Jakarta | Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa menyampaikan bahwa transaksi pengadaan produk dalam negeri telah mencapai Rp389,2 triliun per 13 Oktober 2026. Capaian tersebut disampaikan dalam pembukaan Business Matching 2026 di Jakarta pada Rabu.
Nilai transaksi sebesar Rp389,2 triliun itu setara dengan 91,3 persen dari total realisasi penyedia. Angka tersebut menggambarkan porsi transaksi produk dalam negeri dalam keseluruhan realisasi pengadaan yang dilakukan melalui penyedia. Data itu menjadi capaian utama yang disampaikan pada pembukaan kegiatan Business Matching 2026.
Penyampaian nilai tersebut memberikan gambaran mengenai besarnya bagian produk dalam negeri dalam belanja pengadaan pemerintah. Dengan realisasi yang mencapai 91,3 persen dari total transaksi penyedia, produk dalam negeri mencakup sebagian besar nilai pengadaan yang telah terealisasi hingga 13 Oktober 2026.
Informasi mengenai transaksi produk dalam negeri itu disampaikan dalam konteks pelaksanaan Business Matching 2026, yang pembukaannya berlangsung di Jakarta pada Rabu. Dalam kesempatan tersebut, Kepala LKPP menyebutkan nilai Rp389,2 triliun sebagai capaian transaksi produk dalam negeri berdasarkan data per 13 Oktober 2026.
Perbandingan dengan total realisasi penyedia juga menunjukkan posisi transaksi produk dalam negeri dalam belanja pengadaan pemerintah. Nilai tersebut tidak berdiri sebagai angka terpisah, melainkan merupakan bagian yang dominan dari realisasi transaksi penyedia. Berdasarkan data yang disampaikan, porsi produk dalam negeri telah mencapai lebih dari sembilan persepuluh total realisasi tersebut.
Capaian Rp389,2 triliun menjadi gambaran utama mengenai nilai transaksi produk dalam negeri dalam pengadaan pemerintah sampai dengan 13 Oktober 2026. Persentase 91,3 persen menunjukkan besarnya porsi transaksi tersebut dibandingkan dengan total realisasi penyedia sebagaimana disampaikan Sarah Sadiqa pada pembukaan Business Matching 2026 di Jakarta.
Realisasi transaksi pengadaan pemerintah yang melibatkan usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK) mencapai Rp191,3 triliun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kelompok usaha ini telah menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan pemerintah melalui belanja pengadaan. Keterlibatan UMKK juga tercermin dari jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi, yakni 271.369 pelaku usaha. Angka itu setara dengan 44,9 persen dari total realisasi penyedia, sehingga memperlihatkan kontribusi yang cukup besar dalam ekosistem pengadaan nasional.
Partisipasi tersebut menggambarkan terbukanya akses yang lebih luas bagi UMKK untuk menawarkan barang dan jasa kepada instansi pemerintah. Sarah menyatakan bahwa capaian itu memperlihatkan potensi pengadaan pemerintah untuk memperluas pasar produk dalam negeri sekaligus meningkatkan partisipasi pelaku usaha. Dengan jumlah peserta yang besar, belanja pemerintah dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mempertemukan kebutuhan instansi dengan kapasitas produksi usaha nasional, termasuk produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha berskala mikro, kecil, dan koperasi.
Perluasan peluang pasar perlu diikuti kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan pemerintah. Kesiapan tersebut mencakup kemampuan menjaga kualitas produk, memenuhi volume dan jadwal pengiriman, menyediakan dokumen administrasi, serta mengikuti ketentuan dalam proses pengadaan. Pelaku UMKK juga perlu memperkuat kapasitas produksi, tata kelola usaha, dan pemahaman terhadap mekanisme pengadaan elektronik. Dari sisi pemerintah, informasi mengenai kebutuhan, persyaratan, dan jadwal pengadaan perlu disampaikan secara mudah diakses agar pelaku usaha dapat mempersiapkan penawaran secara lebih baik. Sinergi pembukaan akses pasar dan peningkatan kapasitas ini dapat membuat keterlibatan UMKK berlangsung berkelanjutan, sekaligus memperbesar dampak pengadaan terhadap pertumbuhan produk dalam negeri dan penguatan ekonomi daerah.
Sarah menilai pelaku usaha perlu terus memperkuat kesiapan agar mampu memenuhi kebutuhan pengadaan pemerintah secara konsisten. Penguatan tersebut mencakup kualitas produk yang sesuai standar, kapasitas produksi yang memadai, serta ketepatan waktu dalam memenuhi pesanan. Pelaku usaha juga perlu menjamin kesinambungan pasokan, sehingga kebutuhan pemerintah tidak terganggu oleh keterbatasan bahan baku, perubahan kapasitas, atau kendala distribusi. Selain itu, efisiensi proses produksi dan pengelolaan biaya menjadi faktor penting untuk menghasilkan harga yang kompetitif tanpa mengurangi mutu. Dengan kemampuan tersebut, produk dalam negeri dapat memiliki daya saing yang lebih kuat dan memenuhi ekspektasi pengguna pemerintah.
