Jakarta | Pemerintah mengubah mekanisme perhitungan pembayaran utang pajak dengan menetapkan bahwa dana yang dibayarkan wajib pajak diprioritaskan untuk melunasi pokok utang. Perubahan ini menandai pergeseran dari ketentuan sebelumnya yang menghitung pembayaran secara proporsional pokok utang dan sanksi administratif. Dengan prioritas baru tersebut, pembayaran yang diterima akan terlebih dahulu mengurangi nilai pokok pajak yang masih harus dibayar sebelum diperhitungkan untuk pelunasan sanksi.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026. Peraturan ini merevisi PMK Nomor 118 Tahun 2024, yang sebelumnya mengatur tata cara penghitungan pembayaran atas utang pajak. PMK Nomor 71 Tahun 2026 mulai berlaku setelah diundangkan pada 2 Oktober 2026, sehingga menjadi dasar pelaksanaan baru bagi administrasi pembayaran kewajiban perpajakan.
Perubahan prioritas tersebut diharapkan memberikan kejelasan yang lebih besar bagi wajib pajak dalam memahami dampak setiap pembayaran terhadap saldo kewajibannya. Ketika pokok utang dikurangi terlebih dahulu, posisi kewajiban dapat terlihat secara lebih terukur dan wajib pajak memiliki dasar yang lebih jelas untuk menyusun langkah pelunasan berikutnya. Kebijakan ini juga dapat membantu mencegah berlarutnya penyelesaian utang karena pembayaran secara langsung diarahkan pada nilai pokok yang menjadi dasar pengenaan kewajiban.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan harapan agar penyempurnaan ketentuan ini membantu wajib pajak menyelesaikan kewajibannya dengan lebih baik. Menurutnya, penyesuaian mekanisme pembayaran tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung sistem perpajakan yang adil dan efektif. Selain memberikan kepastian dalam pengadministrasian utang pajak, aturan baru ini diharapkan memperkuat hubungan pemerintah dan wajib pajak melalui prosedur yang lebih mudah dipahami serta berorientasi pada penyelesaian kewajiban.
Mekanisme baru pembayaran utang pajak memberikan dampak praktis yang penting bagi wajib pajak. Setiap pembayaran diarahkan terlebih dahulu untuk melunasi pokok utang pajak, sebelum diperhitungkan terhadap sanksi administratif. Dengan skema ini, jumlah pokok yang menjadi dasar kewajiban dapat berkurang lebih cepat. Wajib pajak pun memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai sisa utang utama yang masih harus diselesaikan.
Prioritas terhadap pelunasan pokok juga dapat membantu wajib pajak menyusun rencana pembayaran secara lebih terukur. Selama kewajiban dibayar sesuai ketentuan, proses penyelesaian tidak lagi semata-mata terhambat oleh akumulasi sanksi yang harus dibayarkan bersamaan dengan pokok. Kondisi tersebut memberi kesempatan untuk menangani inti kewajiban perpajakan terlebih dahulu, sehingga tercipta kepastian yang lebih baik mengenai posisi utang dan tahapan penyelesaiannya.
Setelah pokok utang pajak ditangani, wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif apabila memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Fasilitas tersebut tetap bergantung pada prosedur, dokumen, jangka waktu, serta kriteria yang ditetapkan dalam peraturan terkait. Oleh karena itu, wajib pajak perlu memeriksa status kewajiban, mengikuti mekanisme pengajuan, dan memastikan seluruh persyaratan administratif dipenuhi.
Bimo menjelaskan bahwa penyesuaian ini bukan berarti sanksi administratif otomatis dihapus. Perubahan tersebut memberikan ruang bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban pokok terlebih dahulu, kemudian mengupayakan penyelesaian sanksi melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan demikian, manfaat utama kebijakan ini terletak pada urutan pembayaran yang lebih mendukung pelunasan pokok, bukan pada penghapusan sanksi secara langsung. Wajib pajak tetap perlu bertindak aktif, memahami ketentuan yang berlaku, dan menjaga kepatuhan selama proses penyelesaian berlangsung.
Selain mengatur tata cara pembayaran utang pajak dengan mengutamakan pelunasan pokok, PMK-71/2026 juga memuat penyempurnaan pada aspek administrasi penyelesaian sengketa dan penanganan sanksi. Perubahan ini mencakup jangka waktu penyampaian surat tanggapan atas hasil penelitian keberatan. Dengan pengaturan yang lebih jelas, wajib pajak memiliki acuan yang lebih pasti untuk memberikan tanggapan terhadap hasil penelitian tersebut, sedangkan administrasi perpajakan memperoleh dasar yang lebih terukur dalam melanjutkan proses keberatan.
