Jakarta | Penipuan digital merupakan jenis hoaks yang paling sering ditemukan di Jakarta. Temuan tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Marulina Dewi, pada 3 November 2026. Keterangan ini menunjukkan bahwa informasi menyesatkan yang beredar di ibu kota tidak hanya berupa kabar keliru, tetapi juga dapat dirancang untuk menipu warga. Dalam praktiknya, pelaku memanfaatkan beragam saluran untuk menjangkau masyarakat, sehingga warga perlu memperhatikan isi pesan maupun pihak yang menyampaikannya.
Modus penipuan digital dapat menyasar warga dengan pesan atau informasi yang tampak meyakinkan. Tujuannya adalah mendorong penerima agar mempercayai klaim tertentu atau melakukan tindakan tanpa terlebih dahulu memastikan kebenarannya. Karena penyebarannya berlangsung melalui beragam saluran, sebuah informasi dapat diterima dalam konteks yang berbeda-beda dan diteruskan kepada orang lain. Namun, keterangan Diskominfotik tersebut tidak merinci saluran tertentu. Oleh sebab itu, penilaian terhadap temuan ini sebaiknya tetap berpegang pada informasi yang disampaikan, tanpa mengaitkannya dengan platform atau metode khusus yang tidak disebutkan.
Dominasi penipuan digital sebagai jenis hoaks yang paling banyak ditemukan menjadi pengingat bagi warga untuk bersikap cermat ketika menerima informasi. Warga dapat menunda tindakan yang diminta oleh pesan yang belum jelas, memeriksa sumbernya, serta mencari konfirmasi melalui kanal resmi yang relevan. Kewaspadaan juga penting sebelum membagikan informasi, sebab penerusan pesan tanpa pemeriksaan dapat memperluas jangkauan kabar yang menyesatkan. Jika suatu klaim menimbulkan keraguan, membandingkannya dengan informasi resmi dapat membantu menghindari keputusan yang didasarkan pada keterangan palsu.
Temuan yang disampaikan Marulina Dewi menempatkan penipuan digital sebagai perhatian utama dalam upaya menghadapi hoaks di Jakarta. Informasi tersebut memberi gambaran mengenai bentuk hoaks yang paling sering dijumpai, sekaligus menegaskan perlunya kehati-hatian dalam berinteraksi dengan pesan digital. Sikap kritis tidak berarti langsung menganggap setiap pesan sebagai penipuan, melainkan memeriksa kebenaran dan konteksnya sebelum bertindak atau menyebarkannya. Dengan demikian, warga dapat lebih terlindungi dari informasi menyesatkan, sementara penyebaran klaim yang belum terverifikasi dapat ditekan.Marulina menjelaskan bahwa sejumlah hoaks yang beredar di Jakarta hadir dalam bentuk penipuan digital dengan pola yang beragam. Salah satu modus yang perlu diwaspadai adalah undangan palsu, yang dikirim kepada calon korban seolah-olah berasal dari pihak tepercaya. Pesan semacam ini dapat mendorong penerima membuka tautan atau berkas tertentu tanpa terlebih dahulu memastikan sumbernya. Karena tampilannya bisa menyerupai komunikasi resmi atau pesan dari kenalan, masyarakat perlu bersikap cermat sebelum menindaklanjuti undangan yang diterima melalui kanal digital.
Modus lain yang disebut Marulina adalah phishing, yaitu upaya menipu pengguna agar memberikan informasi sensitif atau melakukan tindakan yang menguntungkan pelaku. Pesan phishing dapat memanfaatkan berbagai cara untuk membuat penerima percaya, misalnya dengan mengesankan bahwa ada urusan yang mendesak. Selain itu, terdapat informasi yang mencatut nama pejabat maupun orang lain. Identitas yang dipinjam dapat membuat informasi palsu tampak meyakinkan, padahal nama yang dicantumkan tidak serta-merta membuktikan bahwa pesan atau klaim tersebut benar-benar berasal dari orang bersangkutan.
Diskominfotik menilai pola-pola tersebut perlu diperangi dan diantisipasi bersama. Penanganannya tidak hanya bergantung pada satu pihak, sebab penyebaran pesan dan informasi berlangsung melalui berbagai saluran digital dan dapat menjangkau banyak orang. Warga dapat berperan dengan memeriksa asal pesan, mengonfirmasi undangan atau klaim kepada pihak terkait melalui kanal resmi, serta tidak sembarangan membuka tautan atau membagikan data pribadi. Jika informasi mencurigakan menggunakan nama pejabat atau orang lain, verifikasi perlu dilakukan sebelum pesan dipercaya maupun diteruskan. Sikap dan kebiasaan memeriksa informasi membantu mengurangi peluang penipuan, sekaligus membatasi penyebaran hoaks di lingkungan sekitar.
