Jakarta | Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas yang secara khusus membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Senin malam, 12 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menjadi forum pembahasan mengenai langkah penanganan karhutla yang perlu diperkuat, terutama melalui koordinasi antarpihak yang berkaitan langsung dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Rapat berlangsung secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta. Dengan format tersebut, sebagian peserta hadir secara langsung di lokasi rapat, sementara pejabat lainnya mengikuti pembahasan melalui sambungan konferensi video. Pengaturan ini memungkinkan sejumlah pejabat terkait tetap berpartisipasi dalam forum meskipun tidak seluruhnya berada di Istana Merdeka.
Dalam rapat itu, Presiden Prabowo memimpin pembahasan bersama para pejabat yang memiliki keterkaitan dengan penanganan karhutla. Kehadiran mereka, baik secara langsung maupun daring, mencerminkan keterlibatan lintas unsur dalam forum tersebut. Rapat terbatas ini berfokus pada penanganan kebakaran hutan dan lahan sesuai kebutuhan yang dibahas pemerintah pada malam itu.
Pelaksanaan rapat dari Istana Merdeka menandai perhatian pemerintah terhadap isu karhutla. Melalui pertemuan yang dipimpin langsung oleh Presiden, pembahasan diarahkan pada penguatan penanganan serta koordinasi dengan pejabat terkait. Forum ini berlangsung khusus untuk membahas karhutla, tanpa mencakup agenda lain di luar penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Dalam rapat mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan perkembangan kondisi di enam provinsi yang paling terdampak. Laporan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memastikan upaya pemadaman, penanganan di lapangan, serta koordinasi antarlembaga berjalan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Berdasarkan data yang disampaikan, sekitar 639 hektare lahan masih berada dalam proses pemadaman. Angka tersebut menunjukkan bahwa penanganan belum sepenuhnya selesai dan masih memerlukan pengerahan personel, peralatan, serta dukungan operasional secara berkelanjutan. Status proses pemadaman juga menandakan bahwa kondisi di sejumlah titik masih harus dipantau secara intensif untuk mencegah api meluas atau kembali muncul setelah upaya pembasahan dilakukan.
Dari enam provinsi yang dilaporkan mengalami dampak paling besar, perhatian utama diarahkan ke Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Kedua provinsi tersebut menjadi fokus penguatan penanganan karena masih terdapat wilayah yang memerlukan tindakan pemadaman dan pengawasan lebih lanjut. Arahan ini mencakup penguatan koordinasi di tingkat pusat dan daerah, sehingga respons terhadap titik api dapat dilakukan secara lebih cepat dan terukur.
Informasi yang disampaikan dalam rapat menggambarkan kondisi penanganan pada saat laporan diberikan. Karena itu, angka sekitar 639 hektare perlu dipahami sebagai luas lahan yang masih dalam status proses pemadaman, bukan keseluruhan luas lahan yang terdampak karhutla. Perkembangan di setiap provinsi dapat berubah mengikuti hasil operasi di lapangan, kondisi cuaca, serta kemampuan tim dalam menjangkau lokasi kebakaran.
Dengan menjadikan Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan sebagai perhatian utama, pemerintah berupaya memastikan sumber daya penanganan diarahkan ke wilayah yang membutuhkan dukungan lebih besar. Pemantauan terhadap enam provinsi terdampak tetap diperlukan agar perkembangan pemadaman dapat diperbarui secara akurat dan langkah lanjutan dapat ditetapkan berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
Operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus diperkuat melalui pengerahan personel serta peralatan di lapangan. Operasi darat saat ini melibatkan lebih dari 60.177 personel gabungan dari berbagai unsur terkait. Mereka menjalankan pemantauan, pemadaman, pendinginan area, dan penanganan titik api sesuai kondisi di masing-masing wilayah. Langkah tersebut ditujukan untuk mempercepat pengendalian kebakaran sekaligus mencegah api meluas ke area lain.
Pelaksanaan operasi darat mencatat tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pemadaman terus dilakukan secara aktif sejak munculnya titik api. Personel gabungan tetap diarahkan untuk menjaga area yang telah dipadamkan agar tidak kembali terbakar, terutama pada wilayah yang masih memiliki potensi penyebaran api.
Selain pengerahan pasukan di darat, operasi udara menggunakan water bombing juga terus berlangsung di sejumlah wilayah. Dukungan dari udara digunakan untuk membantu menjangkau lokasi kebakaran yang sulit didatangi melalui jalur darat serta mempercepat pembasahan area terdampak. Operasi ini berjalan beriringan dengan pemadaman darat, sehingga penanganan dapat dilakukan dari dua arah sesuai kebutuhan di lapangan.
Perkembangan penanganan menunjukkan kondisi yang lebih baik di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Perbaikan tersebut terlihat dari upaya pengendalian kebakaran yang terus berjalan melalui kombinasi operasi darat dan udara. Meski demikian, pengerahan personel dan dukungan pemadaman tetap dilanjutkan untuk memastikan api dapat dikendalikan pada wilayah yang masih memerlukan penanganan.
Operasi modifikasi cuaca terus dioptimalkan sebagai bagian dari strategi lanjutan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini diarahkan untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah yang membutuhkan tambahan curah hujan, terutama kawasan terdampak maupun daerah yang memiliki potensi kebakaran tinggi. Pelaksanaan operasi dilakukan dengan memantau perkembangan atmosfer dan kondisi awan secara berkala, sehingga penyemaian dapat dilaksanakan pada waktu dan lokasi yang paling tepat.
Upaya tersebut berjalan seiring dengan perkiraan awal musim hujan yang mulai berlangsung lebih merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Namun, datangnya hujan tidak menghapus kebutuhan untuk memperkuat kesiapsiagaan. Pemerintah tetap perlu memastikan pemantauan titik panas, patroli, pengerahan personel, serta dukungan peralatan pemadaman berjalan secara terpadu. Penanganan di lapangan juga harus disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah, termasuk akses menuju lokasi kebakaran dan risiko penyebaran api akibat angin atau lahan yang kering.
Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla diperkuat dengan mengerahkan seluruh sumber daya secara optimal. Ia menekankan agar proses pemadaman dipercepat dan setiap langkah pencegahan dilakukan untuk menghindari perluasan area terdampak. Arahan tersebut mencakup penguatan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan unsur terkait lainnya agar keputusan dapat diambil secara cepat berdasarkan kondisi lapangan.
Dalam koordinasi tersebut hadir Dirjen KSDAE Kementerian Kehutanan Satyawan Pudyatmoko, yang merupakan calon Kepala BPGMN. Kepala BNPB, sejumlah pangdam, kapolda, serta para gubernur dari wilayah terjadinya karhutla turut berpartisipasi melalui konferensi video. Keterlibatan berbagai unsur itu diharapkan memperlancar pertukaran informasi, memperjelas pembagian tugas, dan memastikan arahan pemerintah diterapkan secara konsisten hingga tingkat daerah.
Baca juga: Hercules TNI AU Mendarat di Lanud Sjamsudin Noor Bawa Kekuatan Baru dari Kemhan RI, Penanganan Karhutla Kalimantan Selatan Kian Diperkuat | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat
