Jakarta | Wakil Presiden Gibran Rakabuming memberikan tanggapan terhadap hasil survei evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan. Survei tersebut menyoroti penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah selama dua tahun masa pemerintahan, termasuk dampak berbagai kebijakan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satu temuan yang menjadi perhatian dalam survei itu adalah klaim bahwa 75 persen masyarakat Indonesia mengalami stres akibat kebijakan pemerintah. Angka tersebut menggambarkan adanya tekanan yang dirasakan sebagian besar responden, baik dalam aspek ekonomi maupun dalam menghadapi perubahan kebijakan publik. Temuan ini kemudian menjadi bagian penting dari sorotan terhadap evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Tanggapan Wapres Gibran disampaikan melalui keterangan tertulis pada Selasa, 13 Oktober. Pernyataan tersebut menjadi respons resmi atas hasil kajian CELIOS dan Kabinet Bayangan, yang menempatkan persepsi masyarakat sebagai salah satu ukuran untuk melihat pelaksanaan program pemerintah. Dalam konteks itu, perhatian publik tertuju pada bagaimana pemerintah membaca temuan survei, terutama terkait tingginya persentase warga yang disebut mengalami stres akibat kebijakan negara.
Survei evaluasi dua tahun pemerintahan tersebut tidak hanya memuat angka, tetapi juga memperlihatkan tantangan komunikasi dan pelaksanaan kebijakan yang dihadapi pemerintah. Respons Gibran menjadi bagian dari rangkaian informasi mengenai penilaian publik terhadap pemerintahan yang dipimpinnya bersama Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, hasil survei dan tanggapan wakil presiden sama-sama menjadi bahan pembahasan dalam melihat hubungan kebijakan pemerintah dan pengalaman masyarakat.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa pemerintah menerima dan menghargai hasil survei, kajian, serta kritik yang disampaikan masyarakat maupun lembaga independen. Berbagai penilaian tersebut dipandang sebagai bagian penting dari proses demokrasi, terutama karena dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan publik sekaligus persoalan yang masih dirasakan dalam pelaksanaan pemerintahan. Menurutnya, pemerintah tidak perlu menghindari temuan yang menunjukkan adanya kekurangan, karena setiap masukan dapat menjadi dasar untuk melakukan perbaikan.
Sikap terbuka itu juga menunjukkan bahwa survei tidak semata-mata diperlakukan sebagai ukuran popularitas pemerintah. Data dan kritik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan, menguji efektivitas program, serta melihat apakah pelayanan publik telah menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah, kata Gibran, perlu mencermati seluruh masukan secara objektif, baik yang bernada positif maupun yang menyoroti kelemahan. Dengan demikian, hasil evaluasi dapat diterjemahkan ke dalam langkah kerja yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Gibran menekankan bahwa kritik seharusnya dijawab dengan kerja yang lebih baik, bukan sekadar pernyataan atau perdebatan. Jawaban tersebut dapat diwujudkan melalui evaluasi berkala, pembenahan kebijakan, dan perbaikan cara kerja di setiap tingkat pemerintahan. Perbaikan juga perlu diarahkan pada koordinasi antarlembaga agar program tidak berhenti pada perencanaan, melainkan benar-benar menghasilkan manfaat. Pemerintah dituntut memastikan kehadirannya semakin dirasakan masyarakat, termasuk dengan merespons persoalan sehari-hari secara cepat dan terukur. Dalam kerangka itu, kritik dan survei menjadi pengingat agar penyelenggara negara terus memperbaiki kinerja serta menjawab kebutuhan publik berdasarkan kondisi nyata.
Survei yang menjadi dasar evaluasi terhadap kinerja pemerintahan tersebut berjudul “Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran”. Kajian ini disusun oleh CELIOS dan Kabinet Bayangan untuk menghimpun penilaian publik serta pandangan kelompok ahli mengenai pelaksanaan pemerintahan selama dua tahun. Agar pembacaan hasilnya tetap sesuai konteks, komposisi responden dan metode pengumpulan data menjadi bagian penting dalam memahami temuan survei.