Di tengah dominasi penipuan digital dalam peredaran hoaks di Jakarta, informasi palsu mengenai program pemerintah juga menjadi perhatian. Temuan tersebut menunjukkan bahwa ragam kabar keliru yang beredar tidak hanya berkaitan dengan penipuan, tetapi turut menyentuh isu-isu yang dekat dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Di antaranya adalah informasi tentang bantuan sosial (bansos), kesehatan, dan kebencanaan. Keberadaan topik-topik ini memperlihatkan bahwa hoaks dapat muncul dalam berbagai ranah, termasuk hal yang berkaitan dengan layanan serta program publik.
Isu bansos menjadi salah satu tema yang perlu dicermati karena kabar mengenai bantuan pemerintah dapat menarik perhatian warga. Pada saat yang sama, informasi palsu seputar kesehatan dan kebencanaan juga beredar dan berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Ketiga tema tersebut tercantum dalam temuan mengenai hoaks yang beredar di Jakarta. Penyebutan isu-isu itu tidak berarti setiap informasi yang beredar tentang bansos, kesehatan, atau bencana merupakan hoaks. Namun, warga perlu membedakan kabar yang dapat dipercaya dari informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama ketika kabar tersebut mengatasnamakan program atau urusan pemerintah.
Temuan mengenai hoaks program pemerintah menjadi perhatian karena informasi yang tidak benar berpotensi merugikan masyarakat. Risiko ini patut diperhatikan tanpa perlu mengasumsikan bentuk kerugian tertentu yang tidak dijelaskan dalam temuan. Kewaspadaan terhadap kabar tentang bansos, kesehatan, dan kebencanaan dapat menjadi bagian dari upaya menghadapi peredaran hoaks secara lebih luas, berdampingan dengan perhatian terhadap penipuan digital. Masyarakat sebaiknya tidak langsung menerima atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Memeriksa kejelasan sumber dan memastikan kabar melalui kanal resmi yang relevan dapat membantu mengurangi penyebaran informasi keliru. Dengan demikian, perhatian terhadap berbagai tema hoaks tetap terarah pada pentingnya ketelitian, tanpa mencampuradukkan kabar yang belum teruji dengan pengumuman resmi pemerintah.
Pemprov DKI Jakarta memperkuat literasi digital warga agar masyarakat mampu mengenali informasi yang benar dan membedakannya dari kabar bohong. Upaya ini penting karena penipuan digital dan hoaks dapat menyebar melalui berbagai saluran komunikasi, lalu memengaruhi keputusan warga. Edukasi diharapkan membangun kebiasaan untuk memeriksa sumber, memahami konteks, serta tidak terburu-buru meneruskan pesan yang belum terverifikasi. Dengan keterampilan tersebut, warga dapat lebih cermat menghadapi informasi yang beredar di lingkungan mereka.
Penyampaian edukasi dilakukan dengan melibatkan perangkat kewilayahan, termasuk lurah, pengurus RT dan RW, serta posyandu. Para unsur lokal ini berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga dapat membantu menyampaikan pesan tentang literasi digital dalam keseharian warga. Pendekatan melalui jaringan di tingkat wilayah juga membuka ruang bagi warga untuk bertanya dan membicarakan informasi yang mereka temui. Dengan demikian, edukasi tidak hanya berlangsung sebagai penyampaian pesan satu arah, tetapi dapat menjadi bagian dari komunikasi di lingkungan sekitar.
Lingkungan sekolah turut menjadi sasaran penguatan pemahaman tersebut. Pemprov DKI menyiapkan rencana untuk melibatkan pelajar terpilih sebagai duta antihoaks selama satu tahun ke depan. Mereka diharapkan menjadi mitra dalam menyampaikan informasi akurat kepada masyarakat, sekaligus mengajak lingkungan sekitarnya lebih teliti saat menerima atau membagikan kabar. Pelibatan pelajar ini menempatkan generasi muda sebagai bagian dari upaya bersama menghadapi penyebaran hoaks, bukan semata-mata sebagai penerima materi edukasi.
Marulina menilai gaya komunikasi anak muda lebih mudah diterima masyarakat dibandingkan gaya komunikasi pemerintah. Pandangan ini menjadi salah satu pertimbangan dalam rencana menjadikan pelajar terpilih sebagai mitra penyebaran informasi yang benar. Pesan yang disampaikan melalui anak muda diharapkan terasa lebih dekat bagi warga, tanpa mengurangi pentingnya ketepatan informasi. Melalui kolaborasi perangkat wilayah, sekolah, dan pelajar, penguatan literasi digital diarahkan untuk membantu masyarakat bersikap kritis, mengenali kabar bohong, serta mengandalkan informasi yang dapat dipercaya.
Baca juga: Menghadapi Tantangan Era AI: Jakarta Siapkan Generasi Muda untuk Literasi Digital | Jakarta World Cinema 2026 Bawa 207 Film Dunia ke Indonesia, Dibuka Peraih Palme d’Or | Kejurda Catur DKI Jakarta 2026: Langkah Pembinaan Atlet Muda dan Perjalanan Laysa Latifah Menuju WGM
216 kunjungan
