JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar aksi nasional pendidikan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, pada Senin (5/10). Aksi tersebut dijadwalkan dimulai pukul 13.00 WIB. Agenda ini merupakan aksi mahasiswa yang berfokus pada persoalan pendidikan nasional.
Rencana aksi itu menempatkan isu pendidikan sebagai pokok perhatian utama. BEM SI menyerukan keterlibatan mahasiswa dalam agenda nasional yang akan berlangsung di depan Gedung DPR RI. Dengan demikian, lokasi dan waktu pelaksanaan aksi telah ditetapkan, yakni di Jakarta pada Senin (5/10), mulai pukul 13.00 WIB.
Aksi nasional pendidikan tersebut menjadi agenda yang dibawa oleh BEM SI untuk menyampaikan perhatian mahasiswa terhadap persoalan pendidikan nasional. Seruan itu disampaikan melalui rencana aksi di depan gedung DPR, sebagai lokasi berlangsungnya agenda mahasiswa pada awal pekan tersebut.
Pelaksanaan aksi dijadwalkan berlangsung pada pukul 13.00 WIB. Waktu tersebut menjadi awal agenda BEM SI dalam menggelar aksi nasional pendidikan. Sementara itu, Senin (5/10) menjadi tanggal yang dipilih untuk pelaksanaan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta.
Melalui agenda ini, BEM SI menegaskan fokus aksi pada persoalan pendidikan nasional. Rencana tersebut sekaligus menandai adanya agenda mahasiswa yang akan digelar di depan lembaga perwakilan rakyat. Aksi nasional pendidikan itu dijadwalkan berlangsung sesuai waktu dan tempat yang telah diumumkan, yaitu Senin (5/10) pukul 13.00 WIB di depan Gedung DPR RI, Jakarta.
Dengan fokus pada pendidikan nasional, aksi BEM SI akan menghadirkan agenda mahasiswa di ruang publik depan DPR RI. Inti rencana tersebut adalah pelaksanaan aksi nasional pendidikan pada Senin (5/10), mulai pukul 13.00 WIB. BEM SI menyatakan seruan aksi itu berkaitan dengan persoalan pendidikan nasional yang menjadi perhatian dalam agenda mahasiswa.
BEM SI akan membawa sejumlah sorotan terkait kondisi dan arah pendidikan nasional dalam aksi di depan DPR. Isu yang diangkat mencakup pembahasan regulasi pendidikan, pendidikan gratis, kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, serta keberlanjutan perguruan tinggi swasta (PTS). Keempat isu tersebut menjadi bagian dari perhatian mahasiswa terhadap berbagai aspek yang dinilai berpengaruh terhadap masa depan pendidikan di Indonesia.
Pembahasan regulasi pendidikan menjadi salah satu agenda utama yang akan disampaikan. Mahasiswa menempatkan isu ini dalam konteks kebutuhan untuk melihat kembali arah pengaturan pendidikan nasional. Melalui aksi tersebut, BEM SI hendak menyuarakan perhatian terhadap proses dan substansi pembahasan regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.
Selain regulasi, pendidikan gratis juga menjadi sorotan. Isu ini berkaitan dengan akses masyarakat terhadap pendidikan serta harapan agar pendidikan dapat dijangkau secara lebih luas. Mahasiswa membawa persoalan tersebut sebagai bagian dari pembicaraan mengenai arah pendidikan nasional dan pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat.
Perhatian berikutnya diarahkan pada kesejahteraan guru dan tenaga pendidik. Posisi pendidik dipandang sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga kesejahteraan mereka turut menjadi isu yang disampaikan dalam aksi. BEM SI menempatkan pembahasan ini berdampingan dengan isu pendidikan lainnya untuk menunjukkan keterkaitan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kondisi para tenaga yang menjalankannya.
Isu terakhir adalah keberlanjutan perguruan tinggi swasta atau PTS. Mahasiswa memasukkan keberlanjutan PTS dalam agenda karena perguruan tinggi swasta merupakan bagian dari ekosistem pendidikan tinggi nasional. Dengan membawa empat isu tersebut, aksi BEM SI diarahkan untuk menyampaikan perhatian mahasiswa terhadap regulasi, akses, tenaga pendidik, dan keberlangsungan institusi pendidikan. Keseluruhan sorotan itu menegaskan bahwa tuntutan mahasiswa berkaitan dengan kondisi sekaligus arah pendidikan nasional.
