Jakarta | Yusril Ihza Mahendra menilai Rancangan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) perlu mendapat banyak kritik sebelum dirumuskan lebih jauh. Menurutnya, pembahasan aturan mengenai hak asasi tidak cukup dilakukan dengan menerima satu pandangan atau mengejar kesepakatan secara cepat. Kritik dibutuhkan untuk menguji isi rancangan, menemukan persoalan yang mungkin terlewat, serta memastikan ketentuan yang disusun memiliki dasar yang kuat.
Pandangan tersebut disampaikan Yusril dalam sebuah diskusi publik di Jakarta pada Selasa. Ia mengaitkan pentingnya kritik dengan kedudukan RUU HAM yang menyangkut batas kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggara negara. Undang-undang di bidang ini bukan sekadar kumpulan norma administratif, melainkan juga dapat menentukan sejauh mana negara berwenang bertindak terhadap warga. Karena itu, rumusan pasal dan batas kewenangan perlu dicermati secara terbuka.
Dalam pembahasannya, Yusril mengingatkan bahwa aturan yang mengatur relasi pemerintah dan masyarakat harus dibangun melalui pertimbangan yang mendalam. Perbedaan pendapat dapat membantu memperjelas tujuan, cakupan, dan konsekuensi dari ketentuan yang dirancang. Jika kritik ditanggapi sebagai bagian dari proses, pembentuk undang-undang memiliki kesempatan untuk menguji apakah rumusan tertentu cukup melindungi hak warga sekaligus memberikan batas yang jelas bagi tindakan pemerintah.
Ia juga menyoroti risiko apabila pembentuk undang-undang hanya mendengarkan pihak-pihak yang sependapat. Cara tersebut mungkin membuat pekerjaan berlangsung lebih cepat karena perbedaan pandangan tidak banyak diperdebatkan. Namun, kecepatan proses tidak otomatis menghasilkan rumusan yang mendasar atau dapat diterima bersama. Kesepakatan yang lahir tanpa menguji keberatan dan argumen lain berpotensi menyisakan persoalan dalam penerapan maupun legitimasi aturan.
Dengan demikian, ruang kritik menjadi unsur penting dalam pembahasan RUU HAM, bukan hambatan bagi proses legislasi. Masukan dari berbagai pihak dapat memperkaya pertimbangan dan membantu membentuk ketentuan yang lebih kokoh. Bagi Yusril, keterbukaan terhadap pandangan yang berbeda diperlukan agar undang-undang yang disusun tidak hanya disepakati oleh kelompok tertentu, tetapi memiliki rumusan yang dapat dipahami serta diterima secara lebih luas oleh masyarakat.
Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) disusun oleh Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai pemrakarsa. Dalam prosesnya, rancangan tersebut telah menjalani pengharmonisasian di Kementerian Hukum, sebuah tahapan untuk memastikan rumusan dan materi muatan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini juga melibatkan pemangku kepentingan terkait, sehingga penyusunan tidak berlangsung semata-mata sebagai pekerjaan administratif antarkementerian. Pelibatan tersebut menjadi bagian penting untuk menguji kebutuhan pengaturan, mengenali persoalan yang dihadapi, serta menghimpun pandangan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan perlindungan dan pemajuan HAM.
Pemerintah menyatakan mendukung arah pembaruan yang hendak ditempuh melalui RUU HAM. Dukungan itu berkaitan dengan kebutuhan memperbarui kerangka hukum agar dapat merespons tantangan yang terus berkembang, termasuk perubahan sosial, teknologi, dan pola hubungan di masyarakat. Karena itu, pembahasan tidak hanya diarahkan pada penyempurnaan redaksional, tetapi juga pada perubahan substansial yang dinilai diperlukan. Undang-undang HAM yang baru diharapkan mampu menyediakan dasar hukum yang lebih relevan, memberi kepastian dalam pelaksanaan kewajiban negara, dan tetap menjadi acuan bagi penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, serta pemajuan hak asasi manusia.
Meski demikian, dukungan terhadap pembaruan bukan berarti pemerintah menganggap seluruh rumusan telah final atau menutup ruang perbedaan pandangan. Tahap pembahasan tetap perlu membuka kesempatan bagi masyarakat dan berbagai kelompok untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun usulan perbaikan. Masukan yang beragam dapat membantu mengidentifikasi dampak suatu ketentuan, menguji apakah rumusannya cukup jelas, dan memastikan kepentingan pihak yang terdampak tidak terabaikan. Pemerintah berkewajiban mendengarkan pandangan tersebut dengan sungguh-sungguh, lalu mempertimbangkannya secara terbuka dalam proses legislasi. Dengan demikian, dukungan politik terhadap pembaruan dapat berjalan berdampingan dengan partisipasi publik yang bermakna. Proses yang inklusif juga dapat memperkuat legitimasi aturan ketika kelak diterapkan, sekaligus menjaga agar tujuan pembaruan tetap berpusat pada perlindungan hak setiap orang.
