JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, PT Pos Indonesia Cabang Sungguminasa mengakui adanya kesalahan dan kelalaian dalam pengiriman surat Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditujukan kepada Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang. Pengakuan tersebut disampaikan Kepala PT Pos Indonesia Cabang Sungguminasa, Kurniawan, melalui sebuah rekaman video.
Rekaman itu diperlihatkan oleh kuasa hukum Bupati Gowa kepada wartawan dalam konferensi pers yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Gowa pada Minggu malam, 4 Oktober 2026. Video tersebut menjadi pernyataan resmi dari pihak kantor pos terkait persoalan pengiriman surat yang semestinya ditujukan kepada orang nomor satu di Kabupaten Gowa.
Dalam rekaman tersebut, Kurniawan menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan yang terjadi. Ia menjelaskan bahwa pihaknya meminta maaf karena lalai dalam proses pengiriman kiriman dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk tujuan Bupati Gowa. Pernyataan itu menegaskan bahwa kekeliruan tersebut berasal dari proses di lingkungan PT Pos Indonesia Cabang Sungguminasa.
Pengakuan itu menjadi bagian penting dalam pemberitaan mengenai surat Mahkamah Agung yang diterima secara keliru. Pernyataan dari pimpinan kantor pos juga memberikan penjelasan awal mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan pengiriman tersebut. Dengan adanya permintaan maaf tersebut, persoalan ini tidak lagi semata-mata berkaitan dengan keberadaan surat, tetapi juga menyangkut ketelitian dan kepatuhan terhadap tujuan pengiriman dokumen resmi.
Surat yang ditujukan kepada Bupati Gowa merupakan kiriman resmi sehingga proses penanganannya semestinya dilakukan secara cermat. Karena itu, pengakuan kelalaian dari PT Pos Indonesia Cabang Sungguminasa menjadi sorotan dalam konferensi pers tersebut. Kuasa hukum bupati menyampaikan rekaman pernyataan Kurniawan kepada wartawan sebagai bukti bahwa pihak pengirim telah mengakui adanya kesalahan dalam pelaksanaan pengiriman.
Kesalahan tujuan pengiriman menjadi persoalan utama dalam distribusi surat Mahkamah Agung yang berkaitan dengan perkara Bupati Gowa. Kuasa hukum Bupati Gowa, Adhi Bintang, menjelaskan bahwa dokumen tersebut seharusnya dikirimkan ke Kantor Bupati Gowa sebagai alamat tujuan yang tepat. Namun, dalam pelaksanaannya, surat itu justru diantarkan ke Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa.
Menurut penjelasan tersebut, surat telah diserahkan kepada PT Pos pada 2 September 2026 untuk diproses dan dikirimkan kepada pihak yang dituju. Karena dokumen berasal dari Mahkamah Agung dan berhubungan langsung dengan perkara yang sedang berjalan, ketepatan alamat serta kecepatan penyampaian menjadi hal yang penting. Surat itu semestinya diterima oleh Bupati Gowa atau pihak yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa.
Pengantaran ke kantor yang berbeda menyebabkan surat tidak pernah diterima oleh Bupati Gowa. Kesalahan ini bukan sekadar persoalan administratif, sebab isi dokumen berkaitan langsung dengan proses perkara di tingkat Mahkamah Agung. Tidak diterimanya surat oleh pihak yang dituju berpotensi menghambat penyampaian informasi dan koordinasi hukum yang diperlukan dalam perkara tersebut.
Adhi Bintang menyebut kekeliruan alamat atau tujuan pengiriman itu sebagai penyebab surat tidak sampai kepada kliennya. Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa dan Kantor Bupati Gowa merupakan dua institusi yang berbeda, dengan fungsi serta kewenangan masing-masing. Karena itu, penyerahan dokumen di Pengadilan Agama Sungguminasa tidak dapat dianggap sebagai penerimaan oleh Bupati Gowa.
Peristiwa tersebut kemudian menjadi perhatian karena PT Pos mengakui adanya kelalaian dalam proses pengantaran. Pengakuan itu memperkuat bahwa dokumen telah dikirim, tetapi tidak disampaikan ke alamat yang semestinya. Dengan demikian, persoalan yang muncul bukan pada waktu penyerahan surat kepada jasa pos, melainkan pada ketepatan pelaksanaan pengiriman hingga dokumen diterima oleh penerima yang dituju.
