KOTA SOLO, JAWA TENGAH — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 30 September 2026, Surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik. Dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019 itu sebelumnya berkaitan dengan pengakuan atas latar belakang pendidikan yang bersangkutan. Namun, dalam perkembangan terbaru, surat tersebut dibahas kembali dalam perdebatan mengenai pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika didaftarkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Perhatian terhadap dokumen itu mengemuka dalam perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara tersebut, surat penyetaraan menjadi salah satu hal yang dipersoalkan, terutama terkait dasar penerbitannya dan relevansinya terhadap ketentuan pencalonan. Pembahasan di MK membuat dokumen yang terbit beberapa tahun sebelumnya kembali ditempatkan dalam sorotan, meskipun penerbitannya berlangsung jauh sebelum tahapan Pemilu 2024.
Perdebatan yang muncul tidak hanya menyangkut isi surat keterangan tersebut. Publik juga menaruh perhatian pada latar belakang penerbitan, proses pengurusan, serta dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam mengajukan permohonan penyetaraan pendidikan. Rangkaian proses itu dinilai penting karena surat tersebut kemudian digunakan dalam konteks pencalonan Gibran sebagai cawapres. Dengan demikian, isu yang diperbincangkan mencakup hubungan dokumen administratif, persyaratan pencalonan, dan kewenangan lembaga yang menerbitkannya.
Kemunculan kembali suket tersebut menunjukkan bahwa dokumen administratif dapat terus menjadi bagian dari perdebatan hukum dan politik setelah proses pemilu berlangsung. Karena itu, penelusuran terhadap waktu penerbitan, prosedur pengurusan, serta penggunaannya perlu dilakukan secara cermat. Keterangan dari pihak terkait dan dokumen pendukung menjadi unsur penting untuk memahami bagaimana surat itu diterbitkan serta mengapa keberadaannya kembali dipersoalkan dalam perkara di Mahkamah Konstitusi.
Jarak waktu penerbitan surat penyetaraan pendidikan dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024 menjadi salah satu hal yang kembali dipertanyakan. Dokumen tersebut disebut diterbitkan pada 6 Agustus 2019, sementara Gibran baru maju dalam kontestasi nasional sebagai pasangan calon wakil presiden beberapa tahun kemudian. Perbedaan waktu itu memunculkan perhatian karena surat sudah ada jauh sebelum proses pencalonan berlangsung.
Pertanyaan mengenai kronologi tersebut disampaikan Aiman Witjaksono dalam acara Rakyat Bersuara. Pokok pertanyaannya berpusat pada alasan dokumen itu diterbitkan pada 2019. Pada saat surat dibuat, Gibran belum tercatat sebagai calon wakil presiden untuk Pilpres 2024. Karena itu, Aiman mempertanyakan konteks penerbitan surat tersebut dan kaitannya dengan persoalan yang kemudian muncul ketika Gibran mengikuti proses pencalonan.
Yang menjadi sorotan bukan hanya keberadaan dokumen, melainkan juga waktu penerbitannya. Dokumen bertanggal 6 Agustus 2019 tersebut berada dalam rentang waktu yang cukup jauh dari tahapan Pilpres 2024. Jarak kronologis itu mendorong pertanyaan mengenai kebutuhan atau tujuan administratif surat pada masa tersebut, terutama jika kemudian dokumen itu dikaitkan dengan persyaratan pendidikan dalam pencalonan.
Dalam pembahasan tersebut, pertanyaan Aiman diarahkan untuk memperjelas hubungan penerbitan surat pada 2019 dan persoalan yang muncul selama proses Pilpres 2024. Fokusnya adalah mengapa dokumen itu telah diterbitkan jauh sebelum Gibran dinyatakan maju sebagai calon wakil presiden, serta bagaimana posisi dokumen tersebut dipahami dalam urutan peristiwa yang terjadi kemudian. Pertanyaan itu disampaikan sebagai bagian dari upaya menelusuri kronologi dan dasar penerbitan dokumen, tanpa memberikan kesimpulan di luar informasi yang tersedia.
