Jakarta | Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan mengingatkan pejabat publik agar menunjukkan empati ketika berbicara mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Peringatan itu disampaikan setelah ucapan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menjadi sorotan luas di media sosial. Menurut Irawan, komunikasi pemerintah terkait bencana perlu mempertimbangkan perasaan masyarakat terdampak. Pilihan kata yang terdengar ringan atau kurang peka dapat menimbulkan kesan bahwa kesulitan warga tidak dipahami. Karena itu, pejabat perlu menimbang dampak ucapannya, terutama saat membahas persoalan yang berpengaruh langsung pada kehidupan masyarakat.
Sorotan terhadap Agustiar muncul setelah ia memelesetkan peribahasa “bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi” ketika membicarakan penanganan karhutla. Ungkapan tersebut kemudian beredar dan dibicarakan pengguna media sosial. Di tengah persoalan kebakaran hutan dan lahan, perhatian publik tidak hanya tertuju pada isi kebijakan atau langkah penanganan, tetapi juga pada cara pejabat menyampaikan pesan. Peribahasa yang dipelesetkan itu menjadi bagian dari perbincangan karena disampaikan dalam konteks masalah yang memiliki dampak nyata bagi warga. Respons yang muncul menunjukkan pentingnya kecermatan berbahasa dalam komunikasi publik.
Pengingat Irawan menekankan bahwa pejabat memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara hati-hati dan menghormati pengalaman masyarakat yang terdampak. Empati dalam komunikasi bukan berarti menghindari pembahasan atau kritik terhadap penanganan karhutla. Sebaliknya, sikap tersebut membantu memastikan bahwa pesan pemerintah tidak meremehkan persoalan yang sedang dihadapi warga. Perhatian terhadap konteks, pilihan ungkapan, dan kemungkinan tafsir publik dapat membantu mencegah pernyataan menimbulkan polemik yang mengalihkan perhatian dari upaya penanganan. Dalam isu kebakaran hutan dan lahan, komunikasi yang peka dapat menjaga kepercayaan sekaligus menunjukkan bahwa pengalaman masyarakat diperhitungkan dalam pembicaraan pejabat.
Permintaan Irawan agar pejabat lebih peka saat membahas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berangkat dari kenyataan bahwa bencana ini membawa konsekuensi langsung bagi masyarakat. Dampaknya tidak berhenti pada area hutan atau lahan yang terbakar, melainkan merambat ke kehidupan warga di sekitarnya. Karena itu, pembicaraan mengenai karhutla perlu mempertimbangkan pengalaman orang-orang yang menghadapi asap, gangguan aktivitas, dan ketidakpastian selama bencana berlangsung. Bagi Irawan, perhatian terhadap kondisi tersebut merupakan bagian penting dari tanggung jawab pejabat dalam menyampaikan pandangan kepada publik, bukan sekadar pilihan gaya bahasa atau upaya menghindari pernyataan yang dianggap kurang tepat.
Dari sisi perekonomian, karhutla dapat menghambat kegiatan sehari-hari dan mengurangi kesempatan masyarakat untuk bekerja maupun mencari penghasilan. Ketika aktivitas terganggu, warga dan pelaku usaha setempat dapat menghadapi kerugian, sementara pemulihan membutuhkan waktu dan sumber daya. Dampak ekonomi juga dapat dirasakan lebih luas apabila gangguan berlangsung lama dan memengaruhi kegiatan di berbagai sektor. Penilaian ini menjelaskan mengapa pembahasan karhutla tidak sepatutnya disampaikan seolah-olah hanya menyangkut persoalan teknis penanganan api. Ada kebutuhan hidup masyarakat yang ikut terdampak, sehingga pernyataan pejabat perlu menunjukkan pemahaman terhadap beban yang mereka hadapi dan tidak mengecilkan kesulitan tersebut.
Irawan juga menilai karhutla menimbulkan dampak berat bagi kehidupan sosial dan kesehatan warga setempat. Asap dan situasi darurat dapat membatasi interaksi, mengganggu rutinitas keluarga, serta membuat masyarakat sulit menjalankan kegiatan secara normal. Pada saat yang sama, paparan asap berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok yang lebih rentan. Kondisi demikian dapat menambah kecemasan dan tekanan bagi warga, selain memperbesar kebutuhan atas perlindungan serta layanan yang memadai. Uraian tentang akibat sosial dan kesehatan ini menjadi latar penting untuk menilai cara pejabat berkomunikasi. Kepekaan diperlukan agar pesan publik mencerminkan empati, mengakui penderitaan warga, dan tetap berfokus pada penanganan serta pemulihan, bukan hanya pada pemilihan kata.
