Jakarta | Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD Jakarta menyatakan dukungan terhadap rencana Pemerintah Provinsi Jakarta, Dinas Perhubungan Jakarta, dan PT Transjakarta untuk mengembangkan layanan angkutan perairan menuju Kepulauan Seribu. Dukungan tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Partai Perindo, Dina Masyusin, melalui keterangan tertulis pada Minggu, 11 Oktober 2026.
Dina menilai pengembangan transportasi laut merupakan langkah yang relevan dengan kondisi geografis Kepulauan Seribu. Wilayah tersebut terdiri atas pulau-pulau yang memiliki keterhubungan erat dengan Jakarta, tetapi mobilitas masyarakatnya sangat bergantung pada layanan penyeberangan dan kapal yang tersedia. Karena itu, penguatan layanan angkutan perairan perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari sistem transportasi publik Jakarta, bukan sekadar layanan tambahan.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap angkutan perairan telah nyata dan dirasakan sejak lama. Warga memerlukan sarana transportasi yang dapat mendukung aktivitas sehari-hari, termasuk perjalanan untuk bekerja, bersekolah, mengakses layanan kesehatan, mengurus administrasi, serta memenuhi kebutuhan ekonomi. Keberadaan layanan yang lebih teratur, aman, dan terjangkau diharapkan dapat membantu mengurangi berbagai hambatan mobilitas antarpulau.
Dukungan Fraksi Demokrat-Perindo juga menunjukkan pentingnya koordinasi pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, dan PT Transjakarta dalam menyusun pengembangan tersebut. Perencanaan perlu mempertimbangkan rute, jadwal keberangkatan, kapasitas armada, keselamatan penumpang, serta keterpaduan dengan moda transportasi darat. Dengan perencanaan yang matang, angkutan perairan dapat memberikan kepastian perjalanan sekaligus memperkuat konektivitas Kepulauan Seribu dan wilayah daratan Jakarta.
Melalui dukungan itu, Fraksi Partai Perindo mendorong agar rencana pengembangan tidak berhenti pada tahap pembahasan, melainkan dilanjutkan dengan langkah yang terukur dan sesuai kebutuhan warga. Pelibatan masyarakat Kepulauan Seribu dalam proses perencanaan juga penting agar kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kondisi lapangan serta mampu menjawab kebutuhan transportasi secara berkelanjutan.
Pandangan Dina Masyusin menempatkan kebutuhan mobilitas warga sebagai pertimbangan utama dalam penguatan angkutan perairan di Kepulauan Seribu. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan, akses antarpulau bukan sekadar bagian dari aktivitas sehari-hari, melainkan unsur penting yang mendukung berbagai kebutuhan sosial dan ekonomi. Karena itu, pengembangan angkutan perairan perlu dipahami berdasarkan pengalaman serta ketergantungan warga terhadap layanan tersebut.
Dukungan terhadap penguatan angkutan perairan menunjukkan bahwa peningkatan konektivitas harus berangkat dari kondisi nyata masyarakat. Warga membutuhkan sarana mobilitas yang dapat membantu mereka menjalankan kegiatan secara lebih baik, baik dalam memenuhi keperluan keluarga, mengakses layanan, maupun mempertahankan hubungan antarwilayah. Sudut pandang ini membuat kebijakan transportasi tidak berhenti pada pembangunan atau peningkatan fasilitas, tetapi juga memperhatikan manfaat yang dirasakan langsung oleh pengguna.
Dina Masyusin memandang langkah tersebut tepat karena angkutan perairan memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Kepulauan Seribu. Penguatannya perlu diarahkan agar keberadaan layanan semakin selaras dengan kebutuhan warga yang selama ini menjadikan jalur perairan sebagai bagian dari mobilitas mereka. Perhatian terhadap pengguna menjadi dasar agar kebijakan yang disusun tidak bersifat umum semata, melainkan mempertimbangkan karakter kehidupan masyarakat kepulauan.
Dalam kerangka dukungan Perindo, pengembangan angkutan perairan juga dapat dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik. Transportasi tidak hanya berfungsi memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain, tetapi turut memengaruhi kesempatan masyarakat untuk beraktivitas dan memperoleh akses yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, kepentingan warga perlu tetap menjadi dasar dalam setiap pembahasan mengenai penguatan layanan. Pendekatan yang berorientasi pada masyarakat akan membantu memastikan bahwa peningkatan angkutan perairan benar-benar menjawab kebutuhan mobilitas Kepulauan Seribu.