Pakar hukum tata negara Refly Harun menjelaskan bahwa surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada awalnya berkaitan dengan kebutuhan administratif untuk pencalonannya sebagai wali kota Solo. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, setiap kandidat wajib memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk ketentuan mengenai tingkat pendidikan. Karena itu, dokumen tersebut dipandang sebagai bagian dari pemenuhan syarat pencalonan pada Pilkada, bukan serta-merta sebagai dokumen yang sejak awal disiapkan untuk kepentingan pencalonan pada tingkat nasional.
Menurut Refly, calon wali kota juga harus menunjukkan bukti bahwa dirinya memenuhi persyaratan pendidikan minimal, yakni memiliki ijazah sekolah menengah atas atau dokumen yang dinyatakan setara. Surat penyetaraan dapat digunakan untuk memperjelas status pendidikan seseorang ketika dokumen yang dimiliki memerlukan pengakuan administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penerbitan surat pada 2019 dapat dipahami dalam kerangka kebutuhan pencalonan Gibran sebagai wali kota Solo pada saat itu.
Refly menekankan bahwa keberadaan surat tersebut tidak otomatis membuktikan adanya hubungan dengan rencana pencalonan sebagai wakil presiden pada 2024. Penilaian terhadap dokumen perlu ditempatkan sesuai waktu, tujuan, dan konteks hukum ketika surat itu diterbitkan. Pada 2019, Gibran belum tentu mengetahui, apalagi dapat memperkirakan secara pasti, bahwa dirinya kelak akan maju sebagai calon wakil presiden. Keputusan politik dan dinamika pencalonan nasional baru berkembang beberapa tahun kemudian, sehingga menghubungkan penerbitan dokumen tersebut secara langsung dengan agenda 2024 memerlukan bukti tambahan, bukan sekadar kesamaan waktu atau dugaan. Pandangan ini menempatkan surat penyetaraan sebagai dokumen administratif yang pertama-tama berkaitan dengan persyaratan Pilkada.
Penerbitan surat penyetaraan pendidikan tersebut kembali dikaitkan dengan dinamika pencalonan wali kota Solo pada 2020. Dalam penjelasan Refly Harun, sebelum Gibran Rakabuming Raka diusung, terdapat nama dari internal PDIP yang lebih dahulu disebut berpeluang maju. Nama yang disebut adalah Hadi Rudyatmo, yang juga dikenal sebagai FX Rudy. Pada tahap itu, arah pencalonan masih dipahami berada dalam lingkup kader dan tokoh internal partai yang telah memiliki pengalaman politik di Solo.
Perkembangan politik kemudian mengubah peta pencalonan. Setelah dinamika internal dan pertimbangan politik berkembang, PDIP akhirnya mengusung Gibran sebagai calon wali kota Solo. Perubahan tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan mengenai dokumen pendidikan yang kemudian diperlukan dalam proses pencalonan. Sesudah keputusan pencalonan itu, Gibran disebut mengurus dokumen penyetaraan pendidikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Refly menyampaikan bahwa proses pengurusan dokumen tersebut disebut berlangsung hanya dalam satu hari. Keterangan mengenai durasi itu kerap menjadi perhatian karena berkaitan dengan proses administratif yang seharusnya mendukung pemenuhan persyaratan pencalonan. Namun, Refly juga menegaskan bahwa dirinya tidak memperoleh fakta langsung mengenai proses tersebut. Ia menyebut informasi itu didapatkan oleh Denny, sehingga penjelasan tentang pengurusan dalam satu hari tidak disampaikan sebagai pengalaman atau pengamatan langsung dari Refly.
Pembedaan sumber informasi langsung dan tidak langsung penting dalam membaca persoalan ini. Fakta yang dapat dicatat dari penuturan Refly adalah adanya perubahan arah pencalonan, pengusungan Gibran oleh PDIP, serta penyebutan mengenai pengurusan dokumen penyetaraan setelah pencalonan tersebut. Sementara itu, keterangan bahwa prosesnya berlangsung satu hari tetap berada pada tingkat informasi tidak langsung yang dikaitkan dengan Denny. Karena itu, informasi tersebut perlu ditempatkan sebagai klaim yang masih memerlukan verifikasi, bukan sebagai fakta mandiri yang telah dibuktikan.
