Jakarta | Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai bencana nasional. Pemerintah masih menangani karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah dengan memusatkan penanganan pada enam provinsi terdampak. Status tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah, tetapi sampai saat ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional.
Keterangan mengenai status karhutla itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman setelah mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, Dudung menyampaikan bahwa pemerintah belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
Menurut Dudung, keputusan itu diambil karena penanganan karhutla masih dinilai dapat dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerintah menilai kondisi yang terjadi masih dapat ditangani melalui langkah penanganan yang sedang dilakukan. Belum adanya penetapan status bencana nasional tidak berarti karhutla di sejumlah wilayah diabaikan, sebab penanganannya tetap dipusatkan pada enam provinsi.
Pernyataan tersebut menjadi penjelasan pemerintah mengenai status karhutla setelah rapat di Istana Merdeka. Pemerintah memastikan bahwa penanganan masih berada dalam kemampuan pemerintah, sehingga status bencana nasional belum ditetapkan. Fokus penanganan diarahkan pada wilayah-wilayah yang terdampak di enam provinsi, sesuai dengan langkah yang dibahas dalam rapat bersama Presiden.
Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengenai perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam laporan tersebut, BNPB menyampaikan bahwa terdapat enam provinsi yang menjadi fokus penanganan pemerintah. Informasi ini menjadi dasar untuk menentukan wilayah prioritas, mengarahkan dukungan, serta memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi karhutla.
Dari enam provinsi yang disampaikan dalam laporan BNPB, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan disebut sebagai dua wilayah yang menjadi perhatian. Kedua daerah tersebut memiliki kawasan yang menghadapi risiko karhutla sehingga membutuhkan pemantauan dan langkah penanganan secara terarah. Pemerintah menggunakan laporan kebencanaan sebagai rujukan untuk menilai kebutuhan di lapangan, termasuk pengerahan sumber daya, pengendalian titik api, dan perlindungan terhadap masyarakat serta lingkungan.
Perhatian khusus diberikan kepada kawasan Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Kawasan ini memiliki nilai ekologis penting dan menjadi habitat bagi berbagai satwa yang harus dilindungi. Apabila kebakaran meluas, dampaknya tidak hanya mengancam tutupan hutan, tetapi juga dapat mengganggu ekosistem dan keselamatan satwa di dalam kawasan konservasi tersebut. Karena itu, penanganan di sekitar Taman Nasional Tanjung Puting memerlukan kehati-hatian, pemantauan berkelanjutan, serta koordinasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan.
Laporan Suharyanto menegaskan bahwa penanganan karhutla dipusatkan pada wilayah-wilayah yang telah diidentifikasi memiliki kebutuhan dan risiko tertentu. Enam provinsi tersebut menjadi prioritas berdasarkan informasi BNPB, sementara Kalimantan Tengah, khususnya Taman Nasional Tanjung Puting, mendapat perhatian karena menyangkut perlindungan satwa dan kawasan hutan. Adapun Sumatera Selatan juga termasuk dalam wilayah yang disebut dalam laporan sebagai bagian dari fokus penanganan pemerintah.
Sejumlah helikopter telah dikerahkan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui pengeboman air atau water bombing. Penggunaan armada udara tersebut menjadi bagian dari upaya untuk menjangkau titik api yang sulit didekati melalui jalur darat. Dari udara, air dapat dijatuhkan langsung ke area yang terbakar sehingga diharapkan membantu menekan kobaran dan memperlambat penyebaran api.
Namun, kondisi di lapangan membuat operasi pemadaman tidak sepenuhnya mengandalkan dukungan udara. Dudung menjelaskan bahwa asap yang tebal menyulitkan upaya pemadaman dari udara. Kepulan asap dapat mengurangi jarak pandang dan menghambat kemampuan awak helikopter untuk mengidentifikasi titik api secara jelas. Dalam situasi tersebut, penerbangan dan penjatuhan air memerlukan perhatian lebih besar terhadap aspek keselamatan serta ketepatan sasaran.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa operasional helikopter tetap berjalan, tetapi jangkauan dan efektivitas pemadaman dari udara menghadapi kendala akibat ketebalan asap. Karena itu, penanganan saat ini lebih banyak dilakukan dari darat. Tim di lapangan dapat bergerak dengan menyesuaikan kondisi kebakaran, memantau perkembangan titik api, serta melakukan pemadaman secara langsung ketika visibilitas udara tidak mendukung. Perubahan dominasi strategi ini bukan berarti dukungan udara dihentikan, melainkan mencerminkan penyesuaian terhadap keadaan. Helikopter tetap digunakan ketika kondisi memungkinkan, sementara operasi darat menjadi tumpuan utama selama asap menghambat pengamatan dan manuver dari udara. Kombinasi kedua pendekatan tersebut diperlukan agar penanganan dapat terus berlangsung meskipun kondisi atmosfer di sekitar area kebakaran berubah-ubah.
Presiden menyampaikan bahwa pemerintah telah mengerahkan upaya maksimal untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah. Penanganan tersebut dilakukan melalui berbagai langkah terpadu, dengan mengutamakan pengendalian titik api, perlindungan terhadap masyarakat, serta pencegahan agar kebakaran tidak meluas. Pemerintah terus memantau perkembangan di lapangan dan mengarahkan sumber daya ke daerah yang membutuhkan penanganan segera.
Operasi mitigasi menjadi salah satu langkah yang terus dijalankan untuk mengurangi dampak karhutla. Selain itu, pemerintah melakukan modifikasi cuaca sebagai bagian dari upaya membantu mengendalikan kondisi yang dapat memperburuk kebakaran. Pengendalian cuaca tersebut disebut melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), bersama unsur terkait lainnya. Langkah ini diharapkan dapat mendukung proses pemadaman dan memperkecil peluang munculnya titik api baru.
Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada prajurit TNI, personel Polri, serta seluruh komponen yang terlibat langsung dalam penanganan di lapangan. Mereka dinilai terus bekerja menghadapi situasi yang dinamis, termasuk dalam pemadaman, pemantauan wilayah, evakuasi apabila diperlukan, dan perlindungan terhadap masyarakat terdampak. Berdasarkan data yang disampaikan sumber, capaian penanganan karhutla berada di kisaran 692 hektare per hari. Pemerintah berharap kebakaran dapat segera teratasi sehingga aktivitas masyarakat dan kondisi lingkungan berangsur pulih.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyatakan bahwa tawaran bantuan penanganan karhutla dari negara tetangga belum dibahas dalam rapat bersama Presiden. Keterangan tersebut disampaikan tanpa merinci adanya keputusan atau tindak lanjut terkait tawaran bantuan tersebut. Pembahasan dalam rapat masih berfokus pada langkah penanganan yang sedang dijalankan oleh pemerintah dan seluruh unsur terkait.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | Panglima TNI Tinjau JS Kunisaki, Dukung Penanganan Karhutla di Kalimantan
