Jakarta | Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengusulkan agar pemerintah menyiapkan layanan kesehatan khusus bagi warga yang terpapar kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Usulan ini menempatkan kesehatan masyarakat sebagai kebutuhan yang perlu ditangani secara langsung di tengah kondisi udara yang memburuk. Warga di wilayah terdampak dapat menghadapi paparan asap dalam aktivitas sehari-hari, sehingga dukungan layanan kesehatan perlu tersedia dan mudah dijangkau. Kehadiran layanan tersebut diharapkan membantu masyarakat memperoleh perhatian yang sesuai selama kebakaran dan kabut asap masih berlangsung. Pemerintah perlu memastikan penanganan kesehatan menjadi bagian dari respons terhadap dampak karhutla, bukan hanya langkah tambahan setelah api berhasil dikendalikan.
Perhatian DEN diarahkan pada enam titik terdampak yang berada di Kalimantan, Jambi, dan Riau. Penentuan lokasi ini menunjukkan perlunya respons yang memperhatikan kondisi di lapangan serta kebutuhan warga di setiap wilayah. Pemerintah dapat mempersiapkan layanan pada titik-titik tersebut agar masyarakat yang mengalami paparan asap mempunyai akses terhadap bantuan. Selain menyediakan dukungan kesehatan, usulan ini juga mencakup pembagian masker kepada warga. Masker dapat membantu mengurangi paparan partikel asap ketika digunakan dengan tepat, terutama saat masyarakat harus beraktivitas di luar ruangan. Pembagian perlengkapan perlindungan ini menjadi langkah praktis untuk mendukung keselamatan warga, meskipun tidak menggantikan upaya mengatasi sumber kebakaran atau mengurangi asap di lingkungan.
Pelaksanaan layanan kesehatan perlu disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi warga terdampak. Informasi mengenai lokasi layanan dan ketersediaan masker juga penting disampaikan dengan jelas agar masyarakat mengetahui bentuk bantuan yang dapat diakses. Pada saat yang sama, pemerintah tetap perlu mengerahkan upaya pemadaman api dan penanganan karhutla secara berkelanjutan. Langkah kesehatan dan pemadaman memiliki sasaran yang saling melengkapi: layanan membantu melindungi warga dari dampak yang sedang terjadi, sedangkan pemadaman berupaya menghentikan kebakaran yang menghasilkan asap. Dengan menjalankan kedua pendekatan tersebut secara bersamaan, respons terhadap karhutla dapat mencakup perlindungan bagi masyarakat sekaligus penanganan penyebab kabut asap di enam titik terdampak di Kalimantan, Jambi, dan Riau.
Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu menyampaikan usulan pelayanan kesehatan bagi warga yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan dalam pembahasan mengenai penanganan karhutla bersama Presiden Prabowo Subianto. Usulan tersebut menempatkan kondisi kesehatan masyarakat sebagai bagian dari respons pemerintah terhadap dampak asap, selain perhatian pada penanganan kebakaran itu sendiri. Dalam forum tersebut, Mari menguraikan adanya wilayah yang mengalami paparan asap cukup berat. Ia menyebut pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan warga terdampak melalui pelayanan kesehatan khusus. Penyampaian ini menjadi bagian dari pembicaraan yang berfokus pada langkah menghadapi karhutla dan akibatnya bagi masyarakat. Dengan demikian, usulan itu berkaitan langsung dengan perlindungan kesehatan penduduk.
Mari menyebut tiga provinsi yang terdampak, yakni Kalimantan, Jambi, dan Riau. Di wilayah tersebut, menurut keterangannya, terdapat enam titik yang sangat terdampak asap. Penyebutan lokasi dan jumlah titik itu memberi gambaran mengenai cakupan kondisi yang dibahas dalam pertemuan. Keterangan tersebut juga menjadi dasar bagi perhatian terhadap warga yang berada di sekitar area terdampak. Fokus usulan bukan semata-mata pada keberadaan titik asap, melainkan pada kebutuhan orang yang menghadapi paparan di lokasi itu. Karena itu, pembahasan layanan kesehatan diposisikan sebagai langkah yang dapat diberikan kepada masyarakat pada wilayah yang disebutkan. Mari menyampaikan usulan tersebut dalam konteks penanganan bersama pemerintah, dengan perhatian pada warga terdampak.
Dalam usulan yang disampaikan, pemerintah disarankan memberikan pelayanan kesehatan khusus kepada warga yang terdampak asap. Salah satu bentuk dukungan yang disebut secara jelas adalah pembagian masker. Keterangan itu menegaskan bahwa respons kesehatan perlu menjangkau masyarakat yang mengalami dampak asap, terutama di wilayah dan titik yang disebutkan dalam pembahasan. Tidak ada rincian tambahan mengenai jenis layanan atau mekanisme pelaksanaannya dalam keterangan tersebut. Karena itu, inti usulan Mari dapat disampaikan secara terbatas: menyediakan perhatian dan pelayanan kesehatan bagi warga terdampak, serta membagikan masker sebagai bagian dari dukungan tersebut. Usulan ini muncul dalam pembahasan penanganan karhutla bersama Presiden Prabowo Subianto dan berkaitan dengan tiga provinsi serta enam titik yang sangat terdampak asap, sebagaimana disebut Mari.
