DENPASAR, BALI — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai menyatakan tidak gentar menghadapi kemungkinan dicopot dari jabatannya di tengah kembali mencuatnya isu reshuffle kabinet. Ia menegaskan bahwa pergantian posisi merupakan kewenangan Presiden, sehingga dirinya tidak ingin menunjukkan sikap khawatir atau mengambil langkah berlebihan hanya karena kabar mengenai perubahan susunan kabinet kembali beredar.
Pernyataan tersebut disampaikan Pigai ketika ditemui wartawan di Denpasar, Bali, pada Jumat (2/10). Dalam kesempatan itu, ia merespons pertanyaan mengenai isu pergantian sejumlah menteri yang kembali menjadi perhatian publik. Pigai menyampaikan jawabannya dengan nada tegas, sekaligus menekankan bahwa seorang pejabat negara harus tetap menjalankan tugas tanpa terpengaruh oleh spekulasi yang belum memiliki kepastian.
Pigai tidak menyampaikan kepastian bahwa reshuffle kabinet akan benar-benar dilakukan. Ia juga tidak merinci kemungkinan perubahan yang sedang diperbincangkan. Responsnya lebih menitikberatkan pada kesiapan pribadi dalam menghadapi setiap keputusan, termasuk apabila sewaktu-waktu Presiden melakukan evaluasi dan mengganti menteri dalam kabinet.
Isu reshuffle kabinet kembali mencuat dan memunculkan beragam spekulasi mengenai posisi sejumlah menteri. Namun, hingga pernyataan Pigai disampaikan di Denpasar, belum ada kepastian mengenai waktu, bentuk, ataupun komposisi perubahan kabinet. Karena itu, sikap Pigai dapat dipahami sebagai penegasan bahwa dirinya tetap menjalankan pekerjaan, sementara keputusan akhir mengenai pergantian menteri sepenuhnya berada dalam kewenangan Presiden.
Natalius Pigai menyatakan bahwa kemungkinan terjadinya reshuffle kabinet bukan sesuatu yang perlu dipersoalkan secara berlebihan. Ia menegaskan tidak gentar menghadapi isu perubahan posisi karena keputusan tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Bagi Pigai, pergantian menteri merupakan bagian dari hak prerogatif presiden yang tidak semestinya diintervensi oleh pihak lain.
Menurut dia, presiden memiliki otoritas untuk menentukan susunan kabinet sesuai kebutuhan pemerintahan dan arah kebijakan nasional. Apabila presiden menilai adanya perubahan yang diperlukan, keputusan tersebut harus dihormati sebagai bagian dari kewenangan konstitusionalnya. Dengan demikian, isu mengenai kemungkinan seorang menteri diganti tidak seharusnya dipandang sebagai persoalan pribadi, melainkan sebagai bagian dari evaluasi dan strategi pemerintahan.
Pigai juga menjelaskan bahwa penilaian terhadap kinerja setiap menteri menjadi kewenangan langsung presiden. Presiden dinilai memiliki kapasitas, informasi, serta otoritas untuk mengukur pencapaian para pembantunya berdasarkan target yang telah ditetapkan. Evaluasi itu dapat dilakukan melalui berbagai indikator kinerja utama atau key performance indicators (KPI), termasuk capaian program, efektivitas pelaksanaan kebijakan, dan kontribusi terhadap tujuan pemerintahan.
Dalam menanggapi isu tersebut, Pigai menekankan rekam jejaknya sebagai seseorang yang dikenal karena bekerja. “Saya dikenal karena bekerja,” ujar Pigai, seraya menegaskan bahwa dirinya menyerahkan penilaian kepada presiden. Ia menyampaikan bahwa bukan dirinya yang menentukan apakah kinerjanya telah memenuhi harapan, melainkan Presiden Prabowo melalui indikator kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi seluruh menteri.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa Pigai memilih tetap fokus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, tanpa terpengaruh spekulasi mengenai posisi dalam kabinet. Ia menghormati setiap keputusan presiden sekaligus menegaskan kesiapan untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya berdasarkan ukuran yang objektif.
