KOTA POIPET, Provinsi Banteay Meanchey, Kamboja — Pada 4 Oktober, sebanyak 550 warga negara Indonesia ditangkap dalam operasi pemberantasan penipuan dan judi daring yang dilakukan kepolisian setempat. Penangkapan itu berlangsung setelah aparat menggerebek gedung One Avenue, Desa Samaki Meanchey, Komune O’Chrov, Kota Poipet. Operasi tersebut menjadi penindakan besar terhadap aktivitas yang diduga berkaitan dengan jaringan penipuan dan perjudian berbasis internet di kawasan tersebut.
Setelah penggerebekan, seluruh WNI yang ditangkap ditempatkan di detensi sementara Kong Va, Kota Serei Saophoan, yang masih berada di Provinsi Banteay Meanchey. Penempatan itu dilakukan sebagai bagian dari proses penanganan lanjutan oleh otoritas Kamboja. Para WNI tersebut kini menunggu pemeriksaan lebih lanjut untuk mengklarifikasi keterlibatan, peran, serta status masing-masing dalam kegiatan yang menjadi sasaran operasi kepolisian.
Jumlah 550 orang itu tercatat sebagai penangkapan WNI terbesar dalam satu operasi di Kamboja. Angka tersebut melampaui catatan sebelumnya di Sihanoukville pada Agustus 2024, ketika operasi setempat melibatkan 330 WNI. Perbandingan itu menunjukkan peningkatan skala penindakan terhadap dugaan penipuan dan judi daring yang melibatkan warga negara Indonesia di Kamboja. Poipet, sebagai kota perbatasan di Provinsi Banteay Meanchey, menjadi lokasi penting dalam perkembangan kasus ini karena penggerebekan dilakukan secara terpusat di satu gedung yang digunakan oleh ratusan orang tersebut.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh mengunjungi 550 warga negara Indonesia (WNI) yang sedang menjalani penahanan di detensi sementara Kong Va, Kamboja, pada Selasa. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pelayanan bagi warga negara Indonesia yang menghadapi persoalan hukum atau administratif di luar negeri.
Dalam kunjungan itu, perwakilan KBRI memeriksa kondisi para WNI secara langsung sekaligus memberikan layanan serta akses kekonsuleran. Kehadiran petugas diharapkan dapat memastikan bahwa hak-hak dasar para WNI tetap diperhatikan selama berada di tempat penahanan. Layanan kekonsuleran juga penting untuk membantu komunikasi, pendataan, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait selama proses penanganan berlangsung.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, secara umum kondisi 550 WNI tersebut berada dalam keadaan baik. Kendati demikian, KBRI tetap mengingatkan seluruh WNI untuk menjaga ketertiban selama berada di detensi sementara. Mereka diminta mengikuti seluruh arahan petugas keamanan serta mematuhi ketentuan yang berlaku di lokasi. Sikap kooperatif dinilai dapat membantu kelancaran proses pemeriksaan dan penanganan kasus masing-masing.
KBRI juga menyampaikan permintaan kepada WNI yang masih memegang paspor pribadi agar menyerahkan dokumen tersebut kepada pihak berwenang. Penyerahan paspor diperlukan untuk membantu proses pendataan serta administrasi dokumen. Data dan dokumen yang lengkap dapat memudahkan identifikasi setiap individu, memperbarui informasi keimigrasian, dan mendukung koordinasi otoritas setempat dengan perwakilan Indonesia.
Kunjungan ini menunjukkan kehadiran pemerintah Indonesia dalam memantau kondisi warganya yang tersangkut dalam perkara penipuan dan judi daring di Kamboja. KBRI akan terus menjalankan fungsi perlindungan dan pelayanan kekonsuleran sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memperoleh informasi yang diperlukan dan memastikan proses penanganan terhadap para WNI berlangsung secara tertib.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh menggelar pertemuan dengan Wakil Gubernur Provinsi Banteay Meanchey, Hill Raya, serta Wakil Kepala Kepolisian Daerah Banteay Meanchey, Brigadir Jenderal Ly Hour. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut penanganan ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang terjaring dalam operasi terkait penipuan dan judi daring di wilayah tersebut.