Yusril mengakui bahwa draf Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) yang telah disusun pemerintah menghadapi banyak kritik dan masukan. Berbagai pandangan tersebut muncul dalam pembahasan atas substansi maupun rumusan yang tercantum dalam rancangan. Pengakuan ini menunjukkan bahwa penyusunan draf belum dipandang sebagai proses yang tertutup atau sebagai keputusan akhir. Pemerintah memahami adanya perhatian publik terhadap aturan yang berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia. Karena itu, kritik terhadap rancangan menjadi bagian penting dari proses pembahasan, bukan sesuatu yang harus dihindari. Masukan yang disampaikan dapat membantu mengidentifikasi bagian-bagian yang masih perlu diperjelas, ditinjau, atau disesuaikan sebelum pembahasan berlanjut.
Yusril menyatakan pemerintah bersedia menerima dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Kesediaan tersebut mencakup pandangan yang berbeda dari rumusan awal, selama disampaikan sebagai bahan untuk memperbaiki rancangan. Pemerintah, menurutnya, tidak menutup ruang bagi kritik dan dapat mempelajari usulan yang masuk secara terbuka. Setelah mendengar serta menimbang masukan tersebut, draf yang telah disusun dapat diformulasikan kembali. Dengan demikian, penyempurnaan RUU HAM tidak hanya bertumpu pada rancangan awal, tetapi juga mempertimbangkan pembahasan dan pandangan yang berkembang. Perumusan ulang memberi kesempatan untuk menilai kembali pilihan kata, cakupan pengaturan, dan cara menyusun ketentuan agar lebih sesuai dengan tujuan rancangan. Tahap ini juga memungkinkan pemerintah menelaah apakah masukan tertentu dapat diakomodasi dalam naskah berikutnya.
Yusril turut mengakui bahwa perbedaan pandangan tidak hanya muncul di luar pemerintah, tetapi juga terjadi di internal pemerintah sendiri. Para pihak di lingkungan pemerintahan dapat memiliki penilaian yang berlainan terhadap isi dan arah pengaturan dalam draf. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan RUU HAM memuat persoalan yang perlu dikaji dari beragam sudut pandang. Ia memperkirakan perbedaan pandangan di luar pemerintahan akan lebih beragam, mengingat luasnya pihak yang berkepentingan dan berhak menyampaikan pendapat. Karena itu, pemerintah perlu memberi ruang bagi proses mendengar, menimbang, dan merumuskan kembali rancangan secara cermat. Keterbukaan terhadap masukan menjadi penting agar pembahasan dapat berlangsung dengan mempertimbangkan keragaman pandangan, tanpa mengabaikan kebutuhan untuk menyusun naskah yang jelas dan dapat dibahas lebih lanjut.
Yusril menilai kritik, pertanyaan, dan perbedaan pandangan yang disampaikan masyarakat sipil merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Pembahasan rancangan undang-undang tidak seharusnya berlangsung tanpa tanggapan atau hanya menerima satu sudut pandang. Justru, keterlibatan berbagai pihak dapat membantu menguji gagasan, mengungkap persoalan yang mungkin terlewat, serta memperjelas dampak aturan bagi masyarakat. Karena itu, suara kritis tidak semestinya dianggap sebagai gangguan terhadap proses revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM).
Menurut Yusril, ruang untuk menyampaikan pandangan perlu dijaga selama pembahasan berlangsung. Kritik dan pertanyaan dapat menjadi bahan bagi para penyusun untuk menimbang kembali rumusan pasal, tujuan pengaturan, maupun penerapan ketentuan di kemudian hari. Perbedaan pendapat tidak otomatis menunjukkan penolakan terhadap pembaruan; sebaliknya, dialog yang terbuka memungkinkan keberatan dan usulan diperiksa secara lebih cermat. Dengan mendengarkan masyarakat sipil, proses legislasi dapat berjalan lebih responsif terhadap kebutuhan dan pengalaman warga.
Harapan yang menyertai pembahasan ini ialah lahirnya undang-undang hasil revisi yang lebih kokoh daripada UU HAM yang disusun pada 1999. Ketahanan suatu aturan bukan hanya ditentukan oleh rumusan hukumnya, tetapi juga oleh sejauh mana pembentukannya mempertimbangkan beragam pandangan dan kepentingan publik. Perdebatan yang sehat dapat membantu menghasilkan ketentuan yang lebih jelas, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
200 kunjungan
