Jakarta | DPR bersama pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian pekerja dan pemberi kerja terdapat dalam Pasal 118 ayat (6). Pasal ini mengatur secara tegas bahwa cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja atau buruh. Dengan demikian, hari cuti bersama dan jatah cuti tahunan diperlakukan sebagai dua hal yang berbeda dalam pengaturan hak istirahat pekerja.
Ketentuan tersebut membawa perubahan penting dibandingkan perlakuan yang berlaku sebelumnya. Dalam praktik berdasarkan ketentuan terdahulu, cuti bersama dapat diperhitungkan sebagai bagian dari cuti tahunan apabila pekerja mengambilnya, sehingga jumlah hari cuti tahunan yang tersisa berkurang. Aturan baru menetapkan prinsip sebaliknya: penetapan cuti bersama oleh pemerintah pusat tidak dengan sendirinya menjadi alasan untuk memotong saldo cuti tahunan. Hak cuti tahunan pekerja tetap utuh setelah cuti bersama berlangsung.
Perubahan ini memberi kepastian lebih besar ketika pemerintah menetapkan hari cuti bersama, misalnya untuk menghubungkan hari libur nasional dengan akhir pekan. Pekerja dapat membedakan hari libur yang ditetapkan secara nasional dari cuti tahunan yang menjadi haknya. Bagi perusahaan, ketentuan Pasal 118 ayat (6) menjadi acuan dalam menyusun kalender kerja, mengelola kehadiran, serta mencatat saldo cuti. Kebijakan internal dan administrasi perusahaan perlu diselaraskan agar pencatatan tidak mengurangi hak pekerja akibat cuti bersama.
Meski demikian, pekerja dan perusahaan tetap perlu mencermati aturan pelaksana serta kebijakan ketenagakerjaan yang terkait, termasuk tata cara penerapan di tempat kerja. Pemberi kerja sebaiknya menyampaikan kalender hari kerja dan cuti bersama dengan jelas, sementara pekerja dapat memeriksa pencatatan hak cutinya secara berkala. Pokok perubahan dalam undang-undang ini adalah perlindungan atas jatah cuti tahunan: cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak mengurangi hak tersebut. Ketentuan itu menjadi pembeda utama dari pengaturan sebelumnya dan dasar bagi penerapan yang lebih pasti.
Bagi pekerja yang telah menjalani masa kerja selama 12 bulan secara terus-menerus, UU Nomor 27 Tahun 2026 menetapkan hak atas cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja. Ketentuan ini memberikan patokan dasar yang jelas: setelah memenuhi masa kerja tersebut, pekerja berhak memperoleh jatah cuti tahunan dengan jumlah minimum sebagaimana ditentukan undang-undang. Dengan demikian, hak itu berangkat dari lamanya hubungan kerja yang berkesinambungan dan tidak boleh dipahami sebagai jatah yang dapat dikurangi hanya karena perusahaan menetapkan hari libur bersama. Pemahaman terhadap batas minimum ini penting agar pekerja dan perusahaan menggunakan dasar yang sama saat menghitung hak cuti tahunan.
Ketentuan mengenai cuti bersama perlu dibaca berdampingan dengan jaminan tersebut. Apabila perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, jatah cuti tahunan pekerja tetap utuh. Artinya, hari cuti bersama dalam keadaan yang disebutkan itu tidak mengambil atau mengurangi jumlah hari dalam hak cuti tahunan yang telah diperoleh pekerja. Hak minimum sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah masa kerja 12 bulan terus-menerus tetap menjadi dasar, sementara cuti bersama yang diterapkan perusahaan tidak mengubah jumlah jatah tahunan itu. Pembedaan ini membantu menjelaskan bahwa cuti bersama dan cuti tahunan bukan alasan untuk mencampurkan atau mengurangi hak yang sudah dijamin.
Karena itu, pencatatan kedua hal tersebut perlu mencerminkan ketentuan yang berlaku. Perusahaan dapat menjelaskan kepada pekerja bahwa cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat dan diterapkan perusahaan tidak memotong saldo cuti tahunan. Pekerja pun dapat memahami haknya berdasarkan masa kerja dan jumlah minimum yang ditetapkan, tanpa menganggap hari cuti bersama sebagai hari yang mengurangi jatah tahunan. Penjelasan yang konsisten membantu mencegah perbedaan pemahaman mengenai saldo cuti. Pokok ketentuannya sederhana: setelah bekerja terus-menerus selama 12 bulan, pekerja berhak atas sedikitnya 12 hari kerja cuti tahunan, dan ketika cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat diterapkan perusahaan, hak tahunan tersebut tetap utuh.