Dalam pertemuan itu, kedua pejabat Kamboja menyampaikan komitmen otoritas Provinsi Banteay Meanchey untuk mendorong pemindahan ratusan WNI dari Banteay Meanchey ke Phnom Penh. Pemindahan ini menjadi tahapan penting sebelum para WNI menjalani proses administratif untuk dideportasi kembali ke Indonesia. Otoritas setempat menyatakan kesiapan untuk berkoordinasi agar seluruh rangkaian proses dapat berlangsung secara tertib, sesuai ketentuan, dan mempertimbangkan aspek keamanan.
Sesampainya di Phnom Penh, para WNI akan diproses oleh pihak berwenang Kamboja melalui mekanisme deportasi. Proses tersebut memerlukan koordinasi antarlembaga, termasuk pendataan, pemeriksaan dokumen, serta pengaturan perjalanan menuju Indonesia. KBRI Phnom Penh terus mengikuti perkembangan penanganan kasus ini dan berkomunikasi dengan otoritas Kamboja guna memastikan hak serta kebutuhan dasar para WNI tetap diperhatikan selama proses berlangsung.
Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Phnom Penh, Krishnajie Partadireja, menyambut baik kerja sama yang ditunjukkan oleh otoritas Kamboja. Ia menghargai langkah Pemerintah Provinsi dan Kepolisian Daerah Banteay Meanchey dalam mendorong pemindahan tersebut serta menilai komitmen itu sebagai perkembangan penting bagi penyelesaian penanganan para WNI.
Krishnajie berharap pemindahan dan deportasi dapat dilaksanakan sesegera mungkin sesuai prosedur yang berlaku. KBRI Phnom Penh juga menyatakan kesiapan untuk mendukung kelancaran seluruh proses, termasuk melalui koordinasi dengan instansi terkait di Kamboja dan Indonesia. Dukungan itu diharapkan dapat mempercepat kepulangan para WNI secara aman, teratur, dan sesuai aturan hukum kedua negara.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh akan terus memberikan layanan dan pendampingan kekonsuleran kepada warga negara Indonesia (WNI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan kekonsuleran WNI dapat ditangani melalui prosedur yang tepat, dengan tetap menghormati hukum dan kewenangan otoritas setempat. KBRI juga akan berkoordinasi secara intensif dengan otoritas Kamboja dalam menangani kasus yang melibatkan ratusan WNI tersebut.
Koordinasi perwakilan Indonesia dan pihak berwenang Kamboja diperlukan agar proses penanganan dapat berlangsung sesuai ketentuan, sekaligus memastikan informasi yang diterima masyarakat bersumber dari pihak yang berwenang. KBRI Phnom Penh akan menyampaikan layanan dan informasi yang relevan dalam kapasitasnya, termasuk apabila terdapat kebutuhan pendampingan konsuler bagi WNI yang terdampak.
Krishnajie Partadireja mengimbau seluruh WNI di Kamboja agar tidak terlibat dalam kegiatan ilegal, termasuk sindikat penipuan dan judi daring. WNI juga diminta tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan yang tidak jelas, terutama pekerjaan yang berpotensi melanggar hukum. Sebelum menerima pekerjaan di luar negeri, calon pekerja perlu memeriksa identitas pemberi kerja, uraian tugas, lokasi kerja, serta keabsahan dokumen dan perjanjian yang ditawarkan. Kehati-hatian tersebut penting untuk menghindari situasi yang dapat merugikan diri sendiri maupun menimbulkan persoalan hukum. WNI yang memperoleh tawaran kerja mencurigakan dapat mencari informasi melalui kanal resmi pemerintah atau menghubungi perwakilan Indonesia di Kamboja untuk mendapatkan arahan sesuai ketentuan.