BEM SI menempatkan pendidikan gratis sebagai salah satu tuntutan utama dalam aksi nasional di depan DPR. Tuntutan ini berangkat dari pandangan bahwa pendidikan bukan semata-mata layanan publik, melainkan hak dasar yang harus dapat diakses oleh setiap warga negara. Karena itu, kebijakan pendidikan perlu diwujudkan secara nyata melalui penghapusan berbagai hambatan biaya yang masih membatasi kesempatan masyarakat untuk belajar.
Menurut BEM SI, akses pendidikan yang setara tidak cukup dijamin melalui pernyataan atau program yang bersifat sementara. Negara dinilai perlu memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan menempuh pendidikan tanpa terbebani biaya yang tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi keluarga. Beban tersebut dapat muncul dalam bentuk uang sekolah, biaya daftar ulang, perlengkapan belajar, transportasi, hingga kebutuhan lain yang sering kali menjadi alasan anak dan mahasiswa menghentikan pendidikan.
Cakupan tuntutan pendidikan gratis yang disuarakan BEM SI bersifat nasional. Perhatian itu tidak hanya diarahkan kepada wilayah dengan fasilitas pendidikan yang relatif memadai, tetapi juga kepada daerah-daerah yang masih menghadapi keterbatasan sarana, tenaga pengajar, dan akses transportasi. Aspirasi tersebut mencakup masyarakat dari Aceh hingga Papua, sehingga pelaksanaannya diharapkan tidak terpusat di wilayah tertentu dan mampu menjangkau kelompok yang selama ini paling rentan tertinggal.
Tuntutan itu juga mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dengan cakupan tersebut, BEM SI mendorong adanya kebijakan yang menjamin kesinambungan pendidikan seseorang, bukan hanya bantuan pada tahap tertentu. Jaminan akses perlu disertai dukungan terhadap kualitas pembelajaran, ketersediaan fasilitas, serta biaya pendukung agar pendidikan gratis tidak berhenti pada penghapusan pungutan formal.
BEM SI menegaskan bahwa pendidikan gratis bukan sekadar janji, melainkan hak yang harus dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut menjadi dasar bagi organisasi mahasiswa itu untuk meminta pemerintah dan DPR menerjemahkan komitmen pendidikan ke dalam kebijakan, anggaran, dan pengawasan yang dapat diukur. Dengan demikian, kesempatan belajar diharapkan tidak lagi ditentukan oleh lokasi tempat tinggal maupun kondisi ekonomi keluarga.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyampaikan seruan kehadiran mahasiswa melalui akun Instagram resminya, @bem_si, pada Minggu (4/10). Melalui unggahan tersebut, BEM SI mengajak mahasiswa dari berbagai daerah untuk hadir dalam aksi nasional pendidikan yang akan digelar di depan DPR. Seruan ini ditujukan kepada seluruh elemen mahasiswa yang memiliki perhatian terhadap arah kebijakan pendidikan dan kondisi masyarakat pendidikan di Indonesia.
Ajakan tersebut menjadi penegasan bahwa persoalan pendidikan dinilai perlu mendapat perhatian publik dan respons kebijakan yang lebih serius. BEM SI mendorong mahasiswa untuk mengambil bagian dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka, tertib, dan bertanggung jawab. Kehadiran mahasiswa diharapkan dapat memperkuat suara masyarakat yang selama ini menaruh perhatian pada akses, mutu, serta pengelolaan pendidikan secara berkelanjutan.
Salah satu perhatian yang kembali ditegaskan dalam aksi tersebut adalah kesejahteraan guru dan tenaga pendidik. BEM SI menilai para pendidik memiliki peran penting dalam memastikan proses pembelajaran berjalan dengan baik, sehingga kondisi kerja, penghargaan, dan perlindungan terhadap mereka perlu menjadi bagian dari pembahasan pendidikan nasional. Dengan menyerukan kehadiran mahasiswa dari seluruh Indonesia, organisasi tersebut berharap aksi nasional ini dapat menjadi ruang penyampaian aspirasi yang mencerminkan kepedulian terhadap masa depan pendidikan sekaligus penghormatan terhadap peran guru dan tenaga pendidik.