Kelompok pertama terdiri atas 1.142 orang dari masyarakat umum yang tersebar di berbagai provinsi. Responden dalam kelompok ini dijaring menggunakan metode non-probability sampling melalui Meta Ads. Metode tersebut memungkinkan penyebaran survei kepada masyarakat melalui platform digital, dengan partisipasi responden yang tidak ditentukan melalui pemilihan acak berbasis peluang. Setelah data terkumpul, dilakukan pembobotan untuk membantu menyesuaikan komposisi data dengan karakteristik yang menjadi dasar analisis.
Penggunaan pembobotan merupakan unsur metodologis yang perlu diperhatikan ketika hasil survei masyarakat umum dibaca. Pembobotan tidak mengubah jumlah responden, melainkan digunakan dalam proses pengolahan agar distribusi data dapat dipertimbangkan secara lebih proporsional. Dengan demikian, angka 1.142 tetap menunjukkan jumlah responden masyarakat umum yang berpartisipasi, sementara cakupan responden tetap disebut berasal dari berbagai provinsi.
Selain masyarakat umum, survei ini melibatkan 129 responden dari kelompok ahli. Pengumpulan pandangan kelompok tersebut menggunakan metode snowball sampling. Melalui metode ini, responden awal dapat membantu mengidentifikasi atau menghubungkan peneliti dengan responden ahli lain yang relevan. Kelompok ahli tersebut ditempatkan sebagai sumber perspektif yang berbeda dari masyarakat umum, sehingga evaluasi dalam survei “Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” mencakup penilaian publik dan pandangan berbasis keahlian.
Secara keseluruhan, survei ini menggunakan dua kelompok responden dengan pendekatan yang berbeda, yakni 1.142 orang masyarakat umum melalui non-probability sampling melalui Meta Ads dan pembobotan, serta 129 responden kelompok ahli melalui snowball sampling. Rincian tersebut penting dicantumkan agar pembaca memahami dasar data yang digunakan dalam menilai kinerja pemerintahan.
Hasil survei evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran mencatat sejumlah penilaian responden terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah. Temuan-temuan tersebut disampaikan dalam bentuk persentase berdasarkan jawaban responden pada setiap isu yang ditanyakan. Bagian ini merangkum hasil survei secara terpisah sesuai dengan angka yang tercantum dalam sumber.
Pada isu program makan bergizi gratis, sebanyak 76% responden menyatakan setuju apabila program tersebut dihentikan. Angka itu menggambarkan proporsi responden yang memilih sikap setuju terhadap penghentian program. Hasil tersebut dicatat sebagai salah satu temuan dalam evaluasi, tanpa memuat rincian tambahan mengenai alasan di balik pilihan responden.
Temuan berikutnya berkaitan dengan kunjungan luar negeri yang dilakukan presiden. Sebanyak 66% responden menilai kunjungan luar negeri presiden tidak membawa manfaat bagi masyarakat. Penilaian tersebut menunjukkan pandangan responden terhadap manfaat kunjungan itu bagi masyarakat sebagaimana diukur dalam survei.
Survei itu juga memuat penilaian mengenai kemampuan pemerintah dalam menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan. Sebanyak 96% responden menilai pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan. Persentase tersebut menjadi angka yang tercatat untuk isu penanganan kebakaran hutan dan lahan dalam evaluasi kinerja pemerintahan.
Dengan demikian, tiga hasil yang disebutkan dalam rangkuman survei ini mencakup sikap terhadap kelanjutan program makan bergizi gratis, penilaian atas manfaat kunjungan luar negeri presiden, serta penilaian terhadap kemampuan pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan. Masing-masing hasil memiliki angka tersendiri, yaitu 76%, 66%, dan 96%, sesuai dengan isu yang diukur. Penyajian terpisah ini mempertahankan perbedaan setiap temuan dan tidak menggabungkan persentase dari isu yang berlainan.
Baca juga: Evaluasi Kinerja Sudaryono dalam Program Gizi Nasional | Analisis Buku ‘Islam Ala Prabowo’ dan Reaksi Publik | Ucapan Terima Kasih Prabowo di HUT Partai Demokrat dan Pesan untuk Megawati
