Kabupaten Banyuwangi | Kementerian Sosial menyiapkan verifikasi biometrik berbasis pengenalan wajah untuk memperketat pendataan penerima bantuan sosial. Rencana ini menjadi bagian dari pengembangan sistem perlindungan sosial digital, dengan tujuan membantu memastikan bantuan tercatat dan disalurkan kepada orang yang berhak. Penggunaan teknologi tersebut dirancang sebagai penguatan proses verifikasi, bukan sebagai pengganti seluruh mekanisme pendataan yang telah digunakan pemerintah.
Dalam rancangan yang disampaikan, pencocokan wajah akan melengkapi informasi by name by address, yakni data yang memuat nama dan alamat penerima. Kedua unsur itu tetap menjadi bagian penting dalam identifikasi serta pengelolaan data sosial. Dengan menambahkan verifikasi biometrik, Kemensos berupaya memperkuat pemeriksaan identitas pada basis data, sehingga catatan penerima dapat diperiksa lebih cermat. Nama dan alamat tetap menjadi rujukan, sementara teknologi wajah berperan sebagai lapisan pelengkap.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang juga dikenal sebagai Gus Ipul, menyampaikan rencana tersebut pada Jumat, 30 Oktober 2026. Ia memaparkan materi dalam Kongres Nasional XVI dan Forum Ilmiah Tahunan XII Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Kegiatan itu berlangsung di Gedung Nusantara V, kompleks MPR/DPR RI, Jakarta. Paparan tersebut menempatkan pemanfaatan teknologi sebagai salah satu langkah yang disiapkan untuk mendukung penguatan tata kelola bantuan sosial.
Pengembangan verifikasi wajah dalam sistem perlindungan sosial digital perlu dipahami dalam konteks pemutakhiran dan pencocokan data. Pendekatan ini dimaksudkan untuk melengkapi data kependudukan dan informasi penerima, bukan menghapus kebutuhan atas pencatatan nama serta alamat. Rencana tersebut juga menunjukkan arah penggunaan perangkat digital dalam administrasi bantuan sosial. Dengan struktur data yang saling mendukung, proses identifikasi diharapkan dapat menjadi lebih teratur dan akurat, sekaligus membantu pemerintah menjaga agar pendataan penerima tetap menjadi dasar dalam pelaksanaan program bantuan.
Selama ini, pendataan penerima bantuan sosial mengandalkan informasi dasar seperti nama dan alamat. Kedua data tersebut penting untuk mengenali rumah tangga yang tercatat dalam sistem, tetapi kecocokannya belum otomatis memastikan bahwa bantuan sampai ke orang yang berhak menerimanya. Nama penerima dapat sesuai dengan catatan, sementara penyaluran di lapangan berlangsung melalui orang lain. Karena itu, pencocokan data administratif saja belum selalu menjawab siapa yang benar-benar menerima bantuan.
Gus Ipul menjelaskan bahwa bantuan dapat diterima oleh anggota keluarga atau orang lain, meskipun nama dan alamat yang terdaftar sudah benar. Situasi seperti ini menunjukkan adanya jarak identitas yang tercatat dan orang yang mengambil atau memperoleh bantuan. Hal tersebut tidak dengan sendirinya berarti terjadi penyalahgunaan, tetapi membuat proses verifikasi perlu mempertimbangkan identitas penerima secara lebih langsung. Tujuannya ialah mengurangi ketidakpastian mengenai kesesuaian penerima dalam data dan penerima saat bantuan disalurkan.
Atas pertimbangan itu, Kemensos menambahkan pengenalan wajah sebagai salah satu cara untuk mencocokkan identitas penerima. Identifikasi biometrik ini dimaksudkan membantu memastikan bahwa orang yang hadir dalam proses penyaluran sesuai dengan identitas yang tercatat, bukan semata-mata mengandalkan kesamaan nama dan alamat. Menurut penjelasan Gus Ipul, penggunaan verifikasi wajah diharapkan membuat data penerima lebih akurat. Dengan informasi yang lebih sesuai, petugas dapat memiliki dasar tambahan saat memeriksa penyaluran. Namun, langkah ini merupakan upaya verifikasi, bukan jaminan bahwa seluruh kekeliruan akan hilang. Informasi tersebut juga tidak berarti bahwa teknologi pengenalan wajah telah diterapkan secara nasional atau terbukti menyelesaikan semua persoalan penyaluran. Akurasi tetap bergantung pada kualitas data, prosedur pemeriksaan, serta pelaksanaan yang cermat. Karena itu, pencocokan biometrik dapat dipahami sebagai pelengkap bagi pendataan dan verifikasi yang sudah ada, dengan tujuan memperjelas siapa penerima bantuan yang tercatat dan siapa yang benar-benar menerimanya.
