Jakarta | Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS), melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berpeluang terlaksana dalam waktu dekat. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kemungkinan koperasi menjadi salah satu jalur penyaluran pembayaran bagi ASN. Namun, peluang itu masih berada pada tahap usulan dan persiapan, sehingga belum dapat dipahami sebagai keputusan yang sudah ditetapkan atau skema yang telah berjalan.
Ferry menjelaskan bahwa usulan pembayaran tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Penyampaian kepada kementerian yang memiliki kewenangan terkait pengelolaan keuangan negara itu menjadi bagian dari pembahasan lintas instansi. Sementara itu, Kementerian Koperasi tengah menyiapkan mekanisme yang diperlukan apabila usulan tersebut dapat ditindaklanjuti. Persiapan mekanisme diperlukan untuk merumuskan bagaimana koperasi desa atau kelurahan dapat terlibat dalam proses pembayaran, sekaligus memperjelas tata cara pelaksanaannya.
Pernyataan Ferry disampaikan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, pada 15 Oktober 2026. Ia menyebut pembayaran gaji ASN melalui koperasi berpeluang dilakukan dalam waktu dekat, tetapi tidak menyampaikan tanggal mulai, tahapan pelaksanaan, ataupun kepastian bahwa skema tersebut akan diterapkan. Karena itu, rencana ini masih perlu dibaca sebagai gagasan yang sedang dimatangkan, bukan pengumuman jadwal pembayaran. Keterangan mengenai usulan kepada Kementerian Keuangan dan persiapan mekanisme oleh Kementerian Koperasi menegaskan bahwa proses pembahasannya belum selesai. Kejelasan lebih lanjut mengenai bentuk penyaluran, pihak yang terlibat, serta penerapannya masih bergantung pada pembahasan antarkementerian dan perumusan mekanisme. Untuk saat ini, informasi yang disampaikan terbatas pada adanya usulan dan upaya menyiapkan skema, tanpa kepastian operasional maupun jadwal pembayaran yang diumumkan kepada publik.
Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menyampaikan bahwa kementeriannya tengah mengusahakan koperasi sebagai mitra pembayaran gaji dan pensiun aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS). Upaya tersebut diarahkan untuk membuka jalur layanan tambahan bagi para penerima, sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendukung kebutuhan ekonomi masyarakat. Dalam keterangannya pada 19 Oktober 2026, Zabadi menjelaskan bahwa gagasan itu masih diperjuangkan. Dengan demikian, penyampaian rencana tersebut tidak berarti semua koperasi telah ditetapkan sebagai penyalur ataupun langsung melayani pembayaran.
Usulan itu menempatkan koperasi sebagai alternatif jalur pembayaran yang dapat melengkapi layanan yang sudah ada. Selama ini, PT Pos Indonesia dan sejumlah bank telah menjalankan peran dalam menyalurkan pembayaran gaji maupun pensiun ASN. Jika rencana Kementerian Koperasi terwujud, koperasi berpotensi menjadi pilihan lain bagi penerima, terutama dalam mengakses layanan keuangan melalui lembaga yang dekat dengan lingkungan mereka. Perbandingan dengan PT Pos Indonesia dan bank menggambarkan bahwa koperasi diusulkan sebagai mitra tambahan, bukan sebagai pengganti otomatis bagi penyedia layanan yang saat ini telah menangani pembayaran tersebut.
Pengembangan peran itu akan bergantung pada tindak lanjut dan pengaturan yang diperlukan agar pelayanan dapat berjalan secara tertib. Skema kemitraan, kesiapan koperasi, serta mekanisme pembayaran perlu diperjelas sebelum koperasi dapat menjalankan fungsi tersebut. Bagi ASN dan pensiunan, tersedianya alternatif saluran dapat memberi kemudahan apabila layanan mudah dijangkau dan prosesnya memenuhi ketentuan. Namun, keterangan Zabadi pada tanggal tersebut berfokus pada upaya kementerian, sehingga belum menetapkan rincian pelaksanaan, cakupan koperasi yang terlibat, ataupun waktu dimulainya layanan. Rencana itu menunjukkan kemungkinan perluasan pilihan pembayaran bagi PNS dan penerima pensiun, dengan koperasi dipertimbangkan bersama saluran yang telah digunakan.
Usulan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berperan sebagai jalur pembayaran gaji dan pensiun aparatur sipil negara (ASN) masih berada dalam tahap pembahasan. Keterangan Zabadi menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan keputusan resmi mengenai perluasan fungsi tersebut. Karena itu, rencana ini belum dapat diperlakukan sebagai kebijakan yang berlaku atau sebagai skema pembayaran yang telah dijalankan.