Natalius Pigai menilai evaluasi terhadap kinerja menteri harus dilakukan secara objektif dengan berlandaskan data dan hasil kerja yang terukur. Menurutnya, penilaian tidak semestinya disandarkan pada hasil survei, opini publik yang bersifat sementara, atau pemberitaan media. Setiap menteri perlu dilihat berdasarkan capaian program, kualitas pelaksanaan kebijakan, serta kontribusinya terhadap agenda pemerintahan.
Pandangan tersebut disampaikan Pigai di tengah munculnya isu mengenai kemungkinan reshuffle kabinet. Ia menegaskan bahwa survei tidak dapat menjadi dasar tunggal untuk menentukan apakah seorang menteri layak dipertahankan atau diganti. Demikian pula, penilaian wartawan, meskipun memiliki peran dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, bukanlah mekanisme resmi untuk menetapkan nasib seorang pejabat dalam pemerintahan.
Pigai juga menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai seorang intelektual. Karena itu, ia meyakini presiden memiliki kemampuan untuk membaca berbagai informasi secara menyeluruh dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang rasional. Data, laporan kinerja, serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas semestinya menjadi bahan utama dalam proses tersebut.
Dalam kerangka ketatanegaraan, kewenangan untuk mengevaluasi dan menentukan posisi para menteri berada di tangan presiden. Artinya, keputusan mengenai perubahan susunan kabinet ditujukan kepada presiden, bukan ditentukan oleh hasil survei maupun pemberitaan atau penilaian wartawan. Berbagai pandangan dari masyarakat dan media dapat menjadi masukan, tetapi keputusan akhirnya tetap merupakan hak prerogatif kepala negara.
Penekanan pada data dan kinerja juga dimaksudkan untuk mendorong evaluasi yang lebih adil serta menghindari kesimpulan yang terburu-buru. Seorang menteri tidak seharusnya dinilai hanya dari popularitas atau persepsi yang berkembang, melainkan dari tanggung jawab yang dijalankan dan hasil yang dihasilkan. Dengan demikian, pembahasan mengenai reshuffle dapat ditempatkan dalam konteks profesional, bukan sekadar spekulasi politik.
Natalius Pigai menyatakan dirinya tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Hak Asasi Manusia tanpa terbebani oleh isu reshuffle kabinet yang belakangan menjadi perhatian publik. Ia menegaskan bahwa kemungkinan adanya perubahan susunan pemerintahan tidak mengubah tanggung jawabnya dalam memimpin kementerian serta melaksanakan agenda kerja yang telah ditetapkan. Bagi Pigai, tugas sebagai pejabat negara harus dijalankan secara penuh selama masih menerima mandat dan kepercayaan untuk mengembannya.
Sikap tersebut membuat Pigai memilih untuk tidak larut dalam spekulasi mengenai kemungkinan dirinya diganti. Ia menyampaikan bahwa berbagai pemberitaan dan pembicaraan mengenai perombakan kabinet tidak menjadi alasan untuk mengurangi fokus terhadap pekerjaan. Program kementerian, pelayanan publik, serta pelaksanaan kebijakan di bidang hak asasi manusia tetap menjadi perhatian utama dalam menjalankan aktivitas pemerintahan.
Pigai juga menunjukkan bahwa seorang menteri perlu menjaga profesionalitas di tengah dinamika politik. Daripada merespons setiap isu tentang pergantian pejabat, ia memilih menyelesaikan tanggung jawab sesuai kewenangan yang dimiliki. Langkah itu mencerminkan sikap bahwa kinerja pemerintahan tidak semestinya bergantung pada isu yang belum memiliki keputusan resmi. Selama belum ada arahan berbeda, ia akan terus bekerja dan memastikan tugas kementerian berjalan sebagaimana mestinya.
Terkait penilaian terhadap kinerjanya, Pigai menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia tidak mempersoalkan kewenangan presiden untuk mengevaluasi maupun menentukan komposisi kabinet sesuai kebutuhan pemerintahan. Pigai menegaskan bahwa dirinya akan tetap menjalankan tugas tanpa memikirkan kemungkinan diganti, sementara keputusan mengenai keberlanjutan posisinya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
