Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, termasuk Pertalite dan Biosolar, tetap tidak berubah hingga akhir 2026. Kebijakan ini menegaskan bahwa harga yang berlaku bagi masyarakat pada periode tersebut masih dipertahankan, meskipun kondisi ekonomi dan dinamika harga energi terus menjadi perhatian. Per 1 Oktober 2026, harga Pertalite dan Biosolar tercatat sama seperti harga yang berlaku pada September 2026. Dengan demikian, tidak terdapat penyesuaian harga baru untuk kedua jenis BBM bersubsidi itu pada awal Oktober.
Keputusan mempertahankan harga tersebut diambil oleh pemerintah dan berlaku khusus bagi BBM yang memperoleh dukungan subsidi. Pertalite merupakan salah satu bahan bakar yang banyak digunakan masyarakat, sementara Biosolar terutama dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan transportasi dan kegiatan ekonomi. Stabilitas harga diharapkan memberikan kepastian bagi konsumen dalam menyusun pengeluaran harian serta bagi pelaku usaha yang mengandalkan BBM dalam menjalankan aktivitasnya.
Penahanan harga sampai pengujung tahun juga menunjukkan bahwa pemerintah memilih mempertahankan struktur harga yang sudah berjalan, setidaknya sampai batas waktu yang telah ditetapkan. Masyarakat dapat merujuk pada harga resmi yang berlaku sejak September ketika melakukan pembelian pada Oktober dan bulan-bulan berikutnya hingga akhir 2026. Informasi mengenai perubahan harga, apabila ada kebijakan baru, tetap perlu menunggu pengumuman resmi pemerintah. Untuk saat ini, Pertalite dan Biosolar masih berada pada tingkat harga yang sama dengan periode sebelumnya, sehingga konsumen tidak perlu menghadapi kenaikan harga BBM bersubsidi pada Oktober.
Pertamina Patra Niaga memastikan tidak ada perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi maupun nonsubsidi per 1 Oktober 2026. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, yang menjelaskan bahwa harga pada awal Oktober tetap sama dibandingkan bulan sebelumnya. Dengan demikian, masyarakat tidak menghadapi penyesuaian harga BBM pada periode tersebut.
Untuk BBM bersubsidi, Pertalite dan Biosolar mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan penegasan tersebut, harga kedua jenis BBM itu dipastikan tidak mengalami kenaikan hingga akhir 2026. Kepastian ini memberikan kejelasan bagi masyarakat mengenai keberlanjutan harga BBM bersubsidi, sekaligus menegaskan bahwa penetapan harganya berada dalam kerangka kebijakan pemerintah.
Sementara itu, harga BBM nonsubsidi juga belum berubah per 1 Oktober 2026 dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, penetapan harga untuk kategori nonsubsidi tetap mempertimbangkan berbagai faktor serta kondisi masyarakat. Artinya, status harga yang tidak berubah pada Oktober tidak serta-merta menjadi kepastian untuk seluruh periode berikutnya. Pertamina Patra Niaga masih melihat perkembangan keadaan sebelum menetapkan kebijakan harga selanjutnya.
Perbedaan mekanisme tersebut penting dipahami. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tidak naik sampai penghujung 2026 karena mengikuti kebijakan pemerintah, sedangkan harga BBM nonsubsidi dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan kondisi masyarakat. Untuk saat ini, kedua kelompok BBM tersebut sama-sama tidak mengalami perubahan harga per 1 Oktober 2026. Penjelasan Pertamina Patra Niaga sekaligus menjadi rujukan bagi masyarakat agar dapat membedakan kepastian harga BBM bersubsidi dengan pertimbangan yang menyertai penetapan harga nonsubsidi.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot, menegaskan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, termasuk Pertalite dan Biosolar, tidak mengalami kenaikan hingga akhir 2026. Pernyataan tersebut tetap berlaku meskipun harga minyak dunia telah mencapai USD 107 per barel. Dengan demikian, perubahan harga minyak mentah global tidak secara otomatis diteruskan kepada konsumen BBM bersubsidi. Pemerintah mempertahankan kepastian harga pada jenis BBM tersebut sebagai bagian dari kebijakan subsidi energi.
