Jakarta | PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. atau BSI menjelaskan rencana penambahan modal melalui mekanisme hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD), yang juga dikenal sebagai rights issue, tahap II. Rencana tersebut mencakup penerbitan sebanyak-banyaknya 6,8 miliar saham seri B dengan nilai nominal Rp500 per saham. Sampai tahap ini, penerbitan masih berupa rencana dan belum terlaksana.
BSI menyampaikan bahwa aksi korporasi tersebut disiapkan untuk memperkuat permodalan sekaligus mendukung kebutuhan pembiayaan perseroan. Dengan tambahan modal yang direncanakan, bank diharapkan memiliki ruang yang lebih memadai untuk menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kebutuhan pendanaan. Besaran dana yang dapat dihimpun nantinya bergantung pada jumlah saham yang benar-benar diterbitkan serta harga pelaksanaan yang ditetapkan dalam proses lebih lanjut.
Rencana HMETD tahap II itu juga berkaitan dengan upaya memenuhi ketentuan free float minimum sebesar 15%. Free float merujuk pada saham yang dimiliki publik dan tersedia untuk diperdagangkan di pasar, dengan mengecualikan kepemilikan tertentu yang tidak termasuk kategori saham publik. Karena itu, komposisi pemegang saham setelah aksi korporasi menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan rencana tersebut.
Melalui HMETD, pemegang saham yang tercatat pada tanggal yang ditentukan pada prinsipnya memperoleh hak untuk mengambil bagian dalam saham baru sesuai ketentuan transaksi. Mekanisme ini memberi kesempatan kepada pemegang saham untuk mempertahankan proporsi kepemilikannya, dengan mempertimbangkan keputusan masing-masing untuk menggunakan atau mengalihkan hak tersebut apabila aturan dan prospektus memungkinkan.
Rincian penting, termasuk jadwal, harga pelaksanaan, jumlah final saham, rasio HMETD, dan penggunaan dana, perlu menunggu pengumuman resmi berikutnya. Dokumen penawaran serta keterbukaan informasi akan menjadi acuan bagi investor dalam menilai dampak rencana terhadap struktur modal, kepemilikan, dan prospek pembiayaan BSI. Dengan demikian, angka maksimal 6,8 miliar saham belum dapat diperlakukan sebagai jumlah pasti yang akan diterbitkan, sementara tujuan penguatan modal dan pemenuhan free float tetap menjadi dasar rencana tersebut.
Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menjelaskan bahwa aksi korporasi yang disiapkan perseroan ditujukan untuk memperkuat kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan. Langkah tersebut berkaitan dengan kebutuhan menjaga kapasitas pendanaan ketika penyaluran pembiayaan terus berkembang. BSI mencatat pertumbuhan pembiayaan sebesar 16%, sementara dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 15%. Kedua angka itu menunjukkan aktivitas intermediasi yang meningkat, sekaligus menegaskan pentingnya keseimbangan pertumbuhan pembiayaan dan ketersediaan sumber dana. Untuk menopang ekspansi secara berkelanjutan, bank memerlukan struktur pendanaan yang sehat dan terjaga.
Pertumbuhan pembiayaan menggambarkan peningkatan kebutuhan dukungan modal bagi nasabah, baik untuk kegiatan usaha maupun kebutuhan lainnya. Dalam kondisi tersebut, bank perlu memastikan sumber dana yang tersedia mampu mendukung penyaluran pembiayaan secara konsisten. Kenaikan DPK sebesar 15% menjadi salah satu bagian dari perkembangan pendanaan BSI, namun kebutuhan pembiayaan tumbuh lebih cepat, yaitu 16%. Perbedaan laju itu memperlihatkan alasan perseroan perlu memperkuat kapasitas pendanaannya. Menjaga keselarasan dana yang dihimpun dan pembiayaan yang disalurkan juga penting agar pertumbuhan tidak hanya berlangsung dalam jangka pendek, tetapi dapat dikelola dengan fondasi yang memadai.
Penguatan kemampuan pembiayaan, menurut penjelasan Anggoro, menjadi salah satu pertimbangan di balik aksi korporasi tersebut. Perseroan membutuhkan struktur pendanaan yang sehat untuk mempertahankan pertumbuhan pembiayaan, sekaligus memastikan kapasitas bank tetap mendukung kebutuhan nasabah. Dengan demikian, rencana aksi korporasi tidak semata dipandang sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, melainkan juga sebagai upaya menjaga ruang bagi pembiayaan untuk terus berkembang. Ketersediaan pendanaan yang memadai membantu BSI mengelola laju penyaluran dengan lebih terukur, terutama ketika pertumbuhan pembiayaan berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK.