Menurut Mari, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak cukup dilakukan melalui pemantauan dan penyampaian informasi kepada warga. Upaya tersebut juga harus mencakup tindakan langsung di lapangan untuk menghentikan api dan mencegah kebakaran meluas. Salah satu langkah penting ialah mengairi lahan gambut, terutama area yang masih mengeluarkan asap atau berpotensi terbakar kembali. Pembasahan membantu menjaga kelembapan gambut sehingga bara yang tersimpan di bawah permukaan dapat dikendalikan dan risiko munculnya titik api baru berkurang.
Data BNPB per 19 Oktober 2026 menunjukkan, dari target penanganan seluas 1.024,33 hektare, tim gabungan telah memadamkan kebakaran di 454,25 hektare. Sementara itu, 570,08 hektare masih dalam proses pemadaman dan pendinginan di enam provinsi prioritas. Tahap pendinginan menjadi bagian penting setelah api terlihat padam karena sisa bara di dalam tanah, khususnya pada gambut, dapat memicu kebakaran kembali. Karena itu, petugas perlu memastikan area terdampak benar-benar basah dan tidak lagi menyimpan panas sebelum penanganan dinyatakan selesai.
Luas lahan yang masih ditangani paling besar berada di Kalimantan Tengah, yakni 389,39 hektare. Di Sumatra Selatan, petugas menangani 108,50 hektare, sedangkan di Jambi luasnya mencapai 64,50 hektare. Area yang masih ditangani di Kalimantan Selatan tercatat 7,50 hektare, sementara Kalimantan Barat mencatat 0,19 hektare. Kelima angka tersebut berjumlah 570,08 hektare, sesuai dengan total lahan yang masih menjalani pemadaman dan pendinginan. Adapun di Riau, lahan terdampak seluas 3,30 hektare telah berhasil dipadamkan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa respons lapangan perlu disesuaikan dengan kondisi tiap wilayah, termasuk ketersediaan air dan karakteristik lahan gambut. Selain pemadaman, pembasahan berulang serta pemantauan setelah api terkendali diperlukan untuk mengurangi kemungkinan bara kembali menyala. Koordinasi tim gabungan juga membantu agar penanganan pada area luas dan titik kecil berlangsung terarah, sekaligus mendukung perlindungan masyarakat yang terdampak asap.Penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui operasi udara dan darat yang disiapkan untuk mendukung respons pemerintah di wilayah prioritas. Kedua jalur tersebut memiliki peran berbeda, tetapi menjadi bagian dari upaya penanganan yang berjalan secara terpadu. Operasi udara mencakup pengerahan armada untuk membantu pemadaman, pemantauan, serta modifikasi cuaca. Sementara itu, personel di darat dikerahkan untuk menjalankan tugas penanganan di lapangan. Kesiapan sumber daya ini menjadi langkah operasional pemerintah dalam menghadapi potensi karhutla dan dampak asap yang dapat dirasakan masyarakat. Rincian pengerahan mencakup jumlah armada udara serta personel gabungan yang ditempatkan di sejumlah provinsi prioritas.
Pemerintah menyiapkan 49 armada udara untuk mendukung operasi tersebut. Dari jumlah itu, 32 unit dialokasikan untuk pengeboman air, sedangkan 17 pesawat lainnya digunakan untuk patroli maupun operasi modifikasi cuaca. Pembagian ini menunjukkan bahwa dukungan udara tidak hanya diarahkan pada kegiatan pemadaman, tetapi juga mencakup pemantauan dan upaya pendukung lainnya. Pengeboman air merupakan salah satu bentuk operasi udara untuk membantu penanganan titik kebakaran, sementara patroli pesawat mendukung pengawasan wilayah. Operasi modifikasi cuaca juga tercantum sebagai bagian dari fungsi armada yang disiapkan. Data tersebut menjelaskan komposisi kesiapan armada, bukan hasil yang telah dicapai dalam pemadaman.
Di sisi darat lebih dari.
Baca juga: Sambut HUT ke-81 TNI, Kodim Bojonegoro Gelar Baksos Kesehatan dan Bagi Sembako untuk Warga | Penyaluran Air Bersih kepada Warga Terdampak Kekeringan di NTB | Forkopimcam Hadir untuk Warga, Bagikan Masker sebagai Upaya Jaga Kesehatan
