MEDAN, SUMATERA UTARA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi bergulirnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Bobby, perhatian publik dan para pemangku kepentingan sebaiknya tidak hanya tersita oleh dinamika politik tersebut. Ia menilai masih terdapat persoalan yang lebih mendesak untuk dipikirkan, terutama kondisi masyarakat yang hingga kini menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan sehari-hari.
Pernyataan itu disampaikan Bobby di Medan pada Jumat, 9 Oktober 2026. Ia menekankan bahwa masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam setiap pembahasan mengenai arah pemerintahan dan kebijakan publik. Bagi Bobby, kepentingan warga perlu ditempatkan sebagai dasar pertimbangan, termasuk ketika ruang publik sedang dipenuhi perdebatan mengenai posisi Wakil Presiden.
Bobby tidak mengabaikan adanya perbincangan politik yang berkembang. Namun, ia mengarahkan perhatian pada pentingnya memastikan pemerintah tetap hadir untuk menjawab persoalan masyarakat. Sikap itu menempatkan kondisi warga sebagai prioritas, sehingga perdebatan mengenai isu politik tetap perlu disikapi dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap pelayanan publik dan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, agenda pemulihan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat diharapkan tetap menjadi fokus di tengah dinamika nasional.
Bobby Nasution meminta agar kepentingan masyarakat ditempatkan sebagai prioritas di tengah wacana pemakzulan Gibran. Menurut dia, pembahasan mengenai persoalan politik tersebut tidak semestinya mengesampingkan berbagai kebutuhan warga yang masih memerlukan perhatian dan penyelesaian. Ia menilai, pemerintah dan seluruh pihak yang memiliki kewenangan perlu terlebih dahulu memastikan bahwa persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dapat ditangani secara serius.
Bobby menyebut masih banyak masyarakat yang mengeluhkan kebutuhan-kebutuhan dasar yang belum terselesaikan. Keluhan itu menjadi alasan bagi dirinya untuk menekankan pentingnya perhatian terhadap persoalan sehari-hari warga, terutama kebutuhan yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup dan kesejahteraan. Ia memandang isu tersebut sebagai hal yang lebih mendesak untuk didahulukan daripada pembahasan pemakzulan yang bersifat politis.
Pernyataan Bobby disampaikan dalam konteks ketika wacana pemakzulan Gibran menjadi perhatian publik. Bobby dan Gibran memiliki hubungan keluarga, yakni Gibran merupakan abang ipar Bobby. Namun, dalam menyampaikan pandangannya, Bobby menekankan pentingnya menempatkan kepentingan masyarakat sebagai pertimbangan utama. Ia mengingatkan bahwa masih terdapat banyak keluhan warga mengenai kebutuhan dasar, sehingga perhatian terhadap masalah tersebut perlu terus diberikan. Dengan demikian, fokus yang ia dorong adalah penyelesaian persoalan konkret yang dirasakan masyarakat, sementara pembahasan mengenai pemakzulan tetap perlu dilihat dalam kerangka yang tidak mengabaikan kebutuhan warga.
Wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka mulai mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait persoalan ijazah dalam pendaftaran Pemilihan Presiden 2024. Isu tersebut kemudian dibicarakan dalam ruang publik karena menyentuh salah satu persyaratan administratif bagi calon wakil presiden. Sejumlah pihak menjadikan putusan itu sebagai dasar untuk mempertanyakan kembali proses pencalonan, meskipun pembahasan mengenai pemakzulan memiliki ranah dan mekanisme hukum tersendiri.
Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah yang setara dengan sekolah menengah atas ketika mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pada 2024. Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dalam konteks munculnya tuntutan atau wacana politik terkait kedudukan Gibran. Namun, isi putusan perlu dipahami secara terbatas sesuai pokok perkara dan pertimbangan yang disampaikan lembaga tersebut. Informasi mengenai tidak ditemukannya bukti tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh aspek administratif, politik, ataupun konsekuensi ketatanegaraan yang mungkin diperdebatkan oleh publik.
Karena itu, isu pemakzulan sebaiknya dibedakan dari proses pemeriksaan mengenai persoalan ijazah. Putusan MK menjadi pemicu perbincangan, tetapi pemakzulan, apabila hendak ditempuh, tetap harus merujuk pada ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta prosedur yang berlaku. Sejauh konteks putusan yang tersedia, hal yang dapat dicatat adalah adanya pernyataan MK mengenai tidak ditemukannya bukti ijazah setara SMA pada saat pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden. Penilaian mengenai dampak hukum dan langkah politik berikutnya memerlukan pembacaan utuh terhadap putusan serta penjelasan dari lembaga yang berwenang.
Perkembangan berikutnya ditandai dengan beredarnya sebuah surat yang mencantumkan nama Tonny Tesar, anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, sebagai salah satu pengusul. Surat tersebut ditujukan kepada pimpinan DPR dan memuat permohonan agar wacana pemakzulan Gibran diproses melalui saluran kelembagaan yang berlaku. Beredarnya dokumen itu menambah informasi mengenai pihak yang disebut berada di balik pengajuan, meskipun isi surat tersebut tetap perlu dipahami sebagai bagian dari permohonan yang beredar.
Dalam dokumen itu, pengusul menyertakan sejumlah pertimbangan yuridis dan konstitusional sebagai dasar pengajuan. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan penilaian terhadap ketentuan hukum, prinsip penyelenggaraan negara, serta mekanisme yang mengatur hubungan antarlembaga dalam proses ketatanegaraan. Rangkaian alasan itu dicantumkan untuk mendukung permintaan kepada pimpinan DPR agar usulan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur konstitusional, bukan melalui langkah di luar mekanisme yang telah ditetapkan.
Surat tersebut pada dasarnya mengarahkan pimpinan DPR untuk mempertimbangkan usulan pemakzulan berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk tahapan pemeriksaan dan pembahasan apabila persyaratan formal serta materiilnya dinilai terpenuhi. Dengan demikian, dokumen yang beredar memperlihatkan adanya permintaan agar lembaga legislatif menjalankan peran sesuai kerangka konstitusi. Namun, informasi itu masih ditempatkan sebagai isi permohonan yang beredar. Belum terdapat keterangan dalam sumber mengenai keputusan pimpinan DPR, status resmi pengajuan, ataupun tindak lanjut konkret terhadap surat tersebut.