Anggoro menyampaikan penjelasan itu seusai konferensi pers BSI International Expo di Kopikalyan, Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2026). Keterangan tersebut memberi konteks pada tujuan aksi korporasi yang disiapkan BSI, yakni memperkuat kemampuan pembiayaan di tengah pertumbuhan bisnis. Bagi bank, menjaga struktur pendanaan tetap sehat merupakan bagian penting dari pengelolaan intermediasi. DPK yang meningkat tetap menjadi komponen pendanaan, tetapi perseroan juga perlu memperhatikan kesinambungan sumber dana agar penyaluran pembiayaan dapat dipertahankan. Dengan memperkuat fondasi pendanaan, BSI berupaya menjaga kapasitasnya untuk melanjutkan pertumbuhan pembiayaan secara berkelanjutan.
Selain menopang kebutuhan pembiayaan, rights issue BSI juga diarahkan untuk membantu memenuhi ketentuan minimum saham beredar di publik atau free float sebesar 15%. Persyaratan ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi perusahaan terbuka karena porsi saham yang tersedia untuk diperdagangkan masyarakat dapat memengaruhi likuiditas perdagangan. Dengan free float yang lebih besar, ruang bagi investor publik untuk memiliki dan memperjualbelikan saham di pasar diharapkan semakin memadai.
Saat ini, free float saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) tercatat sebesar 9,91%, masih di bawah ambang minimum 15% yang dituju. Rights issue diharapkan dapat menjadi salah satu langkah untuk mempersempit selisih tersebut. Namun, pemenuhan target itu bergantung pada pelaksanaan aksi korporasi dan komposisi kepemilikan saham setelahnya. Karena itu, perkembangan rencana penerbitan saham baru serta informasi resmi perusahaan mengenai realisasinya akan menjadi hal yang perlu dicermati oleh pemegang saham dan calon investor.
Anggoro berharap peningkatan free float dapat mendukung kualitas perdagangan saham BRIS dan memperkuat daya tariknya bagi pelaku pasar. Ia juga menyampaikan harapan agar pada masa mendatang saham BRIS dapat sejajar dengan saham-saham yang terdapat dalam indeks LQ45. Harapan tersebut bukan berarti BRIS telah menjadi konstituen indeks tersebut; pencantuman dalam indeks bergantung pada kriteria dan evaluasi yang berlaku. Likuiditas, kapitalisasi pasar, serta faktor lain yang dinilai penyelenggara indeks dapat menjadi bagian dari pertimbangan. Dengan demikian, pemenuhan free float merupakan salah satu sasaran yang relevan, tetapi bukan satu-satunya penentu untuk mencapai harapan tersebut. Investor tetap perlu membedakan tujuan perusahaan dalam meningkatkan porsi saham publik dari keputusan independen mengenai komposisi indeks, serta menilai informasi dan risiko investasi secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan.
BSI merencanakan penggunaan dana yang diperoleh melalui rights issue untuk mendukung pertumbuhan usaha dan memperluas kapasitas penyaluran pembiayaan. Setelah dikurangi seluruh biaya emisi, seluruh dana hasil aksi korporasi tersebut direncanakan sepenuhnya dialokasikan bagi penyaluran pembiayaan. Dengan demikian, tambahan modal dari penerbitan saham baru akan diarahkan untuk menunjang kegiatan usaha perseroan, terutama dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan yang terus berkembang. Langkah ini menjadi bagian dari upaya BSI memperkuat dukungan terhadap nasabah dan menjaga momentum pertumbuhan bisnis, sejalan dengan strategi pengembangan perseroan di tengah kebutuhan layanan keuangan syariah yang meningkat. Rencana tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan modal untuk menopang ekspansi pembiayaan secara berkelanjutan.
Rincian lebih lengkap mengenai penggunaan dana, termasuk mekanisme serta alokasi pelaksanaannya, akan disampaikan dalam prospektus pada saat aksi korporasi dilaksanakan. Prospektus menjadi dokumen yang dapat digunakan pemegang saham dan calon investor untuk menelaah informasi material mengenai penawaran, termasuk ketentuan penerbitan dan rencana pemanfaatan hasilnya. Penyampaian rincian tersebut pada tahap pelaksanaan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana dana akan disalurkan untuk mendukung kebutuhan usaha BSI. Perseroan menyatakan bahwa dana bersih hasil penawaran akan sepenuhnya digunakan bagi pembiayaan, sementara biaya emisi terlebih dahulu diperhitungkan sebagai pengurang dana yang diterima.
Saham baru yang diterbitkan dalam rights issue akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham Seri B lain yang telah ditempatkan dan disetor.
Baca juga: Pemerintah Didesak Segera Siapkan Langkah Antisipasi Kekeringan di Jakarta
