta mengurangi risiko bencana,” jelas Irfan. Selain itu, diperlukan penyediaan layanan pengangkutan dengan rute dan jadwal yang jelas, serta pengelolaan sampah residu tanpa pembakaran liar.
Informasi lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut mencakup MAROS, SULAWESION.COM – Perubahan iklim bukan lagi sekadar isu teoretis di atas kertas. Selain itu ada keterpaparan yang meliputi warga, rumah, serta fasilitas publik di lokasi rawan, kerentanan yang membuat warga mudah terdampak, kapasitas atau sumber daya warga untuk pulih, hingga risiko iklim yang merupakan potensi kerugian akibat interaksi seluruh komponen tersebut. Hasil akhir dari pemetaan ini wajib diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMDesa, RKPDesa, dan disokong oleh APBDesa. Irfan menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak sekadar urusan kebersihan lingkungan belaka. Sampah organik yang membusuk tanpa penanganan terpadu akan menghasilkan gas metana (CH4), salah satu gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global.
