Kabupaten Kotawaringin Barat | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi di sejumlah wilayah. Berdasarkan laporan tersebut, sebanyak 639,23 hektare lahan masih terbakar dan penanganannya tengah dilakukan oleh satuan tugas di lapangan. Data itu menunjukkan bahwa kebakaran belum sepenuhnya padam, sehingga upaya penanganan masih berlangsung di lokasi terdampak.
Laporan mengenai kondisi karhutla tersebut disampaikan dalam rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung di Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Dalam rapat itu, Suharyanto menyampaikan perkembangan penanganan kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk luas lahan yang masih terbakar serta langkah satuan tugas dalam menangani api di lapangan.
Informasi tersebut kemudian dipublikasikan melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa, 13 Oktober 2026. Dalam penyampaiannya, Suharyanto menyebutkan bahwa masih terdapat 639,23 hektare lahan yang terbakar dan sedang ditangani oleh satuan tugas. Pernyataan itu menjadi gambaran mengenai kondisi terkini karhutla yang masih memerlukan penanganan di enam provinsi.
Dengan demikian, BNPB mencatat bahwa proses penanggulangan belum selesai karena sebagian lahan masih berada dalam kondisi terbakar. Satuan tugas tetap menangani kebakaran di lapangan sesuai laporan yang disampaikan dalam rapat terbatas tersebut. BNPB menyampaikan kondisi itu sebagai bagian dari laporan penanganan karhutla kepada Presiden, sementara angka 639,23 hektare mencerminkan luas lahan yang pada saat laporan disampaikan masih terbakar dan belum sepenuhnya padam.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berlangsung di enam provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa upaya pengendalian tidak terpusat pada satu wilayah, melainkan mencakup sejumlah kawasan di Pulau Kalimantan dan Sumatra yang memiliki karakteristik lahan serta tantangan penanganan berbeda.
Di Kalimantan, wilayah terdampak mencakup Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Sementara itu, di Sumatra, penanganan berlangsung di Sumatra Selatan, Jambi, dan Riau. Pembagian lokasi ini memberikan gambaran mengenai cakupan geografis operasi di lapangan, termasuk kegiatan pemadaman, pendinginan area, pemantauan titik api, serta pencegahan agar kebakaran tidak meluas ke wilayah sekitarnya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa sebagian besar kawasan yang terdampak merupakan lahan gambut. Karakteristik gambut membuat penanganan karhutla memerlukan perhatian khusus karena api dapat merambat di bawah permukaan dan tetap menimbulkan asap meskipun tidak selalu terlihat sebagai kobaran besar. Kondisi tersebut juga dapat memperpanjang proses pemadaman dan meningkatkan kebutuhan pemantauan setelah api di permukaan berhasil dikendalikan.
Perbedaan kondisi antarprovinsi turut memengaruhi strategi penanganan. Tim di lapangan perlu menyesuaikan langkah berdasarkan jenis vegetasi, akses menuju lokasi, kondisi cuaca, ketersediaan sumber air, serta tingkat kekeringan lahan. Pada kawasan gambut, pembasahan dan pemantauan berkelanjutan menjadi bagian penting untuk mencegah munculnya kembali titik api. Koordinasi pemerintah daerah, BNPB, aparat, petugas pemadam, dan masyarakat diperlukan agar penanganan di enam provinsi dapat berjalan terpadu.
Sebaran lintas wilayah ini menegaskan bahwa karhutla merupakan persoalan yang membutuhkan respons berkelanjutan, bukan hanya tindakan ketika api telah membesar. Pengawasan area rawan, pelaporan cepat, dan keterlibatan masyarakat menjadi unsur penting dalam membatasi dampak kebakaran serta menjaga kawasan yang telah berhasil ditangani.
Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan luasan kebakaran hutan dan lahan terbesar dalam penanganan yang tercatat hingga 13 Oktober 2026. Titik api baru ditemukan di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, wilayah konservasi yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan. Berdasarkan laporan pada tanggal tersebut, area yang terbakar di kawasan ini mencapai 513,89 hektare.
Luasan tersebut menjadi bagian terbesar dari total kebakaran yang masih ditangani di sejumlah provinsi. Kondisi itu menempatkan Taman Nasional Tanjung Puting sebagai salah satu lokasi yang memerlukan perhatian dan penanganan segera. Setiap perluasan area terdampak dapat meningkatkan tantangan bagi petugas, terutama dalam menjangkau titik api serta memastikan api tidak meluas ke kawasan lain di sekitarnya.
Area yang terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting diketahui merupakan lahan mineral, bukan lahan gambut. Keterangan mengenai karakter lahan ini penting untuk menggambarkan kondisi lokasi yang terdampak, tetapi tidak mengurangi kebutuhan untuk segera menangani kebakaran. Pengendalian tetap diperlukan agar luasan area terbakar tidak bertambah dan dampak terhadap kawasan konservasi dapat dibatasi.
Pada hari pelaporan, Pangdam Kalimantan Tengah memimpin langsung penanganan di lapangan. Kehadiran pimpinan tersebut menunjukkan bahwa penanganan kebakaran di wilayah ini menjadi perhatian serius dan melibatkan koordinasi langsung di lokasi. Petugas terus diarahkan untuk menangani titik api yang ditemukan di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, dengan memperhatikan kondisi medan serta karakter lahan mineral tempat kebakaran berlangsung. Laporan mengenai luasan 513,89 hektare menjadi dasar penting dalam pemantauan dan pengendalian lanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat serta Seruyan.
Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menambah personel serta peralatan untuk mendukung satuan tugas darat. Langkah ini dilakukan karena operasi pemadaman dari udara belum dapat berjalan optimal akibat kabut asap tebal. Penambahan sumber daya di lapangan diharapkan mempercepat pembasahan area terbakar, memperluas pemantauan titik api, sekaligus menjaga agar api tidak meluas ke wilayah lain.
Selain memperkuat satgas darat, pemerintah juga mengerahkan helikopter water bombing sebagai bagian dari operasi udara. Namun, jarak pandang yang menurun tajam membuat armada udara belum dapat bergerak secara maksimal. Dari Palangka Raya melalui Bandara Tjilik Riwut maupun dari Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin, operasi udara masih menghadapi kondisi visibility rendah. Di Kalimantan Tengah, helikopter water bombing, operasi modifikasi cuaca, dan penerbangan pesawat komersial untuk sementara belum dapat dilakukan karena faktor keselamatan.
Situasi tersebut membuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan untuk sementara mengandalkan operasi darat. Pesawat di Sumatra Selatan baru dapat terbang pada hari laporan dan selanjutnya akan dipadukan dengan operasi modifikasi cuaca. Pemerintah juga menyiapkan tambahan armada untuk memperkuat upaya tersebut. Kalimantan Tengah menggunakan empat pesawat, sedangkan Sumatra Selatan mengoperasikan dua pesawat yang didatangkan dari Pangkal Pinang.
Pemerintah terus memantau prakiraan cuaca dari BMKG, khususnya potensi hujan yang dapat membantu memperbaiki kondisi karhutla. Hujan diharapkan mulai memberikan dampak terhadap pengendalian kebakaran sejak pertengahan Oktober hingga November. Sambil menunggu perubahan cuaca, seluruh kemampuan yang tersedia tetap dikerahkan untuk menangani titik api, melindungi masyarakat, dan mengurangi dampak asap sebelum musim hujan tiba.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Salurkan Dukungan Peralatan Penanganan Karhutla ke Kalimantan Tengah | TNI intensifkan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Melawi Kalbar