Penyesuaian berikutnya berkaitan dengan ketentuan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Peraturan ini memperjelas ruang lingkup dan persyaratan penerapannya, sehingga permohonan tidak dapat diajukan tanpa memperhatikan dasar pengenaan sanksi, tahapan administrasi, serta ketentuan yang berlaku. Kejelasan tersebut penting agar mekanisme pengurangan atau penghapusan digunakan secara tepat, bukan sebagai sarana untuk mengubah seluruh konsekuensi perpajakan yang telah timbul.
PMK-71/2026 juga memberikan batasan tegas terhadap sanksi administratif yang dapat diproses melalui mekanisme tersebut. Sanksi administratif yang timbul dari proses keberatan, banding, atau peninjauan kembali tidak dapat diajukan untuk pengurangan atau penghapusan berdasarkan peraturan ini. Artinya, asal dan tahapan terbitnya sanksi menjadi faktor penting dalam menentukan apakah permohonan dapat dipertimbangkan. Wajib pajak perlu menelaah dokumen ketetapan dan riwayat penyelesaiannya sebelum mengajukan permohonan.
Ketentuan ini bukan merupakan pemutihan pajak. PMK-71/2026 tidak menghapus kewajiban untuk membayar pokok utang pajak dan tidak mengubah prinsip bahwa kewajiban tersebut tetap harus diselesaikan. Apabila pengurangan atau penghapusan sanksi memenuhi persyaratan, keringanan hanya berkaitan dengan sanksi administratif dalam ruang lingkup yang diperbolehkan, bukan pokok utang pajaknya. Oleh karena itu, wajib pajak tetap perlu menghitung kewajiban secara menyeluruh, memperhatikan batas waktu yang ditentukan, dan memastikan pembayaran pokok dilakukan sesuai ketentuan.
Perubahan tata urutan pembayaran utang pajak memiliki tujuan penting dari sisi administrasi dan fiskal. Penempatan pelunasan pokok sebagai prioritas diharapkan membuat proses penagihan lebih terarah, mudah dipantau, dan mampu menghasilkan pengurangan saldo utang secara nyata. Bagi administrasi perpajakan, ketentuan ini dapat memperjelas pencatatan pembayaran serta memudahkan pengawasan terhadap penyelesaian kewajiban wajib pajak.
Dari sisi fiskal, kebijakan tersebut mendorong penerimaan negara yang lebih efektif karena pembayaran diarahkan terlebih dahulu untuk mengurangi pokok utang. PMK-71/2026 juga memuat ketentuan peralihan yang diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapan perubahan aturan. Ketentuan ini membantu menjelaskan perlakuan terhadap kewajiban yang telah ada sebelum aturan baru berlaku, sehingga wajib pajak dan aparat pajak memiliki dasar yang lebih jelas dalam menjalankan hak serta kewajibannya.
Bimo berharap penyempurnaan tersebut mendorong penyelesaian kewajiban perpajakan secara lebih tertib dan menjaga keadilan bagi wajib pajak yang selama ini telah patuh. Prioritas terhadap pokok utang diharapkan mempercepat pelunasan kewajiban yang masih tertunda, sekaligus memperkuat kepatuhan sukarela. Kejelasan prosedur dan kepastian perlakuan juga dapat mengurangi keraguan wajib pajak ketika menyusun rencana pembayaran.
Dampak positifnya diharapkan semakin terasa bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kebijakan yang memberikan ruang pengelolaan kewajiban secara lebih terukur dapat membantu menjaga ketahanan arus kas, khususnya bagi usaha yang memiliki keterbatasan modal kerja. Dengan arus kas yang lebih terjaga, UMKM dapat memenuhi kewajiban pajak tanpa mengganggu kegiatan operasional secara berlebihan. Pada akhirnya, penyempurnaan ini diharapkan mendukung keberlangsungan dan perkembangan usaha, sekaligus memperkuat hubungan yang adil dan konstruktif wajib pajak dan pemerintah.
Baca juga: Mempersiapkan Laga Persija vs Persib: Jadwal, Tiket, dan Ketentuan Keamanan | Ketentuan Penggunaan Produk IAK dan Mitra | Kepatuhan Terhadap Ketentuan Penggunaan Situs Maluku Post