Perhatian Dina terhadap kapal tradisional menempatkan moda angkutan tersebut sebagai bagian penting dalam pembahasan penguatan layanan perairan menuju Kepulauan Seribu. Kapal-kapal ini selama bertahun-tahun melayani masyarakat dari Pelabuhan Muara Angke dan menjadi pilihan utama bagi penumpang yang membutuhkan akses transportasi laut. Keberadaannya tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pelayaran, tetapi juga dengan kesinambungan mobilitas warga, kegiatan ekonomi, serta hubungan antarpulau.
Data jumlah penumpang di Pelabuhan Muara Angke menunjukkan besarnya peran tersebut. Kapal tradisional melayani 79 persen dari total 443.271 penumpang di pelabuhan itu. Angka ini memperlihatkan bahwa layanan kapal tradisional memiliki kontribusi dominan dalam aktivitas angkutan penumpang. Karena itu, pembahasan mengenai pengembangan transportasi laut perlu memperhatikan kondisi operasional, pengalaman, dan posisi para pelaku usaha yang selama ini menjalankan layanan tersebut.
Proporsi 79 persen tersebut menjadi dasar penting untuk menilai peran kapal tradisional secara lebih menyeluruh. Pengembangan Transjakarta laut bukan hanya persoalan menghadirkan layanan baru, melainkan juga perlu mempertimbangkan ekosistem transportasi yang telah berjalan. Kapal tradisional memiliki pengguna, rute pelayanan, serta pola operasional yang terbentuk dari kebutuhan masyarakat. Informasi mengenai kontribusinya dapat membantu memastikan bahwa kebijakan transportasi disusun dengan mempertimbangkan realitas di lapangan.
Perhatian terhadap pelaku usaha kapal tradisional juga penting dalam menjaga keberlanjutan layanan penumpang. Data tersebut belum merinci bentuk kemitraan atau pengaturan tertentu dalam pengembangan Transjakarta laut. Oleh sebab itu, posisi kapal tradisional dapat ditegaskan sebagai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam proses perencanaan dan pembahasan kebijakan, tanpa menarik kesimpulan mengenai bentuk kerja sama yang belum dijelaskan. Dengan pendekatan berbasis data, penguatan angkutan perairan dapat dilakukan secara lebih kontekstual dan tetap memperhatikan layanan yang telah digunakan oleh masyarakat.
Pengembangan Transjakarta laut di Kepulauan Seribu diharapkan tidak berhenti pada peningkatan konektivitas antarpulau. Layanan ini perlu dirancang agar memberikan dampak ekonomi yang inklusif, terutama bagi warga yang selama ini menggantungkan penghasilan pada sektor transportasi, perdagangan, pariwisata, perikanan, dan usaha jasa. Dengan akses angkutan perairan yang lebih teratur, aman, dan terjangkau, mobilitas masyarakat dapat meningkat sekaligus membuka peluang usaha baru di berbagai titik pelayanan.
Dina mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Jakarta yang berupaya merangkul pelaku usaha lokal dalam proses pengembangan layanan tersebut. Menurutnya, keterlibatan warga setempat merupakan unsur penting agar manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan oleh operator besar atau pihak eksternal. Pelaku usaha lokal memiliki pengetahuan mengenai kebutuhan penumpang, karakter wilayah, serta pola kegiatan ekonomi di setiap pulau. Pertimbangan itu dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi lapangan.
Komitmen untuk melibatkan masyarakat juga dapat memperkuat rasa memiliki terhadap layanan Transjakarta laut. Warga tidak semata-mata ditempatkan sebagai pengguna, tetapi juga sebagai mitra yang berperan dalam rantai pelayanan dan kegiatan ekonomi di sekitarnya. Apabila kesempatan kerja, kemitraan, dan akses pasar dibuka secara proporsional, kehadiran transportasi publik dapat mendorong pertumbuhan usaha mikro dan meningkatkan pendapatan keluarga.
Dina berharap proses pengembangan dilakukan secara transparan, berkelanjutan, dan disertai mekanisme evaluasi yang melibatkan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan layanan dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap mata pencaharian warga serta penguatan ekonomi kepulauan. Untuk mendukung tujuan tersebut, ia mengusulkan empat pilar penguatan ekonomi warga sebagai bagian dari pengembangan layanan. Keempat pilar itu diharapkan menjadi landasan agar manfaat program tersebar secara adil dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
Baca juga: Panser Biru Tunjukkan Dukungan Penuh untuk PSIS Semarang Sebelum Kompetisi Dimulai | Pencarian Jurnalis Hilang di Perairan Banten: Temuan Pelampung | Pencarian Lima Jurnalis Hilang di Perairan Selat Sunda
