Jakarta | Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/10/2026). Pelantikan tersebut menjadi bagian dari agenda pengangkatan sejumlah pejabat negara yang dipimpin langsung oleh Presiden. Dengan penetapan itu, Satyawan resmi mengemban tugas memimpin badan yang menangani pengelolaan gambut dan mangrove di tingkat nasional. Prosesi berlangsung di lingkungan Istana Negara dan disertai pengambilan sumpah jabatan para pejabat yang dilantik pada kesempatan yang sama.
Sebelum dipercaya memimpin BPGMN, Satyawan menjabat sebagai Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Kementerian Kehutanan. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari rekam jabatan yang menyertai penunjukannya sebagai kepala badan. Pergantian posisi ini menempatkan Satyawan pada tanggung jawab baru, yakni memimpin lembaga yang berfokus pada pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove. Pelantikan di hadapan kepala negara menandai dimulainya masa tugasnya dalam jabatan tersebut, sekaligus memperkenalkan susunan pejabat baru di lingkungan pemerintahan.
Dalam rangkaian acara, para pejabat terlebih dahulu menyatakan kesediaan untuk diambil sumpah dan janji menurut agama masing-masing. Setelah menyatakan kesediaan, mereka mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo. Presiden memimpin langsung pengambilan sumpah itu, sebagaimana pelantikan pejabat negara lainnya yang berlangsung bersamaan. Pernyataan kesediaan dan pengucapan sumpah menjadi bagian resmi dari prosesi pelantikan, sebelum para pejabat menjalankan tanggung jawab sesuai jabatan yang diberikan. Bagi Satyawan, momen tersebut menandai peralihan dari tugasnya di Kementerian Kehutanan menuju kepemimpinan BPGMN. Informasi mengenai pelantikan itu mencakup tempat, waktu, jabatan baru, serta posisi yang sebelumnya ia emban. Rangkaian acara tersebut menempatkan pengangkatan Satyawan dalam konteks pelantikan bersama, bukan sebagai kegiatan terpisah yang hanya melibatkan satu pejabat. Dengan demikian, inti peristiwa adalah pengangkatan Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional melalui prosesi resmi di Istana Negara.
Pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) disebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keputusan membentuk badan tersebut disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni setelah mengikuti rapat bersama Presiden di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Menurut Raja Juli, Presiden telah memutuskan pembentukan BPGMN. Keterangan itu menempatkan pencegahan sebagai pertimbangan utama di balik keputusan tersebut, bukan sekadar penanganan ketika kebakaran sudah terjadi.
Dalam penjelasannya, Raja Juli menekankan bahwa langkah antisipatif dinilai lebih penting daripada respons yang baru dilakukan setelah api muncul. Kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan dampak yang luas, sehingga perhatian pada pencegahan dipandang sebagai pendekatan yang lebih tepat. Pemerintah, melalui keputusan pembentukan badan ini, ingin memberi penekanan pada upaya menghindari terjadinya karhutla. Namun, keterangan yang disampaikan seusai rapat tersebut tidak merinci bentuk tugas, kewenangan operasional, maupun kegiatan khusus BPGMN.
Alasan lain yang disebutkan Menteri Kehutanan adalah pertimbangan efektivitas dan efisiensi. Menurutnya, mencegah kebakaran lebih efektif dan efisien dibandingkan melakukan tindakan reaktif setelah kebakaran terjadi. Perbedaan itu menjadi dasar untuk mengutamakan langkah sebelum munculnya kejadian, alih-alih hanya mengandalkan penanganan ketika api telah menyebar. Penjelasan tersebut memperlihatkan arah kebijakan yang hendak ditegaskan pemerintah: pencegahan karhutla perlu mendapat perhatian lebih besar dalam upaya menghadapi risiko kebakaran hutan dan lahan.
Keputusan Presiden membentuk BPGMN karena itu disampaikan dalam konteks dorongan untuk mendahulukan pencegahan. Pernyataan Raja Juli menggarisbawahi alasan kebijakan tersebut, yaitu bahwa upaya antisipatif dinilai lebih penting, efektif, dan efisien dibandingkan respons setelah kebakaran berlangsung. Rincian lebih lanjut mengenai bagaimana badan itu akan bekerja tidak dijelaskan dalam keterangan tersebut. Dengan demikian, informasi yang tersedia berfokus pada keputusan pembentukan BPGMN dan tujuan umum pencegahan karhutla, tanpa menyimpulkan adanya program atau kewenangan tertentu yang belum disampaikan pemerintah.