Dalam membahas dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pejabat perlu melihat keadaan warga dari sudut pandang mereka yang mengalaminya secara langsung. Irawan menekankan pentingnya kemampuan untuk memahami sekaligus merasakan emosi dan perasaan orang lain. Sikap tersebut bukan sekadar kesantunan dalam menyampaikan pernyataan, melainkan bagian dari tanggung jawab pejabat ketika merespons bencana yang mengganggu kehidupan masyarakat. Dengan memahami pengalaman warga, pejabat dapat menyampaikan informasi dan kebijakan secara lebih peka terhadap kebutuhan nyata di lapangan.
Warga yang berada di tengah kepungan asap menghadapi persoalan yang tidak berhenti pada kondisi udara dan gangguan aktivitas sehari-hari. Ketidakpastian mengenai kapan asap akan berkurang, kekhawatiran terhadap kesehatan keluarga, serta terbatasnya ruang untuk menjalankan kegiatan normal dapat menambah tekanan psikologis. Sebagian warga mungkin merasa cemas, lelah, atau tidak berdaya, terutama ketika dampak karhutla berlangsung lama. Karena itu, pembicaraan mengenai bencana perlu mengakui beban emosional tersebut, bukan hanya berfokus pada luas lahan terbakar, penanganan api, atau angka kerugian.
Pandangan Irawan tentang empati mengingatkan bahwa cara pejabat berbicara dapat memengaruhi bagaimana warga merasa didengar dan dihargai. Pernyataan yang terlalu ringan atau tidak mempertimbangkan kesulitan masyarakat berisiko menimbulkan kesan bahwa pengalaman mereka diabaikan. Sebaliknya, komunikasi yang mengakui dampak terhadap kesehatan, rasa aman, dan kehidupan keluarga dapat membantu membangun kepercayaan. Empati juga berarti membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan dan keluhan, lalu menanggapinya dengan jelas. Hal itu tidak menggantikan langkah konkret seperti perlindungan kesehatan, bantuan, dan penanganan karhutla, tetapi mendukung agar langkah tersebut sesuai dengan situasi masyarakat. Dengan memahami emosi warga, pejabat dapat menyampaikan respons secara lebih manusiawi dan bertanggung jawab.
Irawan menekankan bahwa situasi bencana menuntut pejabat publik untuk menjaga kepekaan dalam memilih kata dan sikap. Ketika masyarakat menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), candaan yang terdengar tidak peka dapat terasa tidak selaras dengan keadaan yang sedang dialami. Karena itu, pimpinan daerah sebaiknya mempertimbangkan konteks sebelum menyampaikan pernyataan di ruang publik. Kehati-hatian tersebut bukan sekadar soal tata krama, melainkan bagian dari tanggung jawab pejabat dalam berkomunikasi kepada warga. Pesan yang disampaikan perlu menunjukkan bahwa kondisi masyarakat dipahami dan bahwa persoalan yang sedang terjadi ditanggapi secara sungguh-sungguh. Dengan demikian, perhatian publik tidak bergeser pada ucapan yang menimbulkan kesan meremehkan bencana.
Menurut Irawan, kehadiran pimpinan daerah semestinya memberi ketenangan kepada masyarakat. Dalam keadaan yang dapat memunculkan kekhawatiran, warga perlu memperoleh komunikasi yang jelas, wajar, dan tidak menambah kegelisahan. Pejabat dapat menunjukkan kepedulian melalui pilihan bahasa yang menghormati pengalaman masyarakat serta mengakui bahwa bencana merupakan persoalan serius. Sikap demikian juga membantu membangun optimisme, tanpa mengabaikan kenyataan yang sedang dihadapi. Optimisme yang dimaksud bukanlah membuat janji atau memberikan gambaran yang tidak berdasar, melainkan menyampaikan sikap yang menenangkan dan menunjukkan perhatian. Bagi Irawan, pejabat publik memiliki peran penting untuk hadir secara pantas, terutama ketika masyarakat membutuhkan dukungan dan arah yang menumbuhkan rasa percaya.
Atas dasar itu, Irawan meminta pimpinan daerah tidak melontarkan candaan yang tidak sensitif saat membahas bencana. Pernyataan pejabat, menurut sikap yang ia sampaikan, sebaiknya mencerminkan empati dan tanggung jawab, bukan menambah jarak dengan warga yang terdampak. Kehadiran yang menenangkan dan komunikasi yang membangun optimisme dapat menjadi bentuk perhatian yang lebih tepat dalam situasi seperti ini. Tanggapan Irawan tersebut dikutip pada Jumat, 16 Oktober 2026, sesuai bahan sumber. Penekanannya berpusat pada sikap dan cara berkomunikasi pejabat: menjaga kepekaan, menghormati suasana bencana, serta berupaya membuat masyarakat merasa diperhatikan. Dengan menjaga hal-hal itu, pimpinan daerah dapat menyampaikan kepedulian secara lebih pantas di tengah situasi karhutla.
Baca juga: Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | TNI Perkuat Sinergitas Lintas Sektor dalam Pencegahan Karhutla di Sambas | Penanganan Karhutla di Wilayah Kalbar Terus Membaik, Titik Api Turun
