Jakarta | Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima lima pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu 2024. Pengaduan tersebut masuk setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan mengenai syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Informasi tentang penerimaan laporan itu disampaikan anggota DKPP sekaligus Koordinator Divisi Pengaduan, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, pada 8 November 2026.
Raka Sandi menjelaskan bahwa DKPP sedang menindaklanjuti lima aduan tersebut melalui tahapan yang berlaku. Pada saat keterangan disampaikan, seluruh laporan masih berada dalam proses verifikasi. Dengan demikian, jumlah pengaduan yang telah diterima belum dapat disamakan dengan perkara yang sudah dinyatakan memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut. Verifikasi menjadi tahap awal bagi DKPP untuk menelaah kelengkapan dan kesesuaian laporan dengan ketentuan penanganan pengaduan.
Laporan-laporan itu berhubungan dengan dugaan etik terhadap penyelenggara pemilu dalam konteks Pemilu 2024 dan muncul setelah putusan MK yang menjadi perhatian publik. Namun, DKPP belum menyampaikan hasil pemeriksaan atas substansi masing-masing aduan maupun kesimpulan mengenai pihak yang dilaporkan. Pada tahap ini, informasi yang dapat dipastikan adalah bahwa lima pengaduan telah diterima dan sedang diverifikasi. Proses tersebut penting untuk menentukan apakah setiap laporan dapat dilanjutkan ke tahap penanganan berikutnya berdasarkan persyaratan yang berlaku.
Penyampaian status verifikasi juga menegaskan bahwa penerimaan laporan tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran etik. Dugaan yang disampaikan pelapor masih perlu diperiksa melalui mekanisme DKPP, sementara pihak-pihak terkait belum dapat dinyatakan bertanggung jawab sebelum proses berjalan sesuai prosedur. Publik dapat membedakan laporan yang masuk, hasil verifikasi administrasi, dan keputusan pemeriksaan etik. DKPP belum mengumumkan perkembangan lanjutan ataupun jadwal penanganan untuk lima aduan tersebut. Perkembangan berikutnya bergantung pada hasil verifikasi atas dokumen dan keterangan yang disampaikan dalam setiap laporan. Hingga tahap itu selesai, kelima aduan tetap berstatus dalam proses verifikasi, bukan putusan atau temuan akhir mengenai dugaan pelanggaran.
Dalam perkembangan pemeriksaan lima aduan etik pemilu pascaputusan Mahkamah Konstitusi, Wiarsa menyampaikan bahwa setiap laporan masih ditelaah melalui tahapan verifikasi yang berlaku. Pemeriksaan awal ini bertujuan memastikan kelengkapan administrasi dan kecukupan materi laporan sebelum penanganan dilanjutkan. Karena prosesnya belum seluruhnya selesai, status masing-masing aduan perlu dipahami sesuai hasil verifikasi sementara, bukan sebagai penetapan bahwa telah terjadi pelanggaran etik.
Dari lima aduan yang diperiksa, dua laporan telah memenuhi syarat materiil. Artinya, berdasarkan penelaahan pada tahap tersebut, laporan dinilai memiliki materi yang dapat diteruskan untuk proses berikutnya. Namun, terpenuhinya syarat materiil tidak sama dengan pembuktian atas dugaan yang disampaikan pelapor. Pokok aduan dan keterangan para pihak masih perlu diperiksa melalui mekanisme yang ditetapkan, sehingga belum dapat ditarik kesimpulan mengenai benar atau tidaknya dugaan pelanggaran.
Wiarsa menjelaskan bahwa kedua aduan tersebut akan diteruskan ke bagian persidangan untuk ditindaklanjuti setelah tahapan yang diperlukan selesai. Pengalihan ini menjadi bagian dari alur penanganan, bukan putusan atas substansi perkara. Pada tahap persidangan, proses pemeriksaan dapat menilai lebih jauh materi laporan berdasarkan prosedur dan bukti yang tersedia. Dengan demikian, langkah berikutnya tetap bergantung pada penyelesaian proses administratif serta mekanisme pemeriksaan yang berlaku.
