Jakarta | Opsen adalah pungutan tambahan yang melekat pada pajak tertentu dan menjadi bagian dari pengaturan pembagian penerimaan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota. Dalam konteks kendaraan bermotor, opsen dikenakan atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Karena memiliki dasar hukum dan objek yang ditetapkan, opsen bukan jenis pajak yang muncul tanpa landasan, melainkan instrumen fiskal daerah dalam sistem hubungan keuangan antarpemerintah. Penerapannya dirancang agar bagian penerimaan untuk kabupaten atau kota dapat diperoleh melalui mekanisme yang lebih langsung dan jelas.
Ketentuan mengenai opsen diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dikenal sebagai UU HKPD. Undang-undang tersebut disahkan pada 5 Januari 2022, sementara ketentuan opsen mulai diterapkan pada 5 Januari 2025. Dengan jeda waktu tersebut, pemerintah daerah memiliki masa untuk menyiapkan peraturan, sistem administrasi, dan layanan pembayaran. Kerangka nasional ini juga memberi acuan bagi daerah dalam menetapkan tarif sesuai batas dan ketentuan undang-undang, sehingga pelaksanaan tetap memiliki dasar hukum yang seragam meskipun tarif daerah dapat berbeda.
Sebelum mekanisme opsen berlaku, PKB dan BBNKB dipungut oleh pemerintah provinsi. Kabupaten atau kota kemudian menerima bagian penerimaan melalui skema bagi hasil, sehingga penyaluran dana berlangsung setelah proses penerimaan dan pembagian oleh provinsi. Dalam sistem opsen, kabupaten atau kota memungut bagian opsen atas pajak provinsi, dan penerimaannya dapat masuk langsung ke kas daerah bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan. Pembayaran biasanya tetap dilakukan melalui kanal atau layanan pajak kendaraan yang tersedia, sehingga wajib pajak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam satu transaksi. Perubahan ini mengubah alur penerimaan, bukan menghapus peran provinsi dalam pemungutan PKB dan BBNKB. Tujuannya adalah memperjelas hak penerimaan daerah, mempercepat aliran dana, dan memperkuat kapasitas fiskal kabupaten atau kota. Besaran yang dibayar pemilik kendaraan tetap mengacu pada ketentuan pajak dan tarif yang berlaku di wilayahnya, sehingga masyarakat sebaiknya memeriksa rincian pada pemberitahuan atau kanal resmi pemerintah daerah sebelum melakukan pembayaran.Ketentuan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) menetapkan tarif masing-masing sebesar 66 persen dari pokok pajak terutang. Persentase ini menjadi dasar pengenaan opsen, bukan tarif yang langsung dikenakan atas harga kendaraan atau nilai transaksi. Karena itu, angka 66 persen perlu dibaca dalam hubungannya dengan jumlah PKB atau BBNKB yang menjadi kewajiban wajib pajak.
Hal penting yang perlu dipahami, tarif opsen sebesar 66 persen tidak berarti total pajak kendaraan otomatis bertambah 66 persen. Opsen dihitung dari pajak pokok yang terutang, sedangkan besaran pajak pokok ditentukan melalui tarif dan ketentuan yang berlaku di daerah. Dengan demikian, dampak akhirnya terhadap jumlah yang dibayar bergantung pada komponen pajak pokok, aturan daerah, serta ketentuan lain yang berlaku bagi kendaraan dan wajib pajak bersangkutan.
Tarif PKB maupun BBNKB dapat berbeda antarwilayah, sesuai kewenangan pemerintah daerah dan batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan keringanan, pembebasan, atau insentif daerah juga dapat memengaruhi jumlah pajak pokok yang harus dibayar. Apabila pajak pokok berubah karena penerapan kebijakan tersebut, dasar penghitungan opsen turut mengikuti jumlah pajak terutang yang berlaku. Oleh sebab itu, besaran opsen tidak sebaiknya diperkirakan hanya dengan melihat tarif persentasenya.
Dalam memahami rincian tagihan, pisahkan pajak pokok dan opsen yang menyertainya. Informasi tarif dan kebijakan yang berlaku sebaiknya diperiksa melalui kanal resmi pemerintah provinsi atau layanan Samsat setempat, sebab ketentuan dapat berbeda menurut wilayah dan jenis transaksi. Wajib pajak juga perlu memastikan apakah ada program keringanan yang sedang berlaku sebelum melakukan pembayaran. Pendekatan ini membantu menghindari anggapan bahwa tarif opsen merupakan tambahan seragam sebesar 66 persen atas seluruh biaya kendaraan. Angka tersebut menjelaskan persentase terhadap pokok PKB atau BBNKB terutang, bukan kenaikan otomatis sebesar persentase yang sama pada keseluruhan tagihan. Dengan membaca komponen tagihan secara terpisah, masyarakat dapat memahami dasar pungutan secara lebih tepat.
Penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencakup 37 provinsi di Indonesia. Cakupannya tersebar di berbagai pulau dan kawasan, dari Sumatra di bagian barat hingga wilayah Papua di bagian timur. Pengelompokan berdasarkan kawasan geografis berikut membantu memperjelas provinsi-provinsi yang disebutkan sebagai wilayah penerapan. Daftar ini mencakup provinsi di setiap kawasan tanpa membedakan tingkat penerapan ataupun ketentuan tarif yang berlaku di daerah masing-masing.
Di kawasan Sumatra, provinsi yang tercakup adalah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung. Sementara itu, di Pulau Jawa, penerapan disebut meliputi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Ketiga provinsi di kawasan Nusa Tenggara dan Bali yang juga masuk dalam cakupan adalah Bali, Nusa Tenggara Barat, serta Nusa Tenggara Timur.
Di Kalimantan, daftar wilayah penerapan terdiri atas Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Cakupan di Sulawesi mencakup Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, serta Sulawesi Tenggara. Adapun kawasan Maluku meliputi dua provinsi, yaitu Maluku dan Maluku Utara. Dengan demikian, wilayah di bagian tengah Indonesia turut tercatat dalam cakupan opsen PKB dan BBNKB.
Di kawasan Papua, provinsi yang disebutkan meliputi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Jika seluruh kelompok wilayah tersebut dihitung, jumlahnya mencapai 37 provinsi, sebagaimana disebutkan dalam sumber. Daftar geografis ini dapat menjadi gambaran awal bagi pemilik kendaraan untuk mengetahui apakah provinsinya termasuk dalam cakupan penerapan. Namun, rincian pelaksanaan, besaran pungutan, dan mekanisme pembayaran dapat mengikuti kebijakan daerah, sehingga informasi resmi dari pemerintah provinsi atau layanan terkait tetap perlu diperiksa.
Dalam pembahasan wilayah penerapan opsen pajak kendaraan, DKI Jakarta perlu ditempatkan sebagai pengecualian. Provinsi ini tidak memungut opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Karena itu, ketentuan opsen yang berlaku di wilayah lain tidak dapat langsung dianggap berlaku dengan cara yang sama di Jakarta. Keterangan tersebut membantu pembaca membedakan cakupan penerapan kebijakan, tanpa memperluasnya menjadi kesimpulan mengenai aspek perpajakan lain yang tidak dijelaskan.
Alasan yang dicantumkan untuk pengecualian ini berkaitan dengan susunan pemerintahan daerah di DKI Jakarta. Pengaturan pajak kendaraan di provinsi tersebut berbeda karena Jakarta tidak terbagi menjadi kabupaten atau kota otonom. Dengan demikian, konteks kelembagaan yang mendasari penerapan opsen di daerah lain tidak hadir dalam bentuk yang sama di DKI Jakarta. Perbedaan struktur ini menjadi dasar untuk memahami mengapa pemungutan opsen PKB dan BBNKB tidak diterapkan di provinsi tersebut.
Penjelasan ini sebaiknya dibaca secara terbatas pada status opsen PKB dan BBNKB serta alasan wilayah yang disebutkan. DKI Jakarta merupakan pengecualian dalam cakupan penerapan opsen pajak kendaraan, sementara pembahasan untuk provinsi dan kabupaten atau kota lain perlu merujuk pada ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing. Menyebut Jakarta sebagai pengecualian bukan berarti menyatakan bahwa seluruh aturan pajak kendaraan di sana sama sekali tidak berlaku, ataupun menyimpulkan perubahan pada besaran pajak, prosedur pembayaran, layanan, atau penerimaan daerah. Hal-hal tersebut memerlukan keterangan dan dasar tersendiri.
Baca juga: Penanganan Karhutla di Wilayah Kalbar Terus Membaik, Titik Api Turun | Waspada Angin Kencang, 22 Wilayah di Jawa Timur Terkena Peringatan | Fenomena Suara Dentuman yang Mengguncang Wilayah
