Jakarta | Pemerintah menyatakan ketentuan baru mengenai devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam mendapat tanggapan positif dari kalangan usaha ekspor. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serta sejumlah asosiasi terkait merespons baik aturan tersebut. Menurut dia, para pelaku usaha menilai ketentuan baru itu lebih jelas dan transparan. Penilaian tersebut disampaikan setelah pemerintah menjelaskan pengaturan DHE SDA kepada pihak-pihak terkait, termasuk kelompok yang mewakili eksportir dan dunia usaha.
Susiwijono menyebut tidak ada pelaku usaha yang menyampaikan keberatan terhadap aturan baru itu. Ia menyampaikan keterangan tersebut kepada awak media di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026). Pernyataan itu menggambarkan sikap yang disampaikan pemerintah mengenai penerimaan dunia usaha, sekaligus menegaskan bahwa organisasi dan asosiasi yang diajak berkomunikasi memberikan respons positif. Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan penjelasan Susiwijono tentang tanggapan yang diterima pemerintah. Kadin, Apindo, dan asosiasi disebut sebagai pihak yang merespons, sedangkan tidak ada keberatan yang dilaporkan dari pelaku usaha.
Menurut Susiwijono, kejelasan dan transparansi menjadi hal yang dinilai baik oleh kalangan eksportir dalam menyikapi ketentuan DHE SDA. Aspek tersebut penting bagi pelaku usaha untuk memahami aturan yang berlaku dan menyesuaikan kegiatan ekspornya dengan ketentuan pemerintah. Pemerintah menyatakan bahwa masukan dan respons dari organisasi usaha telah menjadi bagian dari komunikasi mengenai kebijakan ini. Keterangan tentang tanggapan positif itu disampaikan di tengah perhatian terhadap perbedaan ketentuan bagi eksportir dalam aturan baru. Susiwijono tidak menyebut adanya penolakan yang disampaikan dalam komunikasi tersebut; sebaliknya, ia menegaskan bahwa tidak ada pelaku usaha yang keberatan. Dengan demikian, pemerintah mengklaim aturan DHE SDA memperoleh penerimaan baik dari kelompok usaha ekspor yang telah memberikan tanggapan.Ketentuan umum Dana Hasil Ekspor dari Sumber Daya Alam (DHE SDA) mewajibkan eksportir menempatkan seluruh hasil ekspor di dalam sistem keuangan Indonesia. Kewajiban repatriasi ini berlaku bagi eksportir yang tercakup dalam aturan, tetapi besaran dana yang harus ditahan dan lamanya penempatan berbeda menurut sektor. Karena itu, eksportir perlu memastikan klasifikasi komoditas, jangka waktu, serta mekanisme penempatan yang berlaku sebelum menggunakan dana hasil ekspor.
Untuk kegiatan ekspor minyak dan gas bumi, eksportir wajib menempatkan paling sedikit 30% dari DHE SDA selama tiga bulan. Sementara itu, eksportir sektor nonmigas wajib menempatkan 100% DHE SDA selama 12 bulan. Penempatan tersebut dilakukan melalui rekening khusus dalam valuta asing pada bank devisa yang merupakan bank milik negara. Dengan demikian, repatriasi tidak sekadar membawa dana ke Indonesia, tetapi juga menempatkannya melalui saluran perbankan dan rekening yang ditentukan.
Meski dana nonmigas wajib ditahan selama 12 bulan, PP 2/2026 tetap mengizinkan penggunaannya untuk lima keperluan. Pertama, dana dapat ditukar ke rupiah dengan batas maksimal 50%. Kedua, dana dapat digunakan untuk membayar pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Ketiga, pembayaran dividen dalam valuta asing diperbolehkan. Keempat, eksportir dapat membiayai pengadaan barang dan jasa, termasuk barang modal. Kelima, dana dapat digunakan untuk membayar pinjaman, termasuk kebutuhan yang berkaitan dengan modal kerja.
Izin penggunaan tersebut tidak menghapus kewajiban penempatan maupun mengubah lokasi dana. DHE SDA tetap harus berada pada rekening khusus valas sesuai ketentuan, termasuk ketika penggunaannya dilakukan untuk salah satu tujuan yang diperbolehkan. Eksportir sebaiknya mengatur transaksi melalui bank penempatan dan memastikan dokumen pendukung sesuai dengan kategori penggunaan. Memahami perbedaan kewajiban retensi migas dan nonmigas, serta batas penggunaan yang diizinkan, membantu perusahaan mengelola likuiditas tanpa mengabaikan kepatuhan. Apabila transaksi melibatkan penukaran, pembayaran dividen, pengadaan, atau pelunasan pinjaman, ketentuan teknis bank dan regulasi terkait tetap perlu diperiksa agar pencatatan serta pelaporan berjalan sesuai aturan.
Pasal 18A mengatur jalur relaksasi khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bilateral atau kesepahaman perdagangan Indonesia dan negara yang memenuhi kriteria tertentu. Ketentuan ini memberi ruang bagi penyesuaian pengelolaan Devisa Hasil Ekspor dari Sumber Daya Alam (DHE SDA) dalam hubungan perdagangan tersebut. Karena berlaku dengan persyaratan tertentu, fasilitas ini tidak otomatis tersedia bagi setiap pelaku ekspor.
Ruang lingkup relaksasi yang dimaksud ditujukan kepada DHE SDA dari sektor pertambangan. Dengan demikian, eksportir dari sektor lain tidak dapat langsung menganggap ketentuan ini berlaku bagi mereka. Begitu pula eksportir pertambangan perlu terlebih dahulu memastikan bahwa kegiatan ekspornya memenuhi kriteria yang ditetapkan dan terkait dengan negara mitra yang memenuhi persyaratan relaksasi. Fasilitas tersebut bersifat pilihan, bukan kewajiban tambahan yang harus diikuti seluruh eksportir.
Bagi eksportir yang berhak dan memilih menggunakan fasilitas Pasal 18A, terdapat ketentuan penempatan DHE. Eksportir dapat menempatkan sekurang-kurangnya 30 persen dari DHE SDA selama jangka waktu paling singkat tiga bulan. Penempatan ini dilakukan melalui bank yang menjalankan kegiatan usaha dalam valuta asing. Setelah itu, DHE yang menjadi bagian dari fasilitas tersebut ditukar ke rupiah melalui bank yang sama. Mekanisme ini menetapkan batas minimum dan masa penempatan, sekaligus menentukan saluran perbankan untuk penempatan serta penukaran.
Ketentuan tersebut penting dibedakan dari aturan umum DHE SDA. Relaksasi hanya menjadi opsi bagi kelompok eksportir pertambangan tertentu yang memenuhi persyaratan, sehingga eksportir perlu menilai kelayakannya sebelum menerapkan perlakuan khusus. Tidak tepat mengartikan Pasal 18A sebagai pembebasan menyeluruh dari kewajiban DHE atau sebagai pilihan yang dapat digunakan tanpa kriteria. Rincian mengenai kriteria eksportir yang dapat memperoleh fasilitas ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2026. Karena itu, perusahaan perlu merujuk pada peraturan tersebut untuk mengonfirmasi status dan persyaratan yang berlaku, serta memastikan langkah penempatan dan penukaran dilakukan sesuai ketentuan. Pemahaman atas batas sektor, persentase, jangka waktu, dan penggunaan bank valuta asing membantu eksportir membedakan fasilitas ini dari kewajiban yang berlaku bagi pelaku usaha lainnya.
Fasilitas dalam Pasal 18A tidak berlaku bagi semua eksportir. Untuk memanfaatkannya, eksportir harus memenuhi tiga syarat secara kumulatif. Pertama, eksportir berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di sektor pertambangan. Kedua, perseroan memiliki sedikitnya satu pemegang saham yang berasal dari negara yang ditetapkan. Ketiga, pemegang saham dari negara tersebut mempunyai porsi kepemilikan paling sedikit 10%. Dengan demikian, keberadaan pemegang saham yang memenuhi kriteria negara saja belum cukup apabila kepemilikannya di bawah ambang tersebut. Begitu pula, perusahaan yang bergerak di luar sektor pertambangan tidak memenuhi kriteria fasilitas ini, meskipun mempunyai pemegang saham dengan asal negara dan porsi kepemilikan yang sesuai.
Eksportir yang memenuhi persyaratan dan memilih fasilitas Pasal 18A wajib menempatkan minimal 30% dari DHE SDA selama sekurang-kurangnya tiga bulan pada bank devisa yang ditetapkan. Ketentuan fasilitas ini mencakup bank devisa non-BUMN, sehingga pilihan bank tidak terbatas pada bank milik negara. Namun, eksportir yang memenuhi kriteria tetapi tidak menggunakan fasilitas tetap tunduk pada ketentuan umum PP 2/2026. Untuk sektor pertambangan nonmigas, kewajibannya adalah menempatkan 100% DHE SDA selama minimal 12 bulan pada bank devisa BUMN. Sementara itu, eksportir pertambangan migas wajib menempatkan minimal 30% selama sekurang-kurangnya tiga bulan, juga pada bank devisa BUMN. Perbedaan ini membuat pilihan fasilitas berpengaruh pada besaran dana, jangka waktu penempatan, serta jenis bank yang dapat digunakan.
Eksportir yang memenuhi kriteria Pasal 18A tetapi menolak fasilitas harus menyampaikan surat kepada.
Baca juga: 104 Orang Ditangkap Saat Penggerebekan di Kampung Narkoba Makassar, 98 Dinyatakan Positif | Rincian Iuran JKN pada 10 Oktober 2026 dan Ketentuan Dendanya
5 kunjungan