Pembedaan gagasan dan keputusan penting agar informasi mengenai peran koperasi tidak menimbulkan kesan bahwa ASN sudah dapat menerima gaji maupun pensiun melalui Kopdes Merah Putih. Sampai ada penetapan resmi, belum ada dasar untuk menyatakan bahwa mekanisme pembayaran tersebut telah disahkan, jadwal pelaksanaannya telah ditentukan, ataupun layanan sudah tersedia di koperasi. Pembahasan yang berlangsung lebih tepat dipahami sebagai penjajakan kemungkinan pengembangan peran koperasi.
Dalam konteks itu, usulan pembayaran gaji dan pensiun merupakan bagian dari wacana mengenai pemanfaatan koperasi untuk menyediakan layanan yang lebih luas bagi masyarakat. Namun, pembahasan peran tidak serta-merta berarti pemerintah telah memilih Kopdes Merah Putih sebagai saluran pembayaran resmi. Keputusan semacam itu perlu menunggu keterangan dan penetapan pemerintah yang jelas, termasuk informasi mengenai bentuk pelaksanaan jika rencana tersebut nantinya disetujui.
Publik sebaiknya membedakan pernyataan tentang potensi pengembangan koperasi dari pengumuman kebijakan yang sudah berlaku. Keterangan Zabadi menjadi penanda bahwa belum ada keputusan resmi pemerintah mengenai perluasan jalur pembayaran bagi ASN. Dengan demikian, pemberitaan maupun pembicaraan mengenai gagasan ini perlu menggunakan istilah seperti “usulan”, “rencana”, atau “masih dibahas”, bukan menyebutnya sebagai sistem yang telah diterapkan. Sikap hati-hati tersebut membantu mencegah kesalahpahaman di kalangan ASN, penerima pensiun, dan masyarakat yang mengikuti perkembangan Kopdes Merah Putih.
Zabadi menegaskan bahwa usulan melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam layanan pembayaran gaji dan pensiun aparatur sipil negara tidak dimaksudkan untuk mengambil alih peran perbankan. Bank tetap menjalankan fungsi utama dalam sistem keuangan, termasuk menghimpun dana, menyalurkan pembiayaan, serta menyediakan layanan pembayaran dengan infrastruktur dan pengawasan yang telah terbentuk. Karena itu, keterlibatan koperasi perlu dibaca sebagai upaya memperluas jangkauan pelayanan, bukan sebagai persaingan yang meniadakan keberadaan lembaga keuangan yang sudah beroperasi. Peran bank dan koperasi dapat berjalan berdampingan sesuai kapasitas, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku. Dalam kerangka ini, kemitraan dan pembagian tugas yang jelas menjadi penting agar layanan berjalan tertib.
Penegasan tersebut juga mencakup Bank Pembangunan Daerah (BPD), yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian dan layanan keuangan di wilayahnya. Keterlibatan koperasi bukan berarti menggantikan BPD atau memindahkan seluruh transaksi dari bank kepada koperasi. Sebaliknya, koperasi diharapkan menjadi tambahan pilihan bagi masyarakat, khususnya ketika akses layanan formal masih terbatas atau membutuhkan pendekatan yang lebih dekat dengan lingkungan setempat. Pilihan tambahan ini tetap harus dibangun dengan tata kelola yang baik, perlindungan konsumen, keamanan transaksi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan demikian, warga dapat menggunakan layanan yang sesuai kebutuhan tanpa mengurangi fungsi maupun kepercayaan terhadap perbankan. Pelaksanaan skema juga perlu memperhatikan kesiapan koperasi, termasuk kemampuan administrasi, teknologi, dan pengelolaan risiko, agar manfaatnya tidak dibarengi persoalan baru.
Zabadi mengarahkan agar gagasan tersebut dipahami dalam konteks pengembangan koperasi yang lebih luas. Koperasi tidak hanya menjadi wadah ekonomi bagi anggota, tetapi juga didorong berkembang sebagai lembaga ekonomi yang modern dan profesional. Orientasi itu menuntut pengelolaan yang transparan, sumber daya manusia yang kompeten, layanan yang mudah diakses, serta sistem operasional yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika prasyarat tersebut dipenuhi, koperasi berpotensi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penguatan ekonomi warga dan pelayanan yang lebih baik. Arah kebijakan ini bukan menempatkan koperasi berhadapan dengan bank, melainkan memperkuat ekosistem layanan yang menyediakan beragam pilihan secara aman dan sesuai aturan. Pada akhirnya, keberhasilan keterlibatan koperasi akan bergantung pada kemampuannya menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus bekerja selaras dengan lembaga keuangan lain.
Baca juga: Pentingnya Persiapan Dana Pensiun Sejak Dini bagi Masyarakat | Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih: Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Pesisir
