Jakarta | Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan terkait areal yang terbakar dengan luas total 12.926,74 hektare. Pada saat yang sama, sebanyak 125 subjek hukum diproses pidana atas dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Rincian kebijakan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, dalam pernyataan yang dikonfirmasi dari Jakarta pada Senin.
Dalam keterangannya, Dwi merinci bahwa 19 perusahaan dikenai pembekuan disertai paksaan pemulihan ekosistem hutan. Sanksi tersebut berkaitan dengan areal terbakar seluas 9.546,42 hektare. Selain itu, delapan subjek hukum dikenai paksaan pemulihan ekosistem pada areal yang terbakar seluas 2.211,19 hektare. Kemenhut juga mencabut izin lima subjek hukum.
Rincian itu memuat beberapa bentuk tindakan administratif yang dijatuhkan kepada perusahaan atau subjek hukum, termasuk pembekuan, paksaan pemulihan ekosistem, dan pencabutan izin. Luas areal yang disebutkan dalam setiap kelompok sanksi disampaikan secara terpisah oleh pejabat Kemenhut. Adapun angka total 12.926,74 hektare merujuk pada areal terbakar terkait 32 perusahaan yang dikenai sanksi administratif.
Di luar tindakan administratif tersebut, proses pidana terhadap 125 subjek hukum berjalan atas dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Keterangan yang disampaikan tidak merinci identitas setiap pihak, lokasi masing-masing areal, ataupun tahapan perkara pidana. Karena itu, informasi mengenai pemrosesan pidana tersebut merujuk pada dugaan tindak pidana sebagaimana dinyatakan Kemenhut, bukan penetapan kesalahan oleh pengadilan.
Dengan demikian, pengumuman Kemenhut mencakup dua hal yang dilaporkan bersamaan: sanksi administratif terhadap 32 perusahaan dengan luas areal terbakar total 12.926,74 hektare, serta pemrosesan pidana terhadap 125 subjek hukum. Rincian pembekuan dan pemaksaan pemulihan, paksaan pemulihan bagi kelompok lainnya, serta pencabutan izin disampaikan sebagai bagian dari langkah administratif tersebut. Keterangan itu berasal dari Dwi Januanto Nugroho dan dikonfirmasi dari Jakarta pada Senin.
Sebaran 32 perusahaan yang dikenai sanksi mencakup tujuh provinsi. Daftar tersebut memuat perusahaan di Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Jumlah perusahaan di setiap provinsi berbeda, mulai dari satu perusahaan hingga sembilan perusahaan. Rincian berikut menyajikan nama-nama perusahaan sesuai provinsi masing-masing.
Di Jambi, terdapat dua perusahaan, yaitu PT REI dan PT ALN. Sementara itu, Sumatera Selatan mencakup lima perusahaan: PT BMH, PT BPP, PT SAN, PT RHM, dan PT BA. Dengan demikian, daftar untuk kedua provinsi tersebut memuat tujuh nama perusahaan. Rincian ini mempertahankan penyebutan setiap perusahaan sebagaimana tercantum dalam bahan.
Kalimantan Barat memiliki daftar terbanyak, dengan sembilan perusahaan. Nama-namanya adalah PT MRU, PT WE, PT HKI, PT MPM, PT MPK, PT DAS, PT WSP, PT FI, dan PT WLJ. Adapun di Kalimantan Selatan tercatat lima perusahaan, yakni PT IIP, PT HRB, PT DI, PT PM, dan PT KT. Kedua provinsi tersebut secara keseluruhan mencakup 14 perusahaan.
Untuk Kalimantan Tengah, daftar mencakup tujuh perusahaan: PT PW, PT GPP, PT BHP, PT BWL, PT NES, PT DI, dan PT TI. Kalimantan Timur memuat tiga perusahaan, yaitu PT IITG, PT PSR, dan PT DPP. Jumlah dari kedua provinsi ini adalah sepuluh perusahaan, dengan seluruh nama disajikan berdasarkan provinsi yang disebutkan.
Di Kalimantan Utara, terdapat satu perusahaan, yaitu PT RKR. Jika seluruh provinsi dihitung bersama, susunannya terdiri atas dua perusahaan di Jambi, lima di Sumatera Selatan, sembilan di Kalimantan Barat, lima di Kalimantan Selatan, tujuh di Kalimantan Tengah, tiga di Kalimantan Timur, dan satu di Kalimantan Utara. Rincian tersebut berjumlah 32 perusahaan.