Rencana perlindungan sosial digital yang disampaikan Kementerian Sosial tidak hanya bertumpu pada verifikasi wajah atau data biometrik. Sistem ini juga dirancang dengan menggabungkan informasi dari sejumlah instansi pemerintah dan penyedia layanan. Dengan demikian, verifikasi wajah merupakan salah satu bagian dari upaya pencocokan informasi, bukan satu-satunya sumber yang digunakan untuk menilai pengajuan bantuan sosial. Penggunaan data lintas instansi tersebut disebut sebagai bagian dari pendekatan yang lebih luas dalam memastikan penyaluran bansos dapat mengacu pada informasi mengenai masyarakat yang tersedia di berbagai lembaga. Penjelasan ini menempatkan integrasi data sebagai unsur penting dalam rancangan perlindungan sosial digital.
Data yang disebutkan mencakup informasi kepemilikan tanah yang bersumber dari ATR/BPN, kepemilikan kendaraan bermotor dari Samsat, serta informasi pelanggan PLN. Selain itu, sistem juga akan mengintegrasikan data kependudukan dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Sumber-sumber tersebut berasal dari bidang yang berbeda, mulai dari administrasi pertanahan hingga layanan publik dan kependudukan. Penyebutan sejumlah instansi ini menunjukkan cakupan data yang direncanakan untuk dipertimbangkan dalam sistem. Namun, informasi yang disampaikan tidak merinci metode pengolahan masing-masing sumber ataupun menjelaskan bagaimana data-data tersebut akan dipadukan. Karena itu, uraian mengenai integrasi ini terbatas pada jenis informasi dan lembaga yang disebutkan.
Gus Ipul menjelaskan alur umum bahwa data dari masyarakat akan diolah oleh sistem. Setelah proses tersebut, sistem akan menentukan apakah seseorang dinilai layak atau tidak layak menerima bansos, sekaligus menyertakan alasan atas keputusan tersebut. Artinya, hasil penilaian bukan hanya status penerimaan, tetapi juga disertai keterangan mengenai dasar keputusan sebagaimana disampaikan. Penjelasan itu menggambarkan fungsi sistem dalam mengolah data menjadi penilaian terkait bantuan sosial. Meski demikian, rincian lebih lanjut mengenai cara kerja pengolahan, bentuk alasan yang diberikan, maupun kriteria yang digunakan untuk menentukan kelayakan tidak dipaparkan dalam bahan yang tersedia. Dengan demikian, alur yang dapat dijelaskan hanya mencakup masukan data, pengolahan oleh sistem, dan keluaran berupa status beserta alasan.
Uji coba sistem verifikasi wajah untuk pemutakhiran data bantuan sosial telah dilakukan di sejumlah wilayah, salah satunya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pelaksanaan di daerah ini memberi gambaran tentang kesiapan warga mengikuti proses registrasi ulang sekaligus tantangan yang muncul ketika layanan digital diterapkan. Sekitar 80 persen warga yang menjadi sasaran uji coba tercatat melakukan registrasi ulang. Angka tersebut menunjukkan partisipasi yang cukup luas, meskipun masih ada warga yang memerlukan pendampingan agar dapat menyelesaikan tahapan pendaftaran.
Peserta registrasi berasal dari beragam latar belakang, termasuk warga yang sebelumnya menerima bantuan sosial dan warga yang belum pernah memperoleh bantuan. Keikutsertaan kedua kelompok ini penting untuk membantu pemerintah memperbarui informasi dan menilai kondisi masyarakat secara lebih menyeluruh. Dari seluruh warga yang mendaftar, hanya sekitar 10 persen melakukannya secara mandiri. Sebagian besar lainnya dibantu agen perlindungan sosial, lain karena belum memiliki telepon pintar atau belum terbiasa menggunakan layanan digital. Pendampingan tersebut membantu warga memahami proses registrasi dan mengurangi hambatan akses, terutama bagi mereka yang kurang akrab dengan teknologi.
Gus Ipul mengajak masyarakat untuk ikut mendukung pemutakhiran data, bersama organisasi profesi kesehatan, puskesmas, dan kader kesehatan. Ia menekankan bahwa upaya pendataan dapat dimulai dari lingkungan terdekat, seperti tetangga dan orang-orang di sekitar, agar warga yang membutuhkan bantuan tidak terlewat. Peran masyarakat dinilai penting karena mereka sering mengetahui perubahan kondisi warga secara langsung dan dapat membantu menyampaikan informasi yang relevan. Keterlibatan berbagai pihak juga diharapkan membuat proses pembaruan data lebih mudah menjangkau kelompok yang menghadapi keterbatasan akses digital.
Baca juga: Panduan Memahami Kriteria Penerima Bansos KAJ September 2026
135 kunjungan
