Kota Solo | Sejumlah orang yang tergabung dalam Pejuang Merah Putih Indonesia mendatangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Rabu, 28 Oktober 2026. Kehadiran rombongan tersebut menjadi perhatian karena mereka membawa spanduk berisi sejumlah tulisan yang menyampaikan kritik terhadap Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aksi itu berlangsung dengan tujuan menyampaikan aspirasi secara langsung melalui surat yang dibawa oleh perwakilan massa.
Di pesan yang tercantum pada spanduk, terdapat ungkapan “anak polah bapak ra nggenah”. Kalimat berbahasa Jawa tersebut digunakan sebagai kritik yang diarahkan kepada Jokowi dan Gibran. Tulisan lain pada spanduk juga memuat pandangan massa mengenai keduanya. Pesan-pesan itu memperlihatkan bahwa kedatangan mereka bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan juga menjadi sarana untuk mengutarakan keberatan dan tuntutan yang ingin disampaikan kepada mantan presiden tersebut.
Koordinator aksi, Bangun Satoto, menjelaskan bahwa rombongan datang dengan maksud bersilaturahmi sekaligus menyampaikan surat kepada Jokowi. Menurut Bangun, mereka membawa dua surat untuk diserahkan di kediaman itu. Penjelasan tersebut menggambarkan tujuan resmi kedatangan kelompok tersebut, yakni bertemu atau menjalin komunikasi dengan Jokowi sambil menyampaikan pesan tertulis. Isi kedua surat tidak dijelaskan dalam keterangan mengenai maksud kedatangan yang disampaikan koordinator aksi.
Dengan demikian, kegiatan Pejuang Merah Putih Indonesia pada hari itu mencakup dua hal: menyampaikan kritik melalui spanduk dan berupaya menyerahkan surat kepada Jokowi. Rombongan menyatakan ingin bersilaturahmi, sementara pesan pada spanduk turut menyuarakan kritik terhadap Jokowi dan Gibran. Keterangan Bangun Satoto menjadi sumber penjelasan mengenai tujuan mereka datang. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kelompok itu memilih mendatangi kediaman Jokowi untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, dengan dua surat sebagai bagian dari upaya komunikasi mereka.
Bangun Satoto menyampaikan bahwa surat pertama yang diserahkan di kediaman Joko Widodo memuat pesan agar mantan presiden itu tidak membiarkan adanya dusta dan cela di sesama anak bangsa. Pesan tersebut, sebagaimana dibacakan Bangun, menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan ketika menghadapi pertanyaan publik mengenai status ijazah Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. Dengan demikian, isi surat diarahkan pada sikap yang diharapkan dari Jokowi dalam merespons persoalan tersebut.
Dalam pembacaan surat itu, Bangun juga menyampaikan permintaan agar Jokowi tidak menyebut orang-orang yang mempertanyakan status ijazah dirinya dan Gibran sebagai pelaku operasi politik atau penumpang gelap. Ungkapan tersebut merupakan bagian dari pesan yang dibacakan Bangun, bukan penilaian tambahan mengenai pihak-pihak yang mengajukan pertanyaan. Surat itu meminta agar respons terhadap pertanyaan tersebut tidak menggunakan sebutan-sebutan demikian.
Pokok pesan yang dibacakan Bangun berisi seruan untuk bersikap jujur dan terbuka serta menghindari dusta dan cela di sesama anak bangsa. Permintaan lainnya berkaitan dengan cara menyebut mereka yang mempertanyakan status ijazah Jokowi dan Gibran. Dalam penyampaiannya, Bangun menuturkan isi surat sebagaimana tertulis, termasuk harapan agar Jokowi tidak melabeli para penanya sebagai pelaku operasi politik atau penumpang gelap.
Uraian mengenai surat pertama ini terbatas pada keterangan Bangun saat membacakannya. Pesan yang disampaikan mencakup ajakan untuk menjaga kejujuran dan keterbukaan, sekaligus permintaan agar pihak yang mempertanyakan status ijazah tidak diberi sebutan yang disebut dalam surat tersebut. Tidak ada penilaian atau klaim lain mengenai polemik ijazah yang ditambahkan dalam paparan isi surat ini. Dengan demikian, pembaca dapat membedakan isi yang disampaikan Bangun dari pandangan lain di luar pembacaan surat.
Surat kedua yang diserahkan di kediaman Joko Widodo memuat permintaan agar mantan presiden itu bersedia mendorong Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Bangun menjelaskan bahwa permintaan tersebut ditujukan langsung kepada Jokowi, dengan harapan ia dapat meminta putranya mengambil langkah mundur. Isi surat, sebagaimana disampaikan Bangun, menempatkan permintaan itu sebagai upaya mencegah munculnya proses pemakzulan terhadap Gibran. Dengan demikian, surat tersebut tidak hanya menyampaikan tuntutan pengunduran diri, tetapi juga mengaitkannya dengan kekhawatiran mengenai kemungkinan proses politik dan dampaknya bagi pihak yang bersangkutan.