Kepastian harga itu perlu dibedakan dari mekanisme penetapan harga BBM nonsubsidi. Produk nonsubsidi tidak memperoleh perlindungan harga yang sama, sehingga harganya dapat mengalami penyesuaian mengikuti perkembangan harga pasar. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh dinamika harga minyak dunia, selain faktor lain yang terkait dengan pembentukan harga BBM secara komersial. Oleh karena itu, harga BBM nonsubsidi tidak dapat dipastikan tetap hanya berdasarkan kebijakan yang berlaku untuk Pertalite dan Biosolar.
Penyesuaian harga BBM nonsubsidi didasarkan pada rata-rata harga minyak dunia selama satu bulan. Artinya, pergerakan harga dalam satu hari tidak serta-merta menjadi dasar perubahan harga pada saat yang sama. Pemerintah dan badan usaha perlu melihat perkembangan rata-rata dalam periode tersebut sebelum menetapkan kebijakan harga berikutnya. Mekanisme ini memungkinkan penyesuaian dilakukan berdasarkan gambaran pasar yang lebih menyeluruh, bukan semata-mata karena lonjakan atau penurunan sesaat.
Meski demikian, informasi mengenai kemungkinan penyesuaian BBM nonsubsidi tidak berarti bahwa besaran kenaikan atau penurunannya telah ditetapkan. Waktu pelaksanaan dan nilai perubahan tetap bergantung pada perhitungan berdasarkan rata-rata harga minyak dunia serta keputusan yang berlaku. Karena itu, masyarakat perlu memisahkan dua informasi utama: harga Pertalite dan Biosolar dipastikan tidak naik hingga akhir 2026, sedangkan BBM nonsubsidi tetap terbuka terhadap perubahan sesuai kondisi pasar.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai keputusan pemerintah mempertahankan harga minyak, khususnya bahan bakar minyak (BBM), merupakan langkah penting di tengah gejolak ekonomi global. Ketidakpastian pasar energi, perubahan harga komoditas, serta tekanan terhadap biaya hidup membuat keterjangkauan BBM menjadi perhatian utama. Dalam kondisi tersebut, stabilitas harga diperlukan agar masyarakat tidak menghadapi tambahan beban pengeluaran secara mendadak.
Faisal berpandangan bahwa harga BBM subsidi perlu dipastikan tidak mengalami kenaikan karena dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Kenaikan harga BBM berpotensi mendorong peningkatan biaya transportasi dan distribusi, yang kemudian memengaruhi harga berbagai kebutuhan sehari-hari. Dampak tersebut terutama dapat membebani rumah tangga berpendapatan rendah dan kelompok menengah yang memiliki ruang terbatas untuk menyesuaikan pengeluaran. Karena itu, menjaga harga BBM tetap terjangkau dinilai sebagai bagian dari upaya melindungi daya beli.
Ia juga mengakui bahwa kebijakan mempertahankan harga tersebut akan menambah beban subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, beban fiskal itu dinilai perlu dipertimbangkan bersama manfaat ekonominya. Dukungan terhadap harga BBM dapat membantu menjaga konsumsi rumah tangga, menopang aktivitas usaha, dan mempertahankan kinerja sektor produksi yang banyak bergantung pada kelompok masyarakat menengah ke bawah. Stabilitas biaya energi memberi pelaku usaha dan konsumen ruang untuk beradaptasi ketika perekonomian global masih menghadapi tekanan.
Menurut pandangan Faisal, kebijakan ini bukan sekadar langkah jangka pendek untuk meredam keresahan, melainkan instrumen yang mendesak dan esensial dalam menjaga kesinambungan pemulihan ekonomi. Pemerintah tetap perlu mengelola subsidi secara hati-hati, memastikan penyalurannya tepat sasaran, serta menjaga kesehatan APBN. Dengan keseimbangan tersebut, stabilitas BBM dapat membantu melindungi masyarakat sekaligus mendukung kegiatan produksi hingga kondisi ekonomi menjadi lebih kuat.