Pasal 118 mengatur bahwa waktu istirahat merupakan hak pekerja yang wajib diberikan perusahaan, bukan sekadar kebijakan sukarela. Pengaturannya mencakup istirahat mingguan, istirahat panjang, serta istirahat pada jam kerja. Ketiga bentuk waktu istirahat tersebut memiliki fungsi dan waktu pemberian yang berbeda. Istirahat mingguan diberikan setelah pekerja menjalani sejumlah hari kerja dalam satu pekan, sedangkan istirahat panjang terkait dengan masa kerja tertentu. Adapun istirahat pada jam kerja berlangsung di sela-sela pelaksanaan pekerjaan. Karena itu, perusahaan perlu memperhitungkan setiap jenis istirahat sesuai pola kerja dan ketentuan yang berlaku. Hak tersebut juga perlu dijelaskan dalam aturan internal agar pekerja memahami kapan istirahat diberikan dan bagaimana pelaksanaannya. Pengaturan yang jelas membantu mencegah perbedaan penafsiran mengenai jadwal kerja maupun hak pemulihan tenaga.
Jumlah hari istirahat mingguan bergantung pada pola kerja yang diterapkan. Pekerja yang bekerja enam hari dalam sepekan memperoleh satu hari istirahat mingguan. Sementara itu, pekerja dengan pola lima hari kerja dalam sepekan berhak atas dua hari istirahat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan waktu istirahat perlu disesuaikan dengan jumlah hari kerja, bukan diterapkan seragam tanpa melihat pola jadwal. Perusahaan sebaiknya mencantumkan jadwal kerja dan hari istirahat secara terang, termasuk mekanisme pemberitahuan apabila terdapat perubahan. Dengan begitu, pekerja dapat mengetahui waktu pemulihan yang menjadi haknya, dan perusahaan dapat menyusun kebutuhan operasional secara terencana. Hari istirahat mingguan ini berbeda dari cuti tahunan: keduanya memiliki dasar dan tujuan tersendiri, sehingga hak istirahat mingguan tidak semestinya diperlakukan sebagai pengganti jatah cuti tahunan. Kepastian jadwal juga mendukung keseimbangan pekerjaan dan kehidupan pribadi.
Selain istirahat mingguan, Pasal 118 juga memuat hak istirahat panjang. Pekerja berhak memperoleh istirahat panjang selama 30 hari setelah menjalani masa kerja lima tahun atau kelipatannya, sebagaimana diringkas dalam ketentuan tersebut. Artinya, masa kerja menjadi unsur penting dalam menentukan kapan hak ini timbul. Perusahaan perlu mencatat masa kerja secara akurat dan memastikan pekerja memperoleh informasi mengenai pemenuhan syarat serta waktu pemberiannya. Ketentuan itu tidak boleh disamakan dengan istirahat pada jam kerja, yang diberikan selama hari kerja, atau dengan istirahat mingguan yang berulang setiap pekan. Ketiganya merupakan hak yang berbeda. Dalam penerapan sehari-hari, pekerja dapat memeriksa perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama untuk memahami tata cara yang berlaku. Penjelasan tersebut membantu memastikan pemenuhan hak istirahat berlangsung transparan dan konsisten, tanpa mengurangi hak pekerja lainnya.
Sebelum perubahan aturan ketenagakerjaan yang menjadi pokok pembahasan, Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Cipta Kerja belum memuat ketentuan khusus yang menyatakan bahwa cuti bersama tidak boleh mengurangi hak cuti tahunan pekerja. Karena itu, ketentuan yang berlaku sebelumnya tidak dapat dibaca sebagai jaminan langsung bahwa setiap hari cuti bersama selalu berada di luar jatah cuti tahunan. Perbedaan ini penting dipahami agar pekerja dan perusahaan tidak menyamakan pengaturan yang lama dengan ketentuan baru.
Dalam praktik sebelumnya, cuti bersama yang ditetapkan pemerintah dapat diberlakukan dengan mengurangi saldo cuti tahunan pekerja. Penerapannya bergantung pada ketentuan yang mengatur pelaksanaan cuti bersama, serta kebijakan dan kesepakatan yang berlaku di lingkungan kerja. Dengan demikian, pekerja yang mengambil atau mengikuti cuti bersama dapat mendapati jumlah hak cuti tahunannya berkurang, sepanjang pengaturannya memenuhi ketentuan yang berlaku.
Baca juga: Dua Perkara Ruben Onsu dan Sarwendah: Hak Asuh Anak Masuk Pembuktian, Gugatan Harta Bersama Masih Awal | Byun Yohan dan Tiffany Young Siap Tampil Bersama di Melon Music Awards 2026 | Panglima TNI Bersama Kalemdiklat Polri Pimpin Wisuda 1.944 Taruna TNI-Polri
871 kunjungan