Menurut Bangun, surat itu menyebut pemakzulan sebagai sesuatu yang berpotensi memalukan dan merendahkan harga diri. Alasan tersebut merupakan bagian dari argumen yang diajukan dalam surat, bukan penilaian yang berdiri sendiri mengenai proses konstitusional. Bangun menerangkan bahwa pengunduran diri dipandang sebagai cara untuk menghindari situasi yang, dalam rumusan surat, dapat membawa rasa malu bagi Gibran. Surat itu juga mengarahkan permintaan kepada Jokowi agar menggunakan pengaruhnya untuk menyampaikan dorongan tersebut. Namun, keputusan mengenai jabatan wakil presiden tetap berada dalam ranah politik dan ketatanegaraan, sementara isi surat mencerminkan pandangan serta desakan pihak yang menyerahkannya.
Surat tersebut turut memuat seruan yang dikaitkan dengan nama rakyat Indonesia dan konstitusi. Bangun menyebut bahwa Jokowi dan Gibran diminta bersikap jujur serta menunjukkan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seruan itu menjadi bagian dari pesan yang disampaikan melalui surat kedua, bersama permintaan agar Gibran mundur dan kekhawatiran tentang kemungkinan pemakzulan. Penyebutan rakyat dan konstitusi, menurut uraian Bangun mengenai isi surat, dimaksudkan untuk menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam menyikapi persoalan tersebut. Tidak ada keterangan bahwa seruan itu mewakili sikap seluruh warga Indonesia; ia disampaikan sebagai pesan para pengirim surat. Bangun juga mengaitkan permintaan tersebut dengan harapan agar persoalan diselesaikan tanpa proses yang dinilai dapat mempermalukan atau merendahkan harga diri, sebagaimana dinyatakan dalam surat itu.
Sebelum diserahkan, dua surat yang dibawa massa terlebih dahulu ditandatangani oleh perwakilan peserta aksi. Tanda tangan tersebut dimaksudkan sebagai simbol bahwa surat-surat itu mewakili suara relawan Pejuang Merah Putih Indonesia, bukan hanya pendapat pribadi orang yang menyerahkannya. Dengan demikian, isi surat menjadi bagian dari penyampaian aspirasi kelompok yang hadir dalam aksi tersebut. Perwakilan massa kemudian membawa surat itu ke kediaman Joko Widodo di Solo, dengan harapan pesan yang ditujukan kepada Jokowi dapat diterima dan diteruskan kepada pihak yang bersangkutan.
Bangun menjelaskan bahwa proses penyerahan dilakukan melalui Paspampres yang bertugas di lokasi, yakni Serka Zainudin. Surat disampaikan kepada Zainudin untuk diteruskan kepada ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah. Setelah diterima ajudan, surat tersebut selanjutnya disampaikan kepada Jokowi. Alur itu menjadi jalur resmi yang ditempuh massa untuk mengantarkan dokumen, sehingga mereka tidak menyerahkan surat secara langsung kepada Jokowi pada saat itu. Bangun menyebut nama petugas dan ajudan tersebut ketika menerangkan bagaimana surat dari perwakilan aksi bergerak dari pihak pengamanan menuju penerima yang dituju.
Dalam penjelasan Bangun, Zainudin juga mempersilakan para peserta aksi untuk bertemu Jokowi. Namun, kesempatan bertemu tersebut tidak diberikan secara khusus atau langsung kepada rombongan. Massa diminta mengikuti prosedur yang berlaku dan mengantre seperti pihak-pihak lain yang juga ingin bertemu. Karena itu, penyerahan surat melalui petugas menjadi langkah yang dapat dilakukan saat itu, sementara pertemuan langsung harus menunggu giliran. Keterangan mengenai antrean tersebut menggambarkan bahwa akses untuk bertemu Jokowi mengikuti pengaturan yang sama bagi semua pihak. Surat-surat itu tetap disampaikan melalui jalur yang dijelaskan, sedangkan kemungkinan bertemu secara langsung bergantung pada antrean dan kesempatan yang tersedia.
Baca juga: Memilih Jalan Damai, Empat Anggota OPM Puncak Jaya Serahkan Senjata kepada Pangkoops TNI Habema dan Kembali ke Masyarakat | Empat Anggota OPM Serahkan Senjata dan Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi
25 kunjungan
