Jakarta | Sebuah video memperlihatkan seorang pemotor berusaha meminta akses jalan ketika rombongan kendaraan pejabat melintas menuju kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur, pada Kamis (1/10). Dalam rekaman tersebut, pria itu tampak histeris di atas sepeda motor dan berulang kali meminta kendaraan di sekitarnya memberi ruang agar dapat segera melintas. Ia mengaku tengah berupaya membawa ayahnya yang berada dalam kondisi kritis.
Video itu diunggah oleh akun Instagram @bur_tly dan kemudian menjadi perhatian karena merekam permintaan bantuan di tengah pergerakan rombongan kendaraan. Berdasarkan rekaman yang beredar, pemotor tersebut tampak terus mengarahkan perhatian orang-orang di sekitarnya kepada kondisi ayahnya. Ia tidak hanya berteriak, tetapi juga berusaha mencari celah di kendaraan yang melintas.
Peristiwa itu berlangsung saat rombongan pejabat menuju Lubang Buaya, wilayah Jakarta Timur. Rekaman tidak hanya menampilkan keberadaan rombongan, tetapi juga memperlihatkan kepanikan seorang warga yang meminta jalan karena alasan darurat keluarga. Pernyataan mengenai kondisi sang ayah serta seruan agar kendaraan memberi akses menjadi bagian utama dari video tersebut. Hingga bagian ini, informasi yang terlihat dalam rekaman berfokus pada upaya pemotor memperoleh jalan dan situasi lalu lintas di sekitarnya ketika rombongan melintas.
Setelah menyampaikan permintaan agar diberi jalan, pemotor tersebut terlihat tetap berada di tengah situasi lalu lintas yang padat. Arus kendaraan tampak tersendat ketika rombongan kendaraan pejabat melintas di kawasan Jakarta Timur. Kondisi itu membuat ruang gerak di jalan menjadi terbatas, sementara sejumlah pengguna jalan lain terlihat menunggu dan menyesuaikan posisi kendaraannya. Peristiwa tersebut terekam dalam video yang kemudian beredar di media sosial.
Dalam rekaman itu, pria tersebut tampak meluapkan kekesalannya dengan berteriak. Ia menyampaikan emosinya di tengah kemacetan, setelah sebelumnya meminta agar kendaraannya dapat melintas. Suara teriakan terdengar ketika kendaraan-kendaraan dalam rombongan bergerak melewati ruas jalan tersebut. Video memperlihatkan bahwa situasi berlangsung di kepadatan kendaraan dan perhatian pengguna jalan yang berada di sekitar lokasi.
Sejumlah anggota kepolisian terlihat bersiaga di lokasi saat kejadian berlangsung. Namun, berdasarkan keterangan dalam bahan sumber, petugas yang tampak dalam video terlihat diam dan tidak melakukan tindakan terhadap pemotor tersebut. Rekaman itu tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai komunikasi pemotor dan petugas, maupun langkah lain yang mungkin dilakukan setelah momen tersebut. Karena itu, perkembangan yang dapat terlihat dari video terbatas pada suasana kemacetan, luapan emosi pemotor, serta keberadaan petugas di sekitar jalur yang dilalui rombongan.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur adanya kendaraan yang memperoleh hak prioritas di jalan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 134, yang bertujuan memastikan kepentingan penyelamatan, pelayanan publik, dan tugas kenegaraan dapat berlangsung tanpa terhambat oleh arus lalu lintas biasa. Hak tersebut bukan berarti setiap kendaraan dalam rombongan pejabat secara otomatis dapat meminta pengguna jalan lain menyingkir, melainkan berlaku bagi kategori dan kondisi yang telah ditentukan oleh hukum.
Berdasarkan ketentuan tersebut, kendaraan yang mendapat prioritas meliputi kendaraan pemadam kebakaran yang sedang bertugas; ambulans yang mengangkut orang sakit; kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas; kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia; kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara; serta konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu berdasarkan pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Bahan sumber menyebutnya sebagai satu dari tujuh kendaraan, tetapi daftar yang tersedia menampilkan penomoran yang melompat dari angka lima ke angka tujuh. Karena itu, kategori yang tidak tercantum tidak dapat diisi atau disimpulkan secara sembarangan. Penentuan hak prioritas harus tetap merujuk pada kategori yang disebutkan dalam ketentuan dan pada keadaan faktual kendaraan ketika menjalankan tugasnya.
Pasal 135 ayat (3) juga memberikan konsekuensi khusus bagi kendaraan yang memperoleh hak utama tersebut. Dalam kondisi yang diatur, kendaraan itu tidak terikat pada alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu lalu lintas sebagaimana kendaraan biasa. Namun, pelaksanaannya tetap berkaitan dengan pengawalan, penggunaan lampu isyarat atau sirene, serta pengaturan petugas kepolisian agar keselamatan pengguna jalan tetap terjaga.
Pengguna jalan juga tidak dibenarkan menghalangi kendaraan prioritas. Pasal 287 ayat (4) menetapkan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum, dengan ancaman pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu. Ketentuan ini menegaskan bahwa memberi jalan harus dilakukan secara tertib, terutama ketika kendaraan benar-benar sedang menjalankan kepentingan yang dilindungi undang-undang.
Praktisi keselamatan berkendara sekaligus founder Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC), Jusri Pulubuhu, pernah menjelaskan bahwa kendaraan memiliki tingkat prioritas berbeda di jalan raya. Penjelasan tersebut menjadi rujukan untuk memahami bahwa pengguna jalan perlu memperhatikan kondisi dan fungsi kendaraan ketika berhadapan dengan iring-iringan atau kendaraan yang sedang menjalankan tugas tertentu. Dalam konteks itu, ambulans yang membawa pasien disebut memiliki hak prioritas lebih besar, sementara petugas ambulans memperoleh perlindungan hukum ketika menjalankan tugasnya.
Jusri menyampaikan bahwa ambulans berada pada urutan kedua dalam tingkatan prioritas kendaraan, setelah pemadam kebakaran. Karena itu, kendaraan lain yang memiliki pengawalan atau status khusus tetap perlu memberikan jalan kepada ambulans yang sedang membawa pasien. Ketentuan prioritas tersebut berlaku tanpa membedakan apakah kendaraan yang melintas merupakan kendaraan presiden, tamu negara, atau rombongan pejabat. Pernyataan mengenai ambulans dalam konteks ini merujuk pada seruan dan penjelasan yang disampaikan, bukan memastikan keberadaan ambulans tertentu di lokasi kejadian.
Ia juga menyebut iring-iringan pejabat berada pada urutan ketujuh dalam skala prioritas. Dengan demikian, mobil RI 1, RI 2, tamu negara, serta kendaraan para pengawalnya tetap harus mengalah apabila ambulans yang sedang membawa pasien melintas. Menurut Jusri, skala prioritas kendaraan tersebut berada di bawah ambulans, sehingga status pejabat atau adanya pengawalan tidak menghapus kewajiban untuk memberi ruang. Penjelasan ini menekankan pentingnya mendahulukan kendaraan yang menjalankan tugas penyelamatan dan membawa pasien, sesuai urutan prioritas yang telah diterangkan.
Baca juga: Kebijakan PJJ di Jakarta: Apa yang Perlu Diketahui? | Tempat Hangout Hemat di Jakarta Selatan | Tanggapan Ahli Terhadap Usulan Car Free Day Ganda di Jakarta