Sementara itu, dua aduan lainnya masih menjalani verifikasi administrasi. Tahap ini diperlukan untuk menilai apakah persyaratan dokumen dan kelengkapan formal telah terpenuhi sebelum laporan diproses lebih lanjut. Satu aduan lagi belum memenuhi persyaratan administrasi. Status tersebut menunjukkan bahwa laporan itu belum dapat bergerak ke tahap selanjutnya berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan sejauh ini; status tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan substansi dugaan yang diajukan. Perbedaan status kelima aduan mencerminkan bahwa proses verifikasi berlangsung bertahap dan setiap laporan dinilai secara tersendiri. Publik dapat mengikuti perkembangan penanganan dengan membedakan hasil pemeriksaan administratif dari pemeriksaan materiil dan persidangan. Untuk dua laporan yang dinilai memenuhi syarat materiil, tindak lanjut tetap menunggu penyelesaian tahapan yang diperlukan sebelum bagian persidangan memeriksanya lebih lanjut. Hingga proses itu berlangsung, seluruh aduan tetap berada dalam kerangka pemeriksaan, dan belum ada kesimpulan bahwa laporan mana pun terbukti sebagai pelanggaran etik.
Anggota DKPP, Wiarsa, belum bersedia menyampaikan identitas para pelapor maupun substansi dari masing-masing aduan etik yang masuk setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, informasi mengenai siapa yang mengajukan laporan dan perkara apa yang dipersoalkan belum diungkap kepada publik. Keterangan yang tersedia saat ini terbatas pada proses verifikasi terhadap lima aduan, termasuk pemeriksaan awal untuk menilai kelengkapan dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.
Wiarsa juga tidak memastikan apakah salah satu laporan yang dinyatakan memenuhi syarat materiil berasal dari Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM. Karena identitas pelapor belum disampaikan, belum ada konfirmasi yang dapat menghubungkan Denny dengan aduan tersebut. Pertanyaan mengenai keterlibatan pihak tertentu karena itu belum dapat dijawab berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan DKPP.
Pembedaan laporan yang memenuhi syarat materiil dan laporan lain yang masih berada dalam tahap verifikasi penting untuk memahami perkembangan penanganan perkara. Pemenuhan syarat materiil menunjukkan bahwa aduan dinilai memenuhi unsur awal untuk diproses lebih lanjut, tetapi hal itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa dugaan pelanggaran etik telah terjadi. Penilaian atas pokok perkara tetap memerlukan tahapan dan pemeriksaan sesuai prosedur.
DKPP menyatakan akan menangani setiap laporan berdasarkan mekanisme yang berlaku. Laporan yang dapat diproses akan ditindaklanjuti melalui tahapan yang telah ditetapkan, sedangkan kelengkapan dan substansinya diperiksa secara cermat. Wiarsa menekankan bahwa lembaga akan menjalankan proses dengan hati-hati, agar setiap aduan dinilai berdasarkan materi dan ketentuan yang relevan, bukan semata-mata pada dugaan atau informasi yang beredar.
Sikap untuk belum membuka identitas pelapor dan isi aduan berarti publik belum memperoleh rincian yang cukup untuk menilai pokok keberatan maupun pihak yang dilaporkan. Informasi tersebut baru dapat menjadi lebih jelas seiring berlangsungnya proses resmi. Untuk saat ini, DKPP menempatkan verifikasi dan penanganan sesuai prosedur sebagai langkah utama, sementara kepastian mengenai pelapor, substansi setiap aduan, dan tindak lanjutnya masih menunggu keterangan lebih lanjut dari lembaga.
DKPP menegaskan bahwa setiap aduan yang diterima akan ditangani dan tidak ada laporan yang dibiarkan tanpa tindak lanjut. Penegasan ini penting bagi para pengadu maupun masyarakat yang mengikuti penanganan dugaan pelanggaran etik pemilu setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, tindak lanjut dilakukan melalui tahapan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kelengkapan administrasi. Karena itu, status sebuah laporan pada tahap verifikasi tidak serta-merta menunjukkan bahwa aduan tersebut diabaikan atau telah diputus. DKPP perlu memastikan setiap dokumen memenuhi ketentuan agar proses berikutnya dapat berjalan tertib dan berdasarkan informasi yang memadai. Pendekatan tersebut juga memberi ruang bagi lembaga untuk mencatat serta menilai laporan secara cermat, sesuai prosedur yang menjadi dasar penanganan perkara.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan kekurangan administrasi, pengadu perlu melengkapi atau memperbaiki berkas sesuai ketentuan yang disampaikan. Perbaikan tersebut merupakan bagian dari proses verifikasi, bukan alasan untuk menganggap substansi aduan telah ditolak. Kelengkapan dokumen diperlukan agar identitas, uraian peristiwa, dan bahan pendukung dapat diperiksa secara teratur sebelum penanganan berlanjut. Para pihak sebaiknya mengikuti petunjuk resmi serta memastikan informasi yang diserahkan sesuai persyaratan.
10 kunjungan