Kekeliruan pengiriman surat panggilan berdampak langsung terhadap kesempatan Bupati Gowa untuk mengikuti proses perkara uji pendapat DPRD Gowa. Menurut Adhi Bintang, surat tersebut belum pernah diterima oleh pihak Bupati Gowa hingga Mahkamah Agung mengeluarkan putusan pada 1 Oktober 2026. Dengan demikian, pihak yang seharusnya memperoleh pemberitahuan resmi tidak mengetahui adanya dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut pada saat proses pemeriksaan berlangsung.
Persoalan itu baru diketahui setelah pihak Mahkamah Agung menyebut bahwa surat panggilan telah dikirim melalui PT Pos sekitar sebulan sebelum putusan diterbitkan. Informasi tersebut kemudian mendorong penelusuran terhadap jalur pengiriman dan alamat tujuan dokumen. Penelusuran itu menunjukkan adanya kesalahan dalam distribusi surat, sehingga dokumen tidak sampai ke kantor Bupati Gowa sebagaimana mestinya.
Dokumen tersebut ternyata dikirim ke kantor Pengadilan Agama Sungguminasa, bukan ke kantor Bupati Gowa. Perbedaan alamat itu membuat surat panggilan berada di institusi yang tidak menjadi tujuan penerima. Akibatnya, pemberitahuan mengenai perkara tidak diterima oleh pihak yang berkepentingan dan tidak dapat digunakan untuk mempersiapkan tanggapan dalam waktu yang semestinya.
Surat panggilan tersebut seharusnya memberikan kesempatan kepada Bupati Gowa untuk menyampaikan tanggapan atas perkara uji pendapat DPRD Gowa terkait usulan pemberhentiannya. Kesempatan itu penting karena tanggapan dari bupati merupakan bagian dari proses penyampaian posisi pihak yang terdampak oleh perkara. Ketika surat tidak diterima hingga putusan dikeluarkan, muncul persoalan mengenai terpenuhinya kesempatan tersebut dalam proses hukum. Kekeliruan administrasi pengiriman oleh PT Pos, yang kemudian diakui sebagai kelalaian, tidak hanya menyangkut perpindahan dokumen, tetapi juga berpengaruh pada akses pihak terkait terhadap informasi dan hak untuk memberikan penjelasan sebelum perkara diputus oleh Mahkamah Agung.
Setelah mengetahui bahwa tidak ada surat resmi yang diterima oleh pihak Bupati Gowa terkait perkembangan perkara yang sedang diproses di Mahkamah Agung, tim kuasa hukum mengambil langkah untuk mendatangi lembaga peradilan tersebut secara langsung. Adhi Bintang menyampaikan bahwa kunjungan itu dilakukan pada Jumat, 2 Oktober 2026, di Jakarta. Kedatangan kuasa hukum tersebut menjadi upaya untuk memastikan pihak bupati tetap dapat menyampaikan sikapnya dalam proses yang berkaitan dengan permohonan uji pendapat DPRD Gowa.
Langkah tersebut dilakukan karena pihak Bupati Gowa sebelumnya tidak memperoleh pemberitahuan resmi mengenai perkembangan perkara. Ketiadaan surat itu membuat pihak bupati perlu mencari informasi dan menyampaikan tanggapan melalui jalur yang tersedia. Dengan hadir langsung di Mahkamah Agung, tim kuasa hukum berupaya menyerahkan tanggapan atas permohonan uji pendapat DPRD Gowa sekaligus memastikan pandangan pihak bupati tercatat dalam proses perkara yang sedang berjalan.
Menurut Adhi Bintang, kedatangan tim kuasa hukum bukan berkaitan dengan penyampaian hasil atau keputusan perkara, melainkan untuk menyampaikan tanggapan dari pihak bupati. Langkah ini ditempuh setelah adanya persoalan pengiriman surat yang semestinya menjadi sarana penyampaian informasi resmi. Karena surat tersebut tidak diterima, pihak bupati memilih mendatangi Mahkamah Agung agar tanggapan terkait permohonan uji pendapat DPRD Gowa dapat disampaikan secara langsung sesuai kebutuhan proses yang berlangsung.
