Prabowo Resmikan Enam Kodam Baru, DIY Beralih dari Kodam Diponegoro

Prabowo Resmikan Enam Kodam Baru, DIY Beralih dari Kodam Diponegoro

YOGYAKARTA, DI YOGYAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peresmian tersebut berlangsung di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Senin, 5 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda peringatan HUT TNI yang digelar di lingkungan Mabes TNI.

Peresmian enam Kodam itu menandai pengesahan satuan-satuan baru dalam struktur TNI. Keenam komando daerah militer tersebut diresmikan bersamaan dalam satu rangkaian acara yang dihadiri Presiden Prabowo. Dengan demikian, peristiwa di Cilangkap tidak hanya mencakup peresmian enam Kodam, tetapi juga menjadi bagian dari pengesahan 204 satuan baru TNI.

Pengesahan tersebut disampaikan dalam momentum peringatan HUT ke-81 TNI, sehingga peresmian satuan baru dan agenda peringatan tahunan TNI berlangsung dalam rangkaian kegiatan yang sama. Informasi mengenai enam Kodam baru menjadi salah satu inti acara yang berlangsung pada Senin tersebut.

Peristiwa ini juga berkaitan dengan perubahan penataan komando kewilayahan, termasuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang sebelumnya berada dalam cakupan Kodam Diponegoro. Namun, inti kegiatan yang berlangsung di Mabes TNI adalah peresmian enam Kodam baru oleh Presiden Prabowo Subianto serta pengesahan keseluruhan 204 satuan baru TNI. Seluruh agenda tersebut berlangsung dalam suasana peringatan HUT ke-81 TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

Peresmian Kodam 26 Mataram menjadi salah satu bagian penting dari pembentukan enam komando daerah militer baru yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Satuan ini berkedudukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan membawa perubahan terhadap susunan komando kewilayahan TNI Angkatan Darat di wilayah tersebut. Kehadiran Kodam 26 Mataram menandai penataan baru dalam pengelolaan pertahanan dan pembinaan teritorial di DIY.

Sebelum peresmian tersebut, Provinsi DIY berada dalam wilayah Kodam IV/Diponegoro melalui Korem 072/Pamungkas. Struktur itu menjadi jalur komando yang menghubungkan satuan kewilayahan di Yogyakarta dengan Kodam IV/Diponegoro. Setelah Kodam 26 Mataram diresmikan, hubungan kewilayahan tersebut berubah. Provinsi DIY tidak lagi tergabung dalam Kodam IV/Diponegoro melalui Korem 072/Pamungkas, melainkan berada dalam cakupan komando daerah militer yang baru.

Perubahan ini menunjukkan bahwa pembentukan Kodam 26 Mataram tidak hanya berkaitan dengan penambahan satuan baru, tetapi juga mencakup penyesuaian batas dan struktur komando. Dengan adanya satuan tersendiri di wilayah DIY, pengaturan komando, pembinaan satuan, serta koordinasi pertahanan di tingkat daerah akan mengikuti susunan organisasi yang baru ditetapkan. Peralihan tersebut sekaligus mengubah posisi kewilayahan Yogyakarta dalam peta komando TNI Angkatan Darat.

Kodam 26 Mataram kemudian menjadi unsur utama dalam struktur pertahanan darat di Provinsi DIY. Peresmian ini menegaskan adanya perubahan administratif dan operasional dari pola sebelumnya, ketika wilayah Yogyakarta masih berada di bawah Kodam IV/Diponegoro melalui Korem 072/Pamungkas. Dengan demikian, pembentukan Kodam baru tersebut memiliki dampak langsung terhadap hubungan komando kewilayahan, khususnya bagi kedudukan Provinsi DIY dalam organisasi TNI Angkatan Darat.

Pada pagi hari, Senin, 5 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan mengenai peresmian satuan baru TNI. Pernyataan tersebut disampaikan sebelum ia melanjutkan agenda pelantikan yang telah dijadwalkan pada hari yang sama. Dalam keterangannya, Prabowo menyatakan bahwa sebanyak 204 satuan baru TNI diresmikan. Ia menyebut peresmian itu sebagai bagian dari agenda yang berlangsung pada pagi tersebut.

Prabowo juga menyampaikan bahwa enam komando daerah militer termasuk dalam 204 satuan baru TNI yang diresmikan. Pernyataan itu menempatkan enam komando daerah militer sebagai bagian dari keseluruhan satuan yang diumumkan dalam agenda tersebut. Ia menyampaikan jumlah itu secara langsung sebelum beralih ke kegiatan berikutnya, yakni agenda pelantikan.

Dengan demikian, momen pernyataan Prabowo berlangsung dalam rangkaian kegiatan resmi pada pagi Senin, 5 Oktober 2026. Ia terlebih dahulu menyatakan peresmian 204 satuan baru TNI, termasuk enam komando daerah militer, kemudian melanjutkan agenda pelantikan. Pernyataan tersebut berfokus pada jumlah satuan yang diresmikan serta keberadaan enam komando daerah militer di dalamnya, tanpa menyampaikan keterangan lain di luar agenda peresmian dan pelantikan.

Peresmian enam komando daerah militer (Kodam) baru menandai penataan organisasi pertahanan darat di sejumlah wilayah Indonesia. Enam satuan tersebut dibentuk dengan nama dan cakupan wilayah yang mencerminkan identitas sejarah, budaya, serta karakter geografis daerah masing-masing. Kehadiran Kodam-Kodam ini diharapkan memperkuat koordinasi komando, pembinaan satuan, dan pelaksanaan tugas pertahanan di tingkat regional.

Daftar lengkap Kodam yang diresmikan Presiden Prabowo adalah Kodam 25 Sultan Mahmud Riayat Syah di Provinsi Kepulauan Riau; Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur; Kodam 28 Moloku Kie Raha di Provinsi Maluku Utara; Kodam 29 Mambruk di Provinsi Papua Tengah; serta Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penamaan tersebut sekaligus memberikan ciri khusus bagi setiap satuan, sesuai dengan latar sejarah dan kekayaan budaya wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Setelah prosesi peresmian berlangsung, Prabowo menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada perwakilan pimpinan satuan. Penyerahan itu menjadi bagian penting dari simbolisasi dimulainya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing Kodam. Dengan terbentuknya enam komando baru tersebut, struktur kewilayahan TNI Angkatan Darat diharapkan semakin mampu merespons kebutuhan keamanan, menjaga kesiapsiagaan, serta mendukung koordinasi pertahanan di daerah secara lebih efektif.