Dari sisi pemerintah, proses pengadaan perlu didukung perencanaan kebutuhan yang jelas dan realistis. Pemerintah harus memahami kondisi pasar, termasuk ketersediaan barang, kemampuan produksi, struktur biaya, serta tantangan yang dihadapi penyedia. Pemahaman ini membantu penyusunan spesifikasi dan jadwal pengadaan yang lebih sesuai dengan kapasitas industri. Pada saat yang sama, kesempatan berusaha perlu diberikan secara adil sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga pelaku usaha yang memenuhi persyaratan dapat berpartisipasi secara transparan dan memiliki peluang yang setara.
Dalam konteks tersebut, Business Matching berfungsi sebagai forum untuk mempertemukan kebutuhan pemerintah dengan kapasitas pelaku usaha. Melalui forum ini, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai jenis produk, kualitas, kapasitas produksi, jadwal pemenuhan, dan kemampuan penyedia. Sebaliknya, pelaku usaha dapat memahami kebutuhan pemerintah, standar yang harus dipenuhi, serta aspek administratif dan teknis dalam pengadaan. Interaksi tersebut membuka ruang bagi penyelarasan yang lebih baik, termasuk identifikasi kesenjangan permintaan dan kemampuan pasokan. Sarah berharap Business Matching dapat memperbaiki hubungan kebutuhan pemerintah dan kapasitas pelaku usaha, sehingga transaksi produk dalam negeri berlangsung lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi kedua pihak.
Pencapaian transaksi produk dalam negeri dalam pengadaan pemerintah perlu diikuti transformasi digital yang mampu membuat proses pengadaan lebih cepat, terbuka, dan terukur. Salah satu instrumen penting dalam perubahan tersebut adalah pemanfaatan katalog elektronik atau e-katalog. Platform ini membantu pemerintah menemukan barang dan jasa yang tersedia dari pelaku usaha dalam negeri, sekaligus menyediakan mekanisme transaksi yang terdokumentasi secara digital.
Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk tahun anggaran 2026, nilai transaksi melalui e-katalog telah mencapai Rp190,7 triliun. Nilai tersebut berasal dari 1.474.018 transaksi yang melibatkan 122.395 pelaku usaha. Angka ini menunjukkan bahwa e-katalog telah menjadi bagian penting dalam aktivitas pengadaan pemerintah, baik sebagai sarana pencarian produk maupun sebagai kanal transaksi instansi pemerintah dan penyedia.
Skala ekosistem tersebut juga terlihat dari jumlah produk yang tercatat dalam katalog elektronik, yakni 2.436.601 produk. Keragaman produk memberikan pilihan yang lebih luas bagi pemerintah dalam menyesuaikan pengadaan dengan kebutuhan masing-masing instansi, termasuk kebutuhan barang dan jasa yang mendukung pelayanan publik serta pembangunan nasional. Bagi pelaku usaha, keberadaan katalog elektronik membuka peluang untuk memperkenalkan produk kepada pasar pemerintah secara lebih terstruktur.
Sarah berpandangan bahwa capaian tersebut mencerminkan besarnya ekosistem digital yang mempertemukan kebutuhan pemerintah dengan produk yang tersedia di pasar. Pertemuan itu menjadi semakin penting karena dapat menghubungkan permintaan dari berbagai wilayah dengan kemampuan penyedia secara lebih efisien. Dengan data dan proses yang terintegrasi, pemerintah juga memiliki dasar yang lebih baik untuk memantau transaksi, mengevaluasi kinerja penyedia, dan memastikan pengadaan berlangsung sesuai ketentuan.
Namun, e-katalog tidak semestinya hanya berfungsi sebagai tempat menampilkan produk dan melakukan transaksi. Pengembangannya perlu diarahkan untuk memperluas akses pasar bagi pelaku usaha, mendorong persaingan yang sehat, serta meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan pengadaan. Pada saat yang sama, platform tersebut harus memudahkan pemerintah memperoleh barang dan jasa yang sesuai kebutuhan, spesifikasi, kualitas, dan waktu yang ditetapkan. Penguatan fitur, kualitas data, serta dukungan bagi pengguna dan penyedia akan menentukan manfaat e-katalog bagi pengadaan yang lebih efektif dan akuntabel.
Baca juga: Pemerintah Salurkan Bantuan Pangan ke Rangkapan Jaya | Konflik Yaman Kembali Memanas: Bentrokan Pasukan Pemerintah dan Houthi