Dengan pengelompokan ini, nama perusahaan dapat dibaca menurut provinsinya: PT REI dan PT ALN di Jambi; lima nama di Sumatera Selatan; sembilan di Kalimantan Barat; lima di Kalimantan Selatan; tujuh di Kalimantan Tengah; tiga di Kalimantan Timur; serta PT RKR di Kalimantan Utara. Seluruh daftar tersebut mencakup 32 perusahaan yang tersebar di tujuh provinsi.
Penanganan pidana terhadap dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencakup subjek hukum dari kalangan perorangan maupun korporasi. Artinya, proses penegakan hukum tidak hanya diarahkan kepada orang yang diduga melakukan atau membantu terjadinya pembakaran, tetapi juga dapat menyasar badan usaha apabila terdapat dugaan keterlibatan korporasi berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan. Setiap subjek diproses sesuai tahapan hukum yang berlaku.
Dari total 125 subjek hukum yang ditangani, sebanyak 44 masih berada pada tahap penyelidikan, sementara 79 lainnya telah masuk tahap penyidikan. Perbedaan tahap tersebut menunjukkan bahwa penanganan setiap perkara berjalan berdasarkan hasil pemeriksaan dan kecukupan informasi yang diperoleh. Penyelidikan dilakukan untuk menilai apakah terdapat dugaan tindak pidana, sedangkan penyidikan berfokus pada pengumpulan bukti dan penetapan pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum.
Dalam perkembangan perkara perorangan, 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan itu merupakan bagian dari proses hukum setelah penyidik menilai adanya dasar yang memadai untuk meningkatkan status mereka. Selain itu, satu korporasi juga telah berstatus tersangka. Status tersebut menandai bahwa pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan kepada badan usaha, bukan semata-mata kepada individu, apabila keterlibatan korporasi didukung oleh hasil penyidikan.
Dua subjek hukum korporasi telah mencapai tahap P-22. Tahap ini berarti tersangka dan barang bukti telah diserahkan kepada jaksa untuk proses lebih lanjut. Penyerahan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam penanganan perkara, meski proses berikutnya tetap mengikuti mekanisme peradilan pidana. Dengan demikian, angka perkara pada setiap tahap menggambarkan perkembangan penanganan, bukan hasil akhir yang seragam bagi seluruh subjek.
Menurut Dwi, setiap perkara ditangani secara tersendiri dengan mengacu pada fakta, alat bukti, serta perkembangan proses hukumnya masing-masing. Pendekatan tersebut penting agar langkah penegakan hukum dilakukan secara cermat dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, status penyelidikan, penyidikan, tersangka, maupun P-22 perlu dipahami sebagai tahapan yang berbeda. Penanganan terus berjalan mengikuti bukti yang tersedia dan ketentuan hukum, tanpa mengabaikan proses pemeriksaan terhadap masing-masing pihak.
Dwi menegaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak berhenti pada kegiatan pemadaman. Upaya pemadaman tetap berlangsung, sementara proses penegakan hukum diarahkan untuk menjangkau pertanggungjawaban setiap pihak yang diduga melakukan tindak pidana karhutla. Dengan demikian, penyidikan tidak hanya berfokus pada penanganan api di lapangan, tetapi juga pada penelusuran dugaan pelanggaran dan pihak-pihak yang berkaitan dengan terjadinya kebakaran. Langkah tersebut dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku serta berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang diperoleh petugas.
Dalam proses pemeriksaan, Kementerian Kehutanan telah menemukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan. Temuan itu menjadi bagian dari materi yang terus dikembangkan bersama alat bukti lain, sehingga penyidik dapat menelusuri hubungan kejadian kebakaran, pengelolaan areal konsesi, dan pihak yang diduga bertanggung jawab. Dwi menyampaikan bahwa penelusuran juga diarahkan untuk mengidentifikasi penerima manfaat atau beneficial owner atas kebakaran di areal konsesi. Pengembangan tersebut diperlukan agar proses penanganan tidak berhenti pada pihak yang terlihat di lapangan, melainkan dapat mengungkap pihak yang mungkin memperoleh manfaat atau memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang diperiksa.
Penegakan hukum, menurut Dwi, ditujukan untuk memastikan pertanggungjawaban pidana maupun konsekuensi lain yang dapat dikenakan sesuai hasil pemeriksaan.
Baca juga: Lanud Sjamsudin Noor Kerahkan Tangki Portable dan Gambut Injection di Kawasan Ring I Bandara Sjamsudin Noor Atasi Titik Api Karhutla | Penanganan Karhutla di Indonesia: Kerjasama dan Pemantauan Kunci Sukses | Pernyataan Perusahaan Terkait Dugaan Kasus Pelecehan Seksual