Perbedaan mendasar Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sebelumnya terletak pada kedudukan lembaganya. Berdasarkan penjelasan Raja Juli, BPGMN akan berada langsung di bawah Presiden Prabowo. Sementara itu, BRGM sebelumnya berada di bawah Kementerian Kehutanan sebelum dibubarkan. Karena itu, kedua badan tersebut perlu dipahami sebagai lembaga dengan susunan kedudukan yang berbeda, bukan sebagai nama yang dapat dipertukarkan.
Keterangan mengenai posisi BPGMN memberi gambaran khusus tentang hubungan badan baru tersebut dengan Presiden. Penempatan langsung di bawah Presiden membedakannya dari pola yang berlaku pada BRGM, yang berada di bawah kementerian. Perbedaan ini penting dicatat ketika membahas perubahan kelembagaan, sebab informasi tentang posisi BRGM tidak otomatis menjelaskan kedudukan BPGMN. Penjelasan Raja Juli secara khusus menyebut BPGMN berada langsung di bawah Presiden Prabowo.
Dalam menjelaskan badan sebelumnya, Raja Juli juga menyampaikan bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BRGM berada di Kementerian Kehutanan. Adapun penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) berada di bawah Kementerian Keuangan. Keterangan tersebut merujuk pada pengaturan yang berkaitan dengan BRGM, sehingga tidak sepatutnya serta-merta diterapkan kepada BPGMN. Informasi itu menunjukkan konteks kelembagaan BRGM sebelum badan tersebut dibubarkan, sekaligus membantu membedakan keterangan tentang badan lama dari posisi badan yang baru.
Dengan demikian, informasi yang dapat ditegaskan dari penjelasan tersebut mencakup dua hal: BPGMN akan berada langsung di bawah Presiden Prabowo, sedangkan BRGM sebelumnya berada di bawah Kementerian Kehutanan. Untuk BRGM, DIPA berada di Kementerian Kehutanan dan penyusunan NSPK berada di bawah Kementerian Keuangan. Penyebutan fakta-fakta ini secara terpisah menjaga kejelasan mengenai perbedaan kedua lembaga, tanpa menyamakan susunan atau pengaturan keduanya maupun menarik kesimpulan kelembagaan di luar keterangan yang tersedia.
Pengisian Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) direncanakan melibatkan ilmuwan dan tenaga profesional yang memiliki keahlian di bidang gambut serta mangrove. Keterlibatan orang-orang dengan latar belakang tersebut dipandang penting agar badan dapat menjalankan tugasnya dengan dukungan pengetahuan dan pengalaman yang relevan. Rencana itu juga menempatkan kompetensi sebagai pertimbangan dalam membentuk organisasi yang menangani persoalan ekosistem gambut dan mangrove. Namun, rincian mengenai nama-nama yang akan mengisi posisi di dalam badan belum disampaikan dalam keterangan yang tersedia. Demikian pula, susunan organisasi dan pembagian tanggung jawabnya masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah.
Selain menyiapkan personel, BPGMN disebut akan dilengkapi anggaran yang cukup. Ketersediaan anggaran tersebut menjadi bagian dari rencana pembentukan badan, bersama dengan pengisian oleh ilmuwan dan profesional. Besaran anggaran maupun rincian penggunaannya belum dijelaskan dalam keterangan tersebut. Karena itu, informasi yang dapat dipastikan pada tahap ini terbatas pada rencana penyediaan dukungan pendanaan yang memadai, tanpa rincian tentang program atau alokasi tertentu. Pengelolaan gambut dan mangrove mencakup berbagai kebutuhan, tetapi belum ada perincian tentang bagaimana anggaran akan dibagi atau kegiatan apa yang lebih dahulu didukung oleh BPGMN.
Salah satu sasaran yang disebutkan secara khusus adalah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi berbasis gambut. Wilayah tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Penyebutan keenam provinsi ini menandai cakupan perhatian yang direncanakan bagi upaya pencegahan karhutla. Keterangan itu tidak merinci bentuk langkah pencegahan, jadwal pelaksanaan, ataupun mekanisme kerja sama dengan pemerintah daerah. Fokus wilayah tersebut perlu dipahami sebagai sasaran yang dinyatakan dalam rencana, bukan bukti bahwa pencegahan telah berjalan atau bahwa risiko kebakaran di kawasan-kawasan itu telah berkurang.
Baca juga: Panglima TNI Tandatangani Nota kesepahaman Dengan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa | Transformasi Ruang Kerja Telkom: Peluang Baru bagi Badan Gizi Nasional | Mendorong Kesadaran Literasi Melalui Kunjungan Perpustakaan Nasional